RATNA SUSIANAWATI , S.H. M.H KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PP & PA

1. PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RATNA SUSIANAWATI, S.H. M.H KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PP & PA H. Mirah, 18Maret 2014

2. OUTLINE • LATAR BELAKANG • UU no.12/2011 ttg PEMBENTUKAN PEARTURAN PERUNDANG-UNDANGAN • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMATERI • MUATAN PEARTURAN PERUNDANG-UNDANGAN • APA PARAMETER KESETARAAN GENDER • PENTINGNYA PARAMETER KESETARAAN GENDER • DASAR PEMIKIRAN • TUJUAN DISUSUN PARAMETER KESETARAAN GENDER • HASIL YANG DIHARAPKAN • SIAPA PENGGUNA PARAMETER KESETARAAN GENDER • PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN GENDER • INDIKATOR KESETARAAN GENDER • PENGINTEGRASIAN PKG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PUU-AN • 14 HAK DASAR • KAPAN PKG DIINTEGRASIKAN • RAMBU-RAMBU YANG PENTING DIPERHATIKAN • MEKANISME PENGAWASAN • BAGAIMANA PENGUATAN KEBIJAKAN DI K/L • RENCANA TINDAK LANJUT • PENUTUP

3. LATARBELAKANG • Masih berlangsung nilai dan konsep budaya patriarkhi, yg menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi gender; • Diskriminasi gender menyebabkan kerentanan thd perempaun dan berpotensi terjadinya kekerasan thd perempuan di berbagai bidang kehidupan; • Kondisi demikian semakin memprihatinkan manakala hal tersebut melembaga/terlembaga dalam bentuk peraturan perundang-undangan; • Perlu pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender; • Untuk hal itu, diperlukan parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. UU NO.12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • PembentukanPeraturanPerundang-undanganadalah: pembuatanperaturanperundang-undangan yang mencakuptahapanperencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahanatau penetapandanpengundangan.

5. adalah: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN * Peraturantertulis; • yang memuatnormahukum yang mengikatsecaraumum; dan • dibentukatauditetapkanolehlembaganegaraataupejabat yang berwenang; • melaluiposedur yang ditetapkandalamPeraturanPerundang-undangan.

6. JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 7 UU 12/2011 menentukanbahwaJenisdanHierarkhiPeraturanPerundang-undangan, terdiriatas: • Undang-UndangDasar Negara R.I. Tahun 1945; b. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/PERPU; d. PeraturanPemerintah; e. PeraturanPresiden; f. PeraturandaerahProvinsi; dan • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatanhukumsesuaidenganhierarkhinya.

7. MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan; • sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.

8. PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER • Kurangnyapemahamandankepekaan gender dikalanganpengambilkeputusan/kebijakandanpelaksanaannya di tingkatinstitusi formal, karenastrukturmasyarakat (dan Negara) yang masihkentaldenganpatriakhi, sehinggaberdampakpadamasihterjadinyakebijakandan/atauperaturanperundang-undanganatauprodukhukum yang bias gender/diskriminatif; • Kesenjangan gender dalammasyarakat, dalamhalakses, partisipasi, kontroldanmanfaat yang adilataspencapaianhasilpembanguan di berbagaibidang; • Masihrendahnyaperandanpartisipasiperempuan di bidangpolitik, jabatanpublik, danbidangekonomi. • Masihtingginyaangkakekerasanthdperempuan.

9. PARAMETER KESETARAAN GENDER • Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang didasarkan atas konstruksi sosial ( bagaimana menjadi laki-laki dan menjadi perempuan..? Bedakan dengan ‘’jenis kelamin’’ secara kodrati terlahir sebagai laki-laki dan perempuan). • Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah alat/tools untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan hierarkhinya dengan cara/melalui analisis gender; • Analisis Gender adalah kegiatan melakukan analisis yang didasarkan pada perspektif gender dengan pendekatan akses, pertisipasi, kontrol dan manfaat.

