Oleh : Tim FITRA JAWA TENGAH

1. Hasil Analisa RAPBD Jawa Tengah Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH

2. VISI PROPINSI 2008-2013 ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG SEMAKIN SEJAHTERA”

3. MisiPropinsiJateng

4. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN • Mengurangi, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan investasi di daerah dan meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani agar mencapai tingkat kesejahteraan petani yang optimal serta mantapnya ketahanan pangan. • Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan dasar dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan.

5. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan bagi maskin, peningkatan status gizi, pelayanan kesehatan sesuai SPM; peningkatan kualitas hidup bersih dan sehat serta pembentukan lingkungan sehat; kefarmasian yang terjangkau dan kebijakan dan manajemen pembangunan, Jawa tengah Sehat.

6. Pemerataan penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana dasar permukiman, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. • Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberantasan KKN serta penegakkan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif.

7. Prioritas Pembangunan Jateng 2010 • Meningkatnyapembangunanperdesaandalamrangkapenanggulangankemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaandanketahananpanganuntukmeningkatkandayasaingdaerahsertapenguasaanpenguasaanilmupengetahuandanteknologimelaluipenelitiandiberbagaibidang. • Meningkatnyakualitassumberdayamanusia, derajatkesehatandanpelayanansosialdasarsertapelayananKB, kapasitassertaproduktifitaskerja, perumahan, prasaranadasarpermukiman, pemenuhanhak-hakperempuandananaktermasukhakatasperlindungan.

8. Meningkatnyapemanfaatanruang, peningkatandayadukungdandayatampunglingkungansertapenguranganpotensiancamanbencana. • Meningkatnyapelayananpublik, penyelenggaraangood governance, kapasitasdankapabilitasaparaturpemerintahansertapenegakkanhukumdan HAM.

9. MinimnyaAlokasiAnggaranpadaSektorPrioritas

10. RENCANA PENDAPATAN 2011

11. Penyumbang PAD tertinggi adalah Sektor Pajak, namun harus dilihat lebih jeli karena antara lain masih banyak disumbang oleh Pajak Kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari KUA Bab 2. • Kontribusi Pendapatan lain yang sah dalam seluruh Pendapatan Daerah hanya sebesar 9%, menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah/ BUMD belum maksimal

12. Kontribusi Lain-lain pendapatan yang sah dalam PAD hanya sebesar 13 % , Ironisnya didalamnya masih terdapat pendapatan dari BLUD.

13. RencanaBelanjaPropinsi 2011

14. Rasio BTL dalam Belanja daerah sebesar 62 %, dan sisanya 38 % untuk belanja Langsung. Sehingga pembangunan belum maksimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk jawa tengah dan penduduk miskin (6,19 juta tahun 2008) • Dari total Belanja langsung (38 %) masih harus digunakan untuk membiayai belanja pegawai/ honorarium sebesar 10 %, Belanja Barang dan Jasa 71 %, sisanya 19 % untuk belanja modal. • Belanja Pemerintah belum berpihak pada publik.

15. POTRET KAPASITAS FISKAL DAERAH DI JATENG KapasitasFiskal Daerah : Gambarankemampuanmasing-masingdaerah yang dicerminkanmelaluipenerimaanumum APBD (tidaktermasuk DAK, Dana Darurat, danapinjaman lama, danpenerimaan yang penggunaannyadibatasiuntukmembiayaipengeluarantertentu) untukmembiayaitugaspemerintahansetelahdikurangibelanjapegawaidandikaitkandenganjumlahpendudukmiskin KF =(PAD+DBH+DAU+LP)-BP JumlahPendudukMiskin KatagoriIndek KFD • indeks< 2 =sangattinggi • 1 < 2 = tinggi • 0,5 < 1 = sedang • Indeks< 0,5 = rendah KF = KapasitasFiskal PAD = PendapatanAsli Daerah DBH = Dana BagiHasil DAU = Dana AlokasiUmum LP = Lain-lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah BP = BelanjaPegawai

16. KatagoriIndek KFD • Indeks< 2 =sangattinggi • 1 < 2 = tinggi • 0,5 < 1 = sedang • Indeks< 0,5 = rendah Peta kapasitas fiskal daerah di Jawa Tengah rata-rata masuk katagori indek KF rendah, termasuk provinsi sendiri. Hanya ada 3 kota, yakni Tegal, Pekalongan dan Semarang masuk katagori sedang dan 2 lainnya: Kota Salatiga dan Kota Magelang katagori tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa semua daerah kabupaten kemampuan untuk membiayai urusan pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan dipastikan sangat rendah.

17. DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

18. RENDAHNYA DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH • Kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sangat kecil. • Dibutuhkan kebijakan untuk mengoptimalkan kemampuan fiskal daerah

20. KebijakanPendapatan Daerah • Kecilnya PAD yang bersumberdariPajak, retribusi, Pendapatan Lain-lain menunjukkankurangnyaupayadaerahdalammemaksimalkan target pendapatan sesuai potensi riilnya, misalnyabagihasil BUMD. • Belumadanya upaya perencanaan pendapatan yang didasari semangat pencapaian kinerja pengumpulan dana pembangunan daerah secara optimal (target wajibpajak)

21. ProporsiBelanja 2010 31 % 12 %

22. MinimnyaAlokasiBelanjaLangsung • Kebijakanbelanjadaerahbelumberpihakpadapublik. • Bagaimanapemerintahmampumembangundaerahdanmenyelesaikan problem kemiskinan, pengangguran, kerawananpangan, jaminansosialdanminimnyainfrastruktur, jikabelanjatidaklangsung ‘menggerogoti’ strukturbelanjadaerah ?

