1 / 40

STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA

STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA. I. PERDAGANGAN BEBAS. 2. Keterbukaan perdagangan menginduksi keterkaitan antar negara Keterbukaan perdagangan Indonesia berada pada level 30 persen Singapura , Malaysia, Thailand China memiliki tingkat openness > 100 persen

ide
Download Presentation

STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGHADAPI ACFTA

  2. I. PERDAGANGAN BEBAS 2

  3. Keterbukaanperdaganganmenginduksiketerkaitanantarnegara • Keterbukaanperdagangan Indonesia beradapada level 30 persen • Singapura, Malaysia, Thailand China memilikitingkat openness> 100 persen • Implikasi: Kondisi perdagangan dan ekonomi mitra dagang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi.eksternal • KEG: Penurunan keterbukaanperdaganganpada tahun 2009 akibat pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa (mitra dagang utama) Sumber: Worldbank (2011)

  4. Lambatnya pengambilan keputusan dengan metoda “single under taking” via WTOdankemelut ekonomi domestik yang dialami beberapa negara maju Free Trade Agreement (FTA) atau Economic Partnership Agreement (EPA). Syarat FTA Menurut WTO: Pertama, kesepakatan yang dibuat tidak akan menimbulkan hambatan perdagangan terhadap Negara-negara di luar keanggotaan konsensus tersebut. Kedua, Kawasan perdagangan bebas sebagai tujuan final harus mampu dicapai dengan periode yang reasonable dan diterima secara luas. Ketiga, kesepakatan harus meliputi seluruh sektor secara substansial

  5. Esensi Utama Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia

  6. Esensi Utama Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia (Lanjutan)

  7. Esensi Utama Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia (Lanjutan)

  8. a. Perdagangan Bebas Yang Berdampak Langsung Pada Indonesia • ASEAN Free Trade Area (AFTA) • ASEAN China FTA (ACFTA) • ASEAN Korea FTA (AKFTA) • ASEAN Australia dan New Zealand (AANZFTA) • ASEAN India FTA (AIFTA) • ASEAN Jepang CEP (AJCEP) • ASEAN Uni Eropa (pending) • INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) • INDONESIA PAKISTAN 9/24/2014 8

  9. b. Cakupan Liberalisasi Akses Pasar Barang (penurunan s/d penghapusan Tarif Bea Masuk) Akses Pasar Jasa (Mode 1, Mode2, Mode 3 dan Mode 4) Keterbukaan Investasi (Iklim Investasi) Kerjasama Ekonomi (Peningkatan Capacity Building)

  10. c. Akses Pasar Barang Penurunan dan Penghapusan Tarif Bea Masuk (Modalitas, Schedule of Concession) Kesepakatan Rules of Origin (ROO) Penghapusan Non Tarif Barriers (NTBs) (Mengurangi Aturan-aturan Teknis)

  11. AFTA ASEAN - 6 (BIMPST): - 2003 : 60 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % - 2007 : 80 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % - 2010 : 100 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 % ASEAN – 4 (CMLV): 2015 : 100 % dari Inclusion List (IL) tarif BM 0 %. d. Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk

  12. ACFTA Dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu : Early Harvest Program – EHP : tahun 2004-2006 Penurunan tarif untuk produk dalam Normal Track : NT1 = 0% tahun 2010 NT2 = 0% tahun 2012 Penurunan tarif untuk produk dalam Sensitive dan Highly Sensitive : SL : max 20% tahun 2012 dan 0-5% tahun 2018 HSL : max 50% tahun 2015 dan 0-5% tahun 2020 e. Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk (lanjutan)

  13. f. Penghapusan Non Tarif Barriers (NTBS) ASEAN ASEAN-6 (Kecuali Filipina lebih lambat 2 tahun): - 2008/2010 : Tahap I - 2009/2011 : Tahap II - 2010/2012 : Tahap III (terakhir) ASEAN-4 (CLMV) : - 2013 : Tahap I - 2014 : Tahap II - 2015/2018: Tahap III (Terakhir)