10. TUJUAN DISUSUNNYA PARAMETER KESETARAAN GENDER • Adanya alat analisis yang didasarkan pada perspektif kesetaraan gender, dengan menggunakan indikator: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; • Mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan teknis operasionalnya (Kebijakan K/L & Daerah); • Digunakan sebagai acuan dalam melakukan kajian, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. HASIL YANG DIHARAPKAN • Terintegrasikannya perspektif kesetaraan gender dalam suatu proses pembentukan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan; • Terbentuknya suatu ketentuan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang responsif gender; • Terjaminnya pengakuan kesetaraan gender dalam suatu kebijakan/peraturan perundang-undangan.

12. SIAPA PENGGUNA PARAMETER KESETARAAN GENDER • Para pembentuk Undang-Undang dan/atau yang menetapkan Peraturan Perundang-undangan; • Para penentu, perumus dan pelaksana kebijakan, program pembangunan nasional dan daerah. • Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafter); • Ahli dan Praktisi hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, para legal, dan profesi lain yang sejenis;

13. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN PARAMETER KESETARAAN GENDER • Nilai-nilai yang terkandungdalamPancasila; • Pembukaan UUD 1945 sertahak-hakdasarsebagaimanadiamanahkanolehKonstitusi UUD 1945; • Tap MPR-RI No.XII/MPR/1988 ttg HAM; • Prinsip-prinsipKonvensi CEDAW (UU No.7/1984): 1. Kesetaraansubstantif, 2. Non diskriminasi, 3. KewajibanNegara, dengantetapmempertimbangandariaspeksosialbudaya (patriarkhi), yang masihkentaldanmenghambatthdruanggerakperempuandalampemenuhandanpenikmatanhasil yang adildalamkehidupanberkeluarga, bermasyarakat, berbangsadanbernegara.

14. PRINSIP-PRINSIP KESETARAAN GENDER PrinsipKesetaraan Gender, padadasarnyamemaknaibahwa: • Nilai-nilai yang adapadadasarnegaraPancasiladanPembukaanKonstitusi Negara R.I. UUD 1945; • Hakasasiperempuanadalahhakasasimanusia. Semuamanusiadilahirkanbebas, memilikiharkat, martabatdanhak yang sama, bagilaki-lakimaupunperempuan, danuntukitunegarawajibmenjaminpersamaanpemenuhanhaklaki-lakidanperempuan di bidangekonomi, sosial, budaya, sipildanpolitik, sertabidang-bidanglainnya; • Memperjuangkanhak-hakperempuandankesetaraan gender merupakankandunganprinsipdalamKonvensiCedaw, yakni: • 1) PrinsipKesetaraan Gender; 2) Prinsip Non Diskriminasi; 3) PrinsipKewajiban Negara (de-jure dan de-facto). • Affirmative action, tindakankhusussementara(terutamaterkaitdenganperan gender).

15. 14 (Empat Belas) HAK DASAR 1. HakatasKewarganegaraan (hakdasar yang ke- 1-2) 2. HakatasHidup (hakdasar yang ke- 3-4) 3. Hakuntukmengembangkandiri (hakdasar yang ke- 5-8) 4. HakatasKebebasanMeyakiniKepercayaan (hakdasar yang ke 9-14) 5. HakatasInformasi (hakdasar yang ke-15 -16) 6. HakatasKerjadanPenghidupan yang layak (hakdasar yang ke 17-19) 7. HakataskepemilikandanPerumahan (hakdasar yang ke 20-21)) 8. HakatasKesehatandanLingkungan yang sehat (Hakdasar 22-24) 9. HakBerkeluarga (hakdasar yang ke 25) 10. HakatasKepastianHukumdanKeadilan (hakdasar yang ke- 26-28) 11. HakBebasdariAncaman, DiskriminasidanKekerasan (hakdasar 29-32) 12. HakatasPerlindungan (hakdasarke 33-37) 13. HakMemperjuangkanHak (hakdasarke 38-39) 14. HakatasPemerintahan (hakdasar yang ke-40)17

