PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

1. PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Oleh: Apong Herlina Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) • Lembaga Negara yang independen, dibentukberdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak. Tugaspokok KPAI adalah : (1) melakukansosialisaiseluruhketentuanperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperlindungananak , mengumpulkan data daninformasi, menerimapengaduanmasyarakat, melakukanpenelaahan, pemantauan, danevaluasisertapengawasanterhadappenyelenggaraanperlindungananak, dan (2) memberikanlaporan, saran, masukansertapertimbangankepadaPresiden.

3. Siapa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) • Orang yang belum berusia 18 tahun, yang menjadi Pelaku , Korban dan atau Saksi tindak pidana.

4. Kondisi Anak Pelaku Tindak Pidana • Lebih dari 7.000 anak sebagai pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahun • Bulan Juli 2010 terdapat 6.273 anak yang berada di Tahanan dan lapas di seluruh Indonesia, terdiri dari 3.076 anak dengan status tahanan, 3.197 Narapidana dan 56 Anak negara . • Dari 6.273 anak tersebut diatas , 2.357anak ditempatkan di Lapas Anak, sedangkan sisanya sebanyak 3.916 anak ditempatkan di Lapas Dewasa . • 5 (lima) Jenis tindak pidana yang paling dominan dilakukan anak yaitu : Pencurian , Narkotika Susila ,dan penganiayaan dan pengeroyokan. • (data dari Dirjenpas) Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012

5. Data hasil pemantauan KPAI • Data dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) klas I Bandung pada tahun 2010 tercatat 1. 298 anak. Yang dimintakan litmasnya oleh penyidik. • Dari data lapas anak pria Tangerang, pada tahun 2010 tercatat 1.774 anak, paling tinggi adalah narkoba 461 kasus, susila 431 kasus, pencurian 383 kasus, perampokan 184 kasus, pembunuhan 124 kasus, penganiayaan 63 kasus dan lainnya.

6. Bapas Gorontalo pada tahun 2010 sebanyak 115 orang, dan pada tahun 2011 sampai dengan juni sebanyak 46 orang. Kasus yang menonjol paling tinggi pencurian, susila dan penganiayaan. • Di kalimantasan Selatan data dari pengadilan Tinggi Kalsel tahun 2010 tercatat 350 kasus anak , kasus pencurian sebanyak 193 kasus, pada tahun 2011 sampai dengan okt tercatat 263 kasus dan pencurian sebanyak 122 kasus. Kasus lain yang cukup menonjol di Kalsel selain pencurian, penganiayaan dan sajam, susila, lalulintas dan narkoba. • Di Sumatra Selatan data di peroleh dari kejaksaan tinggi dan Pengadilan tinggi Sumatra Selatan : pada tahun 2010 tercatat anak pelaku tindak pidana di pengadilan sebanyak 373 kasus, pencurian sebanyak 214 kasus, sedangkan pada tahun 2011, sampai dengan juni tercatat 133 anak dan kasus pencurian sebnyak 71 kasus. Data dari 8 lapas di palembang pada tahun 2010 tercatat 1.115 anak, pada tahun 2011 sampai Juli tercatat 592 anak.

7. Propinsi Banten : • Data anak pelaku tindak pidana di Polda tercatat 87 kasus , tindak pindana paling tinggi adalah pencurian, sedangkan berdasarkan data dari pengadilan tinggi Banten kasus anak pelakju tindak pidana tercatat 39 kasus pada tahun 2010 dan pada tahun 2011, sampai dengan juni tercatat 24 kasus. Data anak yang tercatat di bapas Banten pada tahun 2010 sebanyak 285 kasus, pencurian sebanyak 158 kasus dan pada tahun 2011, sampai dengan juni sebanyak 172 kasus anak, pencurian sebanyak 91 kasus. Tindak pidana paling tinggi adalah pencurian , disusul narkoba, susila, susila dan penganiayaan.

