POKOK BAHASAN BERIKUT ..

1. POKOK BAHASAN BERIKUT.. ETIKAKEHDUPAN BERBANGSA

2. PrakatadlmEtikaKehidupanBerbangsa • Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi, sehingga diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. • Etika kehidupan berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.

3. Prakata dlm Etika Kehidupan Berbangsa (2) • Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa. • Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan, dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

4. Ruang Lingkup Etika Kehidupan Berbangsa • Etika kehidupan berbangsa memiliki ruang lingkup yang mencakup: • Etika sosial budaya, • Etika politik dan pemerintahan, • Etika ekonomi dan bisnis, • Etika penegakan hukum yang berkeadilan, • Etika Keilmuan dan • Etika lingkungan. • Uraian ruang lingkup etika kehidupan berbangsa yang tertuang dalam TAP MPR No.VI/MPR/2001 adalah sebagai berikut.

5. 1.Etika sosial budaya, • Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. • Tumbuh kembangkan Budaya Malu, Keteladanan para pemimpinnya baik formal & non formal ?? • Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya dari masyarakat.

6. ad.2.Etika politik dan pemerintahan • Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. • Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

7. ad.3.Etika ekonomi dan bisnis • Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, instansi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong perkembangannya etos kerjaekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. • Etika ini mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap persaingan sehat dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

8. ad.4.Etika penegakanhukum • Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berhak kepada keadilan. • Supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. • Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perilaku yang sama, dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya

9. ad.5.Etika Keilmuan • Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun konektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. • Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji, serta pantang menyerah.

10. ad.6.Etika Lingkungan • Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran, menghargai, dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan dan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

11. Etika Kehidupan Berbangsa : TAP MPR No. VI/MPR/2001 dalam konteks organisasi • Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Etika kehidupan berbangsa yang tertuang dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 dalam konteks organisasi adalah sebagai berikut : • Etika kehidupan berbangsa ditetapkan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia termasuk PNS untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia; • Merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila;

12. Etika Kehidupan Berbangsa : TAP MPR No. VI/MPR/2001 dalam konteks organisasi (2) • Bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia termasuk PNS menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa; • Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan sebagai warga bangsa; • Etika kehidupan berbangsa sebagai acuan dasar berpikir, bersikap, dan berperilaku seluruh bangsa Indonesia termasuk PNS dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan berbangsa.

13. Selamatdatang Terimakasih & kepada Mahasiswa/i Seberapa jauh : WAWASAN KEBANGSAAN anda ? INGAT KAN : BUDAYA NUSANTARA ?

14. 1 1 Etika Organisasi Pemerintah 2 6 Arti Pentingnya Org.Pemerintah 3 Dimensi Organisasi Pemerintah 4 Perwujudan Etika dlm Org.Pem 1 5 ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH Implemtansi Etika dlm.Org.Pem Standar Etika Organisasi Tugas Kuliah utk UTS

15. Etikaorganisasipemerintah • Etikaorganisasipemerintahdiperlukandalamkehidupanorganisasi, untukmewujudkanvisidanmisiorganisasidalamrangkamewujudkantujuanorganisasi. Etikaorganisasimerupakanfaktor yang penting, karenauntukmewujudkantujuanorganisasi, faktormanusiayaitu PNS yang bertugasdalamorganisasipemerintahsangatberperanuntukmendorongtercapainyavisidanmisiorganisasi di mana PNS bersangkutanditugaskan.

16. Etikaorganisasipemerintah (2) • Organisasidapatdiartikansebagaisekelompok orang yang bekerjasamauntukmencapaitujuan (Sutopo:1998). • Etikaorganisasidiartikansebagaipolasikapdanperilaku yang diharapkandarisetiapindividudansekelompokanggotaorganisasi yang secarakeseluruhanakanmembentukbudayaorganisasi yang sejalandengantujuanmaupunfilosofiorganisasi yang bersangkutan (Desi Fernanda, 2006:11). • Jadi, etikaorganisasidapatdiartikansebagainilai-nilaidannorma-norma moral yang menjadipedomansekelompok orang yang bekerjasamadalamhalinianggotaorganisasiuntukmencapaitujuandariorganisasibersangkutan. Nilai-nilaidannorma-norma moral yang menjadipedomanparaanggotaorganisasitersebutdibuatdenganmemperhatikanprinsip-pinsipetika, prinsip-prinsiporganisasi, kejujuran, ketulusan, kesabaran, dan lain-lain, yang disetujuibersama, sehinggapelaksanaannyaakanmenjadiefektifdanakhirnyaterciptabudaya yang positifdalamberorganisasi.

