1 / 40

TUGAS BELAJAR & IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

TUGAS BELAJAR & IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI. Pada : Sosialisasi Bagi Dosen Kopertis Se Jatim. Murphy josua sembiring SE.MSi Ketua Pengurus Pusat Forkom Dosen Kopertis7 Jatim. T UJUAN TB.

aine
Download Presentation

TUGAS BELAJAR & IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TUGAS BELAJAR & IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI Pada : Sosialisasi Bagi Dosen Kopertis Se Jatim Murphy josua sembiring SE.MSi Ketua Pengurus Pusat Forkom Dosen Kopertis7 Jatim

  2. TUJUAN TB MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP DAN KEPRIBADIAN PROFESIONAL PNS SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNS MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN DALAM RANGKA :  MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI SERTA MENGANTISIPASI KEBUTUHAN ORGANISASI AKAN KETERAMPILANDAN KEAHLIAN DI MASA DATANG  MENGUATKAN ORGANISASI Pasal 2

  3. PERENCANAAN DIKOORDINASIKAN OLEH REKTORAT UNIT TERKECIL DALAM ORGANISASI : Jurusan dst Pasal 6, 7

  4. DilakukanKARENA KEBUTUHAN ORGanisasiuntuk : PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGEMBANGAN SARANA KERJA PERUBAHAN BEBAN KERJA YANG MENGHARUSKAN DITANGANI OLEH PNS YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA ADA PERUBAHAN BEBAN KERJA SEBELUM & SESUDAH TB

  5. PERENCANAAN DILAKUKAN untuk MEMENUHI KEBUTUHAN JANGKA PENDEK / PANJANG DISUSUN DALAM RENSTRAUNIT KERJA DIJABARKAN DALAM RENCANA PROGRAM TAHUNAN UNIT Pasal 6, 7

  6. PERENCANAAN MENGENAI: BIDANG PEKERJAAN YANG MEBUTUHKAN TUGAS BELAJAR JENIS KETERAMPILAN ATAU KEMAMPUAN YANG DIBUTUHKAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIRENCANAKAN KUALIFIKASI AKADEMIK CALON PEGAWAI BELAJAR LEMBAGA PENDIDIKAN PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR JANGKA WAKTU SUMBER BIAYA Pasal 8

  7. PENGERTIAN TB SUATU PENUGASAN BAGI PNS LANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YG LEBIH TINGGI/SETARA BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI MENINGGALKAN TUGAS POKOK SEHARI-HARI BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI . Pasal 1

  8. Tugas Belajar Untuk : PNS/PNS DPK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL MASA KERJA > 2 TAHUN PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009

  9. TUGAS BELAJAR LUAR NEGERIPerpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 • Selama masa tugas belajar, pegawai pelajar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberi uang bantuan menurut peraturan-undangan yang berlaku.

  10. TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 • PEGAWAI PELAJAR DALAM NEGERI DISAMPING HAK-HAKNYA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENDAPAT BANTUAN BERUPA BIAYA PEMBELIAN ALAT PELAJARAN, BUKU, UANG KULIAH, UANG UJIAN, DAN LAIN-LAIN SESUAI KETENTUAN

  11. HAK& KEWAJIBAN Hak : mendapat biaya tugas belajar; mendapat kenaikan pangkat; mendapat kenaikan gaji berkala; mendapat penilaian dalam DP3; mendapat tunjangan tugas belajar; masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja. Pasal 14

  12. KEWAJIBAN al : menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; Melaksanakan ikatan dinas (2n+1 di LN dan 1n+1 di DN) di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 15

  13. KEWAJIBAN : membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar : gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar. Pasal 15

  14. PEMBERIAN, PERPANJANGAN& PEMBATALAN TB PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ? KARENA PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN SEDANGKAN PEMBERIAN TTB BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR JADI NANTI AKAN TERPISAH SK PEMBERIAN TUGAS BELAJARDAN SK PEMBERIAN TTB Pasal 18, 21

  15. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR Pasal 19 : ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar. ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila : a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar bukan atas kesalahannya; b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di LN; c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja; d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan; ayat (5) : perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun. Pasal 18, 21

  16. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN : Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar; Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri; tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar; Pasal 18, 21

  17. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR g.setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti; h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya; i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; j. Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain. Pasal 18, 21

