1 / 49

Tim Persiapan National Single Window (NSW) - RI

Tim Persiapan National Single Window (NSW) - RI. Sosialisasi Teknis Penerapan Sistem National Single Window ( I NSW) Menuju Otomasi Sistem Pelayanan yang Terintegrasi Untuk M ewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor. Disampaikan oleh Tim Teknis INSW

lovie
Download Presentation

Tim Persiapan National Single Window (NSW) - RI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tim Persiapan National Single Window (NSW) - RI SosialisasiTeknis PenerapanSistem National Single Window (INSW) Menuju Otomasi Sistem Pelayanan yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor Disampaikanoleh Tim Teknis INSW Tim Persiapan NSW – RI http://www.insw.go.id

  2. Pengertian Sistem NSW dan ASW The ASEAN-SW is the environment where National-SW of Member States operate & integrate. SuatuJaringanSistem yang meng-integrasikandanmenghubungkanseluruhSistem NSW dari masing2 Negara ASEAN, dimana seluruhprosesdantransaksiperdaganganinternasionalatau ekspor / impordapatter-integrasishgmemungkinkanutkdilakukanpertukaran data elektronik dan aksesbersamathd data-data seluruh Negara ASEAN; The National-SW is a system which enables: a) a single submission of data and information Untuksetiaptransaksi / kegiatanimpor / ekspor, Trader hanyacukupsatu kali sajamengirimkan data makaakandapatmeyelesaikanseluruhproses yang terkait (baikprosesCustmos Clearance di BC maupunsemuaprosesPerijinandiseluruhInstansilainnyaatau GA) b) a single and synchronous processing of data and information Atas data yang dikirimkanoleh Trader keJaringan Portal NSW, akandilakukansatu kali proses penyelesaian yang sdh synchronize & ter-integrasioleh Customs danseluruh GA c) a single decision-making for Customs release and clearance. A single decision-making shall be uniformly interpreted as a single point of decision for the release of cargoes by the Customs on the basis of decision taken by line ministries and agencies and com- municated in a timely manner to the Customs.

  3. Definisi Umum • Definisi Portal INSW berdasarkan Blue Print INSW : • Suatu sistem utk melakukan integrasi informasi dengan memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis; • Guna penanganan proses Customs release and cargo clearence • Sistem yang terkait adalah : • Sistem kepabeanan, perizinan, • Kepelabuhanan/ kebandarudaraan, • Sistem lain yang terkait. • Portal INSW dikelola oleh Pemerintah. • Alamat situs resmi : http://www.insw.go.id. • Fungsi Portal INSW terdiri dari 2 layer : • Penyampaian informasi (Portal Informasi) : semua informasi terkait dengan penerapan Sistem dan layanan sistem NSW di Indonesia. • Portal Layanan sistem NSW, butuh hak akses, berisi layanan untuk mengakses informasi lebih lanjut terkait sistem layanan Customs Release dan Cargo Clearance dan sistem pelayanan perijinan di Instansi Pemerintah terkait (Related GA).

  4. Kewenangan setiap Entitas (GA) dalam proses layanan publik, dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing2 Entitas sesuai Service-Levelyang telah disepakati. • Perubahan kebijakan internal, dilaksanakan masing2 Entitas dan diluar koordinasi, pekerjaan dan anggaran Tim NSW, dan hrs selaras dgn kebijakan pengembangan Sistem NSW • Aplikasi antar-muka (interface) antar Entitas dalam otomasi alur proses (automated workflow) Sistem NSW, merupakan bagian dari pekerjaan dan anggaran Tim NSW. • Entitas (GA) yang belum memiliki sistem, akan disediakan fasilitas entry sesuai standar Sistem NSW. • Untuk pembangunan Sistem NSW, dilakukan Standarisasi Elemen Data yang digunakan  mendasarkan “WCO Data Model” + Internat’Standards, dan dilakukan Simplifikasi, Harmonisasi & Sinkronisasi Bisnis Proses. • Untuk penerapan Sistem NSW, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan ketentuan yang tidak sejalan, dgn menetapkan Service Level Agreement (SLA) & Standar Operating Procedure (SOP). • Penjadwalan dan tahapan kegiatan dalam penerapan Sistem NSW didasarkan pada jadwal integrasi dengan Sistem ASW. • Tim Persiapan NSW atau badan yang ditunjuk, bertanggungjawab atas kebijakan standar dan prosedur pengoperasian sistem NSW. Ketentuan & Kesepakatan Dasar

