110 likes | 304 Views
MENGUJI VALIDITAS ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA ? . [ Sebuah Usulan Program oleh SUGENG TEGUH SANTOSO, Wakil Ketua Umum PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), disampaikan dalam Konas I AIFI 18 Oktober 2010, di Makassar]. Proses peradilan ( penegakan hukum ) .
E N D
MENGUJI VALIDITAS ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA ? [SebuahUsulan Program oleh SUGENG TEGUH SANTOSO, WakilKetuaUmum PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), disampaikandalamKonas I AIFI 18 Oktober 2010, di Makassar]
Prosesperadilan (penegakanhukum) bertujuan: • Pengungkapankebenaranmateriil/formil. (b) Distribusikeadilanbagikorbanataupencarikeadilan.
Dalamrangkamewujudkantujuanpenegakanhukum (a) Pembuktianharusdilakukansecaraprofesional. Secaraprofesionalidentikdenganpembuktiansecarailmiah (berdasarkanilmupengetahuandanmenurutUndang-Undang). (b) Pembuktianharusdilakukanberdasarkanalatbukti yang sah (valid). Alatbukti yang sahadalahalatbukti yang ditemukan/diperolehdanterujisehinggadapatdipercaya (dapatberbicaradengansendirinya).
Pembuktiansecaraprofesionaldanberdasarkanalatbukti yang sahdalamprosesperadilandi Indonesia Bukti yang sahyaitu:
Lanjutan Sistempembuktian yang dianutyaitu : ( negatiefwettelijkestelsel) system pembuktianmenurutundang-undangsecaranegatifdimanaPembuktianharusdilakukanmenurutcaradandenganalat-alatbukti yang sahmenurutundang-undangdanjugaKeyakinan hakim yang jugaharusdidasarkanatascaradandenganalat-alatbukti yang sahmenurutundang-undang (Pasal 183 KUHAP, Pasal 175 RUU KUHAP, Pasal 26 UU Tipikor yang mengaturbahwaacarapemeriksaandiaturdalam KUHAP)
Lanjutan Di Indonesia pembuktiansecaraprofesionaldanberdasarkanalatbukti yang sahbelumditerapkansebagaimanamestinya, sehinggakecenderungan yang terjadiadalahpenegakanhukumberdasarkanpembuktianminimalis, rekayasa, opini/tekananpihaktertentu, intervensikekuasaan yang tentutidakdidukungdenganalat-alatbukti yang terujivaliditasnya (keabsahannya). ContohKasus: PerkaraPidanaPeledakanBomdi Bursa Efek Jakarta padaTahun 2001. Dimanabarangbuktiberupaserbuk TNT danPeluruSenjataApibaruditemukandirumahsalahseorangtersangkasetelahpolisimelakukantindakanpenggedahanuntukkesekiankalinyaditempat yang sama.HasilpemeriksaanterhadapbarangbuktitersebutkemudiandituangkansecaratertulisdanditerangkanolehseorangahlidariLaboratoriumForensikMabesPolri yang kemudianmenjadisalahsatupertimbanganutamabagi hakim ataskesalahanterdakwadalamVonisPengadilan Jakarta Negeri Selatan. PerkaraPidanaPembunuhanBerencanapadatahun 2009 terhadap A. A. BagusNarendraPrabangsa (Jurnalis Radar Bali) yang disidangkandiPengadilanNegeriDenpasar. Dimanabarangbukti yang dihadirkandidalampersidanganoleh JPU darihasiltindakanpenggeledahan/penyitaanolehpenyidik, diantaranyapotongankayu yang didugasebagaialatterdakwauntukmembunuhdansampeldarahkorban, diperolehpadatempatterbuka (halaman/kebun) yang dianggapsebagaitempatkejadianperkara (crime scene) setelahberselangwaktucukup lama terhitungsejakwaktudidugaterjadinyapembunuhandengankondisicuaca