1 / 10

Buku: DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004 Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Buku: DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004 Oleh: Wahyudi Kumorotomo Penerbit: Prenada Media Tahun: 2008 Jumlah halaman: 426. INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL.

aurek
Download Presentation

Buku: DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004 Oleh: Wahyudi Kumorotomo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Buku: DESENTRALISASI FISKAL Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004 Oleh: Wahyudi Kumorotomo Penerbit: Prenada Media Tahun: 2008 Jumlah halaman: 426

  2. INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL • Revenue sharing: pusat membagikan sebagian penerimaan pemerintah (biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi SDA, konsesi, dsb) kepada daerah • Fiscal sharing: pusat membagi kewenangan memungut pajak dan belanja publik kepada daerah. • Pemberian subsidi (grants) kepada pemerintah daerah: • General grants • Specific grants • Matching grants

  3. Ketimpangan Vertikal Pada Masa Orde Baru Figure 3.1. Central and Local Government Revenue, 1969/70 – 1988/89 (billion Rp) Source: BPS (various publications); Ranis & Stewart (1994); Ministry of Finance (1997).

  4. Pembagian Pendapatan Pemerintah Menurut UU 33/2004

  5. Tabel 6.2 Perubahan Kebijakan Mengenai Pendapatan Pemerintah Daerah Pasal 55: Pendapatan pemerintah daerah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber: Disesuaikan dari ketentuan undang-undang.

  6. Masalah Data Perjanjian kontrak pertambangan yg tidak seragam. Misal: equity share pertambangan minyak bumi berlain-lainan Perhitungan NOI untuk migas tidak jelas. Kontraktor sering mencantumkan biaya terlalu besar sehingga angka NOI sangat kecil. Penerimaan SDA dikumpulkan berdasarkan letak kantor perusahaan, bukan lokasi eksploitasi Lokasi penambangan off-shore belum diatur jelas dalam undang-undang (?). Ada banyak departemen yg terlibat dalam penerimaan SDA, sulit dikontrol akurasinya. Cara penarikan dan tarif iuran tidak seragam. Misal: di sektor kehutanan, iuran ada yang dipungut berdasarkan wilayah, jenis kayu, volume, atau terkadang berat.

  7. Data Referensi Perhitungan DBHSDA • Minyak Bumi dan Gas Alam: • Angka “lifting” bagian pemerintah • Komponen pajak / pungutan • Perhitungan penerimaan migas pemerintah (net of tax) dengan mengurangkan butir (1) dengan (2) • Pengelompokan berdasarkan lokasi kontraktor (untuk tingkat provinsi) • Penetapan bagian daerah sesuai UU No. 33/2004 • Kehutanan: • Data realisasi bagi hasil (IHH dan IHPH) • Rujukan peraturan Departemen Kehutanan • Pertambangan Umum: • Data realisasi bagi hasil • (royalty & landrent)

  8. Proporsi Belanja Publik Dalam APBD

  9. Tantangan Pemanfaatan APBD

  10. Sentralisasi Desentralisasi

More Related