1 / 32

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. OLEH YUNUS HUSEIN. MODUS TPPU. MEMBELI ASET TUNAI, SPT UANG, EMAS. MENGGUNAKAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY MENGGUNAKAN PERUSAHAAN YG SAH YG DIMASUKI UANG HASIL KEJAHATAN

giolla
Download Presentation

PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA & KETERLIBATAN KORPORASI SBG PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH YUNUS HUSEIN

  2. MODUS TPPU • MEMBELI ASET TUNAI, SPT UANG, EMAS. • MENGGUNAKAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY • MENGGUNAKAN PERUSAHAAN YG SAH YG DIMASUKI UANG HASIL KEJAHATAN • MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ATAU IDENTITAS ORG LAIN • MENYEMBUNYIKAN UANG PADA SAVE HAVEN COUNTRY

  3. PENGERTIAN KORPORASI • KUMPULAN ORANG DAN/ATAU KEKAYAAN YG TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM • (UU NO. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangTindakPidanaKorupsi)

  4. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (1) KORPORASI EKSIS & MAMPU BERBUAT SALAH DIATUR DI LUAR K.U.H.PIDANA HANYA UTK TINDAK PIDANA TERTENTU YG DIATUR DLM UU KHUSUS PD AWALNYA DIGUNAKAN BERBAGAI ISTILAH TP AKHIRNYA MEMAKAI ISTILAH KORPORASI ISTILAH TERLIHAT TH 1977 DLM UU PSIKOTROPIKA, YG DIPENGARUHI ISTILAH DLM KONSEP KUHP TH 1993

  5. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (2) SEJUMLAH UU MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, PENGATURAN SANGAT BERAGAM MENUNJUKKAN POLITIK HUKUM YANG BELUM JELAS DIPERLUKAN PEDOMAN BAGI PENEGAK HUKUM UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN UTK LBHMENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

  6. KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (3) • ISTILAH KORPORASI BIASA DIATUR DLM KETENTUAN UMUM TP ADA JUGA DIMUAT DLM PENJELASAN PASAL YBS. • ADA JUGA UU YG TDK MEMBERIKAN PENGERTIAN KORPORASI, WALAUPUN ADA PENGATURAN MENGENAI PEMIDANAAN KORPORASI • IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI MASIH MINIM ( Contoh : PT. GIRI JALADHI WANA (Tipikor), PT Adei Plantation (SumberDayaAlam) &PT Dongwoo Environmental Indonesia (LingkunganHidup).

  7. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 1. KORPORASI BERBUAT DAN KORPORASI BERTANGGUNG JAWAB 2. KORPORASI BERBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB 3. PENGURUS BERBUAT & BERTANGGUNGJAWAB 4. KORPORASI DAN PENGURUS SEBAGAI PELAKU DAN KEDUANYA BERTANGGUNG JAWAB.

  8. AJARAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOCTRINE OF IDENTIFICATION DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY DOCTRINE OF STRICT LIABILITY DOCTRINE OF COMPANY CULTURE DOCTRINE OF DELEGATION DOCTRINE OF AGGREGATION DOKTRIN GABUNGAN

  9. 1. TEORI IDENTIFIKASI (DOCTRINE OF IDENTIFICATION) • MERUPAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LANGSUNG (DIRECT LIABLITY DOCTRINE) • PERBUATAN/KESALAHAN PEJABAT SENIOR DIIDENTIFI SBG PERBUATAN/KSALAHAN KORPORASI • DISEBUT JUGA TEORI ALTER EGO ATAU TEORI ORGAN

  10. PEJABAT SENIOR ? • ARTI SEMPIT (INGGRIS): HANYA PERBUATAN EJABAT SENIOR YG DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KPD KORPORASI • ARTI LUAS (AMERIKA): TDK HANYA PJABAT SENIOR TTP JUGA PEJABAT DI BAWAHNYA • UMUMNYA: ORG YG MENGENDALIKAN PERUSAHAAN,BAIK SENDIRI MAUOUN BERSAMA2, YAITU “PARA DIREKTR DAN MANAJER”

  11. 2.DOKTRIN PERTANGGNGJWBN PID PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) • BERTOLAK DARI DOKTRIN “RESPONDEAT SUPERIOR, YG BERARTI “A MASTER IS LIABLE IN CERTAIN CASES FOR THE WRONGFUL ACTS OF HIS SERVANT, AND A PRINCIPAL FOR THOSE OF HIS AGENT” • BERTOLAK DARI “EMPLOYMENT PRINCIPLE”, BHW MAJIKAN ADALAH PENANGGUNGJAWAB UTAMA DARI PERBUATAN KARYAWAN • DIKENAL DG “THE AGENCY PRINCIPLE”

  12. 3. DOCTRINE OF STRICT LIABILITY • KORPORASI MElAGGAR UU • COMPANIES OFENCE/SITUATIONAL OFFENCE/ STRICT LIABILITY OFFENCE. • MISALNYA KORPORASI MENJALANKAN USAHA TANPA IZIN.

