1 / 49

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL. Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS. Disampaikan pada Acara Stadium General di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 31 Maret 2012. PENDAHULUAN

talon-cook
Download Presentation

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS Disampaikan pada Acara Stadium General di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 31 Maret 2012

  2. PENDAHULUAN RPJPN 2005-2025 DAN AGENDA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM RPJM 2009—2014 PERKEMBANGAN IPM INDONESIA KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN OUTLINE PAPARAN

  3. PENDAHULUAN Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Melalui pendidikan akan tercipta masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

  4. RPJPN 2005-2025 dan Agenda Pembangunan Pendidikandalam RPJM 2009-2014

  5. Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 5

  6. ARAH PEMBANGUNAN RPJP RPJM 1 2005-2009 RPJM 1 2005-2009 RPJM 2 2010-2014 RPJM 3 2015-2019 RPJM 3 2015-2019 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan de-mokratis, dengan tingkat kesejahte-raan yang lebih baik Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, mem-bangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pemba-ngunan secara menye-luruh dengan mene-kankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang ter-sedia, SDM yang ber-kualitas, serta kemam-puan iptek Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif RPJM 4 2020-2024 RPJM 4 2020-2024 ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RPJM 2 2010-2014 Mewujudkan masyara-kat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pemba-ngunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Meningkatkanakses yang merata, tingkatkualitas, danrelevansipendidikanseiringdenganmakinefisiendanefektifnyamanajemenpelayananpendidikansertameningkatkankemampuanIptek Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat

  7. Perkembangan IPM Indonesia Peningkatan kualitas SDM ditandai olehindeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI). IPM adalah indikator komposit status kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), taraf pendidikan (rata-rata lama sekolahdan harapan lama sekolah), serta taraf perekonomian penduduk (PDB per kapita dengan paritas daya beli/purchasing power parity).

  8. Perkembangan IPM Indonesia Sumber : UNDP (www.hdr.undp.org), 7 Nov 2011 • HDI Indonesia mengalami peningkatan landai. • Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan • Penurunan peringkat Indonesia salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah negara yang disurvei dari 169 (2010) menjadi 187 negara (2011)

  9. Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (1) Trend IPM antarnegara ASEAN Keterangan : Jumlah negara tahun 2010 = 169 negara, sedangkan tahun 2011 = 187 negara Perbandingan IPM negara-negara ASEAN dengan Indonesia tahun 2011

  10. Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (2)

  11. KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Mencerdaskan Kehidupan Bangsa OBYEKTIF DAMPAK Meningkatnya Taraf Pendidikan INDIKATOR HASIL OUTCOME GlobalisasidanDayaSaing APS KeberlanjutanStudi MasyarakatKurangBeruntung (Miskin, Daerah Terpencil, danPebatasan) Kebutuhan Pembangunan + MP3EI Kebutuhan DU/DI SDM Pendidikan Nilai UN APK Lab + Peralatan Kurikulum & Metode Ajar BantuanPendidikan & Beasiswa AngkaMelekHuruf Rata-Rata Lama Sekolah Gedung & RuangKelas APM Pemantapan Karakter Bangsa KualitasWajarDikdas yang Merata Profesionalisme & Pemerataan PTK Akses, Kualitas & RelevansiDikmen Kualitas Pend. Agama & Keagamaan FOKUSPRIORITAS RUANG LINGKUP Kualitas, Relevansi & DayaSaingDikti PendidikanKarakterBangsa Akses, kualitas & Relevansi PAUD&NFI Budaya Baca & LayananPerpustakaan PelaksanaanSisdiknas Peningkatan Akses Peningkatan Tata KelolaPendidikan Peningkatan Kualitasdan Relevansi UPAYA UPAYA Demand Supply INTER- VENSI INPUT

  12. MasalahdanTantangan Pembangunan Pendidikan • Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. • Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah. • Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata. • Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas. • Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif. • Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud.