8. Kasus-kasus ABH al: • Di Jakarta Pusat, Anak 14 tahun kelas 2 SMP mencuri Voucer pulsa Rp. 10.000 , ditahan 25 hari di Polsek . • Di Surabaya, anak usia 17 tahun meninggal ditahanan kepolisian. • di Tulung Agung anak tahanan polsisi meninggal di rutan. • Di Sijunjung, 2 anak kakak adik 14 dan 17 tah meninggal di tahanan polsek, • di Soe NTT anak usia 16 mencuri bungan di tahan di kepolisian sejak November- januari 2012. • Di Palu, anak menemukan sendal Jepit , di pukulin oleh brimob, dan dinyatakajn bersalah melakukan pencuncurian. • Di jakaarta dan daerah lainnya anak melakukan perkosaan terhadap anak . • Anak jambret dompet isi Rp.1000 di Bali, dan di Jakarta Isi uang Rp. 3.500 dan sebuah lipstik.

9. Penanganan Perkara Anak • Mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum selama proses di peradilan • Belumada kebijakankhususmengenaibantuanhukumbagiABH • Mayoritas anak di tahan • Mayoritas putusan hakim pidana penjara • Lebih dari 50 % anak di tahan dan menjalani pidana ditempatkan di tahanan dan lapas orang dewasa. Indonesia baru memiliki 16 lapas anak. • Banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi. • Anakjalanan yang menjadi ABH walausanksipidana yang diancamkan 5 tahunseringkaliditahankarenatidakada yang menjamin • Kemungkinan terkontaminasi dalam Rutan/ Lapas Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012

10. Temuan lain • Data yang KPAI temukan diLapas Klas II Anak Medan Sumut, tanggal 30 Maret 2011, ada 71 Anak yang telah di vonis hakim PN Medan tetapi belum menerima petikan putusan (Extract Vonnis) dan masa tahanan telah habis. • Terhadap kasus tersebut , KPAI Bersama KPAID dan Badan PP dan PA SUMUT menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut. Kasus tersebut telah direspon dengan baik

11. Rutan Pondok Bambu Tanggal 14 Maret 2011 : Pada tanggal 11 Maret 2011, tercatat ada 20 Anak yang belum menerima petikan putusan maupun salinan putusan pengadilan, padahal hakim sudah memutus perkara tersebut antara 6 Desember 2010 -28 Februari 2011 • Rutan Pondok Bambu Tanggal 1 Desember 2011 • Ada 126 orang (anak laki-laki, anak perempuan dan perempuan dewasa) belum menerima extract vonis • Ada 162 orang ada putusan tapi belum dilengkapi surat perintah pelaksanaan putusan (P-48) dan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa (BA-8) .

12. REKOMENDASI • PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PENANGANAN ABH. • Penyelesaian kasus ABH/Peradilan pidanaAnak harus merupakan bagian dari perlindungan anak dan merupakanbagian integral prosespembangunannasional. • Perlindungan ABH harus merupakan keseluruhan proses, dimulai dari pencegahan, penyelesaian kasus, program rehabilitasi dan reintegrasi ABH ke Masyarakat. • Anak, karenakarakteristiknya (belummatangbaiksecarafisikmaupunpsikis), memerlukanperlindungandanpenangananhukum yang khususdibandingkandenganorangdewasa • Kewajibannegara, masyarakatdankeluargauntukmelindungianak.

13. PERLINDUNGAN ANAK • Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (UU No. 23 tahun 2002). Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012

14. PENANGANAN ABH harus dengan pendekatan pembangunan sistem Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012

15. Prinsip Perlindungan Anak Kepentingan terbaik bagi anak KelangsunganHidup dantumbuhKembang Nondiskriminasi Partisipasi

16. PENANGANAN ABH KerangkaHukumdanKebijakan SistemPeradilan/ penyelesaian masaah anak SistemKesejahteraanSosialbagiAnakdanKeluarga Perlindungan apabila hak anak tidak terpenuhi Dukungan Parenting, pengasuhan anak, konseling dll., pelayanan dasar lain, yaitu Kesehatan dan Pendidikan Pemenuhan hak dasar Pengasuhan Anak, Peradilan Anak, Perawatan, Adopsi, saksi anak dan korban anak Perubahan Perilaku Sosial MONITORING DAN EVALUASI

17. Penanganan ABH • variabel Penanganan ABH, yaitu : • Penyelesaian perkara anak • Perlindungan dari kerentanan anak (vulnerability), • Rehabilitasi dan reintegrasi anak • Pemenuhan kebutuhan dasar akan pemeliharaan (care)

