RENCANA KERJA

1. RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014

2. INDUSTRI PDB KEMISKINAN PELUANG KERJA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FOKUS KUKM IPTEK KETENAGAKERJAAN PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, KELAUTAN INFRASTRUKTUR

3. PRIORITAS KEGIATAN • Jumlah anggaran Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi TA. 2014 sebesar 6 milyar rupiah; setiap Asdep mempunyai alokasi anggaran sebesar 1,2 milyar rupiah • Fokus kegiatan untuk TA. 2014 di Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi adalah sektor ketenagakerjaan, kaitannya dengan tenaga kerja informal yang akan mendapatkan dukungan dari masing-masing keasdepan

4. Lanjutan • Kebijkan Pengembangan Industri Rumahan (IR) melalui Sistem Ekonomi Rumah Tangga sebagai lanjutan dari Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Untuk tahun pertama dari 5 (lima) tahun ke depan, akan dibangun kebijakan dengan judul “Penguatan PPEP” yang berfokus pada ketenagakerjaan dan UKM. Kebijakan PPEP intinya mengajak koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha, serta masyarakat untuk bersama sama secara sinergi melakukan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan. • Kebijakan PPEP setelah 5 tahun pertama adalah untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kebijakan melalui pelaksanaan Model Desa PRIMA. Kebijakan PPEP 5 tahun kedua adalah untuk pengembangan kegiatan dari terbentunya kelompok-kelompok usaha mikro dan penggalangan untuk menjadi wirausaha.

5. lanjutan • Industri rumahan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat menyerap tenaga kerja, serta memberikan alternatif lapangan kerja bagi mantan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan dapat mengurangi mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri serta mencegah trafficking.IR perlu mendapat perhatian karena termasuk dalam usaha mikro/sektor informal dan saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

6. PRIORITAS KEGIATAN ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN • Penyusunan Pedoman PPRG bidang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di BNP2TKI • Tindaklanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 23/NKB/MEN/XI/2013; Nomor 10.MPP-PA.11-2013; Nomor 07/KB/M.KUKM/XI/2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Gerakan Perempuan Mandiri. Melalui kegiatan bersama untuk mendukung Kebijakan Bina Keluarga TKI. • Melakukan sosialisasi dan advokasi EEO bidang ketenagakerjaan di provinsi Kalimantan Barat

7. PRIORITAS KEGIATAN ASDEP GENDER DALAM KUKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN • Mengembangkan model Industri Rumahan di Kab. Kendal dan lokasi lainnya. Kementerian Perekonomian akan memberikan supporting kegiatan melalui FGD dengan Kementerian dibawah koordinasi Kementerian Perekonomian.

8. Prioritas kegiatan Asdep Gender dalam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan • Membuat Kesepakatan Bersama dengan Dirjen BPDAS-PS dan Badan Litbang Kehutanan sebagai tindaklanjut MoU antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Best Practise Model kegiatan responsif gender sektor kehutanan • Membangun best practise model kegiatan yang responsif gender yaitu: Kebun Bibit Rakyat di provinsi Sumatera Barat (Kab. Agam) dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Flora Penghasil Warna di provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Sumba Timur). Sasaran kegiatan adalah Kelompok Wanita Tani dan perempuan pengrajin tenun pewarna alami • Pendampingan teknis kepada Kementerian Kehutanan, fokus pada program di Dirjen BPDAS-PS dan Badan Litbang Kehutanan

9. Prioritas kegiatan Asdep Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Revitalisasi MoU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menambah dan memasukkan hak-hak dan perlindungan anak • Prioritas kegiatan difokuskan pada fasilitasi pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi perempuan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur • Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan bimbingan teknis kepada kelompok perempuan yang sudah mendapatkan fasilitas CAP (Community Acces Point) • Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi membangun model pendayagunaan TIK bagi perempuan di Jawa Barat (Kab. Cimahi) dan Jawa Tengah (Kab. Pekalongan).

10. Prioritas kegiatan Asdep Gender dalam Infrastruktur