  5. Indonesia-NSW Components • KebijakanDuaPilar : Trade-System & Port-System • Trade-System (“TradeNet”) : • Ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor-impor (Flow of Document) • Port-System (“PortNet”) : • Ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalulintas fisik barang ekspor-impor (Flow of Goods) • Trade-System, sbg salah satu Pilar Utama dalam Sistem NSW akan mempertukarkan data melalui portal NSW: • Dari Customs System : Data realisasiImpor/Ekspor • Dari Trade System (GA) : PerijinanEksporImpor • Port-System,sbg salah satu Pilar Utama dalam Sistem NSW akan mempertukarkan data melalui portal NSW : • Dari Customs System : • Cargo Manifest (inward/outward) • Release Approval (SPPB/PE) • Dari Port System (GA) : • Discharge List/Loading List • Gate in/Gate out List • Import/ Export Declaration- In/Outward Cargo Manifest- Import/Export Approval • Info Manifest • Utilization Rep • License Reconc. • Info Manifest/RKSP- Loading/Disch.List - In/Out Reconciliation Port-Sys Trade-Sys Portal INSW -Info Vessel -Info CY/ WH -Cont.Tracking - Sea/ Air-Port Permit- Goods/Ships Handling - Loading/Disch.Goods - In/Out Goods - Import/Export Licensing- Import/Export Regulation- Trade Information 11

  6. Arah Pengembangan Sistem NSW Juni: Implementasi Tahap Ke2 Januari - Juni Jan – Agust: Blueprint NSW Agust – Nop: Development April – Juni: Implem.Nas. Desember: Implem.Tahap Ke3 Nop – Des: Implem.Tahap Ke-1 Juni - Des * • Sampai dengan akhir tahun 2008, Tim Persiapan NSW akan lebih berfokus pada upaya : • Pengembangan & penerapan Sistem NSW di tingkat nasional (s/d Implementasi Tahap Ketiga) • Perluasan cakupan dan coverage Sistem NSW (ParticipatingGA, User/ Trader, Sistem & Lokasi penerapan) • * : tergantung kesepakatan dan kesiapan ASEAN Member Countries http://www.insw.go.id 28

  7. Strategi Pentahapan dalam Penerapan Sistem NSW http://www.insw.go.id 29

  8. Gambaran ProsesdiPortal & Sistem NSW

  9. Proses Dokumen pada Portal INSW • Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang • Validasi mandatory, content dan pengecekan komoditi yang termasuk kategori Larangan dan pembatasan dilakuan di Portal INSW pada tahap pertama sebelum dikirim ke inhouse BC. • Instansi Penerbit perijinan (GA) akan mengirimkan dokumen perijinan yang sudah selesai proses (Final) secara elektronik ke Portal INSW. • Pengecekan komoditi yang termasuk lartas dilakukan secara elektronik oleh Portal INSW dengan membandingkan dokumen PIB dengan dokumen ijin yang dikirim dari instansi penerbit perijinan (GA) terkait.

  10. Proses Validasi Dokumen PIB • Hampir semua validasi awal (mandatory dan content check) yang dahulu dilakukan pada Portal INSW sekarang dilakukan di Portal INSW. • Data yang digunakan untuk melakukan validasi di atas, ada yang sepenuhnya tersedia di Portal dan adapula yang dikonsumsi dari Inhouse BC via Web Service • Proses Validasi yang dilakukan adalah:

