PARADIKMA BARU KEHUMASAN dalam KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. PARADIKMA BARU KEHUMASAN dalam KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK HENNY S. WIDYANINGSIH, M.Si.

2. UU KIP KI Pusat Badan Publik

3. PENDAHULUAN • Dasar hukum: adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik • Sekitar 27 Kab/Kota di Indonesia yang memiliki Perda yang mengatur tentang transparansi dan partisipasi. • Ada sekitar 90 negara yang memiliki UU Keterbukaan Informasi, dan di Asia adalah India, Jepang, Nepal, Thailand, Indonesia dan Bangladesh.

4. Terbitnya UU ini dapat membawa perubahan dalam tata kelola institusi terutama dalam hal mengelola informasi. UU KIP dilatarbelakangi : * UUD 45 pasal 28F * bergulirnya reformasi * tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (GoodGovernance) dengan syarat : adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab.

5. MANFAAT KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik : Menciptakan tata pemerintahan yang baik Peningkatan fungsi, kualitas dan kinerja Badan Publik Mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi Masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik Meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat

6. UU No.14 th 2008 tentang KIP Informasi Publik yang dikecualikan • Informasi publik • Bersifat terbuka, dapat • di akses cepat, tepat • waktu, biaya ringan • dan sederhana Badan publik Pengguna informasi publik

7. Adanya 2 hak yang berbeda antara pengguna informasi publik dan badan publik yaitu : right to know dan right to tell menyebabkan rentannya hubungan antara badan publik yang bertanggung jawab menyediakan inofrmasi publik dan pengguna informasi publik.

8. Kewajiban Badan Publik (sesuai pasal 7 UU KIP) : menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik Menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien

9. Lanjutan: membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi haksetiap orang atas Informasi Publik Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keaman negara Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan noneletronik

10. Hak Badan Publik : Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan , yang mencakup: 1.Informasi yang dapat membahayakan negara 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat 3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

11. 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan 5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

12. KATEGORI INFORMASI menurut UU RI no 14 mengenai KIP : INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN: • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta • Informasi yang wajib tersedia setiap saat

13. Informasi yang dikecualikan dalam UU No 14 tentang KIP : Yaitu informasi yang jika dibuka dapat merugikan : a. kepentingan penegakan hukum b. perlindungan persaingan usaha sehat dan HAKI c. kerahasiaan pribadi d. pertahanan dan keamanan nasional

14. Lanjutan: e. perlindungan kekayaan alam Indonesia f. ketahanan ekonomi nasional g hubungan luar negeri h.akta otentik yang bersifat pribadi atau pun wasiat seseorang i. memorandum/surat antar atau intra badan publik,yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali putusan Komisi Informasi atau peradilan j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU

15. Problem yang sering dihadapi oleh pengguna informasi : • Informasi publik tidak tersedia • Informasi publik terlambat diberikan • Informasi publik di klaim rahasia secara sepihak • Mekanisme palayanan informasi publik yang buruk • Akses informasi publik yang asimetris

16. Humas Badan Publik adalah aktivitas lembaga dan atau individu, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya

17. Momentum perubahan mindset tata kelola pemerintahan dari yang memerintah dan dilayani menjadi “melayani”

18. Humas Badan Publik dalam melaksanakan pengelolaan informasi mulai dari : Monitoring Pengolahan Penyusunan program Pendiseminasian Evaluasi

19. Siapa yang bertanggung Jawab terhadap pengelolaan informasi tersebut ? • Menurut UU KIP Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dibantu oleh pejabat fungsional • Pada prakteknya PPID dapat melekat pada fungsi unit kerja yang sudah ada (seperti pranata humas atau unit Kehumasan yang sudah ada)

20. Mekanisme Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi meliputi : • 1.Pengumpulan Data dan Informasi : a. indentifikasi data dan informasi b. klasifikasi data dan informasi c. rekapitulasi data dan informasi 2.Pengolahan Data dan Informasi : a. seleksi data dan informasi b. validasi dan otentivikasi data dan informasi

21. Lanjutan : c. Entri data dan informasi d. Unifikasi dan penomoran data dan informasi e. penyusunan daftar atau back up data base dari data dan informasi tersebut 3. Penyimpanan dan Penyediaan Data dan Informasi (sesuai dengan kategori informasi yang tersebut di atas)

22. Sanksi dalam UU KIP : “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberi, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik secara berkala, yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU, mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (tahun) dan / atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta rupiah.”

