1 / 16

SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA

SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA. FASE III 2005-sekarang. AKUNTANSI MODERN. FASE II: 2003/2004 Lahirnya UU KN DAN UU PN. BASIS KAS MENUJU AKRUAL. TONGGAK REFORMASI AKUNTANSI. FASE I: Sebelum 2003. AKUNTANSI TRADISIONAL. SINGLE ENTRY DAN BASIS KAS. 1.

bud
Download Presentation

SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA FASE III 2005-sekarang AKUNTANSI MODERN FASE II: 2003/2004 Lahirnya UU KN DAN UU PN BASIS KAS MENUJU AKRUAL TONGGAK REFORMASI AKUNTANSI FASE I: Sebelum 2003 AKUNTANSI TRADISIONAL SINGLE ENTRY DAN BASIS KAS 1

  2. Pra Reformasi Keuangan Negara (sebelum 2003) Laporan Keuangan hanya Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Sistem pencatatan akuntansi single entry; Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas; Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan; Pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi; Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan data-data yang telah direkonsiliasi; Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

  3. Reformasi Keuangan Negara UU 17/2003  Keuangan Negara UU 1/2004  Perbendaharaan Negara UU 15/2004  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

  4. ReformasiPengelolaanKeuangan Menteri Keuangan selaku BUN - Chief Financial Officer (CFO) menyelenggarakanakuntansidanpelaporankeuangan (SA-BUN); Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran - Chief Operational Officer (COO) menyelenggarakanakuntansidanpelaporankeuangan (SAI); Menteri Keuangan selakupengelolafiskalmenyusun LKPPuntukdisampaikankepadaPresiden (selaku CEO) dalamrangkamemenuhipertanggungjawabanpelaksanaan APBN.

  5. REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH 5. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat 6. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 7. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan 5

  6. ISU-ISU DALAM PENGEMBANGAN AWAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Mandat UU KN dan UUPN untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual • Adanya IPSAS yang berbasis akrual • PSAK berbasis akrual • Anggaran berbasis kas • Adanya kewajiban untuk menyusun neraca • Belum dikenalnya sistem pembukuan berpasangan di lingkungan pemerintah • Terbatasnya SDM di bidang akuntansi • Bersamaan dengan reformasi manajemen keuangan negara yang menuntut adanya penyempurnaan peraturan per-UU-an, penataan kembali kelembagaan, dan penyempurnaan sisdur. 6

  7. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintahan:UU Nomor 1/2004, psl 51: (1) Menteri Keuangan/PPPKD selaku BUN/BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

  8. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya • Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan • Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan • Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan • adanya pengaruh proses poltik • Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem. • Ciri keuangan pemerintah • Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian • Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan • Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

  9. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN • Masyarakat; • Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; • Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan • Pemerintah.

  10. Dasar Hukum LKPP a. UU 17/2003  Psl 30 (1) Presiden menyampaikan RUU ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kpd DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK…... (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi LRA, Neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya b. UU 1/2004  Psl 55 (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

  11. DASAR HUKUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN UU No.17/2003 pasal 32 : • Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) • Standar Akuntansi disusun oleh suatu Komite Independen dan ditetapkan dgn PP 11

  12. PP 24/2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran No 03 tentang Laporan Arus Kas No 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan No 05 tentang Akuntansi Persediaan; No 06 tentang Akuntansi Investasi; No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; No 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; No 09 tentang Akuntansi Kewajiban; No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan KebijakanAkuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; dan No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

  13. BULETIN TEKNIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN No. 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat No. 02 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah No.03 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Konversi No.04 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah No.05 Akuntansi Penyusutan No.06 Akuntansi Piutang No.07 Akuntansi Dana Bergulir No.08 Akuntansi Utang Interpretasi SAP 01 Transaksi dalam Mata Uang Asing

  14. BASIS AKUNTANSI • BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; • BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas; • Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. • Menciptakan JURNAL KOROLARI yang dapat menghasilkan nilai kapitalisasi aset atau utang “Cash towards Accrual”

  15. KEUNIKAN “KAS MENUJU AKRUAL” Modified Cash Basis Modified Accrual Basis BASIS AKRUAL BASIS KAS Basis kas menuju akrual (CTA) TEROBOSAN BARU Neraca: Current assets + FA 15

  16. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN “KAS MENUJU AKRUAL” VS “AKRUAL” 16

More Related