  13. 4.COMPANY CULTURE THEORY • KORPORASI DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DILIHAT DR PROSEDUR, SISTEM BEKERJA DAN BUDAYANYA. • SERIG DISEBUT JUGA DG TEORI SYSTEM ATAU MODEL ORGANISASI • KESALAHAN KORPORASI DIDASARKAN PD STRUKTUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL • CONTOH PASAL 12.3 KUH PIDANA AUSTRALIA

  14. 5. DOCRINE OF DELEGATION • MERUPAKAN SALAH SATU DASAR PEMBENAR UTK MEMBEBANKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KPD KORPORASI. • ALASANNYA ADALAH KRN ADANYA PENDELEGASIAN WEWENANG DR SESEORANG KPD ORG LAIN UTK MELAKSANAKAN KEWENANGAN YG DIMILIKINYA

  15. 6. DOCTRINE OF AGGREGATION • AGGREGASI/KOMBINASI KESALAHAN SEJUMLAH ORG DIATRIBUTKAN KPD KORPORASI, SHG KORPORASI DAPAT DIBEBANI PERTANGGUNGJAWABAN

  16. 7. DOCTRIN GABUNGAN (1) • DIPENUHINYA UNSUR2 DAN SYARAT2 UTK DAPAT MEMBEBANKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA KEPADA KORPORASI , YAITU • A. DILAKUKAN ATAU DIPINDAHKAN OLEH PERSONIL KORPORASI YG MEMILIKI POSISI SBG DIRECTING MIND KORPORASI • B. DILAKUKAN DLM RANGKA PEMENUHAN MAKSUD DAN TUJUAN KORPORASI

  17. DOKTRIN GABUNGAN (2) • C. TINDAK PIDANA DILAKUKAN PELAKU ATAU ATAS PERINTAH PEMBERI PRINTAH DLM RANGKA TUGASNYA DLM KORPORASI • D. DILAKUKAN DG MAKSUD MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KORPORASI • E. PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH TDK MEMLIKI ALASAN PEMBENAR ATAU PEMAAF UTK DIBEBASKAN DARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

  18. BENTUK PIDANA TERHADAP KORPORASI (UU 8/2010) DENDA PIDANA PENGUMUMAN PUTUSAN PEMBEKUAN KEGIATAN PENCABUTAN IZIN USAHA PEMBUBARAN DAN/ATAU PELARANGAN KORPORASI PERAMPASAN ASET KORPORASI PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN

  19. UU YG MENYATAKAN HANYA PENGURUS YG BERTG JAWAB (1) • UU NO. 1/1951 (UU KERJA) • UU N0. 2/1951 (UU KECELAKAAN) • UU NO. 3/1951 (UU PENGAWASAN PERBURUHAN) • UU NO. 12/1951 (UU PEMBUKAAN APOTEK) • UU NO.22/1957 (UU PEYELESAIAN PERBURUHAN) • UU NO. 3/1958 (PENEMPATAN TENAGA ASING)

  20. UU YG MENYATAKAN PENGURUS BERTG JAWAB (2) • UU NO3/1989 TTG TELEKOMUNIKASI • UU NO. 7/1981 (UU WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN) • UU NO. 2/1981 TTG METROLOGI LEGAL • UU NO. 3/1982 TTG WAJIB LAPOR PERUSAHAAN • UU NO. 7 TH 1992 TTG PERBANKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DG UU NO.10/1998

  21. BEBERAPA CONTOH PENGATURAN • DALAM UU MINERBA, UU KEHUTANAN, UU LINGKUNGAN HIDUP, UU TATA RUANG, UU TIPIKOR, UU TPPU, DAN UU KEPABEANAN

  22. PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1) PASAL: 6, 7, 8, DAN 9 SUBYEK: KORPORASI DAN ATAU PERSONIL PENGENDALI KORPORASI ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL KESALAHAN: DOLUS DAN CULPA SANKSI: DENDA RP. 100 MILIAR HUKUMAN TAMBAHAN ADA 6 ADA PENGGANTI DENDA YG TDK DIBAYAR PENGATURAN PALING LENGKAP

