1 / 53

RANGKUMAN KULIAH SISTEM HUKUM INDONESIA

RANGKUMAN KULIAH SISTEM HUKUM INDONESIA. Oleh : GATOT SUBIYAKTO, SH., MM. Tujuan. Memahami hakikat dan karakteristik sistem hukum di Indonesia Memahami kaidah dasar dalam pembentukan hukum dan sumber hukum di Indonesia Memahami perkembangan sistem hukum di Indonesia

bandele
Download Presentation

RANGKUMAN KULIAH SISTEM HUKUM INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RANGKUMAN KULIAHSISTEM HUKUM INDONESIA Oleh : GATOT SUBIYAKTO, SH., MM. gts/shi/2010

  2. Tujuan • Memahamihakikatdankarakteristiksistemhukumdi Indonesia • Memahamikaidahdasardalampembentukanhukumdansumberhukumdi Indonesia • Memahamiperkembangansistemhukumdi Indonesia • Memahamikomponensubstansihukum • Memahamisubstansihukumpositifdi Indonesia • Memahamisusunandankekuasaanbadan-badanperadilandi Indonesia • Memahamikekuasaankehakiman • Memahamipenafsiran, penggolongandanklasifikasihukum • Memahamiunsur-unsurbangunansistemhukumdi Indonesia. gts/shi/2010

  3. BAB IHakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia • Hukum Indonesia adalahkeseluruhankaidahdanasasberdasarkankeadilan yang mengaturhubunganmanusiadalammasyarakat yang berlakusekarangdi Indonesia. • SubyekhukumIndonesia adalahwarganegara Indonesia danwarganegaraasing yang berdomisilidi Indonesia. • ObjekhukumIndonesia adalahsemuabendabergerakatautidakbergerak, bendaberwujudatautidakberwujud yang terletakdiwilayahhukum Indonesia. • Hukum Indonesia berfungsimengintegrasikankepentingan-kepentingananggotamasyarakatsehinggaterciptaketertibandanketeraturan. gts/shi/2010

  4. BAB IHakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia Mazhab-mazhab (Aliran) dalamHukum Beberapaaliranhukum yang telahberkembangsesuaidenganjamannyadanmemberipengaruhsertamewarnaisistemhukumdiduniaadalah: • Aliranlegisme (sistemhukumkontinental) merupakansuatumazhab yang menganggapundang-undangsebagaisatu-satunyasumberhukum. Diasumsikanbahwahukumidentikdenganundang-undang, sehinggatidakadahukum yang lain diluaritu. Sebagaikonsekuensidarialiranini, hakim bersifatpasifdanhanyaberkewajibanuntukmenerapkanundang-undangsaja. • Aliranfreierechtlehreberpendapatbahwaundang-undangtidakcukupmampumengikutiperkembanganmasyarakat, sehingga hakim diberikebebasanuntukmenciptakanhukumsendirisesuaidengankeyakinannya (judge made law), bebasuntukmelakukaninterpretasibahkan hakim bebasuntukmenyimpangiundang-undang. • Aliranrechtsvinding, padaaliranini hakim tetapterikatpadaundang-undangtetapitidakseketatsepertialiranlegisme. Hakim bertugasuntukmenemukanhukum, dandiberikebebasanuntukmenyelaraskanundang-undangdenganperkembanganjaman. Padaaliraniniyurisprudensimempunyaikedudukan yang pentingsebagaisumberhukumformilsetelahundang-undang. Aliranrechtsvindinginisedikitbanyakmempengaruhisistemhukumdi Indonesia gts/shi/2010

  5. BAB IHakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia KarakteristikHukumdi Indonesia (PositifdanProgresif) Salahsatuhal yang spesifikdarihukum Indonesia sehinggamembedakannyadarihukumnegara lain adalahtekaduntuktidakmelanjutkanhukumwarisanpemerintahkolonial yang pernahmenjajahnya. Tekadinidirealisasikandenganmelakukanperubahan fundamental padahukum "warisan" kolonial. Perubahan yang sudahdilakukanmeliputi: • melakukanunifikasiterhadapKitabUndang-UndangHukumPidana • menghapussistempembagiangolongan • memberlakukansatusistemperadilanumumdiseluruh Indonesia denganmenghapuskanperbedaansistemperadilan yang sempatadapadamasapemerintahankolonial. Cirikhas yang lain darihukum Indonesia adalah: • diberlakukannyakeanekaragaman (pluralistis) hukumperdata • berlakunyahukumtidaktertulisdisampinghukumtertulis • membentukhukumnasional yang mampumengikutiperkembanganmasyarakatdantetapmewadahikeanekaragamanhukumadat. gts/shi/2010

  6. BAB IHakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia PluralismeHukumdi Indonesia Dalamhukumpositif Indonesia berlakubermacam-macamhukumperdata, yaituhukumperdataEropa (KUHPerdata), hukumadatdanhukum Islam. PluralismehukumperdatainidisebabkankarenaberdasarkanPasal 163 IS, pendudukHindiaBelandadigolonganmenjadigolonganEropa, Bumi Putra danTimurAsing. Dan berdasarkanPasal 131 IS kepadamasing-masinggolongandiberlakukanhukumperdata yang berbeda. Untukmengatasikevakumanhukumsetelah Indonesia merdeka, berdasarpadaPasal II AturanPeralihan UUD 1945, ketentuan-ketentuantersebutdiatasmasihdiberlakukan. Tetapi UU Nomor 62 Tahun 1958 danInstruksi Presidium KabinetNomor 31/U/IN/1966, hanyamengenalpembagianpendudukmenjadiwarganegara Indonesia danwarganegaraAsingdanmenghapuskanpenggolonganpenduduk. Sehinggameskipunhukumperdatadalamhukumpositif Indonesia masihbersifatpluralistis, tetapitidaklagiditujukanpadagolonganpenduduktertentu, melainkanditujukankepadawarganegara Indonesia secaraumum. gts/shi/2010

