1 / 46

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Undang-undang nomor 28 tahun 2007

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Undang-undang nomor 28 tahun 2007. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Eka Sri Sunarti. Landasan Hukum :. Undang - undang no. 6 tahun 1983 ; Undang - undang no. 9 tahun 1994 ; Undang - undang no.16 tahun 2000 ;

raven-booth
Download Presentation

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Undang-undang nomor 28 tahun 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan ( KUP )Undang-undangnomor 28 tahun 2007 FakultasHukumUniversitas Indonesia Eka Sri Sunarti

  2. LandasanHukum : Undang- undang no. 6 tahun 1983 ; Undang- undang no. 9 tahun 1994 ; Undang- undang no.16 tahun 2000 ; Undang- undang no.28 tahun 2007 .

  3. Pasal 1 : definisi 1.Pajak adalahkontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-undang , dengantidakmendapatimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluanpajaknegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat.

  4. 2. WajibPajakadalahorangpribadiataubadan, meliputipembayarpajak, pemotongpajakdanpemungutpajak yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. 3.Badan adalahsekumpulanorangdan/atau modal yang merupakankesatuanbaik yang melakukanusahamaupun yang tidakmelakukanusaha yang meliputiperseroanterbatas, perseroankomanditer, perseroanlainnya, badanusahamiliknegaraataubadanusahamilikdaerahdengannamadandalambentukapapun, firma, kongsikoperasi, danapensiun,persekutuan , perkumpulan , yayasan, organisasimassa, organisasipolitiksosialatauorganisasilainnya , lembagadanbadanbentuklainnyatermasukkontrakinvestasikolektifataubentukusahatetap

  5. 4. Pengusahaadalahorangpribadiataubadandalambentukapapun yang dalamkegiatanusahaataupekerjaannyamenghasilkanbarang, mengimportbarang, mengeksportbarang , melakukanusahaperdagangan , memanfaatkanbarangtidakberwujuddariluardaerahpabean , melakukanusahajasa , ataumemanfaatkanbarangtidakberwujuddariluardaerahpabean , melakukanusahajasa, ataumemanfaatkanjasadariluardaerahpabean.

  6. 5. PengusahaKenaPajakadalahpengusaha yang melakukanpenyerahanBarangkenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajak yang dikenaipajakberdasarkanUndang-undangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya. 6. NomorPokokWajibPajakadalahnomor yang diberikankepadaWajibPajaksebagaisaranadalamadministrasiperpajakan yang dipergunakansebagaitandapengenaldiriatauidentitasWajibPajakdalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakannya.

  7. 10. Pajak yang terutangadalahpajak yang harusdibayarpadasuatusaat, dalamMasaPajak, dalamTahunPajakataudalambagianTahunPajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan . 11. Suratpemberitahuanadalahsurat yang olehWajibPajakdigunakanuntukmelaporkanpenghitungandan/ataupembayaranpajak, objekpajak, dan/atauhartadankewajibansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan

  8. 14.Surat setoranPajakadalahbuktipembayaranataupenyetoranpajak yang telahdilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukandengancara lain kekasnegaramelaluitempatpembayaran yang telahditunjukolehmenterikeuangan. 15. SuratKetetapanPajakadalahsuratketetapan yang meliputisuratketetapanpajakkurangbayar, suratketetapanpajakkurangbayartambahan , suratketetapanpajaknihilatausuratketetapanpajaklebihbayar.

  9. 16.Surat KetetapanPajakKurang Bayar adalahsuratketetapanpajakygmenentukanbesarnyajumlahpokokpajak, jumlahkreditpajak , jumlahkekuranganpokokpajak , besarnyasanksiadministrasi , danjmlahpajakygmasihharusdibayar. 20. SuratTagihanPajakadalahsuratuntukmelakukantagihanpajakdan/atausanksiadministrasiberupabungadan/ataudenda.

  10. 21.Surat Paksaadalahsuratperintahmembayarutangpajakdanbiayapenagihanutangpajak. 22. KreditPajakuntukpajakpenghasilanadalahpajak yang dibayarsendiriolehwajibpajakditambahdenganpokokpajak yang terutangdalamsurattagihanpajakkarenapajakpenghasilandalamtahunberjalantidakataukurangbayar, ditambahdgnpajakygdipotongataupajak yang dipungut, ditambahdgnpajakataspenghasilanygdibayaratauterutangdiluarnegeri, dikurangidgnpengembalianpendahuluankelebihanpajak, ygdikurangkandaripajakygterutang .