  11. Regulasi & Aturan utk Implem. Sistem NSW • Peraturan Presiden No.10 Tahun 2008 tgl 26 Pebruari 2008tentang “Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka Indonesia NSW”, sbg dasar penerapan Sistem NSW (sambil menunggu UU ITE—saat itu) • Perumusan Peraturan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW, sebagai amanat ketentuan dalam Perpres nomor 10 tahun 2008 : • PerMenkeu tentang Pemberian Hak Akses Portal INSW • mengatur akses dari Pengguna ke Portal INSW dan kewajiban Pengelola Portal INSW • PerMenkeu tentang Pentahapan Penerapan Sistem NSW di Indonesia • penetapan & penjelasan tentang tahapan implementasi Sistem NSW s/d Joint to ASW • KepMenkeu tentang Pedoman Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW di Indonesia  sebagai revisi thd “Blueprint Penerapan Sistem NSW” • Perumusan “Service Level Arrangement (SLA)”dan “Standard Operating Procedure (SOP)”untuk kelengkapan dalam penerapan Sistem NSW : • SLA berupa “janji layanan” yang harus dipenuhi oleh semua GA, • SOP berupa flow of process dari seluruh tahapan dalam proses layanan GA • Kesepakatan antara Tim Persiapan NSW dgn Biro Hukum seluruh GA : •  SLA dan SOP diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/ Ka.Badan/ Pimpinan GA yang akan di-publikasikan kpd Masyarakat & di-sosialisasikan kpd Pelaku Usaha (User) •  SLA dan SOP dibuat format standar  penyesuaian dgn ketentuan masing2 GA •  Target penyelesaian: sebelum launching Implem. Tahap Ketiga (Desember 2008) • Perumusan Model & Metode Registrasi User Portal INSW Calon Pengguna (User) Portal INSW utk dapat mengakses Portal INSW harus mempunyai Hak Akses  perlu Registrasi : • Untuk persyaratan dalam pemberian Hak Akses ke Portal INSW 33

  12. Momentum Penerapan Sistem NSW: Manfaat Bagi seluruh Entitas Terkait • Penerapan Sistem NSW di Indonesia : • Momentum yang sangat penting utk mendorong perbaikan sistem di semua GA  melalui Otomasi & Integrasi Sistem Pelayanan • Membuktikan bahwa “integrasi sistem secara elektronik” antar sejumlah institusi pemerintahan, dapat direalisasikan secara nyata dalam bentuk Portal INSW yang di-koord. oleh DJBC Manfaat langsung dengan adanya momentum Penerapan Sistem NSW : • Mendorong semua instansi pemerintah, terutama yang terkait dengan ekspor-impor (lebih dari 20 instansi) untuk : • membangun inhouse-system melalui otomasi sistem dalam pemberian layanan publik • standardisasi elemen data yang digunakan dalam sistem pelayanan supaya sesuai dengan standar internasional, sehingga memungkinkan untuk pertukaran data dengan negara lain • melakukan simplifikasi proses bisnis shg pelayanan lebih sederhana, cepat dan efektif • melakukan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar instansi pemerintah • Mendorong semua instansi pemerintah untuk membuat suatu janji layanan kepada pelaku usaha melalui penetapan Service Level Agreement (SLA)  kepastian & transparansi atas waktu layanan • Mendorongtransparansidalam proses pelayanan Portal INSW menyediakan fasilitas“track and trace”untukmelihatsecararincidan monitoring waktudan proses darisetiaptitiktahapanpelayanan 34

  13. Momentum Penerapan Sistem NSW Peluang dan Tantangan di Masa Depan • Penerapan Sistem NSW di Indonesia akan memberikan peluang positif : • Mendorong semua GA membangun sistem layanan elektronik yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Good-Governance, melalui pembangunan inhouse-system dan otomasi sistem layanan di setiap GA • Mendorong terciptanya “kepastian usaha” bagi semua pelaku usaha, dengan adanya “Service Level Arrangement (SLA)” sebagai bentuk janji layanan publik dari setiap GA kepada pelaku usaha • Mendukung “transparansi dan fairness” dalam sistem layanan publik, dengan fasilitas “track and trace” setiap Pelaku Usaha dapat memonitor secara online setiap tahapan dan keputusan dalam semua layanan publik • Mendorong terwujudnya data ekspor-impor yang “valid dan akurat”, karena dengan Portal INSW ini antara sistem dilakukan check and balances, sehingga akan menjamin keabsahan, validitas dan akurasi data. Tantangan dalam Penerapan Sistem NSW : • Perubahan dari sistem manual, kemudian ke sistem elektronik sampai akhirnya online melalui Internet  sangat mendasar & membutuhkan pengorbanan & perjuangan (proses “change-management”) • Dengan otomasi, semua proses dan tahapan pelayanan harus betul-betul jelas dan transparan sehingga tidak akan bisa lagi ada “toleransi, diskresi dan kebijakan” yang tidak sesuai dengan aturan yang ada; • Sistem di-desain hanya untuk menerima dan membaca parameter yang sudah jelas dan kuantitatif, shg akhirnya semua proses layanan harus di-definisikan secara jelas utk dapat dituangkan kedalam sistem; • Tuntutan thd kejelasan dan kepastian atas aturan dan proses layanan, mengakibatkan aturan dan regulasi yang dulunya sulit di-enforce harus di-enforce, shg pada tahap2 awal dapat menimbulkan kendala proses pelayanan; • Penelitian perijinan (analyzing point) secara elektronik di Portal INSW, mengharuskan parameter kuantitatif yang jelas, shg memaksa semua GA utk selalu koordinasi dalam meng-update konten Lartas 35

