KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN PELAYANA

1. 1

2. VISITERWUJUDNYA PELAYANAN PENDIDIKAN OPTIMAL UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN BAGI ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA YANG MEMPUNYAI POTENSI KECERDASAN DAN BAKAT ISTIMEWA

5. 3. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

6. UURI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionalBAB X - KURIKULUM Pasal 36 (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik

7. BAB XIVPENGELOLAAN PENDIDIKAN

8. Pasal 50 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada: Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

9. Pasal 51 Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52 Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasal 53 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. 2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

11. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 perihal Pendidikan inklusi : menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK. Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif ” 8-14 Agustus 2004

13. 8. Deklarasi Bukittinggi (Internasional) Tahun 2005: a. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan Untuk Semua” adalah benar- benar untuk semua; b. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, pra- sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan c. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

14. Prinsip Pendidikan (UNESCO) Learning How To Know Learning How To Learn Learning How To Do Learning How To Be Learning How To Live Together

15. DEKLARASI DAKARPENDIDIKAN UNTUK SEMUA (2000) 1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung 2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik 3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.

16. 4. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa 5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik 6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting.

18. Framework for Action Salamanca Statement The guiding principle of this Framework is that schools should accommodate all children…. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote of nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalized areas or groups…. The challenge confronting the inclusive school is that of developing a child-centered pedagogy capable of successfully educating all children. (Framework for Action, no. 3, page 6) … human differences are normal and that learning must be accordingly adapted to the needs of the child rather than the child fitted to preordained assumptions…. A child-centered pedagogy is beneficial to all students and, as a consequence, to society as a whole.… it can sub substantially reduce the drop-out and repetition… while ensuring higher average levels of achievement…. Child-centered school are, moreover, the training ground for a people-orientated society that respects both the differences and dignity of all human beings. (Framework for Action, no. 4, page 7)

19. Inclusion and participation are essential to human dignity and to the enjoyment and exercise of human rights. The fundamental principle of the inclusive school is that all children should learn together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences they may have. Inclusive school must recognize and respond to the diverse needs of their students, accommodating both different styles and rates of learning. Experience suggest that inclusive school, serving all of the children in a community, are most successful in eliciting community support and in finding imaginative and innovative ways of using the limited resources that are available. Educational policies at all levels; from the national to the local, should stimulate that a child with a disability should attend the neighbourhood school, that is the school that would be attended if the child did have a disability.

20. KOMPONEN HDI Rata-rata Usia Harapan Hidup

21. ANATOMI OTAK

24. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra Tunarungu Tunagrahita : (a.l. Down Syndrome) - C : Tunagrahita Ringan (IQ = 50-70) - C1 : Tunagrahita Sedang (IQ = 25-50) - C2 : Tunagrahita Berat (IQ < 25 ) Tunadaksa : - D : Tunadaksa Ringan - D1 : Tunadaksa Sedang Tunalaras (Dysruptive) Tunawicara Tunaganda HIV AIDS

25. Gifted : Potensi Kecerdasan Istimewa (IQ > 125 ) Talented : Potensi Bakat Istimewa (Multiple Intelligences : Language, Logico-mathematic, Visuo-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual) Kesulitan Belajar (a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ Motorik) Lambat Belajar ( IQ = 70 – 90 ) Autis Korban Penyalahgunaan Narkoba Indigo

26. PENDIDIKAN KHUSUS Sekolah untuk Anak Penyandang Cacat Sekolah untuk Anak Cerdas Istimewa Sekolah untuk Anak Berbakat Istimewa

27. Jenis Bentuk Layanan Pendidikan SEKOLAH LUAR BIASA Satuan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus : Sekolah Khusus Penyandang Cacat : (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB) Sekolah Khusus Cerdas Istimewa Sekolah Khusus Bakat Istimewa SEKOLAH INKLUSIF Sekolah Biasa Penyelenggara Pendidikan Inklusif, yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus (yang mempunyai IQ normal) bagi : Yang memiliki Kelainan (Intelectual Challenge), bakat istimewa, kecerdasan istimewa Yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Inklusif adalah Sekolah biasa yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, Peserta Didik, Tenaga Administrasi dan Lingkungan Sekolah/ Masyarakat. PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Bagi anak-anak pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil Bagi anak-anak masyarakat etnis minoritas Bagi anak-anak jalanan, pekerja anak, anak-anak lapas/bapas Bagi anak-anak pengungsi

31. FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KUNCI DAN SYARAT KEBERHASILAN Data yang akurat dan Informasi yang jelas. Perencanaan dan pembinaan. Jangkauan Program Capacity building. Networking dan Koordinasi. Struktur organisasi Dinas di Daerah Monitoring dan evaluasi. Persepsi dan pemahaman anak berkebutuhan khusus. Nomenklatur dan numerasi sekolah (termasuk siswa, guru), pengertian dan kriterianya secara jelas. Kepedulian, kesadaran, dan partisipasi Kemandirian lulusan. Ketersediaan guru pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Ketersediaan sarana prasarana

33. B. Forum Aliansi Peduli PK dan PLK : 1. Ormas / LSM : TP PKK, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Muslimat,Fatayat, Dharma Wanita Persatuan, dll 2. Perguruan Tinggi : - Keguruan: (FPOK ,PLB/PK), Kedokteran (Mata, THT, Neurologi, Gigi, Orthopedi,Gizi, Rehab Medik, anak Psikiatri), Psikologi, Teknologi, Seni, Teknologi Informasi Komunikasi, Ekologi Manusia 3. P3G, LPMP, UPTD PLB 4. Assosiasi / Lembaga Keterampilan (a.l. Tiara Kusuma, Harpi Melati, IPBI, Ikaboga, IPHI, dll) 5. Depkes, Depsos, Depnakertrans, Depdagri, Menpora, Depag 6. Depdiknas : Ditjen Mandikdasmen (Dit. TK-SD, Dit. PSMP, Dit. PSMA, Dit. PSMK Ditjen PLS, Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti, Balitbangdiknas, Pusbuk, dll 7. SLB (a.l. SLB Pembina, SLB Manunggal Teh Botol Sosro Slawi, SLB YPRI Pekalongan, SLB Santi Rama, dll) 8. Sekolah Inklusif (al. Sekolah Spektrum, SD Madani, Sekolah Ade Irma, Sekolah Al Firdaus), Pondok Pesantren. 9. Pokja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

35. DATA SISWA

48. DATA SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK

49. PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN2002 s.d. 2005

50. TABEL 1DATA TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA INDONESIA

51. TABEL 2PROYEKSI DATA TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA INDONESIA

52. TABEL 3DATA TINGKAT SEKOLAH DASAR LUAR BIASA INDONESIA

53. TABEL 4PROYEKSI DATA TINGKAT SEKOLAH DASAR LUAR BIASAINDONESIA

54. TABEL 5DATA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASAINDONESIA

55. TABEL 6PROYEKSI DATA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASAINDONESIA

56. TABEL 7DATA PENDIDIKAN DASAR (TINGKAT SD + TINGKAT SMP) LUAR BIASAINDONESIA

57. TABEL 8PROYEKSI DATA PENDIDIKAN DASAR (TINGKAT SD + TINGKAT SMP) LUAR BIASAINDONESIA

58. TABEL 9DATA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASAINDONESIA

59. TABEL 10PROYEKSI DATA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA INDONESIA

61. Tabel 5.a. Persentase Penduduk menurut Tipe Daerah dan  Kecacatan Tahun 2003

62. Data penyandang cacat : Berdasarkan data Susenas tahun 2003, penyandang cacat di Indonesia 1,48 juta (0,7% dari jumlah penduduk Indonesia). Jumlah penyandang cacat usia sekolah (5 – 18 th) ada 21,42 % dari seluruh penyandang cacat.

71. DATA GURU

74. PERKEMBANGAN JUMLAH GURUPENDIDIKAN LUAR BIASATAHUN 2000 - 2003

75. TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASAMENURUT KELOMPOK UMUR

76. RASIO PENDIDIKAN 2002/2003 SEKOLAH LUAR BIASA

77. Terima Kasih