  11. 24.Pekerjaan Bebasadalahpekerjaanygdilakukanolehorangpribadiygmempunyaikeahliankhusussebagaiusahauntukmemperolehpenghasilanygtidakterikatolehsuatuhubungankerja. 25. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data , keterangandan /ataubuktiygdilaksanakansecaraobjektifdanprofesionalberdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanagnperpajakan.

  12. 28.Penanggung Pajakadalahorangpribadiataubadan yang bertanggungjawabataspembayaranpajak,termasukwakil yang menjalankanhakdanmemenuhikewajibanwajibpajaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan . 29.Pembukuan adalahsuatuprosespencatatan yang dilakukansecarateraturuntukmengumpulkan data daninformasikeuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilandanbiaya,sertajumlahhargaperolehandanpenyerahanbarangataujasa,yangditutupdenganmenyusunlaporankeuanganberupaneraca,danlaporanlabarugiuntukperiodetahunpajaktersebut.

  13. 31.Penyidikan adalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikelengkapanpengisiansuratpemberitahuandanlampiran-lampirannyatermasukpenilaiantentangpenulisandanpenghitungannya. 32.Penyidik adalahpejabatpegawainegerisipiltertentudilingkunganDirektoratJenderalPajak yang diberiwewenangkhusussebagaipenyidikuntukmelakukanpenyidikantindakpidanadibidangperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  14. 34.Surat KeputusanKeberatanadalahsuratkeputusanataskeberatanterhadapsuratketetapanpajakatauterhadappemotonganataupemungutanolehpihakketiga yang diajukanolehwajibpajak. 35.Putusan Banding adalahputusanbadankeadilanpajakatas banding terhadapsuratkeputusankeberatan yang diajukanolehwajibpajak.

  15. 36.Putusan Gugatanadalahputusanbadanperadilanpajakatasgugatanterhadaphal-hal yang berdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakandapatdiajukangugatan. 37.Putusan PeninjauankembaliadalahputusanMahkamahAgungataspermohonanpeninjauankembali yang diajukanolehwajibpajakatauolehDirekturJenderalPajakterhadapputusan banding atauputusangugatandariperadilanpajak.

  16. 40.Tanggal Kirimadalahtanggalstempel pos pengiriman ,tanggalfaksimili,ataudalamhaldisampaikansecaralangsungadalahtanggalpadasaatsurat,keputusan,atauputusandisampaikansecaralangsung. 41.Tanggal Terimaadalahtanggalstempel pos pengiriman,tanggalfaksimili,ataudalamhalditerimasecaralangsungadalahtanggalpadasaatsurat,keputusanataputusanditerimasecaralangsung.

  17. Pasal 2 : 1.Wajib pajak yang telahmemenuhipersyaratansubjektifdanobjektifsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakanwajibmendaftarkandiripadakantorDirektoratJenderalPajak yang kerjanyameliputitempattinggalatautempatkedudukanwajibpajakdankepadanyadiberikanNomorPokokWajibPajak.

  18. Pasal 2A. MasaPajaksamadengan 1 ( satu) bulankalenderataujangkawaktu lain yang diaturdenganPeraturanmenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulankalender.

  19. Pasal 3 : (1) SetiapwajibpajakwajibmengisiSuratPemberitahuandenganbenar, lengkapdanjelas , dalambahasa Indonesia denganmenggunakanhuruflatin, angkaarab , satuanmatauang rupiah danmenandatanganisertamenyampaikannyakekantorDirektoratjenderalpajaktempatWajibPajakterdaftarataudikukuhkanatautempat lain yang ditetapkanolehDirJenPajak.

  20. Pasal 4 : • WajibPajakwajibmengisidanmenyampaikanSuratpemberitahuandenganbenar, lengkapdanjelasdanmenandatanganinya . • SuratPemberitahuanWajibPajakBadanharusditandatanganiolehpengurusataudireksi.

  21. Pasal 8 : • WajibpajakdengankemauansendiridapatmembetulkansuratPemberitahuan yang telahdisampaikandenganmenyampaikanpernyataantertulis, dengansyaratDirJenPajakbelummelakukantindakanpemeriksaan.  Apabilaadakoreksiternyatautangpajaknyamenjadilebihbesarmakakenasanksi 2% perbulanataskekuranganpembayaranpajaknya.

  22. Pasal 10 : (1) WajibPajakwajibmembayarataumenyetorpajak yang terutangdenganmenggunakanSuratSetoranPajakkekasnegaramelaluitempatpembayaran yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan .

  23. Pasal 13 A : WajibPajakygkarenakealpaannyatidakmenyampaikanSuratPemberitahuanataumenyampaikanSuratPemberitahuan , tetapiisinyatidakbenaratautidaklengkap, ataumelampirkanketerangan yang iasinyatidakbenarsehinggadapatmenimbulkankerugiannegara , tidakdikenaisanksipidanaapabilakealpaantersebutpertamakalidilakukanolehWajibPajakdanWajibPajaktersebutwajibmelunasikekuranganpembayaranjumlahpajak yang terutangbesertasanksiadministrasiberupakenaikansebesar 200% darijumlahpajakygkurangdibayarygditetapkanmelaluipenerbitanSuratKetetapanPajakKurang Bayar.

  24. Pasal 14 : SuratTagihanPajak • DirJenPajakdapatmenerbitkanSuratTagihanPajak (STP) apabila : • Pajakdalamtahunberjalantidakataukurangbayar ; • Terdapatkekuranganpembayaranpajakakibatdarisalahtulisdan/atausalahhitung ; • WajibPajakdikenaisanksiadministrasiberupadendadan/ataubunga . • PengusahaKenaPajaktidakmembuatfakturpajakataumembuattapitidaktepatwaktu ; • PKP tidakmengisifakturpajaksecaralengkap.

  25. Pasal 21 : HakMendahulu • Negara mempunyaiHakMendahuluuntukUtangPajakatasbarang-barangmilikpenanggungpajak . • Hakmendahulumeliputi : pokokpajak , sanksiadministrasiberupabunga , denda , kenaikandanbiayapenagihanpajak . • Hakmendahuluuntukhutangpajakmelebihisegalahakkecuali : a. biayaperkara yang disebabkanolehsuatupenghukumanuntukmelelangsuatubarang ; b. Biayauntukmenyelamatkanbarang ; c. Biayaperkara , yghanyadisebabkanolehpelelanganadanpenyelesaiansuatuwarisan .

  26. Pasal 22 : daluarsa (1) Hakuntukmelakukanpenagihanpajak , termasukbunga , denda, kenaikandanbiayapenagihanpajak, daluarsasetelahmelampauiwaktu 5 (lima) tahunterhitungsejakpenerbitanSuratTagihanPajak , SuratKetetapanPajakKurangbayarsertaSuratketetapanPajakKurang Bayar TambahandanSuratkeputusanPembetulan, SuratKeputusanKeberatan , Putusan banding, sertaPutusanPeninjauanKembali.

  27. Pasal 25 : Keberatan • WajibpajakdapatmengajukankeberatanhanyakepadaDirekturJenderalPajakatas : a. suratketetapanpajakKurangbayar ; b.SuratketetapanpajakKurangbayartambahan c. SuratketetapanpajakNihil d. SuratketetapanpajakLebihbayar e. Pemotonganataupemungutanpajakolehpihakketigaberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan .

  28. Pasal 26 A : Tata carapengajuandanpenyelesaiankeberatandiaturdenganatauberdasarPeraturanMenteriKeuangan

  29. Pasal 28 : pembukuan WajibPajakorangpribadi yang melakukankegiatanusahaataupekerjaanbebasdanwajibpajakbadandi Indonesia wajibmenyelenggarakanpembukuan ; (2) Wajibpajakygdikecualikan pd ayat 1 wajibmembuatpencatatanyaituwajibpajakygmelakukanpekerjaanbebasdandiperbolehkanmenggunakanpenghitungandengan Norma PenghitunganPenghasilanNetto

  30. (3) Pembukuandanpencatatanharusdiselenggarakandgnmemperhatikanitikadbaikdanmencerminkankeadaanataukegiatanusahaygsebenarnya; (5) Pembukuandiselenggarakandenganprinsiptaatasasdandenganstelselakrualataustelselkas.

  31. Pasal 29 : pemeriksaan (1) Dirjenpajakberwenangmelakukanpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakanwajibpajakdanuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan . (3) Buku, catatandandokumenserta data , informasidanketerangan lain wajibdipenuhiolehwajibpajak paling lama 1 bulansejakpermintaandisamapaikan.