  14. Persiapan Importir/PPJK bergabung dg Portal INSW dan hal2 yg perlu diperhatikan

  15. Importer/ Customs Broker Prosedur Impor(MelaluiINSW) GA System INSW Analyzing Point Mandatory Check Content Check Customs Declaration Customs Response PDE Network Cusdec Mandatory Check Content Check Priority Channel Web- Service Analyzing Point Selectivity Processing Credit Advice Customs Service System Green Channel Red Channel Debit Advice (Payment Receipt) Payment Of Duty Scan X-Ray Examination Physically Examination Bank Documentary Examination Import Permiss. Customs Service Office

  16. Apa yg harus dilakukan u/ gabung INSW ? • Untukdapatmengirimkan PIB via Portal INSW : • Importir/ PPJK tidakperluadapenambahanperalatanapapun ; • Tidakperlumelakukanregistrasipenggunauntukpengiriman data PIB; • Tidakterdapatperubahanoperasionaldalamtatacarapengiriman PIB (Pengiriman PIB dilakukansepertibiasasebelum via Portal INSW); • Att: Terdapatperbedaancarapengisiannomorperijinandankodeperijinan. • Hal-hal yang perludilakukanuntukModul PIB via Portal INSW : • Lakukan Update modul PIB, PenambahanGudangBaruuntukwilayahTanjungPriok. Dengan download padaalamat : • http://www.insw.go.id/site/index.php?id=informasi&as=terkini&annid=26. • Lakukan Update ReferensiKodePerijinanModul PIB v.4.x (BerisikodeperijinanInstansipenerbitijin (GA) pada INSW). Download padaalamat : http://www.insw.go.id/site/index.php?id=informasi&as=terkini&annid=13. • Double-klikpada file untuk download, simpan file tersebutpadadirektorikomputerdimanamodul PIB di install. • Setelah file terkopipadadirektoriModul, double-klik file hasil download agar ModulImportirbisaterupdateotomatis. • Untukmengetahui Tips PengisianModul PIB terkaitcarapenulisannomorperijinan (untukperijinandariKarantinaTumbuhandan BPOM) download padaalamatberikut. • http://www.insw.go.id/site/index.php?id=informasi&as=terkini&annid=17 • http://www.insw.go.id/site/index.php?id=informasi&as=terkini&annid=14

  17. Registrasi Portal INSW • Tujuan : • Untukmendapatkan user id dan password untukmenggakses Portal INSW diperlukanregistrasi online di Portal INSW. • AlamatRegistrasi : • http://reg.insw.go.id • Ataudarihalamanutama Portal INSW (www.insw.go.id) • Pilih menu ->Link Aplikasi Registrasi User Portal • Tata Cara Registrasi • Mengisi form registrasi online (alamatdiatas) • MendowloadSuratPersetujuanPenggunaan Portal INSW setelahberhasilmelakukanregistrasi • CetakSuratPersetujuanPenggunaan Portal INSW dantandatanganidiatasmateraiRp 6000 • Siapkansuratpenunjukanpetugas admin dariperusahaan • Kirim/sampaikankeduasurattersebutkePosko INSW, Gd A Lt 1, Kantor Pusatditjen Bea danCukai, Jl. A. YaniRawamangun • User/Password Portal INSW akandikirim via email max 3 harisetelahpenyerahanberkas.