  7. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-sumber Hukum di Indonesia PancasilaSebagaiPandanganHidupBangsa Pandanganhidupbangsamerupakankesatuandarirangkaiannilai-nilailuhur, yang berfungsisebagaikerangkaacuanuntukmenatakehidupanindividu, interaksiantarindividu, danindividudenganalamsekitarnyadalamsuatulingkupkehidupanberbangsa. Pandanganhidupmengandungduakonsepsidasarmengenaikehidupanbernegara yang dicita-citakanolehbangsa Indonesia. • bersifatkhususyaitu "..melindungisegenapbangsa Indonesia danuntukmemajukankesejahteraanumum, danmencerdaskankehidupanbangsa...". • bersifatumumdenganartiandalamlingkupkehidupansesamabangsadidunia, yang dalampembukaan UUD 1945 berbunyi: "…danikutmelaksanakanketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi, dankeadilansosial…". Bangsa Indonesia merupakankausamaterialisPancasilaatauasaldarinilai-nilaiPancasila. Nilai-nilaiPancasilapadahakikatnyamerupakankristalisasinilai-nilai yang digalidaribangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilaiPancasilatelahadadantercermindanterkandungdalamkehidupanmasyarakat yang berupaadat-istiadat, kebudayaan, dankebiasaandalammemecahkanpermasalahanmerekasehari-hari. gts/shi/2010

  8. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-sumber Hukum di Indonesia Susunanisi, arti, danesensinilai-nilaiPancasiladapatdikategorikankedalamtigalingkup: • Umum-universal, yaitusebagaipangkaltolakpenjabarannyadalambidang-bidangkenegaraandantertibhukum Indonesia, sertapenerapannyadalamberbagaibidangkehidupan. • Umum-kolektif, yaitusebagaipedomankolektifnegaradanbangsa Indonesia terutamadalammenegakkantertibhukum Indonesia. • Khusus-kongkrit, dalamartianisi, arti, danesensiPancasiladapatdijabarkandalamberbagaibidangkehidupan. gts/shi/2010

  9. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum di Indonesia PancasilaSebagaiDasar Negara Pancasilasebagaidasarnegaraamatpentingdanmendasarbagi Indonesia. Pancasilamerupakanlandasan fundamental bagipenyelenggaraannegara. Unsur-unsurPancasilatelahdimilikiolehbangsa Indonesia sebagaikristalisasidariasas-asasdalamkebudayaan, nilai-nilaiketuhanan, yang kemudiandiformulasikanolehparapendirinegarasebagaidasarnegaraolehPanitia Sembilan (asalmulatujuan/kausafinalis), danselanjutnyaPanitiaPersiapanKemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkanPancasilasebagaidasarnegara yang sah (asalmulakarya/kausaefisien). KedudukanPancasilasebagaidasarnegara Indonesia membawakonsekuensilogis, yaknikekuatanimperatifataumemaksasecarahukum. KekuatanimperatifataumemaksaartinyamenuntutwarganegarauntuktaatdantundukkepadaPancasiladanaturanhukum yang dijiwainya. PelanggaranterhadapPancasiladanperaturan-peraturan yang dijiwainyadiikutidengansanksihukumsesuaidenganhukum yang berlaku. gts/shi/2010

  10. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum di Indonesia Pembukaan UUD 1945 yang didalamnyatercantumsila-siladalamPancasilatidakdapatdiubah, olehkarenasecarategastidakdijadikansebagaisalahsatuobjekperubahanketentuanPasal 37 tentangperubahanUndang-UndangDasar. Dengandemikian, kedudukanPancasilasecarakonstitusionaltidakdapatdiubah. MenurutketentuanPasal 37 ayat (1) sampaiayat (5) UUD 1945. hanyapasal-pasalUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaiperubahan. Dasarnegaramenjiwaidandijabarkandalambentukperundang-undangan, dengantujuanuntukmengaturketertibanmasyarakatdanmencapaitujuanhidupbernegara. Menurut UU No. UU No. 10 Tahun 2004 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan. Tata urutanperundang-undanganadalahsebagaiberikut : gts/shi/2010

  11. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum di Indonesia • Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) • Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) • Peraturan Pemerintah (PP) • Keputusan Presiden (Keppres) • Peraturan Daerah (Perda), terdiri dari : - Perda Propinsi - Perda Kabupaten/Kota - Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat gts/shi/2010

  12. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-Sumber Hukum di Indonesia KaidahPancasila, PerandanFungsiSumberHukum Sumberhukumadalahsegalaapasaja yang menimbulkanaturan-aturan yang mempunyaikekuatan yang bersifatmemaksa, yakniaturan-aturan yang kalaudilanggarmengakibatkansanksi yang tegasdannyata. Sumber-sumberhukumdiklasifikasikankedalamduakelompokbesar, yaitu: • Sumberhukummateriil, yaitusumberhukum yang menentukanisisuatunormahukum. Sumberhukummaterildapatditinjaudaribanyaksudutpandang, misalnyasudutpandangahlisejarah; sudutpandangahlisosiologi; sudutpandangparafilsuf; dansebagainya. • Sumberhukumformil, yaitusumberhukumditinjaudaribentukdantatacarapenyusunannya. Yang termasuksumberhukumformiladalahsebagaiberikut : Undang-Undang (statute), Kebiasaan (custom), Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudensi), Traktat (treaty), danPendapatSarjanaHukum (doktrin) gts/shi/2010

