PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

2. DASAR HUKUM • UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. • PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan perolehan lain yang sahantara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan • PP 23 tahun 2005 pasal 9 ayat (5) mengaturbahwatariflayanan BLU harusmempertimbangkan: kontinuitasdanpengembanganlayanan; dayabelimasyarakat; asaskeadilandankepatutan; sertakompetisi yang sehat

3. PENGELOLAAN BMN • rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaandanpengamanan, pemanfaatan, penilaian, sampaidenganpenghapusan BMN dantindaklanjutnyaberupapemindahtanganan yang seluruhkegiatannyaditatausahakansertadilakukandengnpembinaan, pengawasandanpengendalian

4. KONSEP PENGELOLAAN BMN • Perencanaankebutuhanberdasarkanketersediaandanstandarkebutuhanuntukpelayanan; • Pengadaandengancara yang memungkinkanterjadinyapersaingansehat, mendapatkanbarangbermutubaik, terjadinyaharga yang wajar, tepatjumlah, dantepatwaktu; • Penggunaanterbatasuntukpenyelenggaraantugasdanfungsi; • Penilaiandilakukanuntukmendapatkanharga yang wajar; • Nilai wajar diperlukan untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan; • Tanah / bangunan idle diserahkankepadaPengelola; • Pengelola menetapkan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Lain; • BMN idle dimanfaatkanuntuktujuanpengamanandanpenerimaan PNBP; • Terhadap BMN idle yang tidakdapatdimanfaatkandilakukanpemindahtanganan; • Terhadap BMN yang tidakdapatdimanfaatkanataudipindahtangankandilakukanpemusnahan; • Agar seluruh kegiatan terlaksana dengan tertib, maka semua transaksi harus ditatausahakandenganpembinaan, pengawasan, danpengendalian yang memadai.

5. ASAS PENGELOLAAN BMN • asas fungsional, yaitupengambilankeputusan dan pemecahanmasalah- masalah di bidangpengelolaanbarangmiliknegara yang dilaksanakanolehkuasapenggunabarang, penggunabarangdanpengelolabarangsesuaifungsi, wewenang, dantanggungjawabmasing-masing; • azaskepastianhukum, yaitupengelolaanbarangmiliknegaraharusdilaksankanberdasarkan hokum danperaturanperundang-undangan; • asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparanterhadaphakmasyarakatdalammemperolehinformasi yang benar; • asasefisiensi, yaitupengelolaanbarangmiliknegaradiarahkan agar barangmilik Negara/daerahdigunakansesuaibatasan-batasanstandarkebutuhan yang diperlukandalamrangkamenunjangpenyelenggaraantugaspokokdanfungsipemerintahsecara optimal; • asasakuntabilitas, yaitusetiapkegiatanpengelolaanbarangmiliknegaraharusdapatdipertanggungjawabkankepadarakyat; • asaskepastiannilai, yaitupengelolaanbarangmiliknegara / daerahsertapenyusunanNeracaPemerintah.

6. SASARAN PENGELOLAAN BMN • terjaminnyapengaman asset; • dihindarinya pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan; • peningkatan PNBP dengancara: • tanah / gedung idle diserahkankepadaPengelola (pasal 17 (1) dan 19 (1)); • optimalisasidengan cara pengalihan status penggunaankepadapenggunalain (pasal 17 (4)); • pemanfaatan asset idle untukdisewakan, dipinjampakaikan, dikerjasama (pasal 22 – 26); • pemanfaatankan, dibangunserahgunakan, ataudibangungunaserahkan (pasal 27 – 31); • pemindahtanganan asset yang tidakekonomis (pasal 45-70).

7. ISTILAH PENGELOLAAN BMN (1) • Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola danmenatausahakanbarangmiliknegara yang sesuaidengantugaspokokdanfungsiinstansi yang bersangkutan. • Pemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmiliknegara yang tidakdipergunkansesuaidengantugaspokokdanfungsikementerian/ lembagadalambentuksewa, pinjampakai, kerjasamapemanfaatan, danbangunserahguna/bangungunaserahdengantidakmengubah status kepemilikan. • Sewaadalahpemanfaatanbarangmiliknegaraolehpihak lain dalamjangkawaktutertentudanmenerimaimbalanuangtunai. • Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerahdanantarpemerintahdaerahdalamjangkawaktutertentutanpamenerimaimbalandansetelahjangkawaktutersebutberakhirdiserahkankembalikepadapengelolabarang.