  18. Registrasi Portal INSW

  19. Pengisian Dokumen Pelengkap PIB dan Pengisian Dokumen PIB • Pengirimandokumen PIBke Portal INSW sampaisaatinimasihmenggunakanmodul PIB yang adasekarang • Beberapaupdate modul PIB diperlukanuntukkelancaranprosesdi Portal INSW (www.insw.go.id Download AplikasidanModulTerbaru) • 70-InsertKodeIzinImpor.zip • 28-EdifactBaru.zip • Tatacarapenulisan (format) beberapanomorperijinanperludiperhatikan (67-ModulPIBTips.pdf)

  20. Komunikasi Modul PIB ke Portal INSW Komunikasi

  21. Respon Reject Baru • Reject : • HS …. Terkenalartas. • Cantumkanijindi PIB dari BPOM. • Kondisidokumen PIB • HS = 0404101100 terkenaaturanlartasdariKarantinaHewandan BPOM. • Importirtelahmerekamnomor/tanggalperijinandarikarantinahewannamunbelummencantumkanijindari BPOM • Penyebabterjadinya reject dansolusinyaadalah: • Terhadap PIB inidibutuhkanijindari BPOM • JikabelummemilikiIjin, harapmenghubungi BPOM untukmengurusijinnya • Setelah BPOM selesaimengeluarkanijin, Ijinelektroniksecaraotomatisakandiupload/kirimke Portal INSW • Importirwajibmengisikannomor/tanggaldokumenijin (SKI) BPOM diModul PIB • PIB dapatdikirimulang

  22. Respon Reject Baru • Reject : • HS …. Terkenalartas. • Ijintdkditemukan, hub. Krtina. • Kondisidokumen PIB • HS = 1001901900 terkenaaturanlartasdariKarantinaTumbuhan. • Importirtelahmerekamnomor/tanggalperijinandarikarantina. • Kemungkinanpenyebabterjadinya reject, antara lain: • Nomordantanggalijintidaksesuaidengandokumenperijinanelektronik yang disampaikan (upload) olehKarantinaTumbuhanke Portal INSW • Kesalahanpengisian (format) nomorijin • Kesalahanpengisiantanggal • Kesalahanpengisiankodedokumen • IjinelektronikdariKarantinaTumbuhanbelumdi upload ke Portal INSW

  23. Respon Reject Baru • Reject : • HS …. Terkenalartas. • Item tdksesuai. • Kondisidokumen PIB • HS = 0404101900 terkenaaturanlartasdariKarantinaHewandan BPOM. • Importirtelahmerekamnomor/tanggalperijinandarikarantina. Dan SKI-BPOM Penyebabterjadinya reject, antara lain: Detil PIB tidaksesuai (dalamkasusdiatasterdapatperbedaan HS code) dengandokumenperijinanelektronik yang disampaikan (upload) olehKarantinaTumbuhanke Portal INSW. Item data yang dilakukancroscheckantaraDok. PIB denganDok. Perijinan: • NPWP • No Perijininan • Tanggalditerbitkanperijinan • KodeIjin • HS code • PelabukanMuat/Bongkar • Negara Asal • JangkaWaktuBerlakunyaijin

  24. Tata Cara Penulisan Nomor Dokumen 1. Badan POM a. Hilangkankata “ PO. “ b. Contoh: PO.03.02.533.1.002090 Makaditulis: 03.02.533.1.002090 2. KarantinaHewan a. Hilangkan karakter 2 digit awal. Hilangkan format garis miring (kalauada) b. Contoh: M/I/120400/20070726/007756 => 26 Digit Makaditulis: 12040020070726007756 => 20 Digit 3. KarantinaIkan a. Hilangkankodedokumen. Hilangkan format garis miring (kalauada) b. Contoh: SertifikatPelepasan (KID3): I/KI-D3/15.0/VIII/2007/000999 => 29 Digit Makaditulis: I15.0VIII2007000999 => 19 Digit SuratKeteranganMasukInstalasiKarantina I/KI-470/P1/15.0/VIII/2007/001100 => 33 Digit Makaditulis: I15.0VIII2007001100 => 19 Digit