  13. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-sumber Hukum di Indonesia Dalamhukumpositif Indonesia, hukumlahirdariberbagaisumberhukumformiltersebut. Dalamkesatuan integral hukumdi Indonesia, menurutPasal 2 UU No. 10 Tahun 2004, Pancasilamerupakansumberdarisegalasumberhukum. FungsidanperananPancasilasebagaisumberhukum, antara lain, pertama, sebagaiperekatkesatuanhukumnasional, dalamartiSetiapaturanhukum yang mengatursegi-segikehidupantidakbolehbertentangandengannilai-nilaiPancasilasebagaidasarfilsafat, pandanganhidupdandasarnegara. Dan, kedua, sebagaicita-citahukumnasional, bermaknabahwaseluruhperaturan yang timbuldanmengaturkehidupanmasyarakatdibentukuntukmewujudkancita-citaberbangsadanbernegara yang didasarkanpadanilai-nilaiPancasilasecarautuh. gts/shi/2010

  14. BAB II Kaidah Dasar Pembentukan Hukum dan Sumber-sumber Hukum di Indonesia Dalamhukumpositif Indonesia, hukumlahirdariberbagaisumberhukumformil. Dalamkesatuan integral hukumdi Indonesia, menurutPasal 2 UU No. 10 Tahun 2004, Pancasilamerupakansumberdarisegalasumberhukum. FungsidanperananPancasilasebagaisumberhukum, antara lain, pertama, sebagaiperekatkesatuanhukumnasional, dalamartiSetiapaturanhukum yang mengatursegi-segikehidupantidakbolehbertentangandengannilai-nilaiPancasilasebagaidasarfilsafat, pandanganhidupdandasarnegara. Dan, kedua, sebagaicita-citahukumnasional, bermaknabahwaseluruhperaturan yang timbuldanmengaturkehidupanmasyarakatdibentukuntukmewujudkancita-citaberbangsadanbernegara yang didasarkanpadanilai-nilaiPancasilasecarautuh. gts/shi/2010

  15. BAB III Perkembangan Sistem Hukum Indonesia PerkembanganHukumdi Indonesia padaMasaPendudukanBelandadanJepang • Sepanjangsejarah, Indonesia pernahdijajahbeberapanegaraantara lain Belanda, InggrisdanJepang. Negara penjajahmempunyaikecenderunganuntukmenanamkannilaisertasistemhukumnyadiwilayahjajahan, sementaramasyarakat yang terjajahjugamempunyaitatanilaidanhukumsendiri. • Ketika Indonesia dikuasaiBelandapertama kali, yaituoleh VOC, tidakbanyakperubahandibidanghukum. NamunketikadiambilaliholehPemerintahBelanda, banyakperaturanperundangan yang diberlakukandiHindiaBelandabaikitudikodifikasi (seperti BW, WvK, WvS) maupuntidakdikodifikasi (seperti RV, HIR). NamunternyataBelandamasihmembiarkanberlakunyahukumadatdanhukum lain bagiorangasingdi Indonesia. gts/shi/2010

  16. BAB III Perkembangan Sistem Hukum Indonesia • Kemudianpadatahun 1917 PemerintahHindiaBelandamemberikemungkinanbagigolongan non EropauntuktundukpadaaturanHukumPerdatadanHukumDaganggolonganEropamelaluiapa yang dinamakan "penundukandiri". Dengandemikianterdapatpluralismehukumatautidakadaunifikasihukumsaatitu, kecualihukumpidanayaitupadatahun 1918 denganmemberlakukanWvS (KUH Pidana) untuksemuagolongan. Selainitubadanperadilandibentuktidakuntuksemuagolonganpenduduk. Masing-masinggolonganmempunyaibadanperadilansendiri • Padatahun 1942 PemerintahanBalaTentaraJepangmenguasai Indonesia. Peraturanpenting yang dikeluarkanpemerintahyaitubeberapaperaturanpidana, kemudianada Osamu SeireiNomor 1 Tahun 1942 yang dalamsalahsatupasalnyamenentukanbadan/lembagapemerintahsertaperaturan yang sudahadamasihdapatberlakuasalkantidakbertentangandenganPemerintahanBalaTentaraJepang. Hal inipentinguntukmencegahkekosonganhukumdalamsistemhukumdi Indonesia padamasaitu. gts/shi/2010

  17. BAB III Perkembangan Sistem Hukum Indonesia PerkembanganHukumdi Indonesia padaAwalKemerdekaan, MasaOrde Lama, OrdeBarudanReformasi • Setelahkemerdekaan, Indonesia bertekaduntukmembangunhukumnasional yang berdasarkankepribadianbangsamelaluipembangunanhukum. Secaraumumhukum Indonesia diarahkankebentukhukumtertulis. Padaawalkemerdekaandalamkondisi yang belumstabil, masihbelumdapatmembuatperaturanuntukmengatursegalaaspekkehidupanbernegara. Untukmencegahkekosonganhukum, hukum lama masihberlakudengandasarPasal II AturanPeralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (padasaatberlakunyaKonstitusi RIS) danPasal 142 UUDS 1950 (ketikaberlaku UUDS 1950). Sepanjangtahun 1945-1959 Indonesia menjalankandemokrasi liberal, sehinggahukum yang adacenderungbercorakresponsifdenganciripartisipatif, aspiratifdanlimitatif. gts/shi/2010

  18. BAB III Perkembangan Sistem Hukum Indonesia • PadamasaOrde Lama Pemerintah (Presiden) melakukanpenyimpangan-penyimpanganterhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlakuadalahDemokrasiTerpimpin yang menyebabkankepemimpinan yang otoriter. Akibatnyahukum yang terbentukmerupakanhukum yang konservatif (ortodok) yang merupakankebalikandarihukumresponsif, karenamemangpendapatPemimpinlah yang termuatdalamprodukhukum. Padatahun 1966 dimulainyaOrdeBaru yang membawasemangatuntukmelaksanakanPancasiladan UUD 1945 secaramurnidankonsekuen. NamunSoehartosebagaipenguasacenderungotoriter. Hukum yang lahirkebanyakanhukum yang kurang/tidakresponsif. Hukum "hanya" sebagaipendukungpembangunanekonomikarenapembangunandari PELITA I - PELITA VI dititikberatkanpadasektorekonomi. gts/shi/2010

