PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK Oleh: Istiatun Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Latar Belakang • Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik • Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia • Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik • Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

3. Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu. “Sejak itu hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh Undang-Undang,”

4. Hak Untuk Tahu adalah Hak Asasi Setiap warga • Hak atas informasi adalah HAM dunia pasal 19 • “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (pasal 28 F UUD 1945)

5. Tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik • Hak warga negara Untuk Memperoleh informasi publik • Mendorong partisipasi • Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. • Mengetahui alasan kebijakan publik. • Mengembangkan ilmu pengetahuan. • Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan publik.

7. Asas UU KIP : • Terbuka dan dapat diakses setiap pengguna • Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. • Informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

8. Badan Publik ADALAH LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI • Fungsi & tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara; • Memanfaatkan anggaran negara (APBN/APBD) sebagian atau seluruhnya; • Memperoleh sumbangan dari masyarakat; • Memperoleh sumbangan dari luar negeri.

10. Pengertian UU 14/2008 : • Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

11. Psl 13 PP 61/2010 (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Psl 8 Permendagri 35/2010 ttg PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH (1) PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2)PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3)PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (4)PPID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen dan/atau Pejabat Fungsional. (5)PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional. (6)PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

12. TanggungjawabPPID dan PPID PEMBANTU • Penyimpanan • Pendokumentasian • Penyedia pelayananaan InformasiPublik

13. Apa itu Informasi Publik? Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnyayang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

14. TugasPPID dan PPID PEMBANTU • Mengkoordinasikanpengumpulanseluruhinformasipublik yang dikuasaipadasetiap unit/satuankerja • Mengkoordinasikanpenyediaandanpelayananinformasipublikmelaluipengumumandanataupermohonan • Melakukanpengujiantentangkonsekuensi yang timbul • Menyertakanalasantertulispengecualianinformasipublik • Menghitamkanataumengaburkaninformasipublik yang dikecualikanbesertaalasannya • Mengembangkankapasitaspejabatfungsionaldanataupetugasinformasi

15. WewenangPPID dan PPID PEMBANTU • Mengkoordinasikansetiap unit/satuankerjaBadanPublikdalammelaksanakanpelayananinformasi • Memutuskansuatuinformasidptdiaksespublikatautidak • Menolakinformasipubliksecaratertulisapabilainformasiygdimohontermasuk yang dikecualikan • Menugaskanpejabatdibawahnyautkmembuat, memelihara, dan/ataumemutakhirkandaftarinformasipubliksecaraberkala se-kurang2nya sekalisebulan

17. Informasiygwajibdisediakandandiumumkansecaraberkala • InformasittgBadanPublik • Ringkasaninformasittg program/kegiatanygsedangdijalankan; • Ringkasaninformasittgkinerja; • Ringkasanlaporankeuangan; • RingkasanlaporanaksesInformasiPublik; • Informasiygdikeluarkanttgperaturan /kebijakanygberdampakpadapublik; • Informasittghakdantatacaramemperolehinformasi; • Informasittgtatacarapengaduan;

18. Informasiygwajibdiumumkansecarasertamerta • Informasittgbencanaalam; • Informasittgkeadaanbencana non alam; • Informasittgbencanasosial; • Informasittgjenis, persebarandandaerahygmempunyaisumberpenyakitygberpotensimenular; • Informasittgracunpadabahanmakananygdikonsumsiolehmasyarakat; • Informasittgrencanagangguanthdutilitaspublik;

19. Informasiygwajibtersedia SETIAP SAAT • Daftar seluruhInformasiPublik yang beradadibawahpenguasaannya, tidaktermasukinformasi yang dikecualikan; • Informasi ttg peraturan/kebijakan Badan Publik dan pertimbangannya; • Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; • Informasi ttg organisasi, administrasi, personil, kepegawaian, dan keuangan; • Rencana kerja Badan Publik; • Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya; • Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; • Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau • laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini.

20. Informasiygdikecualikan • SetiapBadanPublikwajibmembukaaksesinformasipublikbagisetiapPemohonInformasiPublik, kecualiinformasiygdikecualikan

21. Tata carapengecualian • PPID wajibmelakukanpengujiankonsekuensisebelummenyatakansuatuinformasipubliksbginformasidikecualikan; • PPIDwajibmenyebutkanketentuanygsecarajelasdantegas UU ygdiacu; • Alasanharusdinyatakansecaratertulisdandisertakandlmsuratpemberitahuan; • Dalammelaksanakanpengujiankonsekuensi, PPID dilarangmempertimbangkanpengecualianselainygdiaturdlmpasal 17 UU No. 14/2008; • PPID wajibmenghitamkan /mengaburkanmateriinformasiygdikecualikan; • PPID tdkdapatmenjadikanpengecualiansbg-an informasisbgalasanutkmengecualikanaksespublikmthdseluruhinformasi; • Dalammenghitamkan/mengaburkaninformasi PPID wajibmemberikanalasan.

23. Matur Nuwun