PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN Pendahuluan M-1 Tony Soebijono

2. Definisi Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.  Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya, Kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara Tony Soebijono

3. Fungsi Pajak Fungsi anggaran Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh: bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tony Soebijono

4. Asas pemungutan pajak Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle): negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila orang pribadi / badan tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu. Asas sumber: negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima orang pribadi / badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak diperoleh orang pribadi / badan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang / badan yang memperoleh penghasilan. Tony Soebijono

5. Asas pemungutan pajak Indonesia • Dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU no 7 /1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no 10 /1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa: Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Tony Soebijono

6. Hukum Pajak • Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara Kedudukan Hukum Pajak • HukumPerdata Mencaridasarkemungkinanpemungutanataskejadian,keadaandanperbuatanhukum yang bergerakdalamlingkunganperdata • HukumPidana Adanyasanksiataskealpaandankesengajaanterhadap WP yang melanggarperaturan Tony Soebijono

7. JENIS-JENIS PAJAK • Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM • Bea Meterai • Pajak Bumi dan Bangunan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PAJAK PUSAT Bea Balik Nama Pajak Kendaraan PAJAK PROPINSI PAJAK DAERAH PAJAK KABUPATEN Pajak Hotel & Restoran Pajak Hiburan Pajak Radio

8. DASAR DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK • Teori asuransi: pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. • Teori kepentingan: negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. • Teori gaya pikul: Tiap orang dikenakan pajak dgn bobot sama (adil) sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang Tony Soebijono

9. Pajak dan wajib pajak Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak ? • 77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak • APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak • Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui: • Ekstensifikasi pajak • Intensifikasi pajak Tony Soebijono

10. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak • Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan (Ph di atas PTKP) • Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran • Pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar • Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor • Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan kepada pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan Tony Soebijono

11. KetentuanPidana(Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000) • Karena kealpaan • Tidak menyampaikan SPT; atau • Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara • Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Tony Soebijono

12. Kesalahan Disengaja • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau • Tidak menyampaikan SPT; atau • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau • Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau Tony Soebijono

13. Pengertian, fungsi, dan cara mendapatkan NPWP, NPPKP Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) Fungsi : NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP Tony Soebijono

14. Undang-undang perpajakan Indonesia • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 • Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tony Soebijono

15. thx