  19. BAB IIIPerkembanganSistemHukum Indonesia • SetelahPresidenSoehartomundurdarijabatannyapadatahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang bermaksudmembangunkembalitatanankehidupanberbangsadanbernegara. Pembenahansistemhukumtermasuk agenda pentingreformasi. Langkahawal yang dilakukanyaitumelakukanamandemenatauperubahanterhadap UUD 1945, karena UUD merupakanhukumdasar yang menjadiacuandalamkehidupanbernegaradisegalabidang. Setelahitudiadakanpembenahandalampembuatanperaturanperundangan, baik yang mengaturbidangbarumaupunperubahan/penggantianperaturan lama untukdisesuaikandengantujuanreformasi. gts/shi/2010

  20. BAB IIIPerkembanganSistemHukum Indonesia PerananPemerintahdalamImplementasiHukumpadaMasing-masingPeriode • BerbicarabagaimanaperananPemerintahdalamimplementasihukumdi Indonesia terkaitdenganpolitikhukum yang dijalankanPemerintah, karenapolitikhukumitumenentukanprodukhukum yang dibuatdanimplementasinya. PadamasaPenjajahanBelanda, politikhukumnyatertuangdalamPasal 131 IS (IndischeStaatsregeling) yang mengaturhukummana yang berlakuuntuktiap-tiapgolonganpenduduk. AdapunmengenaipenggolonganpendudukterdapatpadaPasal 163 IS. Berdasarkanpolitikhukumitu, di Indonesia masihterjadipluralismehukum. gts/shi/2010

  21. BAB IIIPerkembanganSistemHukum Indonesia • Setelah Indonesia merdeka, untukmencegahkekosonganhukumdipakailahAruranperalihanseperti yang terdapatpadaPasal II AturanPeralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS danPasal 142 UUDS 1950. Hukumtidakterlaluberkembangpadamasaawalkemerdekaan, akantetapiimplementasinyarelatifbaik yang ditandailembagaperadilan yang mandiri. Hal inimerupakanefekdariberlakunyademokrasi liberal yang memberikebebasankepadawargauntukberpendapat. SebaliknyapadamasaOrde lama, peranpemimpin (Presiden) sangatdominan yang menyebabkanimplementasihukummendapatcampurtangandariPresiden. Akibatnyalembagaperadilanmenjaditidakbebas. gts/shi/2010

  22. BAB IIIPerkembanganSistemHukum Indonesia • KetikaOrdeBaruberkuasa, politikhukum yang dijalankanPemerintahyaituhukumdiarahkanuntukmelegitimasikekuasaanPemerintah, sebagaisaranauntukmendukungsektorekonomidansebagaisaranauntukmemfasilitasiprosesrekayasasosial. Hal inidikarenakanPemerintahOrdeBarulebihmengutamakanbidangekonomidalampembangunan. Perubahanterjadiketikamemasuki era reformasi yang menghendakipenataankehidupanmasyarakatdisegalabidang. Semangatkebebasandanketerbukaan (transparansi) menciptakankondisiterkontrolnyalangkahPemerintahuntukmendukung agenda reformasitermasukbidanghukum. Langkah-langkah yang diambilantara lain pembenahanperaturanperundangan, memberikeleluasaankepadalembagaperadilandalammenjalankantugasnyasertamemberisuasanakondusifdalamrangkamengembangkansistemkontrolmasyarakatuntukmendukungpenegakanhukum. gts/shi/2010

  23. BAB IVKomponenSubstansiHukum 1. SistemHukumAdatdanHukumPerdata • HukumAdatmerupakanhukumtidaktertulis yang dibentukdandipeliharaolehmasyarakathukumadattanpacampurtangandaripenguasa, yang dilengkapidengansanksisebagaiupayapemaksa. Hukumadatmerupakanhukum yang bersifatlokal, dankarenadibentukolehmasyarakathukumadat yang tatasusunannyasangattergantungpadafaktorpembentuknya, mengakibatkanhukumadatmenjadi plural danberbedadiantaratiapdaerahdantiapmasyarakat. Sesuaidenganfaktorgenealogismakaada 3 masyarakathukumadat, yaitumasyarakatmatrilineal, patrilinealdan parental. Sedangkanberdasarpadafaktorteritorialterbentuk 3 macammasyarakat, yaitu: persekutuandesa, persekutuandaerahdanperserikatankampung. • HukumPerdatamerupakanhukum yang mengaturhubunganantarperorangan, mengaturhakdankewajibandalamlapanganhukumkekeluargaandandalampergaulanmasyarakat.SistematikaHukumPerdataberdasarkanUndang-Undang, terdiriatas 4 buku: Buku I tentangorang, Buku II tentang Benda, Buku III tentangPerikatan, Buku IV tentangPembuktiandandaluwarsa. gts/shi/2010

