1 / 35

PEMERIKSAAN KESEHATAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN. SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES PENEMPATAN. CALON TKI KE LUAR NEGERI. Direktorat Pelayanan Dokumen Deputi Bidang Penempatan – BNP2TKI Jakarta, 14 Agustus 2009. Kondisi Dunia Saat Ini. Globalisasi tidak dapat dibendung.

claude
Download Presentation

PEMERIKSAAN KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES PENEMPATAN CALON TKI KE LUAR NEGERI Direktorat Pelayanan Dokumen Deputi Bidang Penempatan – BNP2TKI Jakarta, 14 Agustus 2009

  2. Kondisi Dunia Saat Ini Globalisasi tidak dapat dibendung. Regionalisasi semakin kokoh dan terjadi di banyak belahan bumi. Usia penduduk tua di negara maju semakin banyak. Kekosongan tenaga kerja di negara maju dalam 5 – 10 tahun ke depan. Ledakan jumlah angkatan kerja di satu sisi dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja lain, menimbulkan kompetisi lebih tajam. 2

  3. PERMASALAHAN • Sistem Pelayanan Penempatan yang belum terstandar. • Rekrutmen yang masih mengandalkan Calo / Sponsor. • Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang belum terstandar, khususnya Sektor Informal. • Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan yang belum mengikuti standar. • Sosialisasi yang belum menjangkau semua wilayah. 3 3

  4. PERMASALAHAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI Pem. kes kadaluwarsa Sertifikat Palsu JOKI Hasil pem. kurang diakui di Neg. Penempatan Tidak diperiksa TKI dipulangkan oleh neg. penerima (2,5%) jual beli sertifikat kes Blm adanya sangsi bg sarkes Pem. kes dilaks. tdk sesuai standar Pengawasan pelaksanaan Perang tarif 4

  5. Hasil kegiatan Sweeping selama tahun 2008 Jumlah • TKI diselamatkan sebanyak 718 orang 5

  6. DASAR HUKUM • Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; • Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; • Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; • Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kab/ Kota dan Prop sbg Daerah • Otonom; • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, • Propinsi/Kabupaten/Kota. • Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. • Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI. • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1158/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan • Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri. • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 618/Menkes/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan • Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Ke Luar Negeri. • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 138/MENKES/SK/II/1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan TKI yang • akan bekerja ke luar negeri dan Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia. • Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja • Departemen Kesehatan. • Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per • 43/KA/XI/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI. • Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per- • 44/KA/XI/2008 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga • Kerja Indonesia Nomor Per-31/KA-BNP2TKI/VII/2007 tentang Peraturan Petunjuk Teknis Mekanisme • Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). 6

  7. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 Pasal 49 • Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh Pemerintah. • Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. PERATURAN PRESIDEN PEMERIKSAAN KES CTKI Saat ini masih dalam proses penyusunan  agar dapat segera selesai  diharapkan dapat meminimalisir permasalahan dalam hal pemeriksaan kesehatan dan psikologi ctki

  8. PENEMPATAN CTKI KE LUAR NEGERI • G to G • PPKIS • Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri • TKI Mandiri • G to P 8