  18. PEMBINAAN SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBERIKAN SURATPERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU DILAKUKANPEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA LAIN DALAM HAL : BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG DIBERIKAN; DO; TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA PIMPINANNYA; SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK KEMBALI KE TEMPAT ASAL; Pasal 22

  19. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/M.K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA KAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA :  SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU  kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya., (pasal 26 ayat) 1)  secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya.  DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN; DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA :  DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAU  SEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS. PEMBINAAN

  20. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN SELAIN CUTI SEBAGAIMANA DALAM PASAL 31 (KETENTUAN YANG BERLAKU), DOSEN DAPAT MEMPEROLEH CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN ATAU UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, BUDAYA, DAN/ATAU OLAHRAGA DENGAN TETAP MEMPEROLEH GAJI POKOK, TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI, SERTA PENGHASILAN LAINNYA BERUPA TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, TUNJANGAN KEHORMATAN, SERTA MASLAHAT TAMBAHAN YANG TERKAIT DENGAN TUGAS SEBAGAI DOSEN SECARA PENUH. CUTI UNTUK PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DIBERIKAN OLEH PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI KEPADA DOSEN YANG MEMPUNYAI JABATAN FUNGSIONAL, SEBAGAI BERIKUT : ASISTEN AHLI ATAU LEKTOR BERHAK MENDAPAT CUTI 5 TAHUN SEKALI; LEKTOR KEPALA ATAU PROFESOR BERHAK MENDAPAT CUTI 4 TAHUN SEKALI; PEMBINAAN

  21. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) MELIPUTI KEGIATAN : PENDIDIKAN NONGELAR; PENULISAN BUKU TEKS; PRAKTIK KERJA DI DUNIA USAHA ATAU DUNIA INDUSTRI YANG RELEVAN DENGAN TUGASNYA; PELATIHAN YANG RELEVAN DENGAN TUGASNYA; PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT; MAGANG PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI LAIN; ATAU KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS; PEMBINAAN

  22. PENGAKTIFAN KEMBALI DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI : PEGAWAI PELAJAR PADA KESEMPATAN PERTAMA ATAU PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR ATAU BERAKHIR MASA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJARNYA WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN Pasal 23

  23. SANKSI BAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20 PELANGGARAN DISIPLIN PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI Pasal 29

  24. PENYEBAB DIKENAKAN HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker; tidakmelaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3; tidakmengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

  25. TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PNS YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

  26. BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI BUKAN KEBUTUHAN ORGANISASI TAPI KEPENTINGAN INDIVIDU Pasal 26

  27. PRINSIP DASAR DIBERIKAN APABILA TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN DAN ATAU TUGAS SEHARI-HARI SEBAGAI PNS DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANTARA LAIN :

  28. 1. Pasal 8 ayat (1) huruf b. PP no. 37 tahun 2009 tentang Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester, sesuai dengan kualifikasi akademik dengan ketentuan :  beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS;  beban kerja untuk pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan 3 SKS

  29. 2. Pasal 87 Ayat (2) PP No. 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 1 semester terdiri atas 14 sampai dengan 16 minggu

  30. 3. Lampiran II.a, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen,  bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen per-semester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen ekuivalen dengan 40 jam per-minggu(8 Jam/hari)

  31. APABILA IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI TETAPI TUGAS KEWAJIBANNYA DAPAT MEMENUHI MINIMAL PELAKSANAAN BEBAN KERJA SEBAGAI DOSEN DALAM 1 SEMESTER MAKA YANG BERSANGKUTAN ADALAH DOSEN AKTIF OLEH KARENA ITU, HAK-HAKNYA SEBAGAI DOSEN SEPERTI : TUNJANGAN JABATAN TUNJANGAN PROFESI (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK DOSEN) TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN, DAN KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN SEPANJANG MEMENUHI KETENTUAN