  24. BAB IVKomponenSubstansiHukum 2. SistemHukumAcaraPerdata Indonesia Dalamrangkamenegakanhukumperdatamaterildiperlukanhukumperdataformil (hukumacaraperdata), yakniaturanhukum yang mengaturbagaimanamenegakkanhukumperdatamaterildenganperantaraan hakim dipengadilansejakpemajuangugatansampaipadapelaksanaanputusan. Asas-asas yang perludiperhatikandalambercaraperdata, antara lain: Hakim bersifatmenunggu; Hakim bersikappasif; Sidangterbukauntukumum; mendengarkeduabelahpihak; beracaraitudikenakanbiaya, terikatnya hakim padaalatbukti; danputusan hakim harusdisertaialasan-alasan. Beracaraperdataitumelalui 3 (tiga) tahap, yaitupendahuluan, penentuan, danpelaksanaan. 3. SistemHukumPidanadanHukumAcaraPidana Indonesia. Hukumpidanamerupakanbagiandarihukumpublik yang mengaturhubunganantaranegaradenganwarganegara. HukumPidanadalampengertiansempithanyamencakuphukumpidanamateriilsaja, sedangkanHukumPidanadalamartiluasmencakuphukumpidanamaterildanhukumpidanaformilatauHukumAcaraPidana. gts/shi/2010

  25. BAB IVKomponenSubstansiHukum HukumPidanamaterIildiaturdalam KUHP, sedangHukumAcaraPidanadiaturdalam UU No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAPdanperaturanperundang-undanganlainnya. HukumAcaraPidanaatauhukumformilmerupakanketentuantentangtatacaraprosesperkarapidanasejakadanyasangkaanseseorangtelahmelakukantindakpidanahinggapelaksanaankeputusansampaipelaksanaanputusanpengadilan, mengaturhakdankewajibanbagimereka yang bersangkutpautdenganprosesperkarapidanaberdasarkanundang-undang, sertadiciptakanuntukpenegakanhukumdankeadilan. FungsidantujuanHukumAcaraPidanaadalahmelaksanakanketentuan-ketentuanhukumpidanauntukmencarikebenaranmateril. Hakdankewajibanbagipihak yang bersangkutpautdenganprosesperkarapidanamengacupadaasashukumAcaraPidana, antara lain: perlakuandimukasidang; perintahtertulisdari yang berwenang, memperolehbantuanhukumseluas-luasnya; hadirnyaterdakwa, sidangterbukauntukumumdll. Selanjutnyadalamprosesberitaacarapidanameliputibeberapatahap, yaitu: 1. Penyidikanolehpenyidik (penyidikpolisidanpenyidik PNS) 2. Penuntutan yang dilakukanolehjaksaataupenuntutumum 3. Pemeriksaandidepansidangoleh hakim 4. Pelaksanaanputusanpengadilanolehjaksadanlembagapemasyarakatan. gts/shi/2010

  26. BAB VSubstansiHukumPositif Indonesia • SistemHukum Tata Negara Indonesia danSistemHukumAdministrasi Negara Negara merupakanpangkaltolakdari HTN dan HAN. Rakyat sebagaisalahsatuunsurnegarasecaraotomatismenjadiwarganegara, sedangkanpendudukadalahwarganegara Indonesia danOrangasing yang bertempattinggalsecarasahdi Indonesia. Di samping Rakyat unsurnegarayaitu Wilayah danPemerintahan yang berdaulat. Wilayah negaratidakhanyadaratansaja, tetapijugaperairan (laut). Pemerintah yang berdaulattercermindalambentuknegarasebagaiorganisasikekuasaan yang berdaulatkedalamdankeluar. Sesuai UUD 1945 kekuasaannegaratersebutdidistribusikankedalamberbagailembaganegarasecarahorisontalmaupunvertikal. Sifathubunganantaralembaganegaraterutamaantaraeksekutifdanlegislatifakanmenentukancoraksistempemerintahannya. gts/shi/2010

  27. BAB VSubstansiHukumPositif Indonesia • HTN dan HAN mempunyaihubunganerat. HAN meliputisemuaaturanhukum yang bersifatteknis (negaradalamkeadaanbergerak), sedangHTN meliputisemuaaturanhukum yang bersifat fundamental (negaradalamkeadaandiam/tidakbergerak). • AlatAdministrasi Negara dalammenjalankanfungsinyauntukmewujudkankesejahteraanmasyarakatberwenanguntukmelakukanperbuatanhukumdenganpihakmasyarakat, baikdilapanganhukumprivatmaupunlapanganhukumpublik. Di sampingitualatadministrasinegaradiperbolehkanmelakukankebebasanbertindak (freisermessen). Akantetapi agar dalammenjalankanfungsinyatidaksewenang-wenang. gts/shi/2010

  28. BAB VSubstansiHukumPositif Indonesia 2. SistemHukumInternasional • HukumInternasionalsebagaihukum yang mengaturpergaulannegara-negaraberdaulatmemilikisubyekhukumyang antara lain terdiridari: negara, organisasiinternasional, PalangMerahInternasional, tahtasuci, manusia, danperusahaantransnasional. • Hukuminternasionalmencakuphukumperangdandamai, yang mengaturbagaimanahubunganantaranegara-negara yang sedangberperangmaupunsedangmenjalinperdamaian. Dalampergaulaninternasional, diantaranegara-negaratersebutterjalinhubungandiplomatik. Sehinggadiantaramerekaterjadisalingpenempatanwakildiplomatiksepertiduta, konsulataupunatase. gts/shi/2010

  29. BAB VISusunandanKekuasaanBadan-badanPeradilandi Indonesia 1. Macam-macamBadanPeradilandi Indonesia. • Badan-badanPeradilandibawahMahkamahAgungmerupakansuatubagiansebagaipelakukekuasankehakimangunamenegakkanhukumdankeadilan. Badan-badanPeradilan yang dimaksud, yakni : a. LingkunganPeradilanUmumterdiridari - PengadilanNegeri yang merupakanperadilantingkatpertama - PengadilanTinggimerupakanperadilantingkat banding. DalamlingkunganPeradilanUmumdibentukpengadilankhusus, antara lain: -PengadilanAnak -PengadilanNiaga -Pengadilan HAM -PengadilanKorupsi -PengadilanHubungan Industrial -PeradilanSyariah Islam diProvinsiNanggroe Aceh Darussalam gts/shi/2010