  23. PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2) PERSYARATAN IMPLEMENTASI: 1) DILAKUKAN ATAU DIPERINTAHKAN PERSONIL PENGENDALI KORPORASI, 2)DILAKUKAN UTK PEMENUHAN TUJUAN KORPORASI, 3)SESUAI DG TUGAS DAN FUNGSI PELAKU ATAU PEMBERI PERINTAH, 4)DILAKUKAN DENGAN MEMBERI MANFAAT KEPADA KORPORASI

  24. PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001 PASAL: 20 SUBYEK: KORPORASI DAN/PENGURUSNYA KESALAHAN: SENGAJA/DOLUS ACTUS REUS: DIRUMUSKAN FORMAL DAN MATERIEL KORPORASI BISA TERKENA PSL A.L. 2, 3 (MERUGIKAN KEUANGAN NEG DAN 5 (MENYUAP). HAL INI DIATUR JUGA DLM PSL 15 UNCAC. SANKSI: PIDANA POKOK DENDA MAKSIMUM DAN PEMBERATAN 1/3 KRITERIA PENERAPAN:DILAKUKAN ORG BAIK BERDASARKAN HUB KERJA ATAU HUB LAIN, DAN BERTINDAK DLM LINGKUNGAN KORPRASI

  25. KASUS GIRI JALADHI WANA (2009) (1) • TDK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR RETRIBUSI, PENGELOLAAN PASAR DAN ANA LAINNYA & MEMBANGUN KIOS MELEBIHI JUMLAH YG DITENDERKAN • TERHUKUM : DUA ORG PEMBERI PERINTAH, YAITU 2 ORG DIREKSI: St WIDAGDO BIN SURAJI SASTRO DIWIRYJO DAN BONAFACIOUS TJIPTOMO SUBEKTI MELNGGAR PSL 3 JO 18 UU NO. 31/99 • PT GJW MELANGGAR PSL 2 JO 18 UU NO.31/99

  26. KASUS GJW (2) • DIPAKAI TEORI GABUNGAN • TDKW ST WIDAGDO DIHUKUM 6 TAHUN DAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI • TERDKWA BONIFACIUS T.S DIHUKUM 5 TAHUN DAN DENDA RP.150. JUTA • PT GJW DIKENAKAN DENDA PIDANA RP1.317.782.129 DAN PENUTUPAN SELAMA 6 BULAN.

  27. KASUS PT DONGWOO ENVIRONMENTAL INDONESIA (PT DEI) (1) • PT DEI MEMBUANG SLUDGE (HSL PENGOLAHAN LIMBAH) DI CIKARANG UTARA, BEKASI TDK SESUAI PROSEDUR • PELAKU: • 1. PELAKU LAPANGAN : AWING DAN DEDY PERMANA, DIHUKUM 2 TAHUN DAN DENDA RP.10 JUTA • 2. PENGURUS KORPORASI: KIM BYUNG SEOP (DIREKTUR) DAN KIM YOUNG WOO (PRESDIR)

  28. KASUS PT D.E.I. (2) • PENGURUS (PRESIDR DAN DIR) DIHUKUM ENAM BULAN PENJARA DAN DENDA RP.100 JUTA SUBSIDAIR 3 BULAN KURUNGAN. • PT D.E.I. MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DIDENDA RP.650 JUTA. , PERAMPASAN KEUNTUNGAN DAN PENUTUPAN PT D..E.I. • SEMUANYA DITUNTUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP.

  29. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS • LAKUKAN TUGAS SESUAI ATURAN • BUSINESS JUDGEMENT RULE SESUAI DG PASAL 97, 114 DAN 115 UU TENTANG PT. • LAKUKAN BISNIS DG PRINSIP GOVERNANCE TERUTAMA BERSIH, TRANSPARAN DAN PEDULI, JANGAN MENYUAP DLL. • BERSIKAP KOPERATIF DENGAN REGULATOR DAN PENEGAK HUKUM • ADANYA WHISTLE BLOWING YG EFFEKTIF

  30. PENGATURAN DLM UU PT (1) • DIREKSI TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN: • A. KERUGIAN TERSEBUT BUKAN KARENA KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA; • B, TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DG ITIKAD BAIK & KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN & SESUAI DENGAN MAKSUD & TUJUAN PERSEROAN • (PS. 9 AYAT 4)

  31. UU PERSEROAN TERBATAS (2) • C. TIDAK MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS TINDAKAN PENGURUSAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN; DAN • D. TELAH MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENCEGAH TIMBUL ATAU BERLANJUTNYA KERUGIAN TERSEBUT. (PS 97 (5))

  32. PENUTUP TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN ? EMAIL: YUNUS@BI.GO.ID/ YUNUS.HUSEIN@UKP.GO.ID TWITTER: @YUNUSHUSEIN

More Related