1 / 20

LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT. 25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang. LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK). Arti Lambang : Ada tanda checklist yang berarti kesesuaian, mutu dan proses yang berkesinambungan

teal
Download Presentation

LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK)DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang

  2. LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK) • Arti Lambang : • Ada tanda checklist yang berarti kesesuaian, mutu dan proses yang berkesinambungan • Ada Pita yang berarti penghargaan • Warna Pelangi artinya keberagaman sarana yang akan disertifikasi dan melambangkan keindahan • Warna Hijau melambangkan kesehatan • warna keemasan (gold) : service excellent • warna merah artinya ketegasan dan perhatian

  3. DASAR HUKUM • Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran • Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota • Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Provinsi di Bidang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

  4. (lanjutan) DASAR HUKUM • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1091/MENKES/SK/X/2001 tentang Juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 tahun 2008 tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan

  5. LATAR BELAKANG REGULASI UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya adalah profesional, tepat waktu, cepat, mudah dan terjangkau. • UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan mengenai tanggung jawab pemerintah atas pemenuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, merata dan nondiskriminatif

  6. LATAR BELAKANG REGULASI KMK No. 922 Tahun 2008 Sub Sub Bidang 1.4.4 Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat: Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan • PERDA Prov. Jawa Barat No. 11 bahwa salah satu Strategi Penyelenggaraan Kesehatan adalah Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Kesehatan yang Kondusif, Efektif dan Bermutu

  7. AKREDITASI PKM PEMENUHAN STANDAR PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LSSK CROSS REFFERENCE SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008

  8. TAHAPAN PEMBENTUKAN LSSK Tahun 2013 Tahun 2011 Penyiapan SDM Tahun 2012 Pembentukan Kelembagaan Persiapan Assessment oleh KAN

  9. 2011 : TAHAP PERSIAPAN SDM AWAL PELATIHAN 30 PERSONEL DINKES PROVINSI JABAR

  10. 2012 : tahapan pembentukan kelembagaan

  11. (lanjutan ) 2012 : tahapan pembentukan kelembagaan

  12. POSISI SEKARANG Persiapan Akreditasi oleh KAN Penyelesaian hasil audit klien puskesmas pertama Pemenuhan Persyaratan Kompetensi SDM di Tim LSSK melalui pelatihan-pelatihan Sosialisasi LSSK

  13. 2013 : PERSIAPAN ASSESSMENT KAN

  14. RUANG LINGKUP

  15. Dasar Pembentukan

  16. STRUKTUR ORGANISASI

  17. KEBIJAKAN MUTU LSSK KEBIJAKAN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN PimpinanPuncakdanseluruhpersonelLembagaSertifikasiSaranaKesehatan (LSSK) menyatakankomitmennyauntuksenantiasamenyediakanjasasertifikasisistemmanajemenmutu SNI ISO 9001:2008 secarakompetendantidakberpihaksesuaidenganpersyaratan ISO/IEC 17021:2011. Untuk itu, LSSK memastikanterpenuhinyahalberikutini : • Jasasertifikasisistemmanajemenmutu SNI ISO 9001:2008 disediakandenganberfokuspadakepuasanpenggunajasasertifikasi, pemenuhanperaturanperundangan yang berlaku, danpemenuhanpersyaratan yang ditetapkanolehKomiteAkreditasiNasional (KAN). • Sistemmanajemenmutuberdasarkan ISO/IEC 17021:2011 yang diterapkan LSSK senantiasadipeliharadanditingkatkanefektifitasnyasecaraberkesinambungan. • Seluruh proses di dalam LSSK dilaksanakanolehpersonel yang kompetendankompetensipersoneltersebutsenantiasadipeliharadanditingkatkan.

  18. (lanjutan)SASARAN MUTU LSSK

  19. SASARAN MUTU LSSK

  20. TERIMA KASIH

More Related