1 / 14

PROVINSI X, Y, Z

PROVINSI X, Y, Z. PAST & PRESENT. PAST (1949-1950) X, Y, Z ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT. POSSIBILITY

amalia
Download Presentation

PROVINSI X, Y, Z

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT

  2. PAST (1949-1950)X, Y, ZETHNO-RELIGIOUS CONFLICT POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan. KELEMAHAN Belum terbentuk struktur pemerintahan dgn jelas Sistem pemerintahan sentralistis NRI Belum ada DPRD SDM birokrasi kurang mendukung Banyaknya suku diperintah oleh raja-raja tradisional KELEBIHAN Sumber daya alam berlimpah Bekas karesidenan pada jaman Belanda =

  3. PAST (1949-1950)X, Y, ZPARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan. KELEMAHAN Kedudukan presiden terbatas sbg kepala negara hy dlm pemilu Masih diakuinya demokrasi liberal-partai politik berperan lebih kuat Belum adanya DPRD Adanya keinginan pihak asing menduduki kembali Tapanuli eks Negara Sumatera Timur KELEBIHAN Keterlibatan warga dalam pengambilan kebijakan Pempus mengeluarkan maklumat: membentuk parpol termasuk di tapanuli Ada misionaris kristen protestan: penasehat Persekutuan berlandaskan agama =

  4. PAST (1949-1950)X, Y, ZDESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN KELEMAHAN …. ….. …. …. …. …. …. …. …. ….. KELEBIHAN …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. POSSIBILITY …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. =

  5. PRESENT(1998-PRESENT)X, Y, ZETHNO-RELIGIOUS CONFLICT POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat Tapanulil. KELEBIHAN UU 22/1999 revisi UU 32/2004 SDM mendukung (pendidikan, ex. Pola pikir masy.) Sumber daya alam mendukung Banyaknya tokoh2 nasional berasal dari tapanuli Rasa nasionalisme Tapanuli meningkat dalam kesukuan Tapanuli utara sebagai kabupaten percontohan kemajemukan suku KELEMAHAN Konflik kesukuan berdasarkan agama (Islam vs. protestan) Tidak adanya pemerataan dlm pengisian jabatan publik (bataknisasi) Pusat penyelenggaraan administrasi rentan perebutan =

  6. POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli. PRESENT(1998-PRESENT)X, Y, ZPARTISIPASI POLITIK KELEMAHAN Elit tapanuli-memperjuangkan prov-berada di luar tapanuli Lemahnya peranan elit DPRD memperjuangkan prov tapanuli Terjadinya pemekaran wilayah tapanuli-melemahkan power Ada suku batak termargimalkan Tokoh kepala daerah bukan berasal dari suku dominan/mayoritas suku batak tidak akur dengan suku Melayu, dllnya KELEBIHAN Banyak elit tapanuli yg berhasil di luar tapanuli/pusat Peran masyarakat tapanuli sangat mendukung provinsi tapanuli LSM pro tapanuli Ormas pro tapanuli Mahasiswa/akademisi Adanya dukungan beberapa kabupaten untuk Provinsi Tapanuli =

  7. PRESENT(1998-PRESENT)X ATAU Y ATAU ZDESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN KELEMAHAN KELEMAHAN …. ….. …. …. …. …. …. …. …. ….. KELEBIHAN KELEBIHAN …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. POSSIBILITY …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. POSSIBILITY = =

  8. X, Y, ZPAST & PRESENTCOMPARED

  9. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat Tapanulil. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan. TAPANULI KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli. PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan. PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi POLITIK ANGGARAN PAST PRESENT FUTURE

  10. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya bisa terwujud mengingat adanya tokoh-tokoh daerah yg loyal pada Luwu, memperjuangkan kepentingan daerah ditambah adanya dukungan kerajaan Luwu yg masih kuat. Kendala dalam pembentukan Provinsi Luwu terletak pada pertentangan antar suku dilandasi agama dan pendidikan masyarakat yg rendah ditambah dgn struktur organisasi yg belum solid mendukung tatanan negara kesatuan Republik Indonesia dari bangunan negara serikat. KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin agak sukar terwujud karena faktor pendorong berupa kebijakan otonomi daerah dan kesadaran masyarakat Luwu untuk otonom tidak mampu mendorong persatuan di dalam masyarakat etnis Luwu. Di samping itu absennya tokoh pemersatu membuat ego sektoral menjadi tinggi sehingga romantisme masa lalu akan kejayaan Luwu harus sedikit demi sedikit dibangkitkan kembali melalui perjuangan bersama. LUWU KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS agak sukar terwujud PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah peran raja-raja Luwu dan tokoh-tokoh pemersatu mengakar kuat di dalam perjuangan Provinsi Luwu ditambah oleh janji Presiden Soekarno memberikan status provinsi kepada Luwu. Namun demikian, oleh karena tingkat pemahaman masyarakat rendah berikut status administratif yg tdk memberikan ruang banyak bagi partisipasi politik, berikut juga dgn iklim politik yg krg berpihak pada daerah2 eks RIS, maka kemungkinan besar sukar terwujud. PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya mungkin terwujud walaupun lambat asalkan elit-elit di DPR maupun DPRD mampu menyatukan suara demi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dukungan dari masyarakat/ormas tampaknya sudah banyak, namun perlu diwaspadai kepentingan gerakan tersebut dalam rangka pembentukan Provinsi Luwu bersama-sama atau ada kepentingan dalam perebutan sumber daya alam. PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya mungkin terwujud walau lamban DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi POLITIK ANGGARAN PAST PRESENT FUTURE

  11. LUWU TAPANULI KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK agak sukar terwujud KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan KONFLIK ETNIK-RELIGIUS Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli lebih besar daripada Provinsi Luwu COMPARED PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya mungkin terwujud walau lamban PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli akan lebih banyak menemui kendala daripada Provinsi Luwu yang bergerak lamban tapi tidak seekstrem Tapanuli DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Luwu dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi TAPANULI dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN DESENTRALISASI ‘FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Tapanuli lebih besar daripada Provinsi Luwu FUTURE FUTURE

  12. KESIMPULAN SEMENTARA KEMUNGKINAN AKAN TERBENTUKNYA PROVINSI TAPANULI AKAN LEBIH BESAR DIBANDINGKAN PROVINSI LUWU RAYA

  13. PROVINSI TAPANULI PROVINSI LUWU RAYA REKOMENDASI

More Related