1 / 28

ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN R.I. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009. oleh. DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. 1. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. M E N T E R I

dinah
Download Presentation

ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN R.I. ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009 oleh DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 1

  2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN M E N T E R I Dr.Meutia Hatta Swasono 4 STAF AHLI SESMEN dr. Ernanti Wahyurini,M.Sc • Bid. Ekonomi dan Tenaga Kerja • Bid, Politik • Bid. Sosial Budaya. • Bid. Agama INSPEKTORAT Sri Haryati, SH Biro Perencanaandan KLN Drs. Subagyo,MA Biro Umum dan Humas Dra.Sally Astuti Wardani DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER dr. Suryadi Soeparman,MPH DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KHP Dra. Setiowati, MSc DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dr.Ir.Irma A. Djaja Putra,MSc DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Dra.Hj Sumarni,MPA DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Drs. Yusuf Supiandi

  3. Menteri Pemberdayaan Perempuan STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Sesmen • Staf Ahli Bidang Hukum & Politik • Ekonomi & Ketenagakerjaan • Staf Ahli Bidang Agama • Staf Ahli Bidang Sosial & Budaya Staf Ahli Menteri Inspektorat Biro Umum dan Humas Biro Perencanaan Dan KLN Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Peningkatan KUalitas Hidup Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender I Asdep Urusan Kesehatan Perempuan Asdep Urusan Tindak Kekerasan Perempuan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender I Asdep Urusan Organisasi Keagamaan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender II Asdep Urusan Asdep Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender II Asdep Urusan Lembaga Swadaya Masyarakat Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender III Asdep Urusan Ekonomi Keluarga Asdep Urusan Tenaga Kerja Perempuan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender III Asdep Urusan Organisasi Profesi dan Swasta Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender IV Asdep Urusan Partispasi Politik Perempuan Asdep Urusan Perempuan Lansia & Penyandang Cacat Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender IV Asdep Urusan Organisasi Sosial dan Politik Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender V Asdep Urusan Sosial Budaya dan Lingkungan Asdep Urusan Masalah Sosial Perempuan Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender V Asdep Urusan Media Masa

  4. DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Drs. Yusuf Supiandi, MA ASDEP URUSAN ORGANISASI KEAGAMAAN Ir. Siti Khadidjah Nasution,MM ASDEP URUSAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Dra. Nining Suningsih Rochadiat ASDEP URUSAN ORGANISASI PROFESI DAN SWASTA Dra. Raldiastuti Koestoer ASDEP URUSAN ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK Drs.Maulana T.Hasyim.MSc ASDEP URUSAN MEDIA MASSA Drs.Abdullah Attamimi Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Bidang Pengembangan Jaringan Keagamaan Bidang Peningkatan Kapasita LSM Bidang Pengembangan Jaringan LSM Bidang Peningkatan Kasitas Organisasi Profesi & Swasta Bidang Pengembangan Organisasi Profesi & Swasta Bidang Peningkatan Kapasitas Organisai Sosial &Politik Bidang Pengembangan Jaringan Organisasi Sosial &Politik Bidang Advokasi & Fasilitasi Organisasi Sosial &Politik Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Media Massa Bidang Pengembangan Jaringan Media Massa Bidang Advokasi & Fasilitasi Media Massa Subbidang Pengeuatan Lembaga Keagamaan Subbidang Identifikasi Jaringan Kelembagaan Subbidang Penguatan LSM Subidang Identifikasi Jaringan LSM Subbidang Penguatan Lembaga Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Identifikasi Jaringan Organisai Profesi &Swasta Subbidang Penguatan Organisasi Sosial Subbidang Identifikasi Jaringan Organisasi Sosial Subbidang Advokasi Organisasi Sosial &Politik Subbidang Penguatan Lembaga Media Massa Subbidang Identifikasi Jaringan Media Massa I Subbidang Advokasi Media Massa I & II Subbidang Fasilitasi Lembaga Keagamaan Subbidang Fasilitasi Jaringan Keagamaan Subbidang Fasilitasi LSM Subbidan Fasilitasi Jaringan LSM Subbidang Fasilitasi Lembaga Organisasi Profesi &Swasta Subbidang Fasilitasi Jaringan Organisasi Profesi &Swasta Subbidang Penguatan Organisasi Politk Subbidang Identifikasi Jaringan Organisasi Politik Subbidang Fasilitasi Organisasi Sosial &Politik Subbidang Penguatan Lembaga Media Massa Subbidang Identifikasi Media Massa II Subbidang Fasilitasi Media Massa I & II

