RAKHMAT HIDAYAT Komunitas Konservasi Indonesia WARSI 30 Mei 2012

1. INISIATIF HUTAN NAGARI DAN POTENSI PERLUASANNYA DI SUMATERA BARAT SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENURUNAN GAS RUMAH KACA RAKHMAT HIDAYAT Komunitas Konservasi Indonesia WARSI 30 Mei 2012

2. POTRET PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA 1. Hutan Indonesia seluas+132,9juta hektar (StatistikDephut 2009) • Hutan terdegradasi 59,7 juta hektar • Laju degradasi 1,08 juta ha /th • Lahan kritis 30.196.799,92Ha 2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat • 19.410 desa di Indonesia berada sekitar hutan (BPS, Ditjen Planologi 2008 dan 2009) • Sekitar48,8 juta jiwatinggaldidalam dan di sekitar hutandan10,2 juta jiwa kategori miskin (CIFOR) • Banyak muncul konflik sumberdaya alam hutan antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya • Terciptanya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat yang mempunyai hak terhadap hutan dengan para investor sebagai subjek pelaku pembangunan yang diberi hak di dalam pengelolaan hutan • Eksistensi sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di inisiasi oleh masyarakat masih “sangat sulit “ untuk diakui oleh Pemerintah, karena terkait dengan persoalan status lahan • Hutan Indonesia berperanpentingsebagaisistempenyanggakehidupandanpenggerakperekonomian • Upayapenanggulangankerusakanhutandanlahantidaksebandingdenganlajukerusakan • DuniaInternasionalmemberikanperhatianlebihterhadappelestarianhutan Indonesia • Kebijakanotonomimemberikankewenanganluasbagi Daerah untukmerencanakan/melaksanakan program pembangunantermasuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta akses masyarakat dalam Perhutanan Sosial

3. Bagaimana dengan Sumatera Barat • Luas Wilayah ± 4.229.730 Ha • Mempunyai Kawasan Hutan sekitar ± 2.343.300 Ha (55,40 %) • Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± 769.471Ha • Hutan Lindung (HL) ± 792.048 Ha • Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.155 Ha • Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.367 Ha • Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 161.655 Ha • Areal Pengguaan Lain (APL) seluas 1.628.444 Ha

4. Persoalan/Penyebab Deforestasi & Degradasi Hutan di Sumatera Barat • Direncanakan, a.l: • Pemekaran beberapa wilayah Kabupaten sejak tahun 2002. • Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (APL) seluas 96.904 ha (RTRWP Sumatera Barat dan SK Menhut RI No. SK 304Menhut-II/2011) • IUPPHK-Hutan Alam sebanyak 4 unit seluas 194,290 ha (Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan, Juli 2011) • Konversi hutan alam menjadi HTI (IUPPHK-HT) sebanyak 3 unit seluas 50,649 ha (Statistik Kehutanan Indonesia 2010, Kementerian Kehutanan, Juli 2011) • Izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan • Tidak direncanakan, a.l: • Masih terjadinya pembalakan liar, • pertambangan liar, • kebakaran hutan dan perambahan kawasan hutan

5. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat sebagai Salah satu Alternatif, Apa dan Bagaimana???

6. PengelolaanHutanBerbasisMasyarakat: • Sebagaiinstrumenuntukpenanggulangankemiskinanmasyarakatdesahutan • Sebagaiinstrumenuntukmempertahankankelestarianhutan

7. Ciri-ciri Pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Aktor utama pengelola => masyarakat setempat Lembaga pengelola => dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat setempat Memiliki wilayah/teritori yang jelas Interaksi antara masyarakat dan lingkungannya bersifat erat dan langsung Pengetahuan dan teknologi lokal penting & dikuasai masyarakat Skala produksi dibatasi prinsip–prinsip kelestarian Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan bersama Keanekaragaman bidang

8. PRAKTEK CBFM DI INDONESIA • Parak, Rimbo Larangan di Sumatera Barat • Repong di Lampung • Petalangan di Bengkulu, Palembang • Sesap , Hutan Adat, Kawasan Lindung Desa, Lebung dan Lubuk Larangan di Jambi • Hutan Gampong dan Mukim di NAD • Hutan Kemeyan di Sumut • Hompongan di Orang Rimba • Temabawkng, simpukng, Mone dan Lembo di Kalimantan • Leuweng di Kasepuhan Jawa Barat • Hutan Keluarga di NTT

9. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat, Apa Bentuknya?

