1 / 13

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA. SUSETIAWAN. KLARIFIKASI. BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM AKAN DIATUR DALAM SATU PERDA? APAKAH PERDA AKAN MENCAKAUP HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN DARI SEMUA JENIS BENCANA SEPERTI BANJIR, TANAH LONGSOR, GEMPA TEKTONIK, VOLKANIK DAN YANG LAIN ?

blaise
Download Presentation

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN KORBAN BENCANA SUSETIAWAN

  2. KLARIFIKASI • BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM AKAN DIATUR DALAM SATU PERDA? • APAKAH PERDA AKAN MENCAKAUP HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN DARI SEMUA JENIS BENCANA SEPERTI BANJIR, TANAH LONGSOR, GEMPA TEKTONIK, VOLKANIK DAN YANG LAIN ? • JIKA SEMUA JENIS BENCANA AKAN DICAKUP, APA KONSEKWENSI SUBSTANSI DARI PENYUSUNAN PERDA ITU ? APAKAH SUBSTANSI HOLISTIK DAPAT DICAKUP? • PERTANYAAN INI MUNCUL KARENA KEMUNGKINAN KORBAN DARI JENIS BENCANA YANG BERBEDA MEMILIKI KONSEKWENSI LOGIS PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG BERBEDA PULA. • KECUALI APA YANG DIHARAPKAN DARI PERDA HANYA MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN DASAR DARI PARA KORBAN BENCANA

  3. DASAR BERPIJAK • SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN • KONSEKWENSI LOGISNYA, SETIAP ORANG YANG TERKENA KORBAN BENCANA HARUS DIPERHATIKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP DEMI KEMANUSIAAN • NEGARA MEMILIKI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MENYEDIAKAN BANTUAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG TERKENA KORBAN BENCANA DAN MELINDUNGI SEBAGAIMANA PRINSIP HAM • ORGANISASI SOSIAL APAPUN HARUS BEKERJA SESUAI DENGAN PRISIP HAM UNTUK MENGHINDARI KOMODIFIKASI BENCANA. OLEH SEBAB ITU HARUS ADA PANDUAN YANG SAMA DALAM IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN • PARA KORBAN BERHAK MENDAPAT INFORMASI SELUAS-LUASNYA TENTANG DATANGNYA, BENTUKNYA, JUMLAH DAN JENIS BANTUAN

  4. SUMBER INFORMASI DAN BENTUK PERLINDUNGAN HAK • BUKU PANDUAN OPERASIONAL IASC (INTER AGENCY STANDING COMMITTEE) ) TENTANG HAM DAN BENCANA ALAM DARI PBB • HAK PERLINDUNGAN JIWA, KEAMANAN, INTEGRITAS FISIK DAN MARTABATHak_Hak Korban Bencana.pdf • PERLINDUNGAN HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK • PERLIDUNGAN HAK-HAK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA • PERLINDUNGAN WARGA NEGARA YANG BERKAITAN DENGAN HAK POLITIK

  5. Hak – hak korban bencana & Kode etik kemanusiaan Belajardaripengalaman rehab rekondi Yogyakarta

  6. AdakahperspektifHakkorbandidalamdakumen PRB • UU No 24 tahun 2007 menyebutrakyatsebagaikorbanyang diberibantuan. • Sementarakorbanmenyebutnyasebagaihak-hakkorban yang harusdilayaniolehnegara. Beberapahak yang universal antara lain; perlindunganjiwakeamananorang, integritasfisikdanmartabatmanusia, perlindunganhakkebutuhanpokok (barang, jasa, kegiataankemanusiaan) ketersediaansandangpangan, kesehatanmemadai, perlindunganhakekosob (matapencahariandanpekerjaan, perumahan, properti right), hakwarganegaradanpolitik.

  7. Isu – isu penting yang perlu digali; • Pendataankorban (verifikasi) apakah top down ataubuttom up? Bagaimana yang ideal? Mengingatpendataan yang terkesanseadanyatanpapelibatanwargaatauperwakilanwargaakanmenghasilkan data korban yang berhaktidakterpenuhi. • Konflikhorisontal. Terdapatbanyakkonflikdidesawilayahbencanaterkaitdenganhak-hak yang tidakdipenuhiolehnegara. • Pemberianhaksering kali menjadiajangmanipulasidanpeluangkorupsi. Contoh mark up data danpemotongandanarekontruksi (dakon)

  8. Tercerabut dari akar cultur. Kasus rumah IGLO di Prambanan buktikan bahwa bantuan tidak peka dengan kebiasaan setempat. • Organisasi korban. Apakah korban berhak mengorganisir dirinya sendiri? Belajar dari pokmas yang di set up dari atas dan di dampingi oleh para konsultan proyek.

  9. Pelanggaran kemanusiaan. Apakah pengemplang hak – hak korban berupa dana jadup, barang, informasi dan lain – lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kemanusiaan. Lebih luas lagi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

  10. KODE ETIK Prinsip-prinsip dasar Hasil diskusi di KKY – PSPK 2006: • Panduan konsep dan tindak • Mengikat secara moral dan aturan hak asasi manusia

  11. Berpihakdanberspektifrakyatkorban yang dibantuuntukmenjadimandiriberkelanjutan. • Dihindarkandarikemungkinanmenciptakankonflikdankecemburuansosial • memberikansemangatkepedulianpada yang lemahdansemangatbergotong-royong • Mengutamakantindakannyatabagikorbandaripadaomongdanjanji. • Mengakuibahwasebelumgempapersoalankeadilandankemakmuransudahadadalammasyarakat, makapenyelesaian yang bertolakdariakarpermasalahanharusdiutamakan.

  12. Meninggalkancara-carasimbol-simbolkekuasaan, sehinggalebihmenukikkepadacara-carakebutuhankonkrit.mengutamakanperankorbansebagaiaktorutama. • Seluruhkonsepsidantindakanrehabilitasidanrekonstruksi, termasukpengumpulan data, haruslah “taren” dandibicarakandenganmasyarakatkorban. • Mendayagunakansebanyakmungkinsumberdaya, manusiadankearifanlokal yang adadan potential dalammasyarakat.

  13. Merubahmasyarakatdariobyekjadisubyekharusdiakuisebagaisebuahproses yang tidakpendek. Pembelajarandanpenyadaranperlu, terutamabanyaktokoh yang bisabicaradalammasyarakathasildidikanOrdeBaru yang paternalistik. Ukuranperubahanmasyarakatbukanpadahasilan sich, tapiproses. • Komitmenrakyatmandiridanswadayaharus pula dipunyaiolehlembaga-lembaga yang unique dandapatmulaidariapa yang punya. Tidakperlu “konsolidasi”, “koordinasi”, dipaksakansebagaisesuatu yang ideal sampaitingkatpraktis.

More Related