8. ISTILAH PENGELOLAAN BMN (2) • Kerjasamapemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmiliknegaraolehpihak lain dalamjangkawaktutertentudalamrangkapeningkatanpenerimaannegarabukanpajakdansumberpembiayaanlainnya. • Bangungunaserahadalahpemanfaatanbarangmiliknegaraberupatanaholehpihak lain dengancaramendirikanbangunandan / atausaranaberikutfasilitasnya, kemudiandidayagunakanolehpihak lain tersebutdalamjangkawaktutertentu yang telahdisepakati, untukselanjutnyadiserahkankembalitanahbesertabangunandan / atausaranaberikutfasilitasnyasetelahberakhirnyajangkawaktu. • Bangunserahgunaadalahpemanfaatanbarangmiliknegaraberupatanaholehpihak lain dengancaramendirikanbangunandan / atausaranaberikutfasilitasnya, dansetelahselesaipembangunannyadiserahkanuntukdidayagunakanolehpihaktersebutdalamjangkawaktutertentu yang disepakati.

9. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU (1) • BLU bertujuanuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteraanumumdanmencerdaskankehidupanbangsadenganmemberikanfleksibilitasdalampengelolaankeuanganberdasarprinsipekonomidanproduktivitas, danpenerapanpraktekbisnis yang sehat • Pendapatan BLU berasaldaripenerimaananggarandari APBN/APBD, pendapatanjasalayanandanhasilkerjasama BLU dapatdikelolalangsunguntukmembiayaibelanja BLU sesuai RBA (pasal 14 PP 23 tahun 2005)

10. PENGELOLAAN KEUANGAN BLU (2) • Sebagaipenyeimbangpemberianfleksibilitaspengelolaankeuangannya, BLU dikendalikansecaraketatdalamperencanaandanpenganggarannyasertadalampertanggungjawabannya; BLU wajibmenghitunghargapokokdarilayanannyadengankualitasdankuantitas yang distandarkanolehmenteriteknispembina. • Ketentuanmengenaitarifdalam PP 23 tahun 2005 merupakanketentuantarif yang bersifatnormatif • Permohonantarifolehsatker BLU harusmemenuhisebagaimanadimaksuddalam PP 23 tahun 2005

11. PENYUSUNAN TARIF MENURUT PP 23 TAHUN 2005 • Tarifdisusunatasdasarperhitunganbiaya per unit layananatauhasil per investasidana • Tarifdiusulkansatker BLU kepadaMenteri/pimpinanLembagaselanjutnyadiusulkankepadaMenteriKeuanganuntukditetapkan • Tarifharusmempertimbangkan: • KontinuitasdanPengembanganlayanan • Dayabelimasyarakat • Asaskeadilandankepatutan • Kompetisi yang sehat

12. Analisatarif • Analisapengembangan & kontinuitasLayanan • Analisaterhadapdayabelimasyarakat • Analisakeadilandankepatutan • Analisaterhadapkompetitor

13. Analisapengembangan & kontinuitasLayanan • Analisapengaruhtarifterhadapkeberlangsunganusaha, tingkatpertumbuhan

14. Analisaterhadapdayabelimasyarakat Analisisketerjangkauandayabelidalammembayartarif yang meliputianalisiskemampuanmembayar (ability to pay) terhadaptarif yang berlakudananalisiskemauanmembayar (willingness to pay) .

15. Analisakeadilandankepatutan • Tarif yang ditetapkanseimbangdenganmanfaat yang diperoleholehpenerimalayanan • Tarifditetapkanmempertimbangkandampakbagipenggunajasa • Tarif yang ditetapkantidakbertentangandenganperaturandankebijakanpemerintah. • Tarifmempertimbangkankelangsunganusahadisatupihakdankemampuanmasyarakatuntukmembayar • Mempertimbangkanaspekkeadilansehubungandengankebijakantarif yang dikenakanterhadapmasyarakat yang dikenakantarif

16. TARIF LAYANAN BLU • Ataskegiatan-kegiatansesuaitupoksisatker BLU baik yang diselenggarakansendirimaupundengankerjasamaoperasional (KSO) • Ataspenggunaan BMN • Sewauntukpenunjangtupoksi • Atasseluruhlayanantupoksidanpenunjangtupoksi yang tarifnyaditetapkandalam PMK Tarif, merupakanpendapatansatker BLU yang dapatdigunakanlangsung

17. PENDAPATAN SEBAGAI PNBP • Ataskegiatan-kegiatan non tupoksi • Ataspemanfaatan BMN • AtasKerjasamaPemanfaatan • AtasSewa yang bukantupoksidan/ataubukanpenunjangtupoksi • BGS dan BSG • Berlaku PP 6 tahun 2006 (PNBP yang harusdisetorkeKas Negara)

18. PMK tentang KSO • SaatinitengahdisusunPeraturanMenteriKeuangantentangKerjasamaOperasional (KSO) satker BLU

19. SEKIANTERIMA KASIH