1 / 24

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MATERI HUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MATERI HUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN. Pengajar : Tri hayati. Kaitan antara Hukum Administrasi Kepegawaian dan Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. HAN Otonom dalam melaksanakan tugasnya dilaku

braden
Download Presentation

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MATERI HUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARAMATERIHUKUM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pengajar : Tri hayati

  2. Kaitan antara Hukum Administrasi Kepegawaian dan Hukum Administrasi Negara sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan. HAN Otonom dalam melaksanakan tugasnya dilaku kan oleh ORGANISASI PEM. PUSAT DAN ORGA NISASI PEM. DAERAH. OPP dan OPD ini pada dasarnya pelaksananya ada lah para Pegawai Negeri Sipil, baik yang berada di pusat maupun di daerah.

  3. HUKUM ADM.KEPEGAWAIAN • HUKUM : untuk menciptakan ketaraturan dan keterti ban, keamanan dsb dalam melaksanakan suatu kegia tan atau organisasi; • ADMINISTRASI : - sempit : tata usaha (clerical work ) - luas : kegiatan sekelompok manusia yg dilakk mela lui tahapan tertentu utk mencapai tujuan tertentu. Da lam arti luas ini administrasi mencakup dalam arti : PROSES, FUNGSIONAL DAN INSTITUSIONAL. • KEPEGAWAIAN : dibatasi hanya pada PNS sebagai penyelenggara HAN.

  4. DEFINISI ADM. KEPEGAWAIAN • PAUL PIGORS : Adm.Kepeg. Adalah suatu kecaka pan atau seni dari perolehan, pengembangan dan pe meliharaan angkatan kerja, sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan seefisien dan seefektif mungkin • THE LIANG GIE : Adm.Kepeg. Adalah segenap aktivitas yg bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu ( masa lah pokok dalam hal penerimaan, pengangkatan, pe ngembangan, balas jasa sampai pada pemberhentian atau pensiun ).

  5. Dari pengertian Administrasi Kepegawaian tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa pokok pengertian dari administrasi kepegawaian, yaitu : a. mrpk suatuseni memilih pegawai baru, mempergu nakan dan mempekerjakan pegawai lama, sehingga tercapai hasil sesuai tujuan yg diinginkan; b. mrpk semua kegiatanyg menyangkut persoalan ke peg, mulai dr penerimaan sampai pemberhentian; c. mrpk penyusunan dan pengendalian segenap kegia tan, utk mendptkan, memelihara dan mengembang kan serta menggunakan pegawai sesuai dg beban kerja dan tujuan organisasi.

  6. PRINSIP-PRINSIP KEPEGAWAIAN • Prinsip Kemanusiaan; • Prinsip Demokrasi; • The Right Man on the Right Place; • Equal Pay for Equal Work; • Prinsip Kesatuan Arah; • Prinsip Kesatuan Tujuan; • Prinsip Komando; • Prinsip Efisinesi dan Produktivitas Kerja; • Prinsip Disiplin; • Prinsip Wewenang dan Tanggung Jawab ( Job Description ).

  7. DEFINISI PEGAWAI NEGERI • Pegawai Negeri adl : mereka yg tlh memenuhi syarat yg ditent dlm perat per-uu-an yg berlaku, diangkat oleh pej yg berwenang dan diserahi tugas dlm suatu jabtn negeri atau diserahi tugas lainnya berdsr perat per-uu-an dan digaji menurut perat per-uu-an yg berlaku. ( Pasal 1 huruf a UU 8/1974 ); • Jadi unsur-2nya adalah : a. memenuhi syarat sesuai perat per-uu-an yg berlaku; b. diangkat oleh pejabat yg berwenang; c. diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri; d. digaji menurut perat per-uu-an yg berlaku.

  8. YG TERMASUK PEGAWAI NEGERI • Berdasarakan UU 8/ 1974 : 1. Pegawai Negeri Sipil : a. Pusat; b. Daerah; c. PNS yg ditetapkan dengan PP ( PNS yg sdh pensiun dan diangkat kembali ) ; 2. Pegawai Negeri ABRI • Berdasarkan UU 43/ 1999 : 1. PNS ( Pusat dan Daerah ); 2. Anggota TNI; 3. POLRI

  9. PNS Pusat adalah : PNS yg gajinya dibebankan kpd APBN dan bekerja pada Departemen, LPND, kesek lembag tertinggi/ tinggi negara, instansi vertikal, kepaniteraan penga dilan atau menyelenggarakan tugas negara lainnya; • PNS Daerah adalah : PNS daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Peme rintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induk nya. ( PNS yg diperbantukan pada instansi diluar instansi induknya, mk gajinya dibebankan kepada instansi yang menerima bantuan tersebut ).

  10. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI • Pegawai Negeri berkedudukan sbg unsur aparatur negara yg bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. • Setiap pegawai negeri harus bersifat netral dari semua pengaruh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat. Jadi setiap pegawai negeri dilarang menjadi anggota Parpol (Pasal 3 UU 43/1999).