  9. PROSEDUR PENEMPATAN TKI KE KOREA PROGRAM G TO G 3 2 1 Proses Pendataan dan Sending data ke MOL Korea PENGUMUMAN TEST KLPT DI MEDIA MASSA / WEB SITE www.bnp2tki.go.id LULUS Pembagian atau Pengambilan Formulir Pendaftaran Berkas lamaran yang masuk divalidasi meliputi : Asli Formulir Pendaftaran, FC KTP, FC KK, FC Ijasah pendidikan terakhir, FC Sertifikat Lulus KLPT, FC Paspor, Pas foto berwarna, Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Asli Medical Chek Up, Asli Kartu AK I, Asli Surat Ijin OT/Wali/Suami/Istri diketahui Lurah/Kepala Desa. Bagi yang memenuhi syarat akan disending dan dapat dipantau di website www.bnp2tki.go.id , nama yang disending bukan jaminan diterima bekerja di Korea. Yang tidak lengkap akan ditampilkan di website, untuk segera melengkapi persyaratan. Berkas yang tidak memenuhi syarat (dipalsukan) tidak dapat diproses. • BNP2TKI /BP3TKI membagikan Brosur/leaflet kepada CTKI • BNP2TKI/BP3TKI membagikan formulir pendaftaran dengan persyaratan menunjukan Asli sertifikat KLPT dan asli KTP/SIM (tidak dapat diwakilkan). • Formulir Pendaftaran dapat diambil di Kantor BNP2TKI jln. Gatot Subroto Kav. 51, lt. VI/A Jaksel atau BP3TKI yang ditunjuk atau Download di www.bnp2tki.go.id • Seelah Formulir disi dan dilengkapi, dikirim ke PO BOX 4451 JKTM 12700. • CTKI mendaftar test KLPT di Perguruan Tinggi yang ditunjuk • Pelaksanaan test KLPT TIDAK LULUS TEST PERIODE BERIKUTNYA TIDAK LENGKAP/SENDING LEBIH DARI 1 TAHUN 9 8 7 5 Kembali ke Indonesia TKI Berangkat Ke Korea CCVI – Pemberitahuan turunnya Visa TKI Tiba di Korea 4 • TKI yang telah bekerja 3 thn harus kembali ke Indonesia dan setelah 6 bulan dapat mendaftar kembali untuk bekerja ke Korea TKI dijemput Petugas dari Korea TKI ditraining selama 2 hari 3 malam Medical chek up di Korea, Jika sehat ditempatkan oleh pengguna dan jika tidak sehat langsung di deportasi ke Indonesia 6 • TKI berangkat bersama sama ke Bandara Soekarno Hatta • TKI di antar Petugas BNP2TKI KONTRAK KERJA / SLC Preliminary Training • CTKI yang dipilih oleh Pengguna di Korea akan mendapat Kontrak / SLC • Status TKI dapat dipantau melalui website www.bnp2tki.go.id Pengurusan Visa Melengkapi Dokumen Pemberangkatan Medical Check Up Asuransi Tiket Pesawat Rekomendasi BFLN/KTKLN Airport Tax 9

  10. 10

  11. 11

  12. PROSEDUR PELAYANAN PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI OLEH PPTKIS • Recruitment Agreement • Job Order / Visa Wakalah/ Demand Letter • Draft Perjanjian Kerja • Surat Ijin Pengerahan (SIP)‏ • Informasi/pengantar rekrut ke Prov/Kab/Kota • Sosialisasi/penyuluhan • Pendaftaran CTKI di Dinas TK Pemda Prov/Kab/Kota • Seleksi CTKI • Perjanjian Penempatan 3 2 1 BNP2TKI DISETUJUI OLEH KBRI/KJRI PEMDA/DISNAKER - PPTKIS 4 • Pelatihan • Uji Kompetensi • Asuransi • Penampungan Penerbitan Paspor Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi 5 6 DEP HUKUM & HAM BNP2TKI - PPTKIS MEDICAL 7 • Pembekalan Akhir Pemberangkatan • Perjanjian Kerja • Kartu TKI Dana Pembinaan, Penempatan & Perlindungan TKI (PP 92/2000) : 15 US$ (PNBP)‏ VISA KERJA Dari Perwakilan Negara Penempatan 8 9 DEPKEU - PPTKIS PPTKIS BNP2TKI KEBERANGKATAN TKI 10 PPTKIS-DEPNAKERTRANS-DEPHUB- DEPHUKUM&HAM-DEPKEU-POLRI (ONE ROOF SERVICES) 12

  13. PROSEDUR PELAYANAN PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI DI LUAR NEGERI BUMN / BUMD atau Perusahaan Swasta Non PPTKIS dapat menempatkan TKI dalam hal : • Memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri • Memperoleh kontrak pekerjaan • Memperluas usaha di negara tujuan penempatan • Meningkatkan kualitas SDM • Surat Persetujuan Penempatan TKI • Medical Check Up • Asuransi • PAP • KTKLN BERANGKAT KE LUAR NEGERI DAN MELAPOR KE PERWAKILAN RI BNP2TKI 13

  14. PROSEDUR PENEMPATAN TKI PERORANGAN 3 1 2 • CTKI mengajukan permohonan KTKLN dengan melampirkan: • Passpor • Medical Check Up • Visa Kerja • Perjanjian Kerja yang • dilegalisasi Perwakilan RI • 4. Tiket Perjalanan • 5. Asuransi • Pengguna mengirimkan: • Perjanjian Kerja yang dilegalisasi Perwakilan RI • Visa Kerja • Tiket Perjalanan • CTKI mengajukan lamaran kepada calon pengguna di luar negeri melalui internet / email atau korespondensi. • Dengan melampirkan biodata yang lengkap Riwayat Hidup, Pasphoto, Sertifikat Keterampilan, Kartu AK I PENGGUNA CTKI CTKI • Menerbitkan KTKLN / BFLN • Memberikan Pengarahan / Pembekalan BERANGKAT KE LUAR NEGERI DAN MELAPOR KE PERWAKILAN RI BP3TKI 4 14