23. TingginyaBelanjaPegawai

24. BebanBeratBelanja Daerah • Tingginyabelanjapegawaidalambelanjadaerah, makinmengaburkan agenda pemerintahdalammemenuhihak-hakdasarrakyatdanmeningkatkankesejahteraanmasyarakat. • Apalagiditambahdenganpenerimaan CPNS tiaptahun ?

25. TingginyaBelanjaPegawaidalamBelanjaLangsung

26. Proporsi BTL yang sudahtinggi, masihditambahdenganbesanya honorarium/ belanjapegawaidalamBelanjaLangsung. • Mengindikasikanterjadinya in-efisiensidalambelanjadaerah.

27. BelanjaPegawaidibandingkan DAU

28. Data diatasmenunjukkanbahwa Dana AlokasiUmumdariPusat, habishanyauntukmembiayaibelanjapegawai. • Bahkan DAU kabupatenKlatenmasih minus untukmembiayaibelanjapegawainya.

29. ProporsiBelanjalangsung

30. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA Tabel 2 Tabel 1

31. INOVASI DAERAH DALAM PERHITUNGAN ADD • Perhitungan Alokasi dana desa menurut PP 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah = • Jika Perhitungan sesuai dengan PP 72 Thn 2005 dilakukan, maka perhitungan ADD sangat kecil, terlihat dalam tabel 1. • Yang menarik adalah daerah melakukan Perhitungan ADD berdasarkan aspek keadilan. (Tabel 2) ADD = (10 % x DAU) – BelanjaPegawai

32. SILPA

33. PengelolaanKeuangan Daerah • TingginyaSisaLebihPerhitunganAnggaranTahunsebelumnya (SILPA) 4 kabupatendiatasmenunjukanantara lain;belum baiknya pengelolaan keuangan daerah, menurunnya kinerja aparatur daerah, perencanaan yang buruk dan atau sebab-sebab non teknis lainnya.

34. Snapshot KebijakanAnggaran Kabupaten Klaten

35. BelanjaPendidikan & Kesehatan

36. Anggaran pendidikan sebesar 57,5% dari belanja daerah yang berarti telah melebihi amanat konstitusi yg hanya mensyaratkan 20% • Belanja kesehatan baru mencapai 6,5% dari belanja daerah plus gaji. Padahal UU 36/2009 tentang Kesehatan pasal 171 ayat (2) mengamanatkan kepada Pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji • Setelah dikurangi gaji, maka secara riil anggaran kesehatan hanya sebesar 1,9%. Artinya semakin jauh dari amanat UU 36/2009

37. OrientasiBelanjaPendidikan

38. Oritentasi Anggaran pendidikan tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan pembangunan pendidikan • 97% anggaran pendidikan hanya untuk membiayai belanja gaji. Sedangkan alokasi yg berpotensi untuk akselerasi, percepatan dan pembangunan ‘pendidikan untuk semua’ hanya mendapat porsi 3% • 3% belanja langsung pendidikan tidak akan mampu menopang 3 level kebutuhan pembangunan pendidikan yaitu infrastruktur dasar, akses, dan mutu secara terencana, sistematis dan terukur.

39. OrientasiBelanjaKesehatan

40. 71% anggaran kesehatan hanya untuk membiayai gaji dan yg berorientasi terhadap pelayanan publik hanya sebesar 29%. • Artinya kebijakan ini bertentangan dengan amanat UU 36/2009 pasal 171 ayat (3) yang mensyaratkan agar 2/3 atau 67% dari anggaran kesehatan digunakan untuk kepentingan publik

41. REKOMENDASI • Meningkatkanefektifitaspelaksanaankebijakandesentralisasi fiscal denganberorientasipadapeningkatansumberpendapatandaerah yang tidakmemberatkanmasyarakat. Artinya, melihatpotensiriilpendapatan yang adaharusdiimbangidengansemangatmenaikkan target pendapatan.

42. Mendorongpemerintahuntukberanimelakukaninovasi, terobosandankreativitasdalammembuatkebijakananggarandaerah yang berpihakpadamasyarakat. Artinya, ditengahkondisibelanja yang yangdefisitjanganjustrubanyakmengalokasikanbelanja yang berorientasipadabelanjapegawaidan honorarium.

43. Mendorongpemerintahuntukmembuatkebijakananggaran yang dapatmenjawabkebutuhanmasyarakatsertamemperhatikanaspekkeadilandankepantasan. • Artinya, harusada political will daripemerintahuntukmenaikkanporsianggaranpada sector-sektorprioritas, sepertipenanggulangankemiskinan, pengembanganpedesaan, peningkatanketahananpangan, pertanian, kelautandanperikanan.