yang telahberubah-ubah (hujan-panasselihbergantisehingga paling tidakpatutdidugatelahtercemar). Barang-barangbuktitersebutlah, darihasilpemeriksannyadituangkansecaratertulis, diperkuatdenganBeritaAcaraRekonstruksiKejadian (yang dibuatberdasarkanpengakuanparaterdakwa yang diperolehdengancarapenyiksaan) danditerangkanolehahli/saksiverbalisan, menjadipertimbanganutamabagi hakim menjatuhkanvonisbagiparaterdakwa. Alat-alatbuktidanbarangbuktitersebutlah yang menimbulkankeyakinanutamabagi hakim bahwasanyabenartelahterjadipembunuhanditempat (rumah) salahseorangterdakwasehingga yang bersangkutanbersamarekan-rekannya yang didugaturutserta/membantudapatdimintakanpertanggungjawabanpidana. Dalamrangkapenyelidikan/penyidikanperkara yang didugaterkaitdenganterorisme (peledakanbom, penyeranganobjektertentu, dll), secaraterbukadiperlontonkanmelaluipemberitaan media massatentangpengelolaantempatkejadianperkara (crime scene) yang ternyatajugadapatdimasukiolehpihak-pihak yang tidakberkepentingan, misaljurnalis, pimpinanatauaparatkepolisian yang samasekalitidakberperandalamrangkamencaribarang-barangbukt, danpihak-pihak lain yang tidakberkompetenuntukitu, padahaltindakanpenemuan/pengumpulan/perolehanbarangbuktisedang/masihberlangsung. Perlakuansepertiinitentuakanmerusakataumencemaribarang-barangbukti/tempatkejadianperkarasehinggavaliditasnyapatutdiragukan.
Kendala/Kebutuhan • Sehubungandenganupayauntukmengujivaliditasalatbuktisehinggatujuanpenegakanhukumdapatlebihdipastikan, kendalaterbesar yang dihadapiadalah: • Belumada/belummemadainyahukum yang secarakhusus (kodifikasi) mengaturtentangmekanismepenemuan/perolehan/pengujianbarang/alatbuktisecaraprofesional (sesuaistandarlmiah) yang dapatdijadikanrujukanutamamengujivaliditasnyadalamprosesperadilan.
Inisiatif AIFI ? • Dalamrangkamengatasikendaladanmemenuhikebutuhangunamengujivaliditasalatbuktigunaprosesperadilandi Indonesia, AIFI dapatmengambilinisiatifuntukmendorongparapihak yang berkepentingandalamprosesperadilanuntuksegeramelahirkanketentuan-ketentuan (standar) hukumberkaitandenganhaltersebut. • KegiatanUtama • Kampanye (Sosialisasi) • Studiperbandingandi Indonesia danLuarNegeri • Perumusannaskahakademis/rancanganperaturanhukum (legal drafting).
Sasaran • Diadakannyaatau paling tidakterbentukopinitentangpentingnyahukum yang memuatstandarilmiahgunamengujivaliditasalatbukti. • Lebihjauh, mendoronggagasantentangperluadanyasebuahlembaganegaraindependen yang menjalankankerjaataufungsipengumpulan, penemuan, perolehandanpengujiansecarailmiahalatbukti (melibatkan multi disiplinilmuforensik) gunaprosesperadilandi Indonesia, khususnyanamuntidakterbatasuntukperkara-perkara yang pembuktiannyatergolongserius/rumit.
PotensiKerjasama Berpotensiuntukdikerjasamakan AIFI denganmengundangketerlibatanpihak/institusiterkaitatau yang berkepentingandalamprosesperadilandi Indonesia, antara lain namuntidakterbatas: • DepartemenHukumdan HAM RI, • DPR RI, • otoritaspenegakhukum (MabesPolri, KejaksaanAgung, MahkamahAgung, PERADI), • komunitasforensik, • kalanganakademisi, • kelompokswadayamasyarakat • dll.