17. ArtidanPentingnyaEtikaDalamOrganisasi • Adapun 3 (tiga) alasantentangpentingnyaetikadalamkehidupanorganisasiadalahsbb: • Etikamemungkinkanorganisasimemilikidanmenyepakatinilai-nilai moral sebagaiacuandasarbersikapdanberperilakudariparaanggotaorganisasitersebut, di mananilai-nilai moral yang disepakatibersamaharusdijunjungtinggidandilaksanakankarenanilai-nilai moral tersebutbertujuanuntukmewujudkantujuanorganisasi; • Etikaorganisasiberisinilai-nilai yang bersifat universal yang telahdisepakatibersamatersebut, dapatmenjembatanikonflik moral antaraparaanggotaorganisasiyang memilikilatarbelakangberbeda, di bidang agama, suku, sosial, danbudayadalamkehidupanorganisasibersangkutan; • Etikayang dilaksanakansecaraefektifakanmeningkatkancitradanreputasisertamelanggengkaneksistensiorganisasi

18. DimensiEtikaOrganisasiPemerintah • Dimensi etika organisasi pemerintah antara lain mencakup : • Etika dalam organisasi • Etika dalam pemerintahan • Etika dalam jabatan, dan • Nilai-nilai kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai trend global etika pemerintahan • Sumber Modul oleh Drs. Desi Fernanda M.Soc.Sc (2006).

19. Karakteristik organisasi • Beberapakarakteristikorganisasi yang ideal menurut Max Weber (Indrawidjaya,1986:17) yang penting di antaranyaadalahsebagaiberikut: • Spesialisasiataupembagianpekerjaan; • Tingkatanberjenjang (hirarki); • Berdasarkanaturandanprosedurkerja; • Hubunganyang bersifat impersonal; • Pengangkatandanpromosianggota/pegawaiberdasarkankompetensi(sistem merit).

20. Hub perilakumanusiandgnOrganisasi ? • Dimensi perilaku manusia dengan organisasi dengan nilai-nilai etikanya, mencakup beberapa dimensi, yaitu: • Dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal; • Hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota organisasi lainnya, antara anggota dengan pejabat dalam struktur hirarki; • Hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya; • Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya

21. Etika dalam Pemerintahan • Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, asas-asas pemerintahan yang menjadi nilai-nilai etika dalam pemerintahan terkandung dalam alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan: • “…Untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” “…Sedangkan nilai-nilai filosofis yang melandasinya adalah ideologi negara Pancasila yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

22. Etika dalam Jabatan • Dalam psl 5 UU No.28 Th 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, ditetapkan mengenai kewajiban setiap penyelenggara sbb: • Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya; • Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; • Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; • Tidak melakukan KKN; • Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. • Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; • Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. PerwujudanEtikaOrganisasiPemerintah • Ada 4 (empat) unsur utama keberhasilan perwujudan etika organisasi tersebut (Franz Magnis Suseno SJ) : • Etos kerja yang kuat; • Moralitas pribadi pegawai bersangkutan; • Kepemimpinan yang bermutu; • Kondisi-kondisi sistemik. • Diskusikan

24. Implementasi Etika dalam Organisasi Pemerintah • Menurut Sonny Keraf, adabeberapahal yang diperlukan agar implementasiprakteketika yang baikdalamorganisasipemerintahbisaterwujud, yaitusbb: • Adanyakomitmen moral danpolitikdaripimpinankementerian, dalamhalinimenteri, untukmembangunbirokrasikementeriandengansebuahetos, kebiasaan, sertaetika yang baik demi melayanikepentinganpublik; • Komitmenmoral danpolitikitulaluditerjemahkankedalamaturan formal internal kementeriansebagaipegangankonkretbagisetiappejabatdanpegawaimulaidarimenteri, dirjen, sampaikepadapegawai paling rendah. Semuanyaharusterperinci, termasuksanksi yang jelas; • Etos/etikabirokrasidanaturan yang jelastadilaludisosialisasikandandiajarkankepada PNS padasaatpertama kali masuk, dalampelatihandandalamseluruh proses pembenahan; • Sanksiyang diterapkansecarakonsekuenmerupakanalat “pendidikan” yang baikbagisiapasaja. Sebaliknyapenghargaanbaikdalambentukkenaikanpangkatataupengakuantertulislainnyasecarajujurdanobyektifakanmerupakanalatmotivasi yang baikbagipeningkatanetospadaKementerianKeuangan; • Adanyateladan yang nyatadaripimpinankementerian, khususnyamenteridaneselon I, dalammenghayatidanmempraktekkansecaranyataprinsip-prinsip moral di atas.