  5. DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Apa itu ? 2

  6. 1.Apa itu Pemberdayaan 2.Apa itu Lembaga Masyarakat ? 3.Kenapa Perlu Pemberdayaan ? 4.Bagaimana ? 3

  7. Apa itu Pemberdayaan ? Pemberdayaan : 1). Proses, Cara, Perbuatan sesuatu agar berdaya ( berkemampuan; berkekuatan) *) 2). Proses Capacity Building dalam Peningkatan pelaksanaan fungsi dan peran *) Depdiknas. Kamus besar bahasa Indonesia. BP 2002 4

  8. Apa itu lembaga masyarakat ? Lembaga : • Badan/ organisasi yang tujuannya melakuan • suatu usaha/ kegiatan. • 2. Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri • atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu • kerangka nilai yang relevant. Masyarakat : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama 5

  9. Maka PLM adalah : Suatu Proses atau Cara Peningkatan kemampuan (Capacity Building) bagi lembaga-lembaga masyarakat agar dapat melaksanakan Peran dan Fungsinya untuk memperjuangkan PP dan KPA dalam mencapai KKG 6

  10. Kenapa perlu PLM ? PEMERINTAH & DPD/ DPR SUPRA STRUKTUR PARPOL ORGANISASI PROFESI KEPENTINGAN ORMAS PENEKAN (LSM) INFRA STRUKTUR MASYARAKAT 7

  11. Kenapa perlu PLM ? (lanjutan) GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DUNIA USAHA • Peraturan/PUU • Kebijakan • Pelayanan publik • Produk • Lap Kerja • Jasa MASYARAKAT (Laki-Perempuan) • Konsumen • Partisipasi • Kontrol • Tax Payer • Transparansi • Akuntabilitas • Partisipasi • Penegakan Hukum 8

  12. Bagaimana ? P U G P L M • Org. Keagamaan • LSM • Org. Profesi & Swasta • Org. Sosial & Politik • Media Massa • Individu • Kelompok • Masy Kesejahteraan Masyarakat (KKG) Melalui Pendekatan Program khusus & Affirmasi 9

  13. kOMITMEN - NASIONAL - INTERNASIONAL POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KKG, KHP DAN KPAPUG POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KKG, KHP DAN KPAPUG SOSIAL BUDAYA INTER- GRASI AFFIRMA TIVE ACTION SUBYEK METODE OBYEK K K G ISU PEREM- PUAN, GENDER DAN ANAK • KOMITMEN • KERANGKA • KEBIJAKAN • KELEMBAGAAN • OLEH TUPOKSI • /SISTEM INFO • - NET WORKING • PELATIHAN • DIALOG • SOSIALISASI • ADVOKASI • FASILITASI • KOORDINASI • KERJASAMA • PENGGIAT/ • PENGUATAN • - WORKSHOP • ORG. KEAGAMAAN • ORG. SOS. POL • ORG. LSM • ORG. PROFESI & • SWASTA • ORG. MEDIA MASSA VISI / MISI PP • TANTANGAN KENDALA • EKONOMI • PEMBERDAYAAN DEMOKRASI • SUMBERDAYA • LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM • DESENTRALISASI 10

  14. MASALAH KONDISI POSISI/ STATUS 1. H D I 1. Pelabelan 2. G D I 2. Subordinasi/ 3. G E M Diskriminasi 4. Tindakan-tindakan 3. Marginalisasi 4. Beban kerja 5. Kekerasan 18

  15. NATIONAL KOMITMEN UUD 1945 pasaal 28 memuat prinsip “ Equal Right” dan “ Non Dioscrinination” GBHN Tap MPR Tahun 1999.dan UU No. 25/2000 ttg Propenas Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Penetapan Presiden No. 7 Tahun 2005 ttg RPJM 2004 -2009 Internasional komitmen Konvensi PBB ttg CEDAW : UU No. 7 Tahun 1984. ICPD Tahun 1994 di Cairo. Konferensi Wanita ke IV di Beijing 1995: Beijing Platform For Action “Gender Mainstreaming Is A Strategy For Integrating Gender Concerns In The Analysis Formulation And Monitoring Policies, Programs And Projects”. Millinium Declaration 2000 : MDG’s . LATAR BELAKANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

  16. PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA VISI : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  17. MISI: • Meningkatkan kualitas hidup perempuan; • Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; • Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; • Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data; • Meningkatkan partisipasi masyarakat.