  13. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas • Angka menamatkan SD dan angka melanjutkan ke SMP pada kelompok miskin masih rendah. Tantangan : Menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah khususnya bagi kelompok miskin

  14. Angka pastisipasi sekolah kelompok termiskin (Q1) relatif rendah dibandingkan dengan kelompok terkaya (Q5). Disparitas partisipasi sekolah antarkelompok ekonomi meningkat seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Tantangan: Meningkatkanpemerataanaksespendidikan

  15. APK SMA / MA / Paket C Home APK SMA/MA/Paket C Menurut Provinsi, 2010/2011 APK SMA/MA/Paket C Sumber: Kemendikbud dan RPJMN 2010-2014 Tantangan:meningkatkanaksespendidikanmenengah yang berkualitas dan relevan. Sumber : Kemendikbud, 2010/2011

  16. APK PT / PTA Home APK PT/PTA 19-23 Tahun Menurut Provinsi, 2010/2011 APK PT/PTA , 19-23 Tahun Sumber: Kemendikbud dan RPJMN 2010-2014 Tantangan:meningkatkanangkapartisipasipendidikantinggi Sumber : Kemendikbud, 2010/2011

  17. Home NilaiUjianNasional (1) • b. Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah • Kemampuan kognitif lulusan SMP, SMA dan SMK masih relatif rendah dan bervariasi antarwilayah • Rata-rata Hasil Ujian Nasional (UN) SMP, SMA dan SMKberdasarkan lokasi Sumber: Kemdiknas 2009/2010 Mata Pelajaran yang diujikan : SMP : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA SMA -IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi SMA -IPS : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi SMA -Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra, Sejarah, Bahasa Asing SMK : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif Tantangan : meningkatkan kemampuan kognitif lulusan

  18. Nilai UN Jenjang SMP/MTs/SMPT, 2010/2011 Home NilaiUjianNasional (2) Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011 Pada tahun 2010/2011, rata-rata nilai UN jenjang MTs sedikit lebih tinggi daripada jenjang SMP dan hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam UN.

  19. Home NilaiUjianNasional (3) Nilai UN Jenjang SMA/MA, 2010/2011 Jurusan IPS Jurusan IPA Jurusan Bahasa • Rata-rata nilai UN jenjang SMA pada jurusan IPA dan IPS masih lebih tinggi daripada nilai UN jenjang MA. • Sementara pada jurusan Bahasa, rata-rata nilai UN jenjang MA justru lebih tinggi daripada SMA dengan nilai tertinggi pada penguasaan bahasa asing. Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011

  20. Home NilaiUjianNasional (4) Nilai UN Jenjang SMK, 2010/2011 Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011 • Secara umum, rata-rata nilai UN jenjang SMK mencapai 7,6 dengan nilai tertinggi terdapat pada mata pelajaran kompetensi keahlian.

  21. Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007 Persentase Siswa Kelas 8 yang Mencapai Benchmark Internasional dalam TIMSS 2007 • Nilaimatematikadansainssiswa Indonesia masihtertinggaldibandingdengannegara Asia lain.  # : Mendekati 0 Tantangan: meningkatkankemampuankognitiflulusankhususnyamatematikadansains Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007

  22. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu menumbuhkan jiwa, sikap, serta kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi yang efektif, bekerjasama dalam tim, dan kemampuan kewirausahaan. Tantangan: Meningkatkan karakter dan soft-skills lulusan.

  23. Peringkat GCI Indonesia dan Negara Tetangga • Dayasaing global Indonesia relatifrendahdiantaranegaranegara ASEAN Tantangan: menigkatkankualitaspendidikandanpenelitiandipendidikantinggi Sumber: World Economic Forum, 2009

  24. Peringkat Indonesia Dalam Global Competitiveness Index, 2010 • Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara-negara ASEAN Sumber: World Economic Forum (WEF), 2010 Tantangan : meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di pendidikan tinggi

  25. Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) Source: World Economic Forum, 2010 Note: Number of countries: 139 countries

  26. Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia(Sumber: BPS, Proyeksi 2025 PBB, Target APK)

  27. Home c. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata • Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik relatif rendah (sesuai dg UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada akhir tahun 2015 semua guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal D4/S1) % Guru BelumBerkualifikasiS1/D4 Nasional %Guru BelumBerkualifikasiS1/D4 Di KALSEL Rata-Rata Nasional 57,40 % Rata-Rata Prov KALSEL 68,93% Tantangan : Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensiguru yang merata 27

  28. Kelebihan Sumber: Depdiknas, 2008 Kekurangan Perdesaan Daerah terpencil Perkotaan • Distribusi guru yang sangat timpang, sebagian besar masihterkonsentrasididaerahperkotaan. 28

  29. Distribusi guru yang timpang berimplikasi pada rendahnya beban mengajar guru. • Sebagian guru memiliki beban mengajar kurang dari 24 jam mata pelajaran per minggu (persyaratan minimum). • Jenjang SD : 24 persen • Jenjang SMP : 81 persen • Jenjang SMA/ SMK : 81 persen • Isu guru mata pelajaran yang menyebabkan rasio siswa:guru menjadi kecil.