  11. SISTEM PEMBINAAN SEC UMUM • Sistem kawan ( Patronage System ) : a. yang bersifat politik ( spoil system ); b. yang non politik ( Nepotism ); • Sistem prestasi Kerja ( Meryt System ) : suatu sistem kepeg dimana pengangkatan seseorg utk menduduki duatu ja batan atau untuk naik pangkat didasarkan atas KECAKAPAN dan PRES TASI yg dicapainya, yg dibuktikan dengan ujian dinas/jabatan; • Sistem Karier ( Carier System ) : suatu sistem kepeg dimana pengangkatan pertama didasarkan atas kecaka pan ybs, sedangkan dalam pengembangan lbh lanjut didasarkan pada MA SA KERJA, KESETIAAN, PENGABDIAN dan SYARAT-2 OBJEKTIF LAINNYA ikut menentukan. Sistem karier disini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem karier terbuka dan tertutup.

  12. Sistem Kawan : pembinaan yg dilakukan dlm suatu organisasi sec subjektif, jadi yg dilihat adalah orangnya, bukan kecakapannya, • Sistem ini mulai dikembangkan th 1829 di AS pada masa pemerintahan Andrew jackson, dimana sewaktu ia menang dalam pemilu, ia mengganti seluruh aparat nya atau anggota kabinetnya dari orang-2 partainya sendiri. ( Spoil System ) • Nepotism, muncul dimasa pemerintahan gereja di Ro mawi yg sangat berkuasa pd abad pertengahan. Pemi lihan seseorang utk menduduki jabatan tertentu ber dasarkan hubungan keluarga.

  13. SISTEM PEMBINAAN BERDSR UU43/99 • Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karier, dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. • Hal ini berarti : Pengangkatan dlm jabatan hrs berdsrkan pd sistem prestasi kerja yg didsrkan pada : penilaian objektif, prestasi, kompetensi dan pelatihan. Dalam kenaikan pangkat, disamping berdsrkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier. • Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna, mk sistem pem binaan yg hrs dilaks adalah sistem pembinaan karier tertutup, dalam arti NEGARA. Shg dimungkinkan perpindahan PNS dr Dept/lembg/propinsi/kab/kota yg satu ketempat yg lain (Penjelasan Ps 12 UU 43/1999 ).

  14. FORMASI PNS( PP No. 97 Thn. 2000 ) • Formasi adl jmlh dan susunan PNS yg diper lukan dlm suatu satuan organisasi neg utk mampu melaks tugas pokok dlm jangka wkt tertentu. • Formasi PNS Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dg pertimbangan Ks.BKN • Formasi PNS Daerah ditetapkan oleh KDH • Analisis kebutuhan formasi ditent bedsrkan: jenis pek, sifat pek, analisis beban kerja & perkiraan kapasitas seorg PNS dlm jk wkt ttt, prinsip pelaks pek dan peralatan yg ada.

  15. PENGADAAN PNS( PP Nomor 98 thn. 2000 ) • Pengadaan adl kegiatan utk mengisi forma si yg lowong, yg terdiri atas : perencana an, pengumuman, pelamaran, penyaring an, pengangkatan calon PNS dan pengang katan PNS; • Lowongan formasi diumumkan seluas-2 nya dg mencantumkan : jumlah dan jenis jabatan yg lowong, syarat yg hrs dipenuhi ,alamat dan tempat lamaran serta batas waktu pengajuan lamaran. • Syarat pelamar: WNI, usia 40<18 th, tdk pernah dipenjara, tdk pernah diberhentikan tdk dg hormat, tdk berkddk sbg capeg, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan syarat lain yg ditentk perat vperundnag-2an.

  16. Setelah dilakukan Tes Kompetensi dan Psikotes, maka dilakukan pengangkatan sesuai ijazah : • Gol/ Ruang I/a ---------- SD; • Gol/ Ruang I/c ---------- SLTP; • Gol/ Ruang II/a ---------- SLTA, Diploma I; • Gol/ Ruang II/b ---------- Diploma II; • Gol/ Ruang II/c ---------- Sarjana Muda, Akademi, Diploma III; • Gol/ Ruang III/a ---------- Sarjana, Diploma IV; • Gol/ Ruang III/b ---------- S2, Spesialis I; • Gol/ Ruang III/c ---------- S3, Spesialis II. • Ijazah yg diakui : Universitas Negeri, Universitas swasta yg diakreditasi Menteri Pendidikan, Ijazah Luar Negeri yg telah diakui dan ditetapkan sede rajat dg ijazah dari PTN yg ditetapkan oleh Menteri Pendidikan.