  15. PEMERIKSAAN KES CTKIsuatu kegiatan spesifik dan unik HASIL PEMERIKSAAN efisien & ekonomis (profit) prima dan akurat menghormati tata aturan pemeriksaan yang berlandaskan pada etika profesi kedokteran 15

  16. SARANA KESEHATAN • Undang-undang No. 39 tahun 2004  Sarana Kesehatan salah satu Stakeholder dalam Proses Penempatan Calon TKI ke luar negeri. • KEP Menkes RI Nomor 618/Menkes/SK/V/2007  131 Sarana Kesehatan se Indonesia. Tahun 2008 menambah 10 Sarkes CTKI, 4 RSUD dan 5 RS Vertikal serta mengeluarkan 6 Sarkes swasta CTKI  jadi saat ini ada 144 Sarana Kesehatan Calon TKI  110 swasta dan 34 pemerintah. Dengan penyebaran 68,79% di Jawa dan 31,21% diluar Jawa. • Surat Dirjen Yanmed Dep Kes No. PL.04/V/1153/07 tgl 29 Oktober 2007 tentang Pola Tarif Pemeriksaan Kesehatan bagi CTKI. • Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1158/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan Standarisasi Sertifikat Hasil Pemeriksaan Kesehatan CTKI. • Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dep. Kesehatan RI Nomor YM.02.17/V/467/09 Tanggal 19 Februari 2009 dan Surat Edaran Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Nomor B.142/PEN/II/2009 Tanggal 23 Februari 2009 tentang keharusan Sarana Kesehatan untuk melaksanakan Sistem Biometrik (Sidik Jari dan Foto)  Sarkes yang telah menggunakan Biometrik Sistem serta online ke SPPKTKLN sebanyaks/d Juli 200978 Sarkes dari 144 (54,12%)

  17. Manfaat Finger Print • Sebagai ID bagi CTKI dan datanya dpt disimpan dlm bank data dimana dpt digunakan bila dibutuhkan • Mencegah terjadinya double data/ overlapping data • Bila CTKI telah diperiksa di satu Sarkes dan bila dinyatakan unfit, maka bila CTKI tsb ingin mengulang pem kes di sarkes lain, maka data CTKI ybs akan muncul • Mencegah adanya pemalsuan sertifikat kes • Diharapkan akhirnya dapat meningkatkan kualitas pem kes CTKI

  18. DATA SARKES DI DAERAH KANTONG TKI 18

  19. Pemeriksan Kesehatan pada Calon TKI dilakukan melalui dua tahap PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL (PRA MEDICAL) PEMERIKSAAN KESEHATAN AKHIR (MEDICAL CHECK UP) 19

  20. JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN PER NEGARA PENEMPATAN Malaysia Brunei Taiwan • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Darah malaria • - Mikrofilaria • - Glukosa • - TPHA • - VDRL • - HBsAg • - Opiat • - Canabis • - Tes kehamilan • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Darah malaria • - Glukosa • - TPHA • - VDRL • - HBsAg • - Opiat • - Canabis • - Tes kehamilan • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Glukosa • - VDRL • - HBsAg • - Anti HIV • - Opiat • - Canabis • - Feses • - Tes kehamilan 20

  21. Lanjutan...... Timur Tengah • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Darah Malaria • - Glukosa • - Ureum • - Kreatinin • - SGOT • - SGPT • - Alkali Fosfatase • - TPHA • - VDRL • - HBsAg • - Anti HIV • - Opiat • - Canabis • - Tes kehamilan Singapura Hongkong • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Glukosa • - VDRL • - HBsAg • - Anti HIV • - Opiat • - Canabis • - Tes kehamilan • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Glukosa • - VDRL • - HBsAg • - Anti HIV • - Opiat • - Canabis • - Tes kehamilan 21

  22. Jepang Korea • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Golongan darah • - Darah Malaria • - Glukosa • - Ureum • - Kreatinin • - SGOT • - SGPT • - Alkali Fosfatase • - TPHA • - VDRL • - HBsAg • - HBeAg • - HBeAb • - Anti HIV • - Opiat • - Canabis • - Feses • - Cholesterol total • - Tes kehamilan • EKG • Audiometri • Spirometri • Pemeriksaan Fisik • Rö Foto Dada • Pemeriksaan Lab • - Urin rutin • - Darah rutin • - Golongan darah • - Glukosa • - SGOT • - SGPT • - VDRL • - HBsAg • - HBeAg • - HBeAb • - Anti HIV • - Ureum • - Kreatinin • - Cholesterol total • - Tes kehamilan • Audiometri 22

