HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

1. HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN DewiNurulMusjtari, S.H., M.Hum

2. PENGERTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN a. PengertianHukumPembiayaan • Hukumpembiayaanadalahhukum yang mengatursuatukegiatan yang dilakukandalambentukpenyediaandanabagikonsumenuntukpembelianbarang yang pembayarannyadilakukansecaraangsuranataupunberkalaolehkonsumen. b. PengertianLembagaPembiayaan. • Lembagapembiayaanadalahbadanusahadiluar bank danlembagakeuanganbukan bank yang khususmelakukankegiatandalambidangusahalembagapembiayaan.

3. DEFINISI LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEPPRES 61/88 • Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. • Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang Khusus didirikan untuk melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan

4. DEFINISI DAN BIDANG USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN • Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa: “Perusahaan Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan – dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.” Kegiatan yang termasuk Usaha Lembaga Pembiayaan: - Sewa Guna Usaha (Leasing) - Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) - Anjak Piutang (Factoring) - Usaha Kartu Kredit (Credit Card)

5. RUANG LINGKUP Peraturan Menteri Keuangan no. 84/PMK.012/2006 Factoring Leasing Finance Company Credit Card Consumer Financing Peraturan Menteri Keuangan no. 84/PMK.012/2006

6. BENTUK DAN MODELLEMBAGA PEMBIAYAAN • Lembagapembiayaanmunculkarenaadanyapemenuhanpembiayaan. Dikenalsebagaipembiayaankarenamenawarkan model-model formulasibaruterhadappemberidana, sepertidalambentuk leasing, factoring, dansebagaiannya.

7. BentukHukumLembagaPembiayaan: Mengenaibentukhukumbadanusaha yang di beriwewenangberusahadi bidanglembagapembiayaan yang meliputi Bank, LembagaKeuanganBukanBank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukanbahwauntukPerusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi (Pasal 3 Keppres No. 61 Th. 1988 tentangLembagaPembiayaan).

8. Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebutdapatdimilikioleh : • Warga Negara Indonesia atauBadan Usaha Indonesia. • BadanUsahaAsing dan Warga Negara Indonesia sebagaiUsahaPatungan. • PemilikansahamolehBadan Usaha Asingsebesar-besarnyaadalah85% darimodal setor.

9. Dalamkeputusanmenterikeuanganrepublik Indonesia No. 1251 / KMK. 013/1988 tentangketentuandantatacarapelaksanaanlembagapembiayaandiperincikanbahwakegiatanperusahaanpembiayaanmeliputi : a. SewaGuna Usaha b. Model Ventura c. PerdaganganSuratBerharga d. AnjakPiutang e. Usaha KartuKredit f.  PembiayaanKonsumen

10. Di sampingituditentukan pula bahwasuatuperusahaanpembiayaantidakdiperkenankanmenarikdanasecaralangsungdarimasyarakatdalambentuk: a. Giro b. Deposito c. Tabungan d. Suratsanggupbayar (promissorynotes), jikasuratsanggupbayartersebuthanyadipakaisebagaijaminanhutangkepada bank yang menjadikreditnya.

11. SEJARAH LEMBAGA PEMBIAYAAN • Dimulai sejak tahun 1974, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI tanggal 7 Februari 1974, tentang “Perizinan Usaha Leasing”. • Tahun 1984 : Perusahaan Leasing berjumlah 48 perusahaan • Tahun 1988 :Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun1988 menjelaskan Pengertianmengenai Lembaga Pembiayaan.

12. DASAR PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN: • Dasarhukum substantive Perjanjiandiantaraparapihakberdasarkanasas “ kebebasanberkontrak”. Antaraperusahaan financial sebagaikrediturdengankonsumensebagaidebitur. Pasal 1338 (1) KUH Perdata “suatuperjanjian yang dibuatsecarasahberlakusebagai UU bagi yang membuatnya”. Dasarhukumadministrasi • KeppresNo.61 Tahun 1988 tentangLembagapembiayaan. • KeputusanMenteriKeuangan No. 1251/kmk.013/1988 tentangKetentuan Dana dan Tata Cara PelaksanaanLembagaPembiayaan/diubahdisempurnakan. • KeputusanMenteriKeuangan No. 468 Tahun 1995 (tentangperbankantidakberlakubagipembiayaankonsumenkarenadilakukanolehperusahaanpembiayaanbukan bank.

13. FUNGSI LEMBAGA PEMBIAYAAN: 1. Melengkapijasa-jasakeuangan yang dapatdimanfaatkanuntukmengatasikebutuhanpembiayaanduniausaha yang terusmeningkatdansemakin bervariasi.24 2. Mengatasikebutuhanpembiayaangunamembiayaikegiatanusahajangkamenengah/panjang, yang berskalakecildanmenengah. 3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi di antara bidangusahadarilembagapembiayaantersebut yang meliputi : sewagunausaha(leasing), anjakpiutang(factoring), modal ventura(venturacapital), perdagangansuratberharga(securitas company), usahakartukredit(credit card), danpembiayaankonsumen(consumer finance). Sehinggadapatdisesuaikandenganjeniskebutuhanpembiayaanmasing-masinganggotamasyarakat yang memerlukannya.

14. FUNGSI LEMBAGA PEMBIAYAAN (LJT…) 4. Memberikanbeberapakeringanan, sepertipersyaratanpenyediaanagunan(collateral) yang lebihlonggar, keringanan di bidangperpajakan, karenakeuntungan yang di perolehbukanobyekpajakpenghasilan. 5. Mengisicelahsegmen yang belum di garapolehindustriperbankan, mengingatpersaingan di pasar global memangharus di rebut danuntuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalamhalinisecarakhususkepadajasapembiayaan di luarsektorperbankan.