  30. BAB VISusunandanKekuasaanBadan-badanPeradilandi Indonesia PA Tingkat Pertama PA Tingkat Banding b. Lingkunganperadilankhususterdiridari: - Peradilan Agama - PeradilanMiliter - Peradilan Tata Usaha Negara Pembinaanteknis, organisatoris, administrasi, dankeuanganbadan-badanpengadilantersebutdiatasdibawahMahkamahAgung, kecualiPengadilanPajakpembinaankeuangandibawahDepartemenKeuangan. PengadilanMiliter PengadilanMiliterTinggi PengadilanUtama PengadilanPertempuran PTUN Tingkat Pertama PTUN Tingkat Banding PengadilanPajak gts/shi/2010

  31. VI. SusunandanKekuasaanBadan-badanPeradilandi Indonesia • KekuasaanBadan-badanPeradilandi Indonesia BadanPeradilanUmum (PengadilanNegeridanPengadilanTinggi) danbadanperadilankhusus (peradilan Agama, MiliterdanPeradilan Tata Usaha Negara) merupakanbadan-badanPeradilandibawahMahkamahAgungsebagaibagiandaripelakukekuasaankehakimandalamrangkamenegakkanhukumdankeadilan. Keempatbadanpengadilantersebutmasing-masingmempunyaikekuasaan/wewenanguntukmengadili, yaitukekuasaan/kewenangan/ kompetensiAbsolutmaupunRelatif. Kompetensiabsolut, adalahwewenang yang berhubungandalammemeriksajenisperkaratertentusecaramutlaktidakdapatdiperiksaolehbadanperadilan lain, baikdalamlingkungan yang sama (PengadilanNegeri, PengadilanTinggidanMahkamahAgung) maupundalamlingkunganperadilan lain (pengadilanNegeridanPengadilan Agama). Kekuasaanrelatifadalahsuatupembagianwewenangsuatupengadilan yang berkaitandengansuatuperkara yang dapatdiperiksaolehpengadilanditempat lain. gts/shi/2010

  32. VI. Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan di Indonesia Kekuasaan/wewenangbadanperadilanUmumadalahmemeriksadanmemutusdanmenyelesaikanperkara-perkarapadaumumnyaperkaraperdatadanperkarapidana. PengadilanNegeriberwenangmemeriksa, danmemutuskanperkarapadatingkatpertama, sedangPengadilanTinggimemeriksadanmemutusditingkat banding. MahkamahAgungsebagaiPengadilan Negara tertinggimempunyaiwewenangmengadilipadatingkatkasasiterhadapputusan yang diberikanpadatingkatterakhirolehsemualingkunganperadilanyanberadadibawahMahkamahAgung. • Kekuasaanpengadilankhusus : (1).PengadilanAnakberwenangmemeriksa, memutusdanmenyelesaikanperkaraanaknakal (2) PengadilanNiaga , memeriksadanmemutuspermohonanpernyataanpailitdanpermohonanpenundaankewajibanpembayaranutang, dipengadilanwilayahhukumDebiturdanperkara lain dibidangperniagaan yang penetapannyadilakukandenganUndang-Undang (3) Pengadilan HAM, memeriksadanmemutusPelanggaran HAM yang beratmeliputikejahatangenosidadankejahatanKemanusiaan; gts/shi/2010

  33. VI. Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan di Indonesia (4) PengadilanKorupsi, memeriksadanmemutustindakpidanakorupsi yang penuntutannyadiajukanoleh KPK (5) PengadilanHubungan Industrial, memeriksadanmemutus a. perselisihanhak b. perselisihankepentingan c. perselisihanpemutusanhubungankerja d. perselisihanantarserikatpekerja/serikatburuhsatutempatperusahaan. (6) PeradilanSyariat Islam ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam yang dilakukanolehMahkamahSyariahsepanjangkewenangannyamenyangkutkewenanganperadilanumum. gts/shi/2010

  34. VI. Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan di Indonesia KekuasanPeradilan Agama, memeriksa, memutusdanmenyelesaikanperkara-perkaraditingkatpertamaantaraorang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, pewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infak. Shadaqohdanekonomisyariah. KekuasaanbadanPeradilanMiliterberwenangmengadilitindakpidana yang dilakukanolehseseorang yang padawaktumelakukantindakpidanaadalahprajuritatau yang berdasarkanUndang-Undangdipersamakandenganprajurit. KekuasaanPeradilan Tata Usaha Negara, memeriksa, memutusdanmenyelesaikansengketa Tata Usaha Negara. PengadilanPajak yang merupakanpengadilankhususdariLingkunganPeradilan Tata Usaha Negara, mempunyaiwewenangmemeriksadanmemutussengketapajak. gts/shi/2010

  35. VII. Kekuasaan Kehakiman 1. KekuasaanKehakiman yang BebasdanTidakMemihak Indonesia dikatakansebagainegarahukum, halinidapatdilihatdalampenjelasanUndang-UndangDasar 1945 yang menyatakanbahwanegara Indonesia adalahnegarahukum yang berdasarkanPancasiladanbukanberdasarataskekuasaansemata-mata. Inimenunjukkanbahwasegalatindakanharusdilandasiolehhukumatauharusdapatdipertanggungjawabkansecarahukum. Negara hukummempunyaiciri-ciriantara lain: • Adanyapengakuandanperlindunganterhadap HAM • Peradilan yang bebasdaripengaruhkekuasaan/kekuatan lain dantidakmemihak • Adanyalegalitasdalamartihukum. KekuasaanKehakimandi Indonesia diaturdalamUndang-UndangDasar 1945 yakniPasal 24 ayat (1) dan (2) danPasal 25. Menurut UUD 1945 kekuasaankehakimanadalahkekuasaan yang merdekaartinyaterlepasdaripengaruhkekuasaan lain sepertipemerintahmaupunbadan lain selainpemerintahsehubungandengankekuasaankehakiman yang bebasdanmerdeka, gts/shi/2010