16. PENGINTEGRASIAN PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Didasarkan pada ketentuan hak-hak konstitusional sebagaimana diamanatkan UUD 1945; • Terdiri dari 14 (empat belas) Rumpun Hak Dasar dan terjabarkan menjadi 40 (empat puluh) Hak Konstitusional; • Mempertimbangkan dan/atau memperhitungkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam perumusan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mengikuti teknik dan prosedur pembentukan peraturan PUU-an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan PUU-an)

17. INDIKATOR KESETARAAN GENDER Analisis kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan: * Akses, * Partisipasi, * Kontrol, dan * Manfaat. Diintegrasikan pada setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, yang diikuti dalam Pengesahan/ Penetapan, Pengundangan, dan lebih lanjut disebarluaskan.

18. INDIKATOR AKSES • Mempertimbangkanbagaimana ‘akses’ yang setaraterhadapsetiapsumberdaya yang akandiaturdalamPeraturanPerundang-undangandapatdijangkausehingganormahukum yang dirumuskanmencerminkankesetaraanbaikbagilaki-lakimaupunperempuan; • Aksesterhadap: - Informasi (pengetahuan; cepat, mudah, danMurah) - SumberDaya; - FaktorSosialBudaya.

19. INDIKATOR PARTISIPASI Memperhatikandan/ataumempertimbangkanbahwaketentuanperaturanperundang-undanganmemberikankesempatan yang setarakepadalaki-lakidanperempuandalammelaksanakanhakdankewajibannya di setiapaspekkehidupandan/ataukebijakandan program pembangunan, misalnya, untuk: • Menentukan proses untuksolusiatassuatupersoalan yang dihadapi; • Turutsertadalampengambilankeputusanbaikatasjumlahmaupunkualitas; • Keberdayaaninstitusidanperansertamasyarakat, terutamapersoalan yang dihadapiperempuan.

20. INDIKATOR KONTROL Menganalisisapakahnormahukum yang dirumuskanmemuat/tererminketentuan yang setaraterkaitdenganrelasikekuasaanantaralaki-lakidanperempuanuntukmelaksanakanhakdankewajibannya. Hal initercermindalam: • Keberdayaandankehasilguanaandalammenggunakanhaknya; • Keberdayaaninstitusidanperansertamasyarakatuntukmewujudkankeadilan/kesetaraanbagilaki-lakidanperempuan; • Menjaminperwujudankesetaraan gender, utamanya bagiperempuan di pedesaandanperempuankepala keluarga.

21. INDIKATOR MANFAAT Analisautkadanyanorma yang dirumuskankelakakandapatmenjaminbahwasuatukebijakandankegiatanprogramnyaakanmenghasilkanmanfaat yang setaraterhadaplaki-lakidanperempuan: • Adanya ‘penikmatanmanfaat’ yang adildansetaraterhadappemenuhanakanhakdankewajibanbagiperempuandanlaki-laki. • Contoh, penikmatanmanfaatatas: - hasilkerjauntukdirinyadankeluarga; - pemilikandanpengelolaanatashaktanah; - hakperempuanmenikmatihasilpembangunan, melaluipenyediaansaranadanprasarana.

