Hutang Negara

1. Hutang Negara Mata kuliah: Keuangan Negara Dosen pengasuh : Dwi Mirani, S.IP Pertemuan ke-….

2. Sumber-sumberPembiayaan Indonesia • Ekspor • Utang • BantuanLuarNegeri • InvestasiAsingatau PMA • Tabungan Domestik • SuratUtang Negara

3. Kondisiutang Indonesia tahun 2011 • Jumlahutangpemerintahtahun 2011 diproyeksisekitarRp 1.807,5 triliunataunaiksebesarRp 119,2 triliundibandingposisi 2010 senilaiRp 1.688,3 triliun. Jumlahutanginiterdiriataspenerbitansuratberharganegara (SBN) sebesarRp 1.197,09 triliundanpinjamanluarnegeri (PLN) Rp 610,38 triliun. Demikian headline news salahsatuberitadi bataviase.co.id,  Jakarta, 20 Agustus 2010.

4. Denganutangsebanyakitu, rakyatindonesia yang berjumlahhampir 238 jutajiwapadasensustahun 2010 masing-masingmenanggungRp. 7,6 juta.  Seandainyajikarakyat Indonesia patunganuntukmembayarutangitu, makadiperlukansekitar 7 bulanbagitiaporanguntukdipotongseluruhpendapatannya. (Asumsipendapatan rata-rata penduduk Indonesia sekitarRp. 1, 17 juta : www.christianpost.co.id).

5. Macam dan Ciri dari Utang Negara • Reproductive Debt  dijamin seluruhnya oleh kekayaan negara dan sama besarnya • Dead Weight Debt  Utang tanpa jaminan kekayaan. • Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa • Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri • Suku Bunga Pinjaman

6. Sumber Pinjaman Negara • Para Individu sebagai Kreditur • Lembaga Keuangan Bukan Bank Sebagai Kreditur • Bank-Bank Umum Sebagai Kreditur • Bank Sentral Sebagai Kreditur

7. PINJAMAN LUAR NEGERI

8. Sifat Bantuan Lembaga Keuangan Internasional (a) Pinjaman luar negeri (Loan), yaitu setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang harus dibayar kembali sesuai dengan persyaratan tertentu;

9. (b)Hibah (Grant), yaitu setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa (termasuk tenaga ahli dan pelatihan) yang diperoleh dari Pemberi Hibah Luar Negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

10. Dasar Hukum Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), • PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadanaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; • Permenneg PPN/Kepala Bappenas No. 5/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengusulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

11. Permenkeu No. 52/2006 tentang Tata Cara PemberianHibahkepada Daerah; • Permenkeu No. 53/2006 tentang Tata Cara PemberianPinjaman Daerah dariPemerintah yang DananyaBersumberdariPinjamanLuarNegeri; dan • Permendagri No. 3/2007 tentangPedomanPelaksanaanAnggarandiLingkunganDepartemenDalamNegeri.

12. Beberapa Lembaga Keuangan Internasional yang bekerjasama dengan Depdagri, yaitu:(a) World Bank/WB;(b) Asian Development Bank/ADB;(c) Islamic Development Bank/IDB;(d) Japan Bank for International Cooperation/JBIC;(e) Japan Fund for Information Communication Technology/JFICT;

13. Masalah Utang Negara • Utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian mengakar di negeri ini. Artinya, utang itu memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Consultative Group on Indonesia (CGI).

14. Solusi Mengatasi Utang • Solusi yang paling sederhanamengatasiutangluarnegeriadalahdenganmengoptimalkanrestrukturisasiutang, khususnyamelaluiskema debt swap, dimanasebagianutangluarnegeritersebutdikonversidalambentuk program yang berkaitandenganpemberdayaanmasyarakat, pemeliharaanlingkungan, dansebagainya.

15. Selain itu, perlu dioptimalkan upaya meminta pemotongan utang atau meminta pembebasan utang dengan memberi alasan logis dengan disertai fakta-faktanya.

16. The End….