  36. VII. Kekuasaan Kehakiman Faktor yang menyebabkankekuasaankehakimandapatbebasdantidakmemihakadalahlandasanyuridistentangMahkamahAgung, halinikarenaMahkamahAgungmerupakanpuncakdariprosesperadilan yang dilakukandi Indonesia, dimanasemuaperadilan-peradilan yang beradadibawahnyabernaungdibawahMahkamahAgung. Faktorkualitasdanintegritaspara hakim sangatpenting, karenamenyangkut hakim dalammengambilsuatukeputusandankemudiantradisihukumdalammasyarakatyaknibahwaadanyahukumuntukdapatmemenuhituntutan rasa keadilanbagimasyarakat. gts/shi/2010

  37. VII. Kekuasaan Kehakiman 2. KekuasaanMengadili Kekuasaanmengadiliadalahkekuasaan yang dimilikioleh hakim diperadilandalamusahamenerima, memeriksadanmemutusperkara. Berdasarkanasasbebas, jujurdantidakmemihakpadasidangpengadilan, menurutcara yang diaturdalamundang-undang. Adaempattiangperadilan yang kitakenalmenurut UU No. 14 Tahun 1970 j.o UU Nomor 5 Tahun 2004 yakni • PeradilanUmum • Peradilan Agama • PeradilanMiliter • Peradilan Tata Usaha Negara. gts/shi/2010

  38. PengadilanUmum PN PT MA PengadilanSipil PengadilanKhusus ADAT AGAMA ADM. NEGARA macampengadilan PengadilanTentara PengadilanTentaraTinggi PengadilanTentaraAgung PengadilanMiliter gts/shi/2010

  39. VII. Kekuasaan Kehakiman • PengadilanNegeriadalahsuatupengadilan yang umumatausehari-hari, yang memeriksadanmemutusperkaraperdatadanpidanasipiluntuksemuagolonganpendudukpadatingkatpertama. • PengadilanTinggiadalahpengadilan banding yang mengadilipadatingkatkeduasuatuperkaraperdataataupidana yang telahdiadiliataudiputuspadaPengadilanNegeri. Jikasegalaupayahukumtelahdilakukandanbelummencapaihasil yang memuaskanterhadapputusanPengadilanNegerimaupunpengadilanTinggi, makaseseorangdapatmengajukankasasikeMahkamahAgung. MahkamahAgungmerupakanbadanperadilantertinggidanterakhirdi Indonesia didalammemutuskansuatuperkarabaikperkaraperdatamaupunperkarapidana. gts/shi/2010

  40. VII. Kekuasaan Kehakiman • UUD 1945 menegaskanbahwakedaulatanberadaditanganrakyatdandilaksanakanmenurutketentuanUndang-UndangDasar. Ditegaskan pula bahwanegara Indonesia adalahnegarahukum. • Sejalandenganprinsipketatanegaraandiatasmakasalahsatusubstansipentingperubahan UUD 1945 adalahkeberadaanMahkamahKonstitusisebagailembaganegara yang berfungsimenanganiperkaratertentudibidangketatanegaraan, dalamrangkamenjagakonstitusi agar dilaksanakansecarabertanggungjawabsesuaidengankehendakrakyatdancita-citademokrasi. KeberadaanMahkamahKonstitusisekaligusuntukmenjagaterselenggaranyapemerintahannegara yang stabil, danjugamerupakankoreksiterhadappengalamankehidupanketatanegaraandimasalalu yang ditimbulkanolehtafsirgandaterhadapkonstitusi. gts/shi/2010

  41. VII. Kekuasaan Kehakiman • MahkamahKonstitusimerupakansalahsatupelakukekuasaankehakiman, disampingMahkamahAgungsebagaimanadimaksuddalamPasal 24 ayat (1) danayat (2) UUD 1945. • MahkamahKonstitusiterikatpadaprinsipumumpenyelenggaraankekuasaankehakiman yang merdeka, bebasdaripengaruhkekuasaanlembagalainnyadalammenegakkanhukumdankeadilan. • MahkamahKonstitusiberwenanguntuk: a. mengujiundang-undangterhadap UUD 1945 b. memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD 1945 c. memutuspembubaranpartaipolitikd. memutusperselisihanhasilpemilihanumume. memberikanputusanataspendapat DPR bahwaPresidendan/atauWakilPresidendidugatelahmelakukanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindakpidanaberatlainnya, atauperbuatantercela, dan/atautidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresidensebagaimanadimaksuddalam UUD 1945. gts/shi/2010

  42. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum • PenafsiranHukum Untukterciptanyasuatukepastianhukumsyarat yang paling utama yang harusdipenuhiadalahadanyahukumatauperaturanperundangan yang denganjelas. Peraturanperundangan yang adaterkadangmasihadahal-hal yang sangatpentingtetapitidakdimuat. Hal tersebutbisadisebabkanolehdinamikakehidupanmasyarakat yang lebihcepatdibandingkandengansaatpenetapanperaturanperundangan yang bersangkutan. KeadaansepertiinimengharuskanBadan-badanPeradilan (Hakim) untukmelakukantindakangunamencapaikeadilan. Untukmencapaikearahitutentu hakim dapatmelakukanpembentukanhukum, pengisian, kekosonganhukum, melakukankonstruksihukumatauharusmenafsirkanhukum. Semuaitudilakukanhanyauntukterciptanyasuatukepastianhukumdalammasyarakat. gts/shi/2010