22. PENGINTEGRASIAN PKG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Dimulaipadasaatdilakukankajian/penelitianuntukkepentinganpenyusunanNaskahAkademiksuatu RUU atauR.Perda; • SaatpenyusunanNaskahAkademiksuatu RUU atauR.Perda; • Selama proses penyusunan/perumusanketentuanperaturanperundang-undangan (biasanyapada unit perundang-undangan); • pembahasansuatu RUU atauR.Perdaantara DPR-RI/D danPemerintah/Pemda; • Saatpenyusunan/perumusankebijakansebagaitindaklanjutatasketentuanperaturanperundang-undangan; • Saatmelakukankajianatas review/revisisuatukebijakanatauperaturanperundang-undangan;

23. RAMBU-RAMBU YANG PENTING DIPERHATIKAN • Harustetapmengacuketentuan UUD 1945; (tidakemosionaldalammengaktualisasikankesetaraan gender antaralaki-lakidanperempuan). • harustetapmengacupadaasaspembentukandanasas yang tercermindalammaterimuatanPeraturanPerundang-undangan (asaskejelasan, dapatdilaksanakan, kedayagunaandankehasilgunaan); • UntukPerda, tidakbolehbertentangandenganketentuanhal yang sama yang diaturdlm UU,  sesuaiasaskenusantaraan; • Menganalisakembalirumusannorma yang telahdisusundengangunakanindikatorkesetaraan gender: APKM.

24. MEKANISME PENGAWASAN PERATURAN PUU-an YG RG • Melaluiperanlembaga yang berwenangmelakukanhakuji formal danhakujimateriil, menjadisalahsatukomponenpentingdalamupayamenghapusperlakuandiskriminasi gender terhadapsetiapwarganegara. • Hakuji formal  wewenanguntukmenilaiapakahsuatuproduklegislatif (UU) dibuatmelalui/sesuaiprosedur; • Hakujimateriil wewenanguntukmenyelidikidankemudianmenilaiapakahmateri/isi PUU-an sesuaiataubertentangandenganperaturan yang lebihtinggiderajatnya; termasuksesuai/mempertimbangkandariperspektif HAM dan/ataukesetaraan gender, sehinggatidakdiskriminasi gender, dandibuatolehsuatukekuasaantertentuberhakmengeluarkanperaturan –peraturantertentu;

25. JALUR PENGAWASAN PERATURAN PUU-an YG RG • Pengawasan melalui Jalur Hukum (Yudicial Review) • - Melalui Mahkamah Konstitusi • - Melalui Mahkamah Agung • Pengawasan Jalur Pemerintah (Executive Review) • Pengawasan Jalur Legislatif (Legislative Review)

26. PENGUATAN KEBIJAKAN K/L DAN DAERAH • Sejalan dengan pengintegrasian prinsip-prinsip Parameter Kesetaraan Gender dengan materi/hak-hak dasar atau hak konstitusional yang sudah dituangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, maka dalam penyusunan kebijakan operasional seyogyanya dilakukan dengan langkah-langkah yang sejalan (mutatis mutandis). • Pendekatannya sama, yakni, dengan cara menganalisis dari perspektif gender per urusan pemerintahan, dengan indikator APKM. • Substansi pengaturan suatu Kebijakan, disesuaikan dengan kewenangan K/L dan SKPD terkait (Prov, Kab/Kota), shg perspektif gender diharapkan akan terintegrasi pula dalam jabaran program dan kegiatan  yang responsif gender.

27. Lanjutan…. • Penting dilakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan yang telah pernah diterbitkan oleh K/L (di Pusat) dan oleh SKPD (di Daerah); • Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai bentuk pelatihan sangat dibutuhkan, sebagai upaya dalam mencari pembaharuan kebijakan serta menyikapi isu-isu terkini yang timbul dalam masyarakat. • Koordinasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait antar K/L di Pusat dan/atau antar SKPD di Daerah, dalam pelaksanaan program pembangunan, sekaIigus guna mengikis ego sektor (tidak parsial).

28. RENCANA TINDAK LANJUT PERLU TERUS DILAKUKAN: • Sosialisasidanadvokasikepadaparapembentukundang-undang/hukumdanpenentukebijakandisetiapbidangpembangunan, akademisi, praktisihukum, danmasyarakat; • Pengembangandan/ataupeningkatankapasitas (capacity building) paraaparaturpemerintahdanperancangperaturanperundang-undangan (legislative drafter).

29. TerimaKasih 29