18. Penyelesaian Kasus Anak • Paradigma penyelesaian kasus adalah restoratif yang berorientasipadarehabilitasi , pembinaan dan pemulihan hubungan baik antara pelaku ,korban dan masyarakat bukan retributif. • Tentukan Usia minimum pertanggung jawaban pidana anak. • Dimungkinkan diselesaikan di luar proses peradilan, dengan tetap melakukan pembinaan dan rehabilitasi dengan melibatkan para ahli , masyarakat , toma, toga, dan todat. Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012

19. perampasan kemerdekaan bagi anak , hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan sebagai upaya terakhir . • Penyelesaian kasus anak harus menjunjung tinggi hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental serta spiritual anak. Hukuman penjara / pembatasan kebebasan sedapat mungkin harus dihindari. • Penanganan kasus anak harus merupakan bagian dari program pencegahan anak menjadi ABH • Dalam penanganan ABH perlu diatur dengan jelas dan terinci mengenai koordinasi , monitoring , pengawasan dan evaluasi serta pemberian sanksi bagi aparat yang melanggar hak anak.(siapa berbuat apa) Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012

20. Yang Perlu Menjadi Catatan Dalam Penanganan ABH Perlumembangunlingkungan yang melindungibagianak yang berhadapandenganhukum • Prosedurramahanakdanpeka gender dalamsistemperadilan formal • Diversikepadamekanismeberbasiskeluargadanmasyarakat • Pencegahandanrehabilitasidanreintegrasi yang konstruktif Sistemperadilan yang ramahanakdanpeka gender adalahtitikawaluntukmenujupemerintahanbersih dan prosedurperadilan yang transparan

21. Komitmen Pemerintah dan MA, Antara Lain: • Kepolisian • sejak tahun 2003 bekerja sama dengan Unicef, telah menyusun modul, sekaligus melaksanakan training penanganan anak berhadapan dengan hukum di beberapa daerah • Bareskrim mengeluarkan TR No. 1124 tahun 2006 dan TR 395 tahun 2008 tentang penanganan anak dengan diversi. • Melakukan training penanganan anak di internal di lingkungan kepolisian

22. Kejaksaan :

23. Mahkamah Agung • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/31/I/K/ 2005 tentang Kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang disidangkan. • Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juli 2007 untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan, dari pada penjara.

24. KEPUTUSAN BERSAMA Ketua Mahkamah Agung R.I; Jaksa Agung R.I; Kepala Kepolisian Negara R.I; Menteri Hukum dan HAM R.I; Menteri Sosial R.I; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. No.166A/KMA/SKB/XII/2009 No.148A/A/JA/12/2009 No.B/45/XII/2009 No.M.HH-08 HM.03.02 tahun 2009 No.10/PRS-2/KPTS/2009 No.02/Men.PP dan PA/XII/2009 TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh Dr.Surjadi Soeparman,MPH Anggota Pokja ABH

25. Ketentuan UU yang perludiperhatikanyaitu : • Pasal 66 UU RI No.39/1999 tentang HAM • 1. Terhadapanaktidakbolehdijatuhkanhukuman yang tidakmanusiawi • 2. Hukumanmati/seumurhiduptidakbolehdiberlakukanterhadapanak • 3. Penangkapan, penahanan, pemidanaananakharusberdasarkanhukumdanmerupakanupayaterakhiratau • “the last resort/ultimumremedium” • Ketentuaninidipertegasdalampasal 16 UU RI No.23/2002 tentangPerlindunganAnak • Dasarnyaadalahasas yang disebutdalam KHA yaitu : • “ kepentinganterbaikbagianak“ KAITAN DENGAN SKB

26. Mewujudkankoordinasidan keterpaduan APH danpihakterkaitdalampenanganan ABH • Persamaanpersepsidiantarajejaringkerjadalampenanganan ABH • Meningkatkanefektifitaspenanganan ABH secarasistematis, komprehensifdanberkesinambungan • Terjaminnyaperlindungankhususbagianakmelaluikoordinasidankerjasamadalampenanganan ABH MAKSUD DAN TUJUANKEPUTUSAN BERSAMA