  43. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum Penafsiranhukummeliputi: • Penafsiran Tata Bahasa • PenafsiranSahih (Authentic, Resmi) • PenafsiranHistoris (sejarahhukumdansejarahundang-undang) • Penafsiran Sistematis • Penafsiran Nasional • PenafsiranTeleologis (Sosiologis) • Penafsiran Eksekutif • Penafsiran Restriktif • PenafsiranAnalogis • Penafsiran acontrario (MenurutPeringkaran) gts/shi/2010

  44. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum • Penggolongan danKlasifikasiHukumPenggolonganditinjaudarisumber-sumbernya, hukumdapatkitagolongkankedalam : 1. Hukumundang-undang2. Hukumpersetujuan3. Hukumtraktat (perjanjianantarnegara) 4. Hukumkebiasaandanhukumadat5. Hukum yurisprudensi Sumber hukumada yang berbentuknaskah (tertulis) danada yang tidak berbentuknaskah (tidaktertulis). Hukum tertulis, meliputihukumundang-undang, hukumperjanjian, hukumtraktat. SedangkanHukumtidaktertulis, meliputihukumkebiasaandanhukumadat. gts/shi/2010

  45. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum • Di tinjaudarisudutkepentingan yang diaturnya, hukumdapatdigolongkankedalamhukumprivatdanhukumpublik. Hukumprivatadalahhukum yang mengaturkepentingan-kepentinganorangperseorangandanjugakepentingan-kepentingannegaradalamkedudukannyabukansebagaipenguasa. Hukumpublikadalahhukum yang mengatur/melindungikepentingan-kepentingannegarasebagaipenguasa. Mengikutisusunantradisional, terdapatpenggolonganhukumsebagaiberikut: • HukumPrivatmeliputiHukumPerdata, HukumDagangdanHukumPrivatInternasional. • HukumPublikmeliputiHukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, HukumAntar Negara, HukumPidana, HukumAcaraPidana, HukumAcaraPerdatadanHukum (Acara) Pengadilan Tata Usaha Negara gts/shi/2010

  46. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum • Sedangkanpenggolongan yang didasarkanpadaterkodifikasinyabidang-bidanghukumtersebut, yaitu: 1. HukumPerdata2. HukumDagang3. HukumPidana4. HukumAcaraPidana5. HukumAcaraPerdata6. Hukum Tata Usaha Negara Perkembangandiawalabad 19 memunculkanlapangan-lapanganhukumbaru yang belumdikodifikasikan, diantaranya: • HukumAgraria • HukumAsuransi • HukumPerbankan • HukumAdat • HukumInternasional • HukumPerburuhan (hukumketenagakerjaan). gts/shi/2010

  47. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum Perkembangandiawalabad 19 memunculkanlapangan-lapanganhukumbaru yang belumdikodifikasikan, diantaranya: • HukumAgraria • HukumAsuransi • HukumPerbankan • HukumAdat • HukumInternasional • HukumPerburuhan (hukumketenagakerjaan). gts/shi/2010

  48. VIII. Penafsiran, Penggolongan dan Klasifikasi Hukum • Bidang-bidanghukumbarupadaabadke 20 berefekpadaperkembanganhukum yang lebihpesatsesuaidengankebutuhanmasyarakatdanmelahirkanbermacam-macambidanghukum yang makinspesifik, seperti; 1. Hukumkorporasi. 2. HukumInvestasi. 3. HukumHakAtasKekayaanIntelektual. 4. HukumPersainganusaha. 5. HukumPerlindunganKonsumen. 6. HukumKontrak. 7. HukumTentangPerempuan. 8. HukumtentangAnak. 9. Hukumtentang E-Commerce (Hukum E-Banking dan E-Business). 10. HukumPasar Modal. 11. HukumPasarUang. gts/shi/2010

  49. IX.Unsur-unsur Bangunan Sistem Hukum di Indonesia 1. PengertianSistemHukum Sistemadalahseperangkatunsur-unsur yang mempunyaihubunganfungsionalsecarateratursalingberkaitansehinggamembentuksuatutotalitas. Adaduasistemhukumbesar, yaitu • sistemhukum Common Law atau Anglo Saxon • sistemhukum Civil Law atauKontinental. Sistemhukum Common Law adalahsuatusistemhukum yang didasarkanpadayurisprudensi, yaitukeputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudianmenjadidasarputusan hakim-hakim selanjutnya. SistemhukuminiditerapkandiIrlandia, Inggris, Australia, SelandiaBaru, Afrika Selatan, KanadadanAmerikaSerikat. Negara Indonesia menganutsistemhukumcampurandengansistemhukumutamayaitusistemhukumEropaKontinental, sistemhukumadatdansistemhukum agama, khususnyahukumsyariat Islam. gts/shi/2010

  50. IX.Unsur-unsur Bangunan Sistem Hukum di Indonesia • SistemHukumdi Indonesia HukumPositif Indonesia adalahhukum yang berlakusaatinidi Indonesia, hukumpositif Indonesia menurutlapanganhukumnyaadalahsebagaiberikut: • SistemhukumAdatdanhukumKebiasaan. Hukumadatadalahhukumaslimasyarakat Indonesia, yang tumbuhdanberkembangdalammasyarakat Indonesia sejakratusanbahkanribuantahun yang lalu. • SistemhukumPerdata, yaknihukumperdata yang diberlakukandi Indonesia olehPemerintahkolonialberdasarkanasaskonkordasi. Hukumperdataadalahhukum yang mengaturhubunganantaraorang yang satudenganorang yang lain yang menitikberatkankepadakepentinganperseorangan. • SistemhukumAcaraPerdata, yaknihukum yang mengaturtentangtatacarabagaimanatentangmempertahankanhukummateril. Hukumacaraseringdisebutjugahukum formal, hukumacaraperdataberartimengaturtatacarabagaimanamempertahankanhukumperdata, ataumerupakanhukumproses. gts/shi/2010

More Related