23. Tertulis (Elektronik/non elektronik PermohonanInformasi TidakTertulis InformasiPublik yang adadibadanpublik PejabatInformasi & Dokumentasi PencatatanInformasi • NamapemohonInformasi • AlamatpemohonInformasi • SubjekInformasi • Format PengirimanInformasi • AlasanPermintaanInformasi PemberianTandaBukti (No. Pendaftaran) KepadaPemohonInformasi DokumentasidanKlasifikasiInformasi InformasiPublik yang diumumkanberkala InformasiPublik yang diumumkansertamerta • PenerimaanPermintaanInformasi, disertaiPenjelasan : • MateriInformasi yang akandiberikan • Alatpenyampai & format informasi yang diberikan • Biayadancarapembayaran • Jikabadanpubliksudahmemilikiinformasisebagianatauseluruhnyamakainformasidapatdiberikan PerpanjanganwaktuPemberitahuan (disertaialasanMaksimum 7 hari) InformasiPublik yang wajibtersediasetiapsaat InformasiPublik yang diumumkansertamerta Penolakan (disertaialasan) PemberianInformasi yang diminta BAGAN MEKANISME PEMBERIAN INFORMASI

24. Apa tugas Komisi Informasi Pusat : • Melaksanakan UU No 14 tentang KIP • Merumuskan petunjukteknis Standart Layanan Informasi Publik • Menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi

25. PPIDmenolakpermohonaninformasi KOMISI INFORMASI GugatanKePengadilan (paling lambat 14 harikerja) Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi (paling lambat 14 hari kerja) MEDIASI PemohonInformasimengajukan KEBERATAN (paling lambat 30harikerja) PengadilanNegeri Pengadilan Tata Usaha Negara BERHASIL TIDAK BERHASIL Terima TidakTerima Atasan PPID memberikanalasantertulisdisertaitanggapan (paling lambat30 harikerja) Paling lambat 100 hari kerja Terima Tidak Terima AJUDIKASI (Paling lambat 14 hari kerja) Permohonan Informasi menggugat ke pengadilan (paling lambat 14 hari kerja) PutusanKomisiInformasi MAHKAMAH AGUNG TIDAK PUAS PUAS TERIMA TIDAK TERIMA PutusanAkhir

26. Praktisi Humas Indonesia 1. Humas yang melaksanakan fungsi manajemen strategis : ditempatkan dekat dengan pimpinan. Komunikasi yang umum diterapkan adalah komunikasi dua arah simetrik 2. Humas sebagai pekerja teknis: selain ditempatkan jauh dengan pimpinan, juga hanya menjalankan peran dan fungsinya secara pragmatis. Umumnya menerapkan sistim komunikasi satu arah atau dua arah asimetrik dalam setiap kebijakannya

27. Peraturan Lembaga Strategi Pengguna Badan Publik To inform To explain To persuade To suggest To invite To convince Kognitif Afektif Konatif UU RI no 14 tentang KIP Keterbukaan & akuntabilitas Lembaga/badan pulik Citra positif badan publik

28. Peran Humas BP dalam KIP: • Mendorong adanya ketersediaan informasi publik dan mengemas informasi tersebut ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk jurnalis. • Mempublikasikan klasifikasi informasi publik yang ada di lembaganya termasuk informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh publik. • Jika posisi humas BP diberikan otoritas sebagai PPID maka adanya tuntutan peningkatan pemahaman staf humas mengenai isi Undang-Undang KIP.

29. PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. • Dalam anatasi hukum UU KIP dibahas bahwa PPID sebaiknya dijabat oleh Pejabat dengan kualifikasi sekurang-kurangnya Esselon 2. Badan publik dapat menunjuk pejabat yang sudah ada sepeti pejabat Humas, Pejabat IT, Pejabat Perpustakaan, dan Perjabat kearsipan.

30. Peran Humas BP dalam KIP • Membenahi Website BP sesuai dengan ketentuan klasifikasi informasi dan sesuai dengan azas informasi dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana • Mengkomunikasikan cara mengakses informasi publik di badan publik dengan mencantumkan seluruh nama pejabat publik yang bertanggung jawab dan bagaimana menghubungi mereka untuk kebutuhan akses informasi yang mudah.

31. Peran humas BP dalam KIP • Badan publik memiliki wewenang untuk uji konsekuensi dan mempertimbangan kepentingan publik untuk menetapkan informasi yang dikecualikan dengan mengedepankan prinsip akses maksimum pengecualian terbatas. • Memerlukan dukungan dan goodwill yang penuh dari pimpinan untuk menjadi motivator dan lokomotif dalam Keterbukaan Informasi

32. Peran Humas BP dalam KIP • Menyediakan sarana prasarana, seperti IT, media center,perpustakaan, meja informasi dan ruang2 pengaduan • Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk operasional tersebut • Membuat jaringan antar unit dan antar departement atau interdept dalam konteks informasi yang terkait • Membantu dalam pembuatan sistem monitoring dan evaluasi kualitas dari layanan informasi serta pengaduan atau respon atas permintaan informasi yang tidak memuaskan.

33. Metode penyampaian informasi : • Mediated, seperti : - papan pengumuman - website MA - buletin - newsletters - press release - peliputan media - press conference - talkshow di media TV dan radio

34. Lanjutan…. 2. Nonmediated : - rapat - dialog - special events (ajang khusus), seperti open house, pameran dan acara-acara khusus lain nya

35. What is Public Relations? “Public Relations is Planned Persuasive Communication Designed to Influence Significant Public” “Public Relations is a Planned Process to Influence Public Opinion, through Sound Character and Proper Performance, based on Mutually Satisfactory Two-way Communication” (Fraser P. Seitel)

36. Hasil Riset di AS

37. TERIMA KASIH