  25. Kodefikasi Dokumen Baru di Modul PIB 854 - Surat Persetujuan Impor BPOM 942 - Izin Impor Karantina Tumbuhan 943 - KH-5/Izin Impor Karantina Hewan 944 - KH-7/Izin Impor Karantina Hewan 945 - KH-12/Izin Impor Karantina Hewan 946 - KID-3/Izin Impor Karantina Ikan 947 - KID-15/Izin Impor Karantina Ikan 948 – NPIK 949 - Pengakuan Sbg Imp. Produsen 956 - Pengakuan Sbg Imp. Terdaftar 959 - Srt Persetj Impor Dep. Dag. 875 - SPI (Narktk, Prekursor & Psikotr)/Depkes 800 - Sertifikat alat perangkat telekom/Postel 803 - SATS LN / Dephut 805 - Registrasi B3 / KLH 808 - Ijin Impor / Polri 834 - SNI Gula Kristal Mentah  / Deptan 835 - Izin dan/atau Pendaft Pestisida / Deptan 836 - izin impor  / Deptan 842 - SNI / ESDM 843 - Nomor Pelumas Terdaftar / ESDM 844 - Ijin Usaha Niaga/IU Niaga Terbatas/ESDM 845 - Rekomendasi Impor Pelumas / ESDM 871 - Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan/Depkes 872 - Laporan Surveyor / Depkes 873 - IP (Narktk, Prekursor & Psikotr)/Depkes 874 - IT (Prekursor & Psikotropika) / Depkes 902 - Persetujuan Impor   / Bapeten 957 - SNI/SPB / Depdag 958 - Laporan Surveyor / Depdag Kodeijin yang tidakdigunakanlagi 851 - Surat Ijin Karantina Tanaman 853 - Surat Ijin Karantina Hewan / Ikan 993 - Surat Ijin Menteri Pertanian Kodeijin yang perluhati-hatidalampenggunaan 911 - Surat Keputusan 999 - Lainnya

  26. Perbandingan data perijinan dg data PIB

  27. Mekanisme Rekonsiliasi Dokumen Perijinan dengan Dokumen PIB • Prosespencocokanotomatis yang dilakukanoleh Portal INSW terhadapdokumenperijinandengan data ijin yang diberitahukandalam PIB : • ADA atau BENAR jika: • terjadikesamaanpencocokanpada field (data): • NPWP • No Perijininan • Tanggalditerbitkanperijinan • KodeIjin • SESUAI atau VALID jika • didalam data perijinanterpadinformasitambahandaninformasitambahan • tersebutterjadikesamaanpencocokanpada field (data) • HS code • PelabukanMuat/Bongkar • Negara Asal • JangkaWaktuBerlakunyaijin

  28. Proses Analyzing Point • Proses AP adalahprosespenelitianpemenuhanperijinanimpor/ekspordariinstansiteknisterkaitberkaitandenganproses customs clearance • Perijinanimpor/ekspor yang dimaksudadalahperijinan yang berkaitandenganaturanpembatasan/tataniagaataularangan. • Contoh : NPIK dariDepdag, SKI dari BPOM (termasukijinlartas) • Pembebasan BM (bukantermasukijinlartas) • Padaproses AP di Portal INSW terdapat 3 mekanismeotomasiberbeda: • Proses AP otomasi • Beberapa HS code yang termasuk aturan pembatasan/tata niaga atau larangan yang terkategori wajib perijinan, akan dilakukan proses penelitian/crosscheck otomatis. • Data perijian yang berlaku (akan dilakukan crosscheck dengan dok. PIB) adalah data perijinan elektronik yang di upload oleh GA terkait. • Jika data perijinan elektronik dari GA terkait tidak sama dengan dok PIB yang disampaikan, maka dok. PIB otomatis akan di reject, sebaliknya dok. PIB akan diterima tanpa penelitaian petugas (pegawai) AP lagi

