Hukum Perorangan

1. Hukum Perorangan • Subjek Hukum • Manusia (orang) • Badan Hukum • Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang bersifat perdata sebagai akibat hukum dari hubungan hukum antara orang/ badan hukum dengan orang/ badan hukum lain di bidang perdata

2. Sebagai manusia, hak dan kewajiban tersebut tidak berpengaruh/ bergantung pada golongan-agama-kewarganegaraan-kaya-miskin-pejabat, dll. • Manusia menjadi subjek hukum sejak dilahirkan s/d mati/ meninggalnya manusia tersebut kecuali Pasal 2 BW yang menyebutkan bahwa ‘ manusia dalam kandungan dianggap hidup guna kepentingan anak tersebut’ • Pasal 3 BW mengatakan bahwa selama dia hidup maka tiada suatu hukum apapun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak keperdataan

3. Akan tetapi ada beberapa hal yang membatasi hak keperdataan seseorang antara lain; • Warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik atas tanah • Larangan pemilikan tanah pertamina oleh petani diluar kecuali tempat tinggal/ letak tanahnya • Bahwa pegawai balai lelang dilarang untuk membeli barang dari suatu perkara • Kekuasaan orang tua atau wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan bila ia sempat melalaikan kewajibannya’Orang yang menurut Undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:

4. Orang dibawah umur/ belum dewasa • Orang dibawah pengampuan/curatelle • Orang dibawah perwalian • Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) UU perkawinan • Orang yang dinyatakan Pailit • Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheids) tidak selalu berwenang melakukan perbuatan hukum (Rechtsbevoegheid)

5. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum • Pengertian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa, yakni manusia, oleh karena tidak berjiwa maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung dilapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak, dan lain sebagainya.

6. Unsur-unsur badan hukum • Adanya harta kekayaan yang terpisah • Mempunyai tujuan tertentu • Mempunyai kepentingan sendiri • Ada organisasi yang teratur

7. Ad.1 Adanya kekayaan yang terpisah • Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/ partikelir/ pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. • Harta kekayaan ini meskipun berasal dari pemasukan angggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan pribadi anggota-anggotanya itu. • Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.

8. Ad. 2 Mempunyai tujuan tertentu • Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan yang komersil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. • Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya dan tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

9. Ad. 3 Mempunyai kepentingan sendiri • Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. • Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. • Oleh karena itu badan hukum memiliki kepentingan sendiri, dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya

10. Ad. 4 Ada organisasi yang teratur • Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu sebagai subyek hukum disamping manusia badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya • Pada akhirnya yang menentukan suatu badan hukum/ perkumpulan/ perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak, adalah hukum positif, yakni badan hukum yang berlaku pada suatu daerah / negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu.

11. Teori-teori badan hukum • Teori fictie dari von savigny • Teori harta kekayaan bertujuan (doel vermogen) • Teori organ dari otto van gierke • Teori propriete collective • Teori kenyataan yuridis (juridische realiteitsleer)

12. Ad. 1 Teori Fictie • Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada , tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia

13. Ad. 2 Teori Harta kekayaan bertujuan • Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun kata teori ini, ada kekayaan (vermogen) yang bukan harta kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum

14. Ad. 3 Teori Organ dari otto van Gierke • Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisasi yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (anggota dan pengurusnya) seperti manusia biasa yang mempunyai panca indera dan sebagainya

15. Ad. 4 Teori propriete collective • Teori ini diajarkan oleh planiol dan mollenngraff. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum

16. Ad. 5 Teori kenyataan yuridis • Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkrit, riil walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Mejers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja

17. Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian

18. Badan hukum sebagai subyek hukum Artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban • Konsekuensi sebagai subjek hukum • Dapat melakukan perbuatan hukum • Dapat melakukan perbuatan melawan hukum • Perbuatan badan hukum • Dilakukan oleh organnya • Perbuatan hukum organ dalam batas wewenangnya tidak mengikat organnya secara pribadi tetapi mengikat badan hukum • Dari badan hukum organ ini merupakan unsur yang penting dari organisasi badan hukum itu.

19. Bagaimana badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa yang tidak boleh diperbuatnya telah ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. • Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya. Sesuai dengan Pasal 1656 BW.

20. Pasal 45 KUHDagang menyatakan • Tanggung jawab para pengurus selain tidak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseorangan dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. • Sementara itu apabila melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tenang perubahan yang kemudian yang diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian maka atas kerugian yang karenannya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

21. Tanggung Jawab hukum Badan hukum • Tanggung Jawab perdata • Tanggung jawab pidana • Jenis Badan hukum • Badan hukum publik • Badan hukum privat Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badn hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada dua macam: • Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh negara/ pemerintah

22. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak. Apabila lapangan perkerjaannya itu untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum tersebut masuk kedalam badan hukum privat • Badan hukum Publik misalnya: • Negara RI • Daerah Tk I • Daerah Tk II /Kotamadya • Bank-bank Negara ;Bank Indonesia

23. Badan hukum privat misalnya: • Perseroan Terbatas (PT) • Koperasi • Perkapalan • Yayasan • Dan lain-lain

24. Badan hukum menurut pendiriannya (Pasal 1653 BW) • Didirikan oleh kekuasaaan umum (Openbaar atau Gezog) • Diakui oleh kekuasaan umum • Didirikan dengan masksud tertentu asal tidak bertentangan dengan UU dan kesusilaan • Badan hukum dilihat dari segi wujudnya • Kooperasi (Corporatie) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya, Misalnya; PT (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan

25. Yayasan, (stichting) adalah harta kekayaan uang ditersendirikan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya • Batasan antara yayasan dan korporasi tidak tegas, oleh karena itu timbul beberapa ajaran untuk membedakan korporasi dengan yayasan sebagai berikut:

27. Peraturan tentang badan hukum • BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum. • Dalam BW hanya termuat pada Buku III Titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah ‘van zedelijke lichamen’ yang dipandang sebagai perjanjian • Oleh karena itu lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah persoon, maka seharusnya dimasukan kedalam Buku I tentang orang. • Peraturan lain tentang badan hukum ini antara lain; • Stb. 1870 No. 64 tentang pengakuan badan hukum • Stb 1927 No. 156 tentang gereja dan organisasi-organisasi agama

28. Stb. 1939 No. 570 jo. 717 tentang badan hukum Indonesia • Undang-undang No 12 tahun 1967 tentang koperasi • Kitab Undang-undang hukum Dagang • Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang PT, sekara sudah ada yang terbaru yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT • Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan • Dan lain sebagainya