  17. Penggajian • Ps 7 UU 8/74 jo. Ps 7 43/99 : “Setiap PN berhak memperoleh gaji yg layak sesu ai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. • Gaji adalah : balas jasa atau pengharagaan atas prestasi kerja, yg hrs dpt memnuhi kebutuhan hdp bersama keluarganya secara layak, shg ia dpt memusatkan perhatiannya dan kegiatannya utk melaksanakan tugas yg dipercayakan kpdnya

  18. Sistem Penggajian • Skala Tunggal : gaji yg diberikan kpd setiap PN yg berpangkat sama doberikan gaji yg sama (jd didsrkan pada pangkat ); • Skala Ganda : pemberian gaji kpd setiap PN yg didsrkan pd sifat pekerjaan yg dilakukan, presta si kerja yg dicapai dan beratnya tg jwb yg dipi kul dlm melaksanakan tugas. • UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala ganda, yaitu: peg yg berpangkat sama diberi gaji pokok yg sama, disamping itu diberikan tunjang an kpd peg yg melakk pek ttt yg sifatnya memer lukan pemusatan perhatian & pengerahan tenaga

  19. Kenaikan Pangkat • Pangkat adalah keddk yg menunjukan tk seseorg PNS berdsrkan jabtn dlm rangkaian susunan ke peg dan digunakan sbg dsr penggajian ( GP ). • Jabatan Struktural adalah suatu keddk yg menun jukan tugas, tg jwb, wewenang dan hak seorg PNS dlm rangkaian memimpin suatu satuan orga nisasi negara. • Jabatan Fungsional adalah keddk yg menunjukan tugas, tg jwb, wewenang dan hak seorg PNS dlm rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan utk mencapa tuj.

  20. PP 99/ 2000 : Kenaikan Pangkat • Kenaikan pangkat adalah penghargaan yg diberi kan kepada PNS atas drs prestasi kerja dan pe ngabdian terhadap negara. • Masa kenaikan pangkat : 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober. • Macam kenaikan pangkat : 1. Kenaikan pangkat Reguler; 2. Kenaikan pangkat Pilihan; 3. Kenaikan pangkat Anumerta; 4. Kenaikan pangkat Pengabdian.

  21. Pangkat Juru Muda : Gol / Ruang I/a ; • Pangkat Juru Muda Tk I : Gol / Ruang I/b ; • Pangkat Juru : Gol / Ruang I/c ; • Pangkat Juru Tk I : Gol/ Ruang I/d ; • Pangkat Pengatur Muda : Gol/ Ruang II/a ; • Pangkat Pengatur Muda TkI : Gol/ Ruang II/b ; • Pangkat Pengatur : Gol/ Ruang II/c ; • Pangkat Pengatur Tk I : Gol/ Ruang II/d ; • Pangkat Penata Muda : Gol/ Ruang III/a ; • Pangkat Penata Muda Tk I : Gol/ RUang III/b ; • Pangkat Penata : Gol/ RUang III/c ; • Pangkat Penata Tk I : Gol/ Ruang III/d ; • Pangkat Pembina : Gol/ Ruang IV/a ; • Pangkat Pembina Tk I : Gol/ Ruang IV/b ; • Pangkat Pembina Utama Muda : Gol/ Ruang IV/c ; • Pangkat Pembina Utama Madya: Gol/ Ruang IV/d ; • Pangkat Pembina Utama : Gol/ Ruang IV/e .

  22. CUTI • Cuti adalah tidak masuk bekerja yg diijinkan dlm jangka waktu tertentu untk menjamin kesegaran jasmani dan rohani dari PNS ybs serta untuk kepentingan PNS ybs. • Dasar hukum : PP Nomor 24 Tahun 1976 • Macam Cuti : a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti krn kecelakaan dlm menjlnkan dinas; e. Cuti bersalin; f. Cuti krn alasan penting; g. Cuti di luar tanggungan negara

  23. PENSIUN • Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang eks PNS yang tidak bekerja lagi, dengan tujuan untuk membiayai penghidu pan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi mencari penghasilan. • Dasar hukum : UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai, janda dan duda. • Syarat Umum Pensiun : a. diberhentikan dengan hormat; b. telah mencapai usia min 50 th; c. memiliki masa kerja min 20 th.

  24. Syarat Khusus Pensiun : a. PNS yg dinyatakan oleh Majelis Penguji Keseha tan tdk dpt bekerja lagi dlm jabatan apapun krn keadaan jasmani dan rohani, disebabkan dlm menjlnkan kewaj, shg tdk memerlukan syarat apapun. b. PNS yang dinyatakan oleh Majelis Penguji Kese hatan tdk dpt lagi menjalankan kewaj, yg tdk disebabkab krn menjlnkan tugas kedinasan ( dg syarat minimum ms kerja 4 th, usia tdk di persyaratkan ) c. PNS yang diberhentikan krn restrukturisasi or ganisasi ( penghapusan jabatan, perubahan su sunan kepegawaian dsb ). Dengan syarat : - masa kerja minimum 10 tahun - usia minimum 50 tahun (dg masa tunggu berdsrkan PP Nomor 32 Tahun 1979 ).

More Related