  29. Proses Analyzing Point • Proses AP semi manual • Berlaku untuk hs code yang di dalamnya terdapat komoditi termasuk aturan lartas dan komoditi non lartas • Pada tahap awal, terhadap HS Code tersebut, dok. Impor/ekspor akan di teliti manual lebih lanjut oleh petugas/pegawai AP. • Terhadap semua keputusan petugas/pegawai AP akan disimpan oleh Portal INSW sebagai dasar keputusan pemberitahuan impor/ekspor berikutnya. • Jika dokumen impor/ekspor berikutnya terkirim, maka dok. tersebut akan diproses aturan lartas secara elektronik (tanpa interferensi petugas lagi) sesuai dengan hasil keputusan petugas sebelumnya, jika terdapat kesamaan elemen data: • - HS Code - NPWP • - Kode Kantor - Uraian barang • - Kode Ijin

  30. Proses Analyzing Point • Proses AP dilakukan oleh Pejabat AP • Berlaku untuk hs code yang di dalamnya terdapat komoditi termasuk aturan lartas atas GA/ijin yang belum tergabung dengan sistem NSW. • Berlaku juga u/ komoditi yang termasuk dalam HS yang perlu penelitian lebih mendalam karena sifat komoditi yg kualitatif. • misal : BB obat, Al.Kes. (Dalam HS yg sama komoditi ada yg hrs memenuhi perijinan dan ada yg tidak terkena. • Penelitian aturan lartas akan dilakukan oleh petugas/pegawai AP setiap importasi/eksportasi. • Keputusan Petugas AP : • Konfirmasi Skep : Masih belum jelas uraian barang dan tdk ada skep perijinan. • Bukan Barang Lartas ; • Akan diproses lanjut untuk proses penjaluran ; • Termasuk Barang Lartas ; • Akan dilakukan penelitian perijinan yg dibutuhkan baik ijin di Portal maupun HC ; • Ada Skep / Tdk ada Skep ; • Termasuk Larangan ; • Akan dilakukan rejek, penyelesaian akan dilakukan oleh unit pengawasan

  31. Beberapa Permasalahan • Dokumen ter-Reject • Jika Dokumen PIB mengandung komoditi Larangan • Salah Pendefinisian Kode HS  masuk HS Lartas • Jika Dokumen PIB termasuk kategori dokumen yg mengandung komoditi Lartas tetapi tidak mencantumkan ijin • No.Ijin dan tanggal ijin tidak diisi di kolom edit dokumen (18) dengan benar • Kode ijin diisi kode 999 – Lainnya  harusnya sesuai dengan kode ijin yang bersangkutan (kode ijin dapat di download pada Portal INSW) • Data dokumen ijin belum ada di Portal INSW • Belum di Upload ke Portal INSW • Terdapat Perbedaan data yang di Input di PIB dengan yang dikirimkan ke Portal INSW (HC berbeda dgn Softcopy) • Dokumen ter-Pending • Jika dokumen mengandung HS code yang didalamnya terdapat komoditi Lartas dan bukan Lartas  sehingga perlu penelitian lebih lanjut oleh petugas AP • Petugas AP merasa perlu melakukan konfirmasi SKEP atas komoditi Lartas yang kurang jelas • Hasil keputusan AP terhadap komoditi tersebut akan menjadi “Keputusan History” dimana untuk komoditi tersebut di pengajuan berikutnya akan diputus sesuai keputusan AP saat ini secara elektronik (bukan petugas lagi) • Untuk ijin selain GA yg sudah online akan masuk ke AP • Gagal Transfer dari Portal ke Bea Cukai