  14. II. CAKUPAN POS TARIF INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM BTBMI 9/24/2014

  15. a. Cakupan Pos Tarif Industri ManufakturDalam BTBMI • Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007 terdapat sebanyak 8.750 pos tarif berdasarkan klasifikasi Harmonised System (HS) 10 digit. Dari jumlah tersebut pos tarif sektor industri manufaktur adalah sebanyak 7.577 pos tarif atau sekitar 87% dari total pos tarif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri sangat merasakan dampak dari adanya berbagai kesepakatan FTA • BTBMI 2007 menggambarkan tingkat tarif aplikasi (applied tariff) MFN seluruh pos tarif dimana rata – rata tingkat tarifnya pada tahun 2007 sudah sangat rendah yaitu 7%, dibandingkan dengan tingkat rata – rata bound tarif Indonesia yang di notifikasi di WTO sebesar 36%. b. Struktur TarifBea Masuk Indonesia 15

  16. 9/24/2014 16

  17. c. Skema Pelaksanaan Kerjasama Internasional 9/24/2014 17

  18. c. Skema Pelaksanaan Kerjasama Internasional (lanjutan) Pelaksanaan perdagangan dengan skema FTA relatif kecil dibandingkan dengan skema MFN yang disebabkan diperlukan kepatuhan administrasi (Form E) dalam Skema FTA 9/24/2014 18

  19. III.PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN ACFTA 9/24/2014

  20. a. Perkembangan Terkini Pelaksanaan ACFTA • Dalam kerangka AC-FTA, jumlah produk yang dijadwalkan menjadi 0% pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.597 pos tarif, sehingga total jumlah tarif yang sudah menjadi 0% adalah 7.306 pos tarif • Skema penurunan tarif bea masuk untuk Normal Track 1 (NT 1) akan menjadi 0% mulai tanggal 1 Januari 2010. Jumlah pos tarif sektor industri dalam kategori NT1 adalah 6064 pos tarif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 pos tarif, saat ini telah diusulkan untuk ditunda penghapusannya. • Untuk kategori Normal Track 2 (NT 2), tarif bea masuknya menjadi 0% pada tahun 2012, untuk kategori Sensitive List (SL), menjadi 0% – 5% pada tahun 2018, untuk kategori High Sensitive List (HSL) diturunkan/dihapuskan menjadi 0%-50% mulai tahun 2015, dan untuk kategori General Exception List (GEL) tetap berlaku tarif MFN 9/24/2014 20

  21. b. Regional ASEAN (CEPT-AFTA)dan ACFTA 9/24/2014

  22. c. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap Dunia Nilai Ekspor Indonesia masih lebih besar daripada Nilai Impor setiap tahunnya, namun gap mengecil Persentase nilai ekspor non migas Indonesia relatif stabil setiap tahunnya 9/24/2014 22

  23. c. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap Dunia (lanjutan) 9/24/2014 23

  24. d. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap ASEAN Nilai Ekspor Indonesia terhadap ASEAN selalu mengalami peningkatan walaupun pada 5 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan nilai impornya. Persentase nilai ekspor non migas Indonesia cenderung mengalami penurunan walaupun tetap masih lebih tinggi dibanding impornya 9/24/2014 24

  25. d. KinerjaPerdagangan Indonesia Terhadap ASEAN(Lanjutan) 9/24/2014 25

  26. e. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China Nilai total ekspor dan Non-Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar 9/24/2014 26

  27. e. Kinerja Perdagangan Indonesia Terhadap China(Lanjutan) 9/24/2014 27

  28. f. Neraca Perdagangan Indonesia-China 9/24/2014 28

  29. g. Kinerja Perdagangan Indonesia - China Nilai total ekspor dan Non-Migas indonesia dengan China terus meningkat setiap tahunnya, namun gap defisit kian besar 9/24/2014 PUSAKIN 29