25. Standar Etika Organisasi • Standar etika organisasi pemerintah adalah kualitas pemenuhan atau perwujudan nilai-nilai atau norma-norma sikap dan perilaku pemerintah dalam setiap kebijakan dan tindakannya yang dapat diterima oleh masyarakat luas (Desi Fernanda,2006). • Uraian tentang standar etika organisasi pemerintah meliputi arti dan pentingnya standar etika organisasi pemerintah, penyusunan, pengawasan, dan evaluasi penerapan, serta metode untuk meningkatkan standar etika organisasi pemerintah. Hal yang mendasar tentang standar etika organisasi pemerintah adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas etika pemerintahan berdasarkan standar-standar etika yang berlaku di Indonesia.

26. StandarEtikaOrganisasi • Standaretikaorganisasipemerintahadalahkualitaspemenuhanatauperwujudannilai-nilaiataunorma-norma, sikapdanperilakupemerintahdalamsetiapkebijakandantindakannya, yang dapatditerimaolehmasyarakatluas. • Meningkatkanstandaretikaorganisasipemerintahadalahmeningkatkankualitasperwujudanataupemenuhanbatasan-batasannilaiataunormasikapdanperilakudalamkebijakandantindakanaparaturpemerintah yang dapatmemuaskandanmembangunkepercayaanmasyarakat

27. Pengawasandanevaluasipenerapanetikaorganisasipemerintah • Perananlembaganegara DPR • Peranankelembagaanpemerintah(APIP) • Perananmasyarakat • Dalamera reformasi, lembaga-lembagaswadayamasyarakatsemakinberkembangyang bertujuanmengawasijalannyapemerintahantermasukpenilaianetikaaparaturpemerintahan, misalnyaYayasanLembagaKonsumenIndonesia (YLKI), Indonesian Corruption Watch (ICW), WahanaLingkunganHidup(Walhi), dan lain-lain. Lembaga-lembagapartaipolitikdewasainijugamenyuarakansikapdanmemantaupelaksanaanpenyelenggaraanpemerintahan. UntukmewadahikolaborasiantarapemerintahdanmasyarakatdalammenanganiberbagaipermasalahantelahdibentukLembaga Semi Pemerintahanatau “Quasi Government Organization” (Quangos) sepertiLembagaOmbudsman Nasional, Komnas HAM, dan lain-lain

28. Metode meningkatkan standar etika organisasi • “The Five Cs Strategy” sebagaimanadirekomendasikan David Osborne dan Peter Plastrik (1996) dalambukumereka “Banishing Bureucracy” (Desi Fernanda, 2006:61). Adapunkelimastrategitersebutadalahsebagaiberikut. • StrategiInti (Core Strategy) diarahkanuntukmewujudkankejelasan, tujuan, peran, danarahkeberadaanorganisasipemerintahsertaaparaturnya. • StrategiKonsekuensi (Consequency Strategy) diarahkanpadakemampuanpengelolaankompetisikualitasantarinstitusi, manajemenoperasional, danmanajemenkerja. • Customer Strategy ataustrategipenggunaadalahstrategiuntukmeningkatkanakuntabilitaspublik yang diarahkankepadaupaya-upayapeningkatankemampuanaparaturpemerintahuntukmemenuhituntutanpilihan-pilihanpublik (Publik Choices), manajemenpersaingankelembagaan, danmanajemenkualitaspelayananpublik. • Strategikontrol (Control Strategy) untukmeningkatkankekuatanorganisasipemerintah, melaluipenataankelembagaan, pemberdayaanaparaturpemerintah, pemberdayaanmasyarakatsebagaimitrapemerintah. • StrategiBudaya(Culture Strategy) perludikembangkanuntukmerubahkebiasaan-kebiasaanburuk (unethical) dariaparaturpemerintah, menyadarkanhatinuraniaparaturpemerintah, sertamempengaruhipolapikiruntukmampumengubahcitradanetikapemerintah

29. Keluarkan selembar kertas... • Ungkapkan perilaku yang pernah anda lakukan terkait dengan 6 ruang lingkup etika berbangsa tersebut... minimal 2 ruang lingkup yang berbeda. • Menurut pendapat Anda, mengapa etika dalam kehidupan organisasi itu penting? • Apa yang anda ketahui tentang good governance?, apakah hal ini juga merupakan perwujudan etika organisasi pemerintah?