  32. Beberapa Permasalahan dan Usulan Solusi A. Dari Sisi Gov. Agency

  33. Beberapa Permasalahan dan Usulan Solusi B. Dari Sisi Portal INSW

  34. Beberapa Permasalahan dan Usulan Solusi C. Dari Sisi Bea dan Cukai

  35. Saran agar Transaksi lancar • Lihat aturan lartas di Portal INSW ( www.insw.go.id ) terhadap komoditi yang akan di impor • Penuhi ketentuan pengurusan perijinan dari Instansi perijinan terkait , misal : u/ Krtina Tumb/Hewan tdp kehrsan u/ registrasi user dls • Selesaikan perijinan terlebih dahulu sebelum submit dokumen PIB ke Portal INSW • Input data periijinan lartas di dokumen PIB dengan benar (Kode ijin, Nomor/tanggal ijin) • Update modul PIB jika belum terdapat kode ijin instansi (GA) yang tehubung Portal INSW • Periksa apakah dokumen perijinan yang dimaksud sudah di upload ke Portal INSW oleh GA atau belum • Setelah transfer, cek Status pada portal INSW u/ bisa melihat tracking PIB maupun data2 perijinan terkait • Komunikasikan segera ke petugas BC maupun Instansi perijinan terkait bila terdapat permasalahan (rejek dokumen);

  36. Fitur & Fungsi (Capture) Portal INSW

  37. Lampiran Ia. Fitur Portal INSW 3 2 1 4 6 5 7

  38. Lampiran Ib. Fitur Portal INSW

  39. Lampiran II. Fitur Portal INSW (Buku Tarif Bea Masuk)

  40. Lampiran III. Fitur Portal INSW (Browse Dokumen BC 1.1)

  41. Lampiran IV. Fasilitas Browse Lartas Impor Fitur Tambahan, untuk melihat informasi tambahan tentang komoditi yang ditunjuk

  42. Lampiran V. Form Tracking Dokumen PIB 1 2 3 4 Keterangan Fasilitaspencariandokumen PIB berdasarkanKode Kantor, Tanggaldokumen, Status respon, NomorpengajuandanNamaImportir. Detil track record perjalandokumendapatdilihatpadakolomini. “BC- [jnsrespon]” : Prosesdokumenberadadisistem DJBC “NSW- [jnsrespon]” : Prosesdokumenberadadi Portal INSW Untukmelihatdetilrespondapatdi click padakolomini [lihatlampiran II, Gambar 1] Untukmelihatdetilresponterhadapkomoditilartasapakahsudah “OK” ataudi reject, dapatdilihatdisini. [lihatlampiran II, Gambar 2]

  43. Lampiran VI. Detil Form Tracking Dokumen PIB Gambar1. Tampilan Respon-respon Gambar2. Tampilan Respon Komoditi Lartas

  44. Lampiran VII. Form Dokumen Perijinan 4 3 1 2 Keterangan Fasilitaspencariandokumen PIB berdasarkanNamaInstansi, Tanggaldokumenpengiriman, Nama Trader, Status dokumenperijinan yang sudahdipakaidanbelumterpakai Click pada label Instansipemerintahunukmelihatdetilijin yang diterbitkan Status dokumenperijinan yang sudahdipakaidanbelumterpakai. JumlahDokumen PIB yang telahmenggunakandokumenperijinantersebut

  45. Lampiran VIII. Form Detil Dokumen Perijinan Gambar 1. Form Detil Dokumen Perijinan Click disini untuk lihat detil PIB (Gambar 2) Gambar 2. Form DetilDokumen PIB

  46. Lampiran IX. Tracking Dokumen Manifest Fasilitas browse Manifes Click disini untuk lihat detil Manifes [Lampiran]

  47. Lampiran X. Tracking Dokumen Manifest Detil Fasilitas browse detail Manifesberdasarkan: No Bl, Kode Pos

  48. Lampiran XI. Fasilitas Tracking Menggunakan Instant Messenger Gambar 2. Tracking Dokumen BC 1.1 Gambar 1. Tracking Dokumen PIB

  49. Terima Kasih Untuk Informasi lebih lanjut : Tim Pelaksana Teknis pada Tim Persiapan NSW Ruang 217 Gedung A Lt.I Kantor Pusat DJBC Telp +6221 4891949, +6221 4890308 ext 861 Fax +6221 4891013, +6221 4892859 Mobile Ph. +62 813 10 11 9 666 Email : info@insw.go.id Sekretariat Tim Persiapan NSW Ruang 505 Gedung Utama DEPKEU Lt.5 Kantor Deputi IV Menko Bidang Perekonomian Jl.Lapangan Banteng No.2 Jakarta Pusat 10710 Telp +6221 3521971, +6221 3521861 Fax +6221 3521978, +6221 3521855 Email : sekretariat@insw.go.id

More Related