1 / 16

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014. M. Khoirul Anam , M.Ag Perencana Kankemenag Kab . Lamongan Sekaran , 25 Maret 2014. EFA Movement (The Education For All) Movement.

daktari
Download Presentation

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEKANISME PEMBAYARAN PAJAKPADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014 M. KhoirulAnam, M.Ag PerencanaKankemenagKab. Lamongan Sekaran, 25 Maret 2014

  2. EFA Movement(The Education For All) Movement • The Education For All (EFA) Movement: adalahsatukomitmengerakanbersama yang diluncurkanolehmasyarakatduniapedulipendidikanuntukmenyediakanpendidikandasar (basic education) untuksemuaanakusiasekolah • EFA mulaidiwujudkandalam Forum PendidikanDunia (the World Education Forum) diDakar padathn 2000 • Dalam forum tersebut, 164 negara telah menandatangani kesepakatan untuk mencapai 6 (enam) sasaran EFA yang akan dicapai pada tahun 2015 • Lanjutkan....

  3. Lanjutan… • Salahsatudari 6 sasaran EFA adalah: Memastikanbahwapadatahun 2015 semuaanak, khususnyaanakperempuan, anak-anakdalamkeadaansulitdanmereka yang termasuketnisminoritas, memilikiaksesuntukmengikutidanmenamatkanpendidikandasar, gratis danwajibdengankualitas yang baik

  4. UU No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional • Mengamanatkanbahwasetiapwarganegara yang berusia 7-15 tahunwajibmengikutipendidikandasar • Pasal 34 ayat 2: pemerintahdanpemerintahdaerahmenjaminterselenggaranyawajibbelajar minimal padajenjangpendidikandasartanpamemungutbiaya • Ayat 3: bahwawajibbelajarmerupakantanggungjawabnegara yang diselenggarakanolehlembagapendidikanPemerintah, Pemerintah Daerah, danmasyarakat • Lanjutkan…..

  5. Lanjutan…. • Kementerian Agama yang menangani pendidikan Madrasah dan Pesantren memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat UU tersebut • Program BantuanOperasionalSekolah (BOS) dimulaisejakbulanJuli 2005 • Dan program wajar 9 tahuntelahtuntas 7 tahunlebihawaldari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar • Padatahun 2005 APK SD telahmencapai 11,5% dan MI/PPS Ulatelahberkontribusididalamnyasebesar 12,44%. Sedangkan APK SMP, padatahun 2009 telahmencapai 98,11% dan MTs/PPs Wusthatelahberkontribusididalamnyasebesar 21,97% • Lanjutan….

  6. Lanjutan • Olehkarenaitu, mulaitahun 2009 pemerintahtelahmelakukanperubahantujuan, pendekatandanorientasi program BOS, dariperluasanaksesmenujupeningkatankualitasmadrasah Artinya: Sebelumtahun 2009 program BOS menitikberatkanpadabagaimanamemperluasakses agar semuadapatmencapai target wajar 9 tahun, makasejaktahun 2009 selainperluasanaksesjugameningkatkankulaitaspendidikan

  7. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ReformasipengelolaankeuangannegaratelahdilaksanakanmelaluipaketUndang-undang yang terdiridariUndang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara danUndang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara

  8. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentangpetunjukTeknisPenggunaan Dana danPertanggungjawabanKeuangan Dana BOS Tahun 2014 Olehkarenaitusemuapengelolaan Dana BOS adalah TRANSPARAN, AKUNTABEL & AUDITABLE

  9. PERPAJAKAN • Transaksi ≤ Rp 250.000,- tidakbermeterai, • TransaksiantaraRp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- meteraiRp 3.000,- • Transaksi >Rp 1.000.000,- meteraiRp 6.000,- • Pembelian segala jenis barang dari dana BOS dibebaskan dari PPh pasal 22 (negeri dan swasta) • Pembelanjaan barang di atas 1 juta dikenakan PPN 10%

  10. PPh Honorarium Kegiatan • Kegiatanpenerimaansiswabaru, kesiswaan, pengembanganprofesi guru, danpenyusunanlaporan BOS yang menggunakandanauntuk honorarium dikenakanpajak • Setiap honor kegiatan dikenakan PPh Pasal 21: • PNS gol. IV sebesar 15% dari bruto • PNS gol. III sebesar 5% dari bruto • Non PNS sebesar 5% dari bruto • PNS gol. II tidak dikenakan PPh 21

  11. PPh Honorarium Bulanan • Penghasilanrutinsetiapbulanuntuk guru tidaktetap (GTT), TenagaKependidikanHonorer, PegawaiTidakTetap (PTT), untukjumlahsebulansampaidenganRp 2.025.000,- tidakterhutangPPhPasal 21 • Untukjumlahlebihdariitu, PPhPasal 21 dihitungdenganmenyetahunkanpenghasilansebulan. Denganperhitungansebagaiberikut: • i. Penghasilansebulan • ii. Penghasilan netto setahun (x 12) • iii. Dikurangi PTKP (PenghasilanTidakKenaPajak) *) • iv. Penghasilan Kena Pajak • v. PPhPasal 21 setahun 5% (jumlahs.d. Rp 50 juta) dst • vi. PPhPasal 21 sebulan (:12) XX

  12. PenghasilanTidakKenaPajak (PTKP) • *) BesarnyaPenghasilanTidakKenaPajak (PTKP), adalah: • a. Status sendiriRp 24,3 juta • b. Tambahan status kawin Rp 2,025 juta • c. Tambahantanggungankeluarga, maksimal 3 orang @ Rp 2,025 juta

  13. CONTOH PERHITUNGANHonor GTT/PTT Seorang guru tidaktetapdimadrasah A memperoleh honor bulanansebesarRp. 2.500.000,- perbulan, diamemilikiistritapibelummemilikianak, makaperhitunganPPhPasal 21 adalahsbb: 1) PenghasilansebulanRp. 2.500.000,- 2) Penghasilan netto setahun (x12) Rp. 30.000.000,- 3) Dikurangi PTKP a. Guru non PNS Rp. 24.300.000,- b. IstriRp. 2.025.000,- Jumlah PTKP Rp. 26.325.000,- 4) PenghasilanKenaPajak Rp. 30.000.000,- – Rp. 26.325.000,- = Rp. 3.675.000,- 5) PPhPasal 21 setahun (5% x Rp.3.675.000,- = Rp. 183.750,-) 6) PPh Pasal 21 sebulan (Rp. 183.750,-:12) Rp. 15.313,-/bulan

  14. PPh Honor TenagaPerawatan / PemeliharaanSekolah • TidakdilakukanpemotonganPPhPasal 21, dalamhalpenghasilansehariatau rata-rata penghasilansehari <Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) • DilakukanpemotonganPPhPasal 21, dalamhalpenghasilansehariatau rata-rata penghasilansehari >Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah), danjumlahsebesarRp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) tersebutmerupakanjumlah yang dapatdikurangkandaripenghasilanbruto

  15. MAP (AKUN) KODE JENIS PAJAK DAN SETORAN • PPN Kode AKUN / MAP : 411211 KodeJenisSetoran : 100 • PPhPasal 21 Kode AKUN / MAP : 411121 (Masa) KodeJenisSetoran : 100 (Tahunan)KodeJenisSetoran : 200

  16. SEKIAN TERIMA KASIH

More Related