10. Apa dan Bagaimana Hutan Kemasyarakatan???

11. Apa itu Hutan Kemasyarakatan ?

12. Apa dan Bagaimana Hutan Desa dan HutanNagari???

13. Apa itu Hutan Desa/Hutan Nagari ?

14. Pembangunan HD Hutan Desa / HD/Hutan Nagari hutan negara (HP dan HL) yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Prinsip Utama Hutan Desa • Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; • Ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan Pelaku Utama Hutan Desa • Lembaga Desa (Perdes) lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa • Diarahkan menjadi BUMDesa Kriteria Kawasan Hutan Desa • Hutan lindung dan hutan produksi • Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan • Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan

15. Pemanfaatan HD • Kawasan hutan produksi • Pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam • Pemanfaatan hasil hutan dari hutan tanaman • Pemanfaatan hasil hutan non kayu (madu, rotan, getah, buah dsb) • Kawasan hutan lindung • Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu • Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemanfaatan air, ekowisata, penyerapan karbon dsb) • RencanapengelolaandanpemanfaataninidituangkandalamRencanaKerjadanTahunanHutanDesa

16. Perkembangan Inisiatif Skema Pemberdayaan Masyarakat???

17. Perkembangan HKM dan Hutan DesaCapaian vs Target?

18. Perkembangan HKM s/d November 2011 Sumber: Presentasi Dit Bina Perhutanan Sosial (BPS), 2011

19. Sumatera Barat dalam Konteks Gerakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasiskan Masyarakat

20. Bagaimana dengan Sumatera Barat • Terdapat sekitar 518 Nagari, 57,17% diantaranya berinteraksi langsung dengan kawasan hutan • Potensi Perluasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan sekitar 250.000 -500.000Ha • Terdapat areal yang kompak sekitar 120.000 Ha yang bisa dihubungkan oleh Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan dengan Koridor kawasan Parak dan Kebun • Dukungan yang sangat kuat oleh Gubernur dan Bupati • Praktek Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyaraat sampai hari ini masih berjalan di Sumatera Barat

21. KenapaHutan Nagari didorong ? Untukmembuktikankemampuanmasyarakatnagari didalampengelolaansumberdayahutanyang berkelanjutan dan berkeadilan kepadapihak-pihak yang masihtidakpercaya Pengelolaanhutansaatinihanyamengejarambisiekonomidanmelupakankeberlanjutan, berbeda dengan masyarakat nagari yang lebih mengedepankan harmonisasi Sebagai koreksi atas kegagalanPemerintahsebagaipemegangmandatuntukmengelolasumberdayahutangunakemakmuranrakyat Tersingkirnyarakyatsebagaikonstituenutamadidalampengelolaanhutan Diabaikannyateknologidannormalokal yang terbuktimampumengelolahutansecaraberkelanjutan

22. Pemahaman Masyarakat Nagari Terhadap Hutan • Hutan bukan sekedar tegakan kayu • Hutan bagian dari sistim hidup dan kehidupan • Hutan sebagai penyedia, bahan-bahan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, obat-obatan, pendapatan keluarga, hubungan religi, ketentraman dan lainnya • Hutan sebagai benteng untuk melindungi dari bencana ekologi seperti banjir, galodo, longsor dan lainnya • Hutan harus diupayakan secara baik pengelolaanya agar dapat menjamin kesinambungan pemanfaatannya • Hutan dimanfaatkan tidak didasari hanya pada kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya

23. Potensi Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan • 518 Nagari potensial • Apabila 1 nagari minimal 500 Ha, maka akan tercapai 250.000 Ha • Sudah ada praktek-praktek yang berjalan • Sudah ada 2 Areal Hutan Nagari yang telah di SK kan oleh Menteri Kehutanan dan sudah ada SK Gubernur untuk Hak Pengelolaan Hutan Nagari untuk Nagari Simanau di Kabupaten Solok dan Simancung Kabupaten Solok Selatan • Potensial untuk didukung pendanaan Karbon

24. Tabel. Wilayah PHBM di Sumatera Barat

25. Penguatan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat 1 nagari Penjajakan di 50 Kota, 2 di Kab Agam, 2 di Tanah datar 1 HN di Solok 6 nagari Study d Solok 8 Nagari study HN 1 HN di Sosel 3 nagari Penjajakan di Pessel, 2 dipadang, 1dipariaman 5 HD di Bungo 3 HA di Merangin 17 HD di Merangin 2 usulan HA di Merangin

26. Sumatera Barat dan Pembangunan Rendah Karbon • Ada surat usulan Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua Satgas REDD+ tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat 185/III/BW-LH/Bappeda2012 tentang Permintaan Fasilitasi REDD+ • Surat Balasan dari Pak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Ketua Satgas REDD+ melalui Surat Nomor B-135/REDDII/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menyatakan dukungan terhadap Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi Mitra Satgas REDD dimana dukungan tersebut berupa a) dukungan fasilitasi penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) dan b) Dukungan untuk melakukan inisiatif strategis REDD+ untuk segera diimplementasikan dilapangan • Dukungan Kementerian Kehutanan melalui upaya Perluasan Hutan Nagari dan Hutan kemasyarakatan • Dukungan Kementerian Kehutanan Melalui Program FCPF (Forest Carbon Partnership Fund) • Ada Usulan Proposal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Provinsi Model REDD+ ke Ketua Satgas REDD+ • Road Map Perluasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan selama 5 tahun seluas 250.000 Hektar • SK kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

27. Selesai Terima kasih