  32. Pasal 30 : penyegelan • DirjenPajakberwenangmelakukanpenyegelantempatatauruangantertentusertabarangbergerakdan/atautidakbergerakapabilawajibpajaktidakmemenuhikewajibansebagaimanadiaturdalampasal 29. • Tatacarapenyegelandiaturberdasarkanperat. MenteriKeuangan

  33. Pasal 34 : Rahasiajabatan (1) Setiappejabatdilarangmemberitahukankepadapihak lain segalasesuatu yang diketahuiataudiberitahukankepadanyaolehwajibpajakdalamrangkajabatanataupekerjaannyauntukmenjalankanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

  34. Pasal 36 : penetapanpajakkarenajabatan • Dirjenpajakkarenajabatanatauataspermintaanwajibpajakdapat : a. mengurangkanataumenghapussanksiadministrasi, yang timbulkarenakesalahandariwajibpajak ; b. Mengurangkanataumembatalkansuratketetapanpajak yang tidakbenar ; c. Mengurangkanataumembatalaknasurattagihanpajak yang tidakbenar ; d. membatalkanhasilpemeriksaanpajakatausuratketetapanpajakdarihasilpemeriksaantanpapenyampaiansuratpemberitahuanhasilpemeriksaanataupembahasanakhirhasilpemeriksaandgnwajibpajak.

  35. Pasal 36 A : sanksipidana • Peagawaipajakdlmmenjalankantugasnyaterbuktimelakukanpemerasandanmengancamkepadawajibpajakuntukmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukum dipidanapasal 368 KUHP • Pegawaipajakygbermaksudmenguntungkandirisendirisecaramelawanhukumdanmenyalahgunakankekuasaannyamemaksaseseoranguntukmemberisesuatuataumengerjakansesuatubagidirinya  dipidanadenganpsl 12 UU no.31 /1999 ttgPemberantasanTindakPidanaKorupsi

  36. Pasal 36 B : Kodeetik (1) MenteriKeuanganberkewajibanuntukmembuatkodeetikpegawaiDirjenPajak. (2) PegawaiDirjenPajakwajibmematuhinya. (3) PengawasanpelaksanaandanpenampunganpengaduanpelanggarankodeetikpegewaiDirjenpajakdilaksanakanolehKomiteKodeEtik .

  37. Pasal 36 A • MenterikeuanganmembentuKomitePengawasPerpajakandenagnperat.MenKeu.

  38. Pasal 37 : • PerubahanBesarnyaimbalanbungandansanksiadministrasiberupabunga, dendadankenaiakdiaturdenganperaturanpemerintah.

  39. Pasal 38 : kealpaan Kealpaan yang dilakukanolehwajibpajaksehinggamenimbulkankerugianpadapendapatannegaradanperbuatantersebuttelahdilakukanlebihdarisatu kali didenda 2 kali jumalahpajakygterutangataudipidanakurungan minimal 3 (tiga) bulan ;

  40. Pasal 39 : dengansengaja (1) Tidakmendaftarkandiriuntukdiberikan NPWP atautidakmelaporkanusahanyauntdikukuhkansbg PKP ; Menyalahgunakan NPWP ; tidakmenyampaikan SPT ; dllsehinggamenimbulaknkerugiapadapendapatannegaradipidanadenganpidanapenjara minimal 6 bulandandendamaksimal 4 kali jumlahpajak yang terutang.

  41. Pasal 39 A : sengaja – fakturpajak Sengajamenerbitkanataumenggunakanfakturpajak , buktipemungutanpajak, buktipemotonganpajakdanbuktisetoranpajaktidaksebenarnyadanmenerbitkanfakturpajaktetapibelumdikukuhkansbg PKP  dipidanapenjara paling singkat 2 tahunsertadenda minimal 2 kali jumlahpajakdalamfakturpajak.

  42. Pasal 41 : kealpaanolehpejabat (1) Pejabatkarenakealpaannyatidakmemenuhikewajibanmerahasiakan dipidanakurunganmasimal 1 tahundandendamasimal Rp.25.000.000,- ;

  43. Pasal 41 A • Setiaporang yang wajibmemberikanketeranganataubukti yang dimintatetapaidengansengajatidakmemberikanataumemberikanketerangantetapitidakbenar --. Pidankurungan 1 tahunsertadenda Rp.25.ooo.ooo,-

  44. Pasal 41 B • setiaporangygdengansengajamenghalangiataumempersulitpenyidikandibidangperepajakan pidana 3 tahundandenda Rp.75.000.000,-.

  45. Pasal 44 : penyidikpidanapajak • PenyidiktindakpidanaperpajakanhanyadapatdilakukanolehPejabatpegawaiNegerisipiltertentudilingkunganDirjenPajakygdiberiwewenangkhusussebagaipenyidiktindakpidanadibidangperpajakan.

  46. SEKIAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT

More Related