  23. Sistem Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (SPPKTKLN) SPPKTKLN adalah suatu aplikasi pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang melibatkan stakeholder terkait secara online melalui internet dengan menggunakan usser ID dan password khusus UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, mengamanatkan bahwa setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan tanda identitas bagi TKI dalam bentuk smartcard yang diterbitkan oleh BNP2TKI/ BP3TKI/ P4TKI dan berfungsi sebagai bebas fiskal luar negeri (BFLN), yang berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan Stakeholder terkait dalam SPPKTKLN yaitu PPTKIS, BLKLN, LSP, BNSP, BP3TKI/ P4TKI, Sarana Kesehatan dan Asuransi TKI 23

  24. Diagram Interkoneksi SPPKTKLN BNP2TKI DISNAKER TRANS KBRI/KJRI PPTKIS IMIGRASI SERVER SPPKTKLN (www.bnp2tki.go.id) SARANA KESEHATAN (Hasil Pemeriksaan, Foto, Sidikjari) BP3TKI (PAP/KTKLN) BLKLN Keterangan : ASURANSI LEMBAGA UJI KOMPETENSI Sudah Online Disiapkan untuk Online 7

  25. Mekanisme Penempatan TKI melalui SPPKTKLN PPTKIS Registrasi CTKI On Line BLKLN Register CTKI & Update Serti BLK Online IMIGRASI Menerbitkan Paspor Bagi yang belum PPTKIS Permohonan PAP & KTKLN CTKI Online PPTKIS Memeriksakan CTKI ke Medical Center Lembaga Sertifikasi Entry hasil Ujian Online PPTKIS Bayar Asuransi Penempatan CTKI Medical Center Entry hasil pemeriksaan Foto dan Sidik jari Online PPTKIS Mengajukan Dok. CTKI yang akan diverifikasi ASURANSI Entry No. Kepesertaan Asuransi Penempatan Online BP3TKI/P4TKI Verifikasi, PAP, PK dan Terbitkan KTKLN PPTKIS Mendaftarkan CTKI Ke BLKLN BP3TKI/P4TKI Memverifikasi Dokumen PPTKIS Update data Paspor, Visa, DP3TKI CTKI Online 8

  26. Arsitektur Sistem SPPKTKLN 9

  27. Alur/ mekanisme proses penerbitan KTKLN Sarkes BLKLN input data Calon TKI peserta pelatihan dan lulusan BLK input data hasil pemeriksaan kes TKI, upload foto dan sidik jari (BIOMETRIC SYSTEM) : PPTKIS input data CTKI Lembaga Uji harus lebih dari 21 hari input data CTKI peserta uji kompetensi harus kurang dari 15 hari BP3TKI Asuransi input data Calon TKI peserta asuransi verifikasi data TKI yg sudah siap untuk PAP dan pembayaran DP3 TKI penerbitan KTKLN berdsrkan permohonan dari PPTKIS harus ≥ 3 hari TKI BERANGKAT KE LN 27 27

  28. Alur/ mekanisme proses penerbitan KTKLN data pribadi : nama TKI, nama ibu, nama ayah, alamat rumah TKI, nomor KTP, nomor paspor, alamat orang tua, status orang tua, status perkawinan, agama dan pendidikan. data visa dan data pekerjaan Calon TKI : agency, jabatan, sektor usaha, nomor visa, gaji, mata uang, nama majikan, nomor ID majikan, alamat majikan, nomor telpon rumah majikan, nomor telpon kantor majikan dan kode majikan PPTKIS Sarkes input data nominasi CTKI, yaitu : BLKLN Lembaga Asuransi input data hasil pemeriksaan kes TKI, upload foto dan sidik jari (BIOMETRIC SYSTEM) : input data Calon TKI peserta pelatihan dan lulusan BLK Uji input data Calon TKI peserta asuransi input data Calon TKI peserta uji kompetensi BP3TKI verifikasi data TKI yg sudah siap untuk PAP • ID TKI • Nama Sarkes • Nama TKI • Nomor dan tanggal sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan • Foto (Pasfoto) TKI • Sidik jari (2 ibu jari tangan) TKI • IDI TKI • Tgl Registrasi • Nama BLKLN • Nama TKI • Nomor dan • tanggal • sertifikat • BLKLN • Nama TKI • ID TKI • Nama • Lembaga • Uji • Nomor dan • tgl • sertifikat • kompetensi • ID TKI • Nama • Asuransi • Nama • TKI • Nomor • dan tgl • KPA penerbitan KTKLN berdsrkan permohonan dari PPTKIS 28

