TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH

1. TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH ADALAH TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGAN PEMERINTAHAN ATAU ADMINISTRASI NEGARA YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENIMBULKAN AKIBAT-AKIBAT HUKUM DALAM BIDANG PEMERINTAHAN ATAU ADMINISTRASI NEGARA.

2. UNSUR-UNSUR TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH UNSUR-UNSUR TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH • Perbuatan itu dilakukan oleh Aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggungjawab sendiri. • Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. • Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang Administrasi Negara. • Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

3. 5. Perbuatan hukum Administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. MACAM-MACAM TINDAKAN HUKUM PEMERINTAHAN TINDAKAN HUKUM PRIVAT TINDAKAN HUKUM PUBLIK

4. TINDAKAN HUKUM PUBLIK adalah Suatu Tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Publik. Contoh : Pemberian Izin bangunan (IMB), Pemberian bantuan (subsidi), Perintah Pengosongan Bangunan / Rumah Kerjasama antara Kota dan atau dengan Kab. TINDAKAN HUKUM PUBLIK TINDAKAN HUKUM PUBLIK SEPIHAK ATAU HUBUNGAN HUKUM BERSEGI SATU TINDAKANHUKUM PUBLIK BANYAK PIHAK

5. TINDAKAN HUKUM PRIVAT Adalah Tindakan Hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum Keperdataan. Atau ketika Pemerintah terlibat dalam Pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya Sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum. Contoh: Pembelian Alat-alat Kantor, Mobil Operasional dll. KARAKTERISTIK TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH (i). Bersifat Sepihak, (ii). Bersifat Terikat, (iii). Fakultatif Dan, (iv). Bebas

6. INSTRUMENPEMERINTAHAN INSTRUMEN PEMERINTAHAN YANG DIMAKSUD DALAM HAL INI ADALAH ALAT-ALAT ATAU SARANA-SARANA YANG DUGUNAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU ADMINISTRASI NEGARA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA. KETETAPAN TATA USAHA NEGARA DI NEGARA BELANDA “Beschikking” Oleh : Van Vollenhoven dan C.W. Van der Pot. Di Indonesia Istilah “Becshikking” oleh WF. Prins, yang menterjemahkan dengan “Ketetapan”, Seperti Utrech, Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto. Sedangkan Philipus M. Hadjon, WF. Prins, dan SF. Marbun Menerjemahkan dg istilah “Keputusan” ISTILAH KETETAPAN

7. Menurut HD. Van WijkKETETAPAN Merupakan Keputusan Pemerintahan untuk hal yang bersifat kongkrit dan individual (tidak ditujukan untuk umum). Menurut C.W. Van der Pot KETETAPAN ADALAH PERNYATAAN KEHENDAK DARI ORGAN PEMERINTAHAN UNTUK (MELAKSANAKAN) HAL KHUSUS, DITUJUKAN UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN HUKUM BARU, MENGUBAH ATAU MENGHAPUS HUBUNGAN HUKUM YANG ADA.

8. KETETAPAN ADALAH KEPUTUSAN HUKUM PUBIK YANG BERSIFAT KONGKRET DAN INDIVIDUAL; KEPUTUSAN ITU BERASAL DARI ORGAN PEMERINTAHAN YANG DIDASARKAN PADA KEWENANGAN HUKUM PUBLIK …., DIBUAT UNTUK SATU ATAU LEBIH INDIVIDU ATAU BERKENAAN DENGAN SATU ATAU LEBIH PERKARA ATAU KEADAAN. KEPUTUSAN ITU MEMBERIKAN SUATU KEWAJIBAN PADA SESEORANG ATAU ORGANISASI, MEMBERIKAN KEWENANGAN ATAU HAK PADA MEREKA. (J.B.J.M ten Berge). Beschikking ADALAH KEPUTUSAN TERTULIS DARI ADMINISTRASI NEGARA YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM. (Sjahran Basah) Beschikking ADALAH PEBUATAN HUKUM PUBLIK BERSEGI SATU (YANG DILAKUKAN OLEH ALAT-ALAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN SUATU KEKUASAAN ISTIMEWA. ( E. Utrecht) Beschikking ADALAH SUATU TINDAKAN HUKUM YANG BERSIFAT SEPIHAK DALAM BIDANG PEMERINTAHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUATU BADAN PEMERINTAH BERDASARKAN WEWENANG YANG LUAR BIASA. (W.F. Prins dan R. Kosim A)

9. UNSUR-UNSUR KETETAPAN/KEPUTUSAN • PENETAPAN TERTULIS • DIKELUARKAN OLEH BADAN/PEJABAT TUN • BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • YANG BERLAKU. • BERSIFAT KONGKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL. • MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM. • SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA.

10. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, YANG BERSIFAT KONGKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANGATAU BADAN HUKUM PERDATA. (PASAL 1 AYAT 3 UU NO. 5/TAHUN 1986 SEBAGAIMANA YANG SUDAH DIRUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2004)

11. KEPUTUSAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA • MENURUT UU INI, YAITU; • KEPUTUSAN TUN YANG MERUPAKAN PRBUATAN HUKUM PERDATA • KEPUTUSAN TUN YANG MERUPAKAN PENGATURAN YANG BERSIFAT UMUM. • KEPUTUSAN TUN YANG MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN. • KEPUTUSAN TUN YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN KETENTUAN KUHP DAN • KUHAP ATAU PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA. • KEPUTUSAN TUN YANG DIKELUARKAN ATAS DASAR HASIL PEMERIKSAAAN • BADAN PERADILAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN • PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. • KEPUTUSAN TUN MENGENAI TATA USAHA TNI. • KEPUTUSAN KPU BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH MENGENAI HASIL • PEMIIHAN UMUM. • (PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004)

12. DALAM PRAKTEK KITA MENGENAL KETETAPAN ATAU KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH ORGAN-ORGAN KENEGARAAN SEPERTI KETETAPAN ATAU KEPUTUSAN MPR, KEPUTUSAN KETUA DPR, KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA, KEPUTUSAN HAKIM DSB. KEPUTUSAN DISI HANYALAH KEPUTUSAN ATAU KETETAPAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH SELAKU ADMINISTRASI NEGARA. KETETAPAN YANG DIKELUARKAN OLEH ORGAN-ORGAN KENEGARAAN TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN beschikking BERDASARKAN HUKUM ADINISTRASI NEGARA.

13. TATA USAHA NEGARA ADALAH ADMINISTRASI YANG MELAKSANAKAN FUNGSI UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH. (Pasal 1 angka 1 UU No. 5 /Th 1986) DALAM PENJELASAN PASAL DIATAS, DISEBUTKAN BAHWA, YANG DIMAKSUD DENGAN “URUSAN PEMERINTAHAN”, IALAH KEGIATAN YANG BERSIFAT EKSEKUTIF.

14. Pasal 48 (1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan Untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau Tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. • Pasal 9 • PENGADILAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENYELESAIKAN • SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERTENTU DALAM HAL KEPUTUSAN YANG • DISENGKETAKAN ITU DIKELUARKAN; • DALAM WAKTU PERANG, KEADAAN BAHAYA, KEADAAN BENCANA ALAM, • ATAU KEADAAN LUAR BIASA YANG MEMBAHAYAKAN, BERDASARKAN • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. • 2. DALAM KEADAAN MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

15. BERSIFAT INDIVIDUAL, KONKRIT DAN FINAL • SIFAT NORMA HUKUM INDIVIDUAL - KONKRIT • KTUN BERSIFAT INDIVIDUAL ARTINYA TIDAK UNTUK UMUM, TERTENTU • BERDASARKAN APA YANG DITUJU OLEH KEPUTUSAN ITU. • KTUN BERSIFAT KONKRET, BERARTI TIDAK BERSIFAT UMUM (ABSTRAK) • OBYEKNYA, YANG MUNGKIN TERBATAS WAKTU ATAU TEMPATNYA, BAIK • ALAMAT MAUPUN YANG DITUJU. • FINAL BERARTI SUDAH DEFINITIF SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN • AKIBAT HUKUM. -------- KETETAPAN YANG MASIH MEMERLUKAN • PERSETUJUAN INSTANSI ATASAN ATAU INSTANSI • LAIN BELUM BERSIFAT FINAL SEHINGGA BELUM • DAPAT MENIMBULKAN SUATU HAK ATAU • KEWAJIBAN PADA PIHAK YANG BERSANGKUTAN.

16. 4 MACAM SIFAT NORMA HUKUM (Menurut Prof. Philipus M. Hadjon) 1. NORMA UMUM ABSTRAK, MISALNYA UNDANG-UNDANG 2. NORMA INDIVIDUAL KONGKRET, MISALNYA KTUN, (SURAT KETETAPAN PAJAK, PEMBERIAN SUBSIDI, IZIN USAHA, DLL) 3. NORMA UMUM KONGKRET,, MISALNYA RAMBU-RAMBU LALU LINTAS YANG DIPASANG DI TEMPAT TERTENTU (RAMBU ITU BERLAKU BAGI SEMUA PEMAKAI JALAN NAMUN HANYA BERLAKU UNTUK TEMPAT ITU) 4. NORMA INDIVIDUAL ABSTRAK MISALNYA IZIN BANGUNAN.