180 likes | 923 Views
PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN. Perkembangan Sektor Keuangan di Indonesia. Sejak pertengahan 1980-an, Perkembangan sektor keuangan cukup pesat . Beberapa paket deregulasi 1. Sejak Juni 1983 - pelepasan pagu kredit 2. Pakto 1988 ( Sumarlin I) - penghapusan hambatan pendirian bank
E N D
PerkembanganSektorKeuangandi Indonesia Sejakpertengahan 1980-an, Perkembangansektorkeuangancukuppesat. Beberapapaketderegulasi 1. SejakJuni 1983 - pelepasanpagukredit 2. Pakto 1988 (Sumarlin I) - penghapusanhambatanpendirian bank - ↑ kantor-kantorcabangdan lain-lain.
Next… 3. Pakdes 1988 - Manambah LK non bank 4. Pakjan 1990 - Kredit untuk Usaha Kecil (KUK) 5. Gebrakan Sumarlin II (Feb ’91) - Pengetatan Likuiditas
Next… AkibatreformasiMoneter ; 1. Sektorkeuanganmaju - Bank-bank ↑ - Likuiditas ↑ - Pasar Modal 2. Kreditmacetmulaitahun 1990-an
Bank NilaiTukar Sektorkorporat Tingkat SukuBunga Modal Asing Pelarian Modal Domestik PasarProperti Pasar Modal Pembangunan Sekto Keuangan; Belajar dari Sejarah Krisis Moneter Sumber: Kuncoro dalam Hoon, et al. (2000: 18)
Negara UTANG jangka pendek (% terhadap cadangan devisa) Korea 213% Indonesia 181% Malaysia 47% Filipina 77% Thailand 169% Penyebab KrisisTabel Persentase Utang Jangka Pendek terhadap Cadangan Devisa: 4 Negara Asia, akhir periode 1996 Sumber : Bank of International Settlements dalam Hoon, et,al (2000: 14)
Negara Krisis Kepercayaan Krisis Mata Uang Krisis Finansial Krisis Ekonomi Krisis Sosial Krisis Politik Hongkong √ Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Singapura √ √ Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Taiwan √ √ Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Malaysia √ √ √ Terhindar Terhindar Terhindar Korea Selatan √ √ √ √ Terhindar Terhindar Thailand √ √ √ √ Terhindar Terhindar Indonesia √ √ √ √ √ √ Tujuh Negara Asia dan Dimensi Krisis, 1997-98 Sumber: Kuncoro dalam Rao (2001: 63)
Peran Perbankan Syariah dalam membangun Sektor keuangan Bank Indonesia: Pengawasan bank, Kebijakan moneter & Sistem pembayaran DewanSyariahNasional Lembaga fatwa • Lembaga Arbitrase Syariah • Asosiasi Akuntan • Asosiasi Bank Syariah • Lembaga Keuangan Syariah Non Bank • Lembaga Keuangan Mikro Syariah • Lembaga Amil Zakat • Forum Komunikasi Ekonomi Syariah • Lembaga Sertifikasi Profesi • Lembaga Pendidikan • Lembaga Penjaminan SimpananLembaga Peradilan Muamalah BUS DPS UUS DPS BPRS DPS Pasar modal Syariah Pasar Uang Antar Bank Syariah DepKeu-RI: Kebijakan Fiscal Bappepam LK: Pengawasan LKBB & PS Modal IFSB, IIFM, IDB, AAOIFI F Pengawasan F Koordinasi Transaksi Perbankan Kepatuhan syariah
Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yg Tinggi dan Berkualitas • Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat u/ pembiayaan pembangunan nasional & mendukung kelancaran sistem pembayaran. • Mendukung stabilitas harga dan meningkatkan daya tahan sistem keuangan terhadap economic shocks. • Mengurangi excess liquidity trap. Memperkuat sektor produktif perekonomian dan mendukung pencapaian inflasi yg rendah. • Memperkuat ketahanan sistem perekonomian melalui pemberdayaan UMKM yg dapat menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran dan social safety net menciptakan quality of growth. 1. Menyediakan alternatif jasa keuangan dan perbankan. 2. Tidak melakukan transaksi yg bersifat spekulatif di pasar valas dan di pasar modal, (built-in characteristic dari bank syariah). 3. Menciptakan harmonisasi antara sektor keuangan dengan sektor produktif riil (re-attachment) melalui penyediaan likuiditas yang sesuai dengan aktivitas riil perekonomian. 4.Mendorong fungsi sosial, memperluas jangkauan pertumbuhan ekonomi kepada UMK dan ekonomi lemah, melalui peran perbankan syariah dalam voluntary sector (CSR, ZISWaH).
Kebijakandalammengembangkansektorkeuangan 1. Peningkatan Pengawasan & Kepastian Hukum, 2. Pengembangan Pasar Infrastruktur, 3. Peningkatan Peran & Kualitas Pelaku, 4. Perluasan Alternatif Investasi & Pembiayaan Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 1.Penguatan dan Pengaturan Jasa Keuangan, 2. Perlindungan Dana Masyarakat 3. Jaring Pengamanan Sektor Keuangan 1. Pengembangan LKNB & Infrastrukur Pendukung 2. Perlindungan Nasabah 3. Peningkatan Koord Antara Instansi yg Bertanggung Jawab di Sektor Keuangan