  32. APABILA DIBERIKAN IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI TETAPI MENGANGGU PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN ATAU TIDAK MEMENUHI MINIMAL PELAKSANAAN BEBAN KERJA SEBAGAI DOSEN DALAM 1 SEMESTER TERMASUK YANG PELAKSANAAN STUDINYA BERBEDA KOTA ATAU BERJAUHAN DARI KOTA TEMPAT DOMISILI PERGURUAN TINGGI TEMPAT ASAL YANG BERSANGKUTAN MAKA YANG BERSANGKUTAN BUKANDOSEN AKTIF AKIBATNYA TIDAK DAPAT DIBERIKAN IZIN BELAJAR TETAPI TUGAS BELAJAR (ATAS BIAYA SENDIRI) OLEH KARENA ITU, TUNJANGAN FUNGSIONAL & TUNJANGAN PROFESI (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK DOSEN) DIHENTIKAN SELAMA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR (BAGI DOSEN BIASA DALAM NEGERI TUNJANGAN FUNGSIONALNYA DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR)

  33. KASUS BAGAIMANA PNS DOSEN YANG BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN STUDINYA (MASA TUGAS BELAJAR DAN SUMBER BIAYA TELAH SELESAI/HABIS) lalu MENGAJUKAN PENGAKTIFAN SEBAGAI DOSEN (MENGANGGAP SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR) DAN MEMINTA IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI. sebab YANG BERSAKUTAN MERASA TELAH KEMBALI SEBAGAI DOSEN AKTIF DAN MELANJUTKAN STUDINYA ATAS BIAYA SENDIRI, MAKA YANG BERSANGKUTAN MENUNTUT HAK-HAKNYA SEBAGAI DOSEN.

  34. MAKA TUGAS BELAJAR MERUPAKAN PENUGASAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG, MAKA PNS WAJIB MENYELESAIKAN MASA STUDINYA TEPAT WAKTU DENGAN BUKTI BERUPA IJAZAH; PIMPINAN UNIT KERJA PNS DOSEN HARUS MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI TEHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN STUDINYA KEMUDIAN : APABILA HASIL KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI MENUNJUKKAN BAHWA KETERLAMBATAN BUKAN KARENA KELALAIAN DAN ATAU KESENGAJAAN, MAKA PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MENGUSULKAN PERPANJANGAN (ATAS BIAYA SENDIRI JIKA PEMBERI SUMBER BIAYA TUGAS BELAJAR TIDAK DAPAT MEMPERPANJANG MASA PEMBERIAN BIAYA TUGAS BELAJAR) BAGI PNS DOSEN YANG DIBERI PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJARNYA, STATUSNYA TETAP PEGAWAI PELAJAR

  35. APABILA HASIL KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI MENUNJUKKAN BAHWA KETERLAMBATAN AKIBAT KELALAIAN DAN ATAU KESENGAJAAN, MAKA PIMPINAN UNIT KERJA SEGERA MELAKUKAN PEMANGGILAN DALAM KESEMPATAN PERTAMA TERHADAP YANG BERSANGKUTAN UNTUK SEGERA KEMBALI DAN MELAKUKAN PEMBINAAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PNS DOSEN YANG MENDAPAT PEMBINAAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU, PENGAKTIFAN KEMBALI KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN SANGAT TERGANTUNG DARI HASIL PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PEMBINA UNIT KERJA YANG BERSANGKUTAN

  36. IJAZAH DOSEN BIASA YANG MENGIKUTI PROGRAM S2/S3 YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI TANPA MEMILIKI IZIN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL IJAZAH TIDAK LEGAL ATAU TIDAK DAPAT DISESUAIKAN Pasal 26

  37. PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR YANG MENDAPATKAN PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA DI DALAM NEGERI, SEBAGAIMANA KEPPRES RI NOMOR 57 TAHUN 1986

  38. PASAL 2 DOSEN BIASA YANG SEJAK DITETAPKAN KEPUTUSAN INI DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA UNTUK MENCAPAI S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI SESUAI KETENTUAN, DIBERIKAN TTB SESUAI KENTENTUAN YANG BERLAKU. TUNJANGAN TUGAS BELAJAR (TTB) BAGI DOSEN BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1), DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN ATAS PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BAKN TTB SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH SEJAK DINYATAKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DARI REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PASCA SARJANA Pasal 1

  39. BESAR TTB YANG DITERIMA SETIAP BULAN OLEH DOSEN BIASA SESUAI DENGAN JABATANNYA, BERDASARKAN (KEPPRES 65 TAHUN 2007) YAITU : Guru Besar Rp. 1.350.000,-  Lektor Kepala Rp. 900.000,-  Lektor Rp. 700.000,-  Asisten Ahli Rp. 375.000,-

  40. Thanks for attention

More Related