1 / 20

STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2

STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2. ETIKA STUDI KELAYAKAN BISNIS & ASPEK HUKUM by : Bintang Putra. Etika dalam Studi Kelayakan Bisnis ?. Aspek-2 dalam Studi Kelayakan Bisnis ?. Aspek Hukum. Aspek Lingkungan. Aspek Pasar & Pemasaran. Aspek Teknis & Teknologi.

aure
Download Presentation

STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STUDI KELAYAKAN BISNISSession - 2 ETIKA STUDI KELAYAKAN BISNIS & ASPEK HUKUM by : Bintang Putra

  2. EtikadalamStudiKelayakanBisnis ?

  3. Aspek-2 dalamStudiKelayakanBisnis ? AspekHukum AspekLingkungan AspekPasar & Pemasaran AspekTeknis & Teknologi AspekManajemen & SumberDayaManusia AspekKeuangan

  4. AspekHukumdalamStudiKelayakanBisnis ? Menjawab pertanyaan “Apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum & perizinan di suatu wilayah ?”

  5. TujuananalisisdalamAspekHukum ? • 1. MenganalisaLegalitas Usaha yang akandijalankan • Menganalisaketepatanbentukbadanhukumdenganidebisnis yang akandilaksanakan • Menganalisakemampuanbisnis yang akandiusulkandalammemenuhipersyaratanperizinan • Menganalisa jaminan-2 yang bisadisediakanjikabisnisdibiayaidenganpinjaman

  6. PemilihanBadan Usaha untukKegiatanBisnisberdasarkanpertimbanganapasaja? • Besarnya Modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis • Tingkat Kemampuan & Tanggung Jawab Hukum & Keuangan • Bidang Industri yang dijalankan • Persyaratan Perundangan yang berlaku

  7. PERUSAHAAN PERORANGAN

  8. BADAN USAHA FIRMA (Fa)

  9. BADAN PERSERIKATAN KOMANDITER (CV)

  10. PERSEROAN TERBATAS (PT)

  11. YAYASAN Yayasan adalah Badan Hukum yangterdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan & kemanusiaan. Undang-Undang no 16 Tahun 2001 KOPERASI Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan demi kesejahteraan bersama. Undang-Undang no 25 Tahun 1992

  12. LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA I. PERUSAHAAN PERSEORANGAN 1. Persiapan : * Menyiapkan KTP dari Pihak yang bersangkutan * Menentukan calon nama perusahaan * Menentukan tempat kedudukan perusahaan * Menentukan tujuan spesifik perusahaan tsb 2. Pendaftaran ke Notaris Untuk mendapatkan Akta Notaris tentang pendirian perusahaan.

  13. LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA II. PERSERIKATAN KOMANDITER 1. Persiapan : * Kesepakatan antar pihak yang akan mendirikan CV * Menyiapkan KTP para pihak terkait * Calon nama CV * Tempat kedudukan CV * Penentuan Persero Aktif & Persero Diam * Penetapan Tujuan spesifik CV 2. Pendaftaran ke Notaris 3. Pendaftaran ke Pengadilan Negri setempat (Membawa Surat Keterangan Domisili Perusahaan & NPWP)

  14. LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA III. PERSEROAN TERBATAS 1. Pembuatan Akta Notaris 2. Anggaran Dasar 3. Pengesahan Mentri Kehakiman 4. Pendaftaran Wajib 5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN)

  15. LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA IV. YAYASAN 1. Penyampaian Dokumen yang diperlukan 2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan 3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili 4. Pengurusan NPWP 5. Pengesahan menjadi Badan Hukum di Dep.Kehakiman & HAM 6. Pengumuman dalam Berita Negara Republik (BNRI )

  16. LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA V. KOPERASI 1. Rapat Pendirian Koperasi 2. Pembuatan Berita Acara, terutama mengenai Anggaran Dasar 3. Permohonan pengesahan Akta Pendirian dari Pejabat berwenang 4. Jika Permohonan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelahnya. 5. Jika Permohonan pengesahan diterima, diberikan dalam jangka waktu 3 bulan setelahya.

  17. PENGURUSAN IZIN USAHA & IZIN LOKASI • NPWP • Izin Prinsip • Izin Lokasi • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Izin HO (Hinder Ordonasi) • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Izin Usaha Industri • Izin Usaha Perluasan • Izin Reklame • Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

  18. SUMBER DATA • DATA PRIMER Data tanggapan & persetujuan masyarakat disekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. • DATA SEKUNDER Data Literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundangan, dan dokumen-2 lain tentang pendirian usaha untuk memperoleh perizinan. a. Izin Usaha b. Izin Lokasi

  19. METODE PENGUMPULAN DATA • WAWANCARA a. Masyarakat sekitar b. Pihak Kelurahan/Desa – Perwakilan Pemerintahan setempat c. Konsultan Hukum d. Pihak Kantor Pelayanan Perizinan & Investasi setempat e. Perbankan / Lembaga Keuangan lainnya • STUDI DOKUMENTASI Untuk mengetahui kelengkapan perizinan mendirikan usaha & jaminan. (jika dibiayai dengan jaminan)

  20. TUGAS

More Related