27. SKB POLRI JAKGUNG MA PELAKSANAAN PENANGANAN ABH • Personil • Meningkatkan UPPA • dan RPK • Melakukan penyidikan • thd ABH • Diskusi rutin&Diklat • MenerbitkanSE/Perkapol • ri,SOPJuklak/Juknis • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Personil • Fasilitas ruang • pemeriksaan • Melakukan tuntutan • Diskusi rutin&latihan • Menerbitkan • SE/Perjakgung ,SOP • Juklak/Juknis • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Efektifitas fungsi • bimbingan dan • pengawasan Kajati • Personil • Fasilitas pra/sarana • Diskusirutin&latihan • Menerbitkan • Sema/Perma dan • menyusun SOP • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Efektifitas fungsi • bimbingan dan • pengawasan Ketua • PT

28. SKB KEMPP&PA KEMSOS KEMHUK &HAM PELAKSANAAN PENANGANAN ABH • Merumuskan kebijakan ABH • Melakukan koord, sinkro dng K/L di pusat ,prop/kab/kota • MelaksanakanDiklat • Menerbitkan Permen SOP,Juklak/Juknis • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal, advokasi dan fasilitasi • Mendorong PSM • Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan • Personil Pekerja Sosial • Fasilitas PanSos Marsudi Putra, RPSA, Pusat Trauma • Menerbitkan SOP Juklak/Juknis • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Mendorong peran kel, masy dan orsos, LSM peduli thd ABH • Personil Bapas, Rutan, Lapas • Menetapkan kebijakan,progam,keg • Meningkatkan yan Litmas, bimwas, dampingan thd ABH • Fasilitas pra/sarana • Diskusi rutin&latihan • Menerbitkan SOP • Membentuk Pokja • Sosialisasi internal • Tenaga psikolog, guru dan medis

29. PELAKU KORBAN SAKSI PENANGANAN ABH • Penyidik lakukan interview awal • Perhatikan kondisi dan situasi awal korban • Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut dirawat atau ditempat di RPK untuk perawatan medis, psikologi, sosial • Sembuh dan proses hukum selesai, korban dipulangkan atau dititip di RPSA, Rumah Aman, Pusat trauma unt rehab mental dan sosial . • Penyidik hubungi ortu, wali kecuali jika ortu/wali terlibat • Membuat catatan identitas, data, kronologi kejadian • Meminta ortu/wali yang dipercaya anak unt mendampingi • Dilakukan di RPK tertutup • Anak berhak mendpt perlindungan dr LPSK • Rujuk jika perlu rawat • Perlu pendampingan • Penyidik libatkan Bapas • Bapas wajib buat Litmas • Ditahan terpisah atau titip di RT Khusus Anak • JPU hasil Litmas dpt RJ sgr limpahkan ke pengadilan • Hakim sgr sidang dng pendekatan RJ • Putusan Hakim berupa tindakan maka Bapas wajib mel bimwas • Bimwas terpadu dng K/L terkait • Putusan Hakim diserahkan ke Dinsos

30. Pertemuankoordinasidiadakansekurang-kurangnya 6 bulansekalidengandifasilitasiKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak. • Pertemuandihadiripimpinaninstansiterkait/wakil yang ditunjuk. • Dilakukanditingkatpusatdandaerah • Untukmewujudkanpenanganan ABH perludibentukjejaringdankerjasamalintasinstansi, organisasiprofesi, akademisi/pakar, ormasdipusatdandaerah KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

31. Para pihakberkewajibanmelakukanpemantauan, evaluasidanpelaporantentangpelaksanaanKeputusanBersama. • Laporandisampaikanpadapertemuankoordinasi baik di pusat dan daerah. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBIAYAAN • Dibebankan pada anggaran parapihak

32. KomitmenPemerintah dan DPR dalam melindungi ABH • Saat ini sedang dibahas revisi UU Pengadilan anak • Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif • Dalam penyelesaian perkara anak dimungkinkan adanya proses pengalihan dari proses formal (diversi) • Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

33. Sekian Terima kasih Apong Herlina-forum Indonesia- Jan 2012