1 / 21

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, BAPPENAS 2 Desember 2010. TUJUAN PROYEK KERJASAMA (KPS). Mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan

giulio
Download Presentation

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, BAPPENAS 2 Desember 2010

  2. TUJUAN PROYEK KERJASAMA (KPS) • Mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan • Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur • Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam hal tertentu dipertimbangkan kemampuan membayar pemakai

  3. PENGATURAN KPS DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR • Perpres 67/2005 secara khusus mengatur ketentuan penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui mekanisme KPS. • Diperlukan sebagai salah satu alat penciptaan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam percepatan penyediaan infrastruktur. • Ditujukan juga untuk melindungi kepentingan konsumen, masyarakat dan badan usaha secara adil melalui penyediaan infrastruktur yang adil, transparan, dan kompetitif.

  4. Mengapa perlu Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)?

  5. TUGAS UTAMA PEMERINTAH DAERAH • Pemberian otonomi luas kepada daerah, khususnyakabupaten/kotadan provinsi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (welfare) sesuaidengan SPM melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat • Dalam mewujudkankesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kemampuan Daerahyaitu: • KemampuanSumberDayaManusia (SDM) • KemampuanKelembagaan • KemampuanKeuangan

  6. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK Operasi/ Pemeliharaan Pembangunan sarana/prasarana Pembiayaan PendapatanTerbatas Debt Coverage Ratio APBD Kerjasama Pemerintah-Swasta Pinjaman Daerah

  7. Komposisi Belanja Pemerintah (% dari PDB)

  8. Gambaran Kemampuan Pendanaan Pemerintah dalam Infrastruktur (Rasio Investasi Infrastruktur Pemerintah thd PDB)

  9. KEBUTUHAN DAN GAP PENDANAAN 9 ?? 323,67T TOTAL Rp1.923,7 T BUMN 340,85T APBD 355,07T APBN 559,54T • Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB Tahun 2010-2014 mencapai Rp. 1.923,7 trilyun, dimana kemampuan pemerintah hanya sebesar Rp. 559,54 triliun (termasuk DAK), serta potensi pendanaan lain (BUMN, Swasta dan APBD) sebesar Rp. 1.040,59 triliun. • Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada akhir tahun 2014, masih terdapat gap pembiayaan sebesar Rp323,67 trilyun. Sehingga diharapkan peran pemerintah lebih ditingkatkan.

  10. Skema Alternatif Pembiayaan PPP Skema Kelayakan Proyek Layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial Swasta Hybrid Financing 1 Pemerintah PPP dengan Dukungan Pemerintah Swasta Layak secara ekonomi dan finansial marjinal 2 Pemerintah swasta Swasta PPP Reguler Layak secara ekonomi dan finansial 3 Swasta Operasidan Pemeliharaan Konstruksi

  11. Bagaimana Caranya?

  12. Tugas Pemerintah Daerah dalam KPS • SKPD mengidentifikasi usulan proyek potensialdikerjasamakan • Pemda susun prioritas usulan proyek potensial • Anggaran utk Tim KPS Daerah (PP 50/2007, Perpres 13/2010) • Anggaran utk melakukan penyiapan (konsultan FS) proyek-proyek prioritas • Anggaran utk pelaksanaan pengadaan badan usaha (konsultan transaksi) • Menyiapkan dana dukungan pemerintah daerah, bila diperlukan • Meminta jaminan pemerintah, bila diperlukan • Menanda-tangani perjanjian kerjasama konsesi • Merealisasi dukungan pemerintah daerah • Mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek • Melakukan manajemen kontrak • Menerima transfer aset setelah masa konsesi berakhir

  13. Identifikasi & Prioritas Proyek KPS • Kriteria: • Tingginya Kebutuhan • Kesesuaian dengan Kebijakan Daerah • Adanya Nilai Manfaat dari Uang: • onilai investasi • o keunggulan swasta • o layanan jangka-panjang terjamin • o bisa dikomersialkan – ada pendapatan yg bisa menjadi • daya tarik bagi swasta

  14. Proyek KPS Potensial di Daerah • Transportasi: terminal, sistim angkutan umum, jalan, perparkiran • Perdagangan: pasar, pusat perbelanjaan • Prasarana lingkungan: sistem air minum, air baku, sanitasi, persampahan • Sarana pendidikan • Sarana kesehatan • Perumahan • Pengembangan kawasan

  15. Siklus Proyek KPS

  16. TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

  17. Kenapa Perlu Penyiapan Kelayakan Proyek? Pemerintah perlu diyakinkan bahwa Proyek telah layak secara teknis, ekonomis maupun finansial, dan tidak memiliki risiko ataupun dampak negatif sosial dan lingkungan yang besar; Kebutuhan atas dukungan fiskal dari pemerintah dalam bentuk apapun berikut pilihannya harus diketahui dan dianalisis; Pemerintah perlu memiliki informasi selengkap mungkin atas penyusunan dokumen penawaran; dan Guna keperluan lanjut pelaksanaan negosiasi, PJPK harus memiliki kelengkapan informasi yang sama dengan pihak penawar agar dapat memperkuat posisi tawarnya.

  18. PrastudiKelayakanProyekKerjasama

  19. PP 6/2006 vs PERPRES 13/2010

  20. PP 50/2007 vsPERPRES 13/2010

  21. TERIMAKASIH

More Related