  29. Manfaat SPPKTKLN Sistem Registrasi TKI dapat diakses secara online oleh PPTKIS, Sarkes, BLKLN, Lembaga Uji, Asuransi, BP3TKI, KBRI/KJRI, dan BNP2TKI Memiliki Data Biometrik yang menyimpan data Foto dan Sidik Jari TKI Sistem melakukan pengendalian waktu pelatihan CTKI di BLKLN sesuai dengan aturan yang berlaku BP3TKI dapat menerbitkan KTKLN dengan Foto dan Sidik Jari TKI yang diperoleh dari Sarkes Seluruh Sistem akan dikembangkan dengan web application berbasis Teknologi Internet Sistem secara otomatis melakukan proses dokumen CTKI menurut tahapan data stakeholder yang telah memenuhi syarat 10

  30. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNO 05 P/HUM/2009 Menyatakan PERMEN 22 tahun 2008 Tidak Sah dan Tidak berlaku untuk umum • Memerintahkan MENAKERTRANS mencabut : • PERMEN 22/2008 • KEPMEN 200/2008 • KEPMEN 201/2008 Menyatakan KEPMEN 200 tahun 2008 tentang penunjukan Pejabat Penerbitan SIP Tidak Sah dan Tidak berlaku untuk umum Menyatakan KEPMEN 201 thn 2008 ttg Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempataan utk kepentingan Perusahaan sendiri Tidak Sah dan Tidak berlaku untuk umum 30 30

  31. SURAT EDARAN KA. BNP2TKI No. SE.03/KA/VIII/2009 tentang PELAKSANAAN PENEMPATAN dan PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI • Berdasarkan Putusan MA No. 05 P/HUM/2009 tgl 7 Mei 2009  menyatakan bahwa Peraturan dan Keputusan Menakertrans No. PER 22/MEN/XII/2008 ttg Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri serta Keputusan Menakertrans No. 200/MEN/IX/2008 ttg Penunjukan Pejabat Penerbitan SIP dan Keputusan Menakertrans No. 201/MEN/IX/2008 ttg Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan TKI diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri  TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU UNTUK UMUM • Berdasarkan Putusan MA yg mengacu pd PER MA No. 1 thn 2004 psl 8 ayat (2) ttg Hak Uji Materil  Menakertrans diberi waktu selama 90 hari stlh putusan MA dikirim ke Ka. BNP2TKI  UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN MA TSB. • Putusan MA No. 05 P/HUM/2009 tgl 7 Mei 2009 dikirimkan tgl 7 Mei 2009  batas waktu 90 hari adalah 5 Agustus 2009.

  32. 4. Terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2009 : • Penerbitan Persetujuan Penempatan TKI di luar negeri utk kepentingan perusahaan sendiri dilakukan oleh Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI • Proses penempatan TKI yg bekerja secara mandiri atau perseorangan dilakukan oleh BP3TKI setempat. • Job Order/Demand Letter yg pemenuhannya dilakukan di bbrp wilayah kerja BP3TKI, maka Surat Ijin Pengerahan (SIP) diterbitkan oleh Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI. Dlm hal Job order/demand letter dpt dipenuhi dlm 1 wilayah kerja BP3TKI, maka SIP diterbitkan oleh BP3TKI ybs. • Perpanjangan SIP yang diterbitkan oleh BNP2TKI dilakukan pada BP3TKI wilayah rekrut setempat. • Untuk memberikan kemudahan pengajuan permohonan penerbitan SIP, dilakukan melalui Sistem Online sebagaimana petunjuk terlampir.

  33. RENCANA KEGIATAN • EVALUASI KINERJA SARANA KESEHATAN CTKI • PERLU DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR • PENERAPAN POLA TARIF PEMERIKSAAN KES CTKI DI SARKES • PERPRES PEM. KES dan PSIKOLOGI CTKI  SEGERA SELESAI • MENAMBAH JUMLAH SARANA PELAYANAN PEMERIKSA KES CTKI  YANG SESUAI DAERAH KANTONG-KANTONG CTKI • PERLUNYA ADANYA SISFO ONLINE ANTAR SARKES/SISMED (FINGER PRINT dan FOTO BIOMETRIK  YANG DI ENDORST OLEH BNP2TKI

  34. PENUTUP PERMASALAHAN DI BIDANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI TERATASI diharapkan PEMERIKSAAN KESEHATAN CTKI DILAKSANAKAN SESUAI STANDAR HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN AKURAT • TIDAK AKAN ADA LAGI KESALAHAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN • HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN TIDAK DIULANG OLEH NEGARA PENEMPATAN 34

  35. S3K14N dan T3R1M4 K451H

More Related