1 / 9

KASUS Proses Sosial dan Interaksi Sosial

KASUS Proses Sosial dan Interaksi Sosial. Ketua :Mohamad Fajar Kamil Sekretaris :Eliza Octaviyani Perwata Moderator :Tegar Rezzizaniadwiffa Putri Notulis : -Lukman Sughiri -Lusi Oktaviani. Kelompok I. Struktur Kelompok. Penyaji :. Ikhsan Sentosa Ismail Firdaus

marged
Download Presentation

KASUS Proses Sosial dan Interaksi Sosial

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KASUSProses Sosial dan InteraksiSosial

  2. Ketua :Mohamad Fajar Kamil Sekretaris :Eliza Octaviyani Perwata Moderator :Tegar Rezzizaniadwiffa Putri Notulis : -Lukman Sughiri -Lusi Oktaviani Kelompok I Struktur Kelompok

  3. Penyaji : Ikhsan Sentosa Ismail Firdaus Agyl Tri Sutomi Riza Pamungkas Risky Adi Pradana Rika Oktamedyana Arbinissa Mayzura Andrianto

  4. I. Uraian Kasus • Pembangunan gedung DPR yang baru berlantai 36 dan dengan fasilitas ruang kerja, kolam renang, fitness centre, sekaligus tempat spa. • Masalah pembangunan gedung baru untuk para pejabat, menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat dan para pejabat.

  5. Pembangunanmencapai1,1 triliunlebih dan digunakanuntukmembangungedungdenganfasilitasmewah. • Gedungbarutersebutbukansekedarruangkerjanamundilengkapidengankolamrenang, fitness centre, sekaligustempat spa.

  6. II. Analisis Kasus • Terjadiinteraksisosial yang kurangbaikantarawakilrakyatdenganrakyatnya, terjadikarenakurangnyakomunikasi dan transparasi dari sistempemerintahan yang ada. • Tahapan lelang dan desain perencanaan sudah terlebih dahulu dibuat untuk pelaksanaan pembangunan gedung. Hal ini, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pembangunan Gedung Negara.

  7. Kasusinijugabanyakterjadikontaksosial. • Terjadipertentangan di dalamkasusiniantara yang pro dan kontra. • Kasus ini masih belum ada proses asimilasi.

  8. III. Solusi • Membatalkanatautundapembangunangedungbaru DPR dan menggunakandanatersebutuntukperbaikansekolah-sekolah yang rusak dan sudahtidaklayaksertamenambahfasilitasuntuksekolahtersebut. • Lebih baik melakukan kerja keras dengan meningkatkan kinerja legislasi, pengawasan dan penganggaran yang berpihak pada rakyat.

  9. Terima Kasih Atas Perhatiannya

More Related