  30. Rasio siswa guru di Indonesia paling rendah di antara Negara EAP (East Asia Pasific) PERBANDINGANJUMLAH MURID YANG DIAJAR OLEH SEORANG GURU DI BEBERAPA NEGARA • Rata-rata rasio siswa:guru di Negara EAP adalah sekitar 31:1 (SD) dan 25:1 (SMP). • Untuk Indonesia, rasio siswa:guru sekitar 20: 1 (SD) dan 14:1 (SMP). Sumber: Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia, 2009

  31. Sebagian besar rasio siswa: guru kurang dari 10:1 Tantangan : Meningkatkan pemerataan distribusi guru. 47 persen SD yang memiliki siswa < 150 mempunyai rasio siswa: guru kurang dari 10:1 40 persen SMP yang memiliki siswa < 300 mempunyai rasio siswa: guru 10:1

  32. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas Kondisi Ruang Kelas Tahun 2007/2008 Masih banyak ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/berat, dan masih kurangnya ketersediaan saranadan prasarana sekolah SaranadanPrasaranaSekolahTahun 2008 Tantangan: mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran;meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan;sertameningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

  33. e. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif • Pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan masih belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, dan kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making). • Pemerintah pusat maupun daerah masih mengalami kendala kapasitas untuk melaksanakan tugas dan peran seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. • Masih belum selarasnya upaya reformasi pengelolaan pendidikan berkaitan dengan otonomi pendidikan tinggi dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. • Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan belum berkembang. Tantangan:Meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga; mendorong otonomi perguruan tinggi; dan meningkatkan kemitraan publik dan swasta.

  34. f. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud • Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan sangat kompleks dan perlu penyederhanaan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. • penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sangat bervariasi dan belum didukung kerangka konseptual yang utuh serta belum disertai mekanisme peningkatan kualitas yang sistematis. • Dana BOS yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan semua ketentuan dalam SNP. Tantangan:Mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.

  35. Sasaran Pembangunan Pendidikan: *) Kondisi tahun 2008 35

  36. PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

  37. Isu-isu Kritikal dalam Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:  Pasal 8 menyatakan: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan …”  Pasal 9 menetapkan bahwa kualifikasi akademik guru adalah Sarjana atau Diploma Empat  Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi dasar, yaitu: • Kompetensi Pedagogis • Komptensi Kepribadian • Kompetensi Profesional • Kompetensi Sosial

  38. Pedagogis 1. Aspek potensi peserta didik, 2. teori belajar & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj; 3. menata latar & melak- sanakan KBM; 4. asesmen proses dan hasil; dan 5. pengemb akademik & nonakademik Pemahaman peserta didik, peran- cangan, pelaksanaa, & evaluasi pembelajaran, pengemb.PD KOMPETENSI PENDIDIK Kepribadian 1. Norma hukum &sosial, rasa bangga, konsisten fg norma; 2. mandiri & etos kerja; 3. berpengaruh positif & disegani; 4. norma religius & diteladani; 5. jujur Mantap & Stabil, Dewasa, Arif, Berwibawa, Akhlak Mulia Profesional 1. Paham materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan; 2 metode pengem- bangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi Menguasai keilmuan bidang studi; dan langkah kajian kritis pendalam- an isi bidang studi Sosial Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif Komunikasi & bergaul dgn peserta didik, kolega, dan masyarakat

  39. Program Peningkatan Kualifikasi Guru • Peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan secara lebih terencana dengan tetap mengikuti standar akademik yang berlaku, sehingga benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam pengajaran. • Bagi guru-guru yang mengikuti program pendidikan reguler dalam rangka peningkatan kualifikasi harus dicarikan guru pengganti, agar proses pembelajaran di sekolah tetap bisa berlangsung dan tidak terganggu. • Peningkatan kualifikasi akademik sekaligus dijadikan sebagai mekanisme seleksi alamiah untuk melahirkan guru-guru yang berkualitas, sehingga membawa pengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

  40. Program Peningkatan Kualifikasi Guru • Pemenuhan standar akademik dan seleksi yang ketat penting dilakukan, mengingat program ini membawa konsekuensi pada beban pembiayaan. Beban pembiayaan ini bukan saja untuk mendukung program peningkatan kualifikasi sendiri, tetapi juga kemungkinan penambahan tunjangan seiring dengan meningkatnya kualifikasi akademik guru-guru tersebut. • Bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikasi, yang kemudian mendapat hak tunjangan profesi.