  30. g. Kinerja Perdagangan Indonesia - China (lanjutan) 9/24/2014

  31. IV. PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA 9/24/2014 31

  32. a. Pembicaraan Ulang Pemerintah (Kementerian Perdagangan) telah menyampaikan surat kepada Sekjen ASEAN mengenai: • Indonesia tetap melaksanakan komitmen sesuai jadwal • Sektor Industri tertentu menghadapi ancaman pelemahan daya saing yang akan berdampak lebih luas • Pemerintah tengah melakukan pembicaraan ulang dengan pihak pihak yang terkait dengan ASEAN China FTA • Persiapan-persiapan untuk pembicaraan ulang tengah dilaksanakan secara intensif 9/24/2014 32

  33. b. Pembentukan Tim • Organisasi: • Membentuk Tim KoordinasiPenangananHambatanIndustridanPerdagangan • Pengarah: MenkoPerekonomiandanparamenteriterkait • Tim Pelaksana: parapejabatEselon I dari KL terkaitdanpelakuusaha (KADIN dan APINDO) • 3 Tim Teknisyang fokuspadapengawasanataspelaksanaan FTA danStrategi Non TarifdalamupayapercepatanpenguatanIndustriNasionaldalammenghadapipersaingan global • Tugas Tim • Identifikasidananalisismasalah/hambatan • Koordinasipenyelesaianmasalah/hambatanindustridanperdagangan • Pemantauandanevaluasipenyelesaianhambatan 9/24/2014 33

  34. c. LangkahStrategi 1. STRATEGI I: Penguatan Daya Saing Global Penanganan issue domestik, meliputi: • Penataanlahandankawasanindustri • Pembenahaninfrastrukturdanenergi, • Pemberianinsentif (pajakmaupun non pajaklainnya) • MembangunKawasanEkonomiKhusus (KEK), • Perluasanaksespembiayaandanpenguranganbiayabunga (KUR, KreditKetahananPangandanEnergi, modal ventura, keuangansyariah, anjakpiutang, LembagaPembiayaanEkspor Indonesia, dsb); • Pembenahansistemlogistik; • Perbaikanpelayananpublik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb) • Penyederhanaanperaturan • Peningkatankapasitasketenagakerjaan 9/24/2014 34

  35. c. Langkah Strategi (lanjutan) 2. STRATEGI II: Pengamanan Pasar Domestik • Pengawasan di Border • Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA • Menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor • Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA • Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan, • lingkungan, security dsb. • Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (safeguard measures) terhadap industry yang mengalami kerugian yang serius (seriously injury) akibat tekanan impor (import surges) • Penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas importasi yang unfair 9/24/2014 35

  36. c. Langkah Strategi (lanjutan) • Peredaran barang di pasar Lokal • Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri • Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia • Promosi penggunaan produksi dalam negeri • Mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam revisi Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah. 9/24/2014 36

  37. c. Langkah Strategi (lanjutan) 3) STRATEGI III: Penguatan Ekspor • Penguatan peran perwakilan luar negeri (ITPC) • Pengembangan trading house (PT Sarinah, PT PPI, SMESCO UKM) • Promosi Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (TTI) • Penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor • Pengawasan penggunaan SKA Indonesia • Peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor • Optimalisasi trade financing (bilateral swap) 9/24/2014 37

  38. DayaSaingProdukEkspor Indonesia • Dayasaingperdagangansektoral: • 27 (Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation), • HS 15 (Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes), • HS 44 (Wood and articles of wood; wood charcoal). • Dayasaingperdaganganbertumpupadaproduk primer pertambangan dan pertanian dan pertanian Sumber: KementerianPerdagangan (2011)

  39. EstimasiDampak ASEAN China FTA (Oktaviani et al, 2007) Existing condition: Defisitneracaperdagangan Indonesia-China Tidakcukuphanyamengandalkankeunggulankomparatif (peningkatan R&D) Trade Creation Effect Peningkatankesejahteraan China tiga kali lebihbesardari Indonesia ASEAN CHINA FTA Stagnasiindustrimenjadiakarpermasalahandarimembanjirnyaimpor Responpositifpeningkatan output dan ekspor (produkelektronik dan mesin) Mayoritasindustrimengalami peningkatanimpor Eg: agrobased industries (gula, makanan, minuman dan tembakau)

  40. end of session 9/24/2014 40

More Related