  18. STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Pengarusutamaan Gender 2. Penyadaran Gender di masyarakat 3. Pembaharuan dan Pengembangan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan 4. Advokasi, Fasilitasi dan Mediasi 5. Pengembangan Kemitrasejajaran Harmonis 6. Sistem Informasi Gender 7. Pengembangan Sistem Penghargaan

  19. SIAPA YANG MELAKSANAKAN PUG 1. Pemerintah termasuk Provinsi dan kabupaten /Kota 2. Dunia usaha termasuk BUMN/BUMD 3. Lembaga Kemasyarakatan ( Organisasi Keagamaan; LSM; Organisasi Profesi dan Swasta; Orsospol; Media Massa )

  20. INDIKATOR SUKSESNYA PUG KOMPONEN KUNCI KONDISI AWAL 1. Komitmen politik 2. Kerangka kebijakan • Data dan Statistik terpilah/gender • Gender analysis Skill • Kelembagaan/Struktur • Alat dan Sistem Monev • K I E • Peran serta Masyarakat 3. Struktur dan mekanisme Pemerintah 4. Sumber Daya 5. Sistem informasi dan data 6. Alat analisis 7. Masyarakat madani

  21. ARAH DAN PROGRAM PLM 2005 - 2009 Dakar : 1. Kepmen P. 01/PP/2005 2. Perpres No. 7/ 2005 tentang RPJM 3. Renstra KPP 2005 - 2009 Sasaran: Penguatan lembaga masyarakat dalam mendorong keterlibatanperempuan menuju thn 2009. Kegiatan Pokok : • Sosialisasi tentang hak-hak perempuan dlm bidang • publik dan isu perempuan 2. Pelatihan kepemimpinan dan kewarganegaraan 3. Fasilitasi lembaga masyarakat 4. Membangun jaringan/ networking 11

  22. Tugas dan Fungsi (Kepmen P. 01/PP/2005) Tugas : Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan Fungsi : 1. Penyiapan Perumusan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan 3. Pelaksanaan hubungan kerja 4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyiapan laporan 12

  23. RENSTRA KPP Kep.Men PP No. 27/ 2005 Visi : Mewujudkan KKG, KPA dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Misi : 1. Meningkatkan KHP 2. Memajukan kehidupan perempuan dlm proses politik & jabatan publik 3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 4. Meningkatkan KPA 5. Meningkatkan pelaksanaan & memperkuat kelembagaan PUG 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat 13

  24. RENSTRA (lanjutan) Sasaran : • Terjaminnya KKG dalam produk UU, program • dan kegiatan pembangunan 2. Membaiknya GDI & GEM 3. Menurunnya KTP 4. Meningkatnya KPA • Meningkatnya kemampuan lembaga & jaringan • PUG dan Anak, ketersediaan data Prioritas : 23 Bidang Prioritas, 90 Program 15

  25. RENSTRA KPP (lanjutan) Tujuan : Pembangunan PP dan KPA Cara Pencapaian : • Terintegrasinya kebijakan PP & KPA pada semua • kebijakan & program pembangunan. 2. Terwujudnya 440 Kabupaten/ Kota yang responsif gender. 3. Berperannya lembaga masyarakat dlm PP & KPA 14

  26. Sasaran dan materi kegiatan Sasaran Bahan/ materi 1. Kepekaan • Teori & konsep gender • Permasalahan & isu-isu perempuan • Perjuangan perempuan di Indonesia 2. Kesadaran • Komitmen Nasional • Komitmen Internasional • Visi/ misi PP 3. Kecerdasan • Kepemimpinan/ Mgt. • Communication skill • Etika dan prilaku • Kewarganegaraan 16

  27. Hasil yang diharapkan : • Terbangunnya jaringan lembaga masyarakat • yang memperjuangkan PP & KPA dan KKG 2. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran atas hak-hak perempuan 3. Tersedianya kader perempuan yang bergerak dalam bidang politik 4. Tercapainya quota minimal 30 % tahun 2009 17

  28. Laki-laki dan perempuan memang bedatetapi tidak boleh di beda-bedakan Terima kasih Wassalam

More Related