  41. Home Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4, 2009-2014 Perkembangan Jumlah Guru Tersertifikasi,2009-2014 Capaian Proyeksi Capaian Proyeksi Sumber : Kemendikbud

  42. Home Persentase Tenaga Edukatif Menurut Status Kepegawaian di Jenjang Pendidikan Tinggi, 2009/2010 Persentase Tenaga Edukatif Tetap Menurut Pendidikan Tertinggi, 2009/2010 Sumber: Kemendikbud

  43. Pengembangan Profesi Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan mencakup: • Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan • Pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kependidikan • Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain • Pengembangan sistem rekrutmen dan pengendalian tenaga kependidkan • Pengembangan sistem karir tenaga kependidikan Pengembangan kemampuan profesional guru bisa juga dilakukan melalui berbagai wadah atau perkumpulan seperti: • Pemantapan Kerja Guru (PKG) • Kelompok Kerja Guru (KKG) • Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MKGP) • Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

  44. Peran LPTK • Kapasitas LPTK dalam melaksanakan program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik:  Jumlah guru yang wajib mengikuti program kualifikasi dan sertifikasi dibandingkan kemampuan LPTK (?)  Mengingat program yang bersifat massif, bagaimana masalah pengendalian mutu?  Bagaimana sistem dan pendekatan dalam pelaksanaan program, terutama bagi guru yang bertugas di daerah?  Bagaimana desain pendidikan profesi: kurikulum, metodologi, subject-matter contents? • Universitas yang memiliki FKIP? • Peran Universitas/Institut non-LPTK?

  45. Peran LPTK … • Dalam upaya meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan reformasi atas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), suatu institusi yang bertanggung jawab dalam menyediakan guru-guru bermutu dan kompeten, sehingga memberi kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. • Selama ini, kritik yang seringkali muncul adalah LPTK tidak mampu melahirkan guru-guru kompeten yang menguasai mata pelajaran. Lulusan-lulusan LPTK dinilai mahir dalam hal pemahaman metodologi pengajaran, namun kurang canggih dalam penguasaan substansi bahan-ajar. • Dalam konteks demikian, reformasi LTPK perlu diarahkan pada pengembangan program akademik dan pembaruan kurikulum, yang mendukung upaya peningkatan kompetensi pengajaran.

  46. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN • Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata: • Penyelenggaraanpendidikandasarbermutu yang terjangkaubagisemua; • Pemantapan/rasionalisasiimplementasi BOS; • Perbaikangizisiswa SD/MI melalui PMT-AS; • Peningkatandayatampung SMP/MTs/sederajatterutamadidaerahterpencildankepulauan; • Penurunanangkaputussekolahdanangkamengulang, peningkatanangkamelanjutkan. • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah: • Peningkatanaksespendidikanmenengahjalur formal dan non-formal; • Rehabilitasigedung-gedung SMA/SMK/ MA/sederajat; • Peningkatankualitaspendidikanmenengah; • Peningkatankualitasdanrelevansipendidikanmenengahkejuruan

  47. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN • Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi: • Peningkatanaksesdanpemerataanpendidikantinggi; • Penguatanotonomidanmanajemenpendidikantinggi; • Peningkatanketersediaandankualitassaranadanprasarana; • Peningkatankualifikasidosenmelaluipendidikan S2/S3. • Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan: • Peningkatankualifikasiakademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, danpenyediaanberbagaitunjangan guru; • Peningkatankompetensi guru. • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formaldan informal: • Penguatankapasitaslembagapenyelenggarapendidikan non-formal. • Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional: • percepatanpenyusunanperaturanperundanganuntukmendukungpemantapanpelaksanaansistempendidikannasional

  48. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN • Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa: • Sosialisasi, edukasidaninternalisasinilaibudayakedalamprosespembelajaran. • Peningkatanmutubahasa Indonesia sebagaibahasaiptek, danseni . • Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan: • Peningkatanjumlahdankapasitas guru dankapasitaspenyelenggara; • Pengembangankurikulumdanmetodologipembelajaranpendidikan agama dankeagamaansesuai SNP. • Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan: • Peningkatankeberaksaraanpenduduk; • Pelestariankemampuankeberaksaraandanpeningkatanminatbaca.

  49. TERIMA KASIH

More Related