1 / 15

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN MASA DEPAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN MASA DEPAN PEMERINTAHAN DAERAH. Makalah disiapkan Untuk Diskusi Publik Pilkada Langsung : Antara harapan dan Tantangan Demokrasi Lokal Diselenggarakan oleh : Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Bandung

Download Presentation

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN MASA DEPAN PEMERINTAHAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNGDAN MASA DEPAN PEMERINTAHAN DAERAH Makalah disiapkan Untuk Diskusi Publik Pilkada Langsung : Antara harapan dan Tantangan Demokrasi Lokal Diselenggarakan oleh : Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran Bandung Kamis, 24 Maret 2005 Di Hotel Horison, Bandung Penyusun : SADU WASISTIONO

  2. A. PENDAHULUAN • Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian penting dalam desentralisasi pada empat dimensi yakni desentralisasi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi meskipun bukan segala-galanya. Artinya masih banyak hal penting lainnya yang perlu dipikirkan. Penggunaan dana publik maupun modal sosial berupa kerukunan masyarakat, keamanan dan ketertiban sosial jangan sampai dikorbankan hanya semata-mata untuk Pilkada. • Secara umum, desentralisasi mempunyai tiga tujuan yakni: - tujuan politik; - tujuan administrasi; - tujuan sosial ekonomi.

  3. Tujuan politik dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur politik tingkat lokal menjadi lebih demokratis. Pilkada secara langsung, berkaitan dengan salah satu dimensi tujuan politik dari desentralisasi. Tujuan administrasi dari desentralisasi adalah menciptakan birokrasi pemerintahan lokal yang mampu memaksimalkan nilai-nilai 4E, yakni efektivitas, efisiensi, equity/ kesetaraan, serta ekonomik. Tujuan sosial dan ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

  4. DEMOKRATISASI INFRASTRUKTUR POL. TUJUAN  PARPOL, DPRD POLITIK DEMOKRATISASI SUPRASTRUKTUR POL.  PILKADA TUJUAN TUJUAN Pembagian Urusan Pem. DESENTRA- ADMINIS- Pembagian Sumber Keu- LISASI TRASI Pembaruan Manajemen Pem. Pembangunan SDM Aparatur TUJUAN SOSIAL& Peningkatan IPM EKONOMI Kerukunan Sosial Ketahanan Sosial

  5. LINGKARAN SETAN PEMERASAN DALAM PILKADA PARPOL BALON KDH KDH & WAKIL KDH & WAKIL RAKYAT APBD SDM INVESTOR/ SDA PENGUSAHA SDB

  6. B. MEMAHAMI SOSOK KEPALA DAERAH  Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan & pengaruh, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain utk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.  Ada Kepemimpinan organisasional dan Kepemimpinan Sosial, keduanya tergantung pada variabel : 1. Pemimpin 2. Pengikut 3. Situasi dan kondisi 4. Visi dan misi yang diembannya

  7.  Kepemimpinan organisasional - Timbul karena ybs menjadi pimpinan unit organisasi dengan pengikut yg menjadi bawahan yang patuh dgn berbagai ikatan norma2 organisasi formal; - Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi sosial maupun politik; - Pimpinan organisasi formal, biasanya dapat menggunakan fasilitas manajerial seperti : . kewenangan, dana, personil dan logistik dsb  Kepemimpinan Sosial - Timbul karena kapasitas & kualitas pribadinya dalam menggerakkan bawahannya; - Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi administratif;  KDH harus mempunyai kedua bentuk kepemimpinan tsb

  8.  Pertimbangan dalam memilih Pimpinan Pemerintahan : 1.Kapabilitas 2.Akseptabilitas 3.Kompatibilitas ad. 1. Kapabilitas Gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannyamaupun jejak sikap dan perilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akanmuncul secara tiba2, namun melalui proses yang panjang.

  9. ad. 2. Akseptabilitas Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. ad. 3. Kompatibilitas Kemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikan kebijakandari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan daripara pengikutnya.  Derajat urgensin ketiga aspek tsb sangat tergantung pada Tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.

  10. Urutan pentingnya Aspek Kepemimpinan dikaitkan dengan Tingkatan pada Posisi Pemerintahan

  11. Rumus : Pemimpin = f(Bakat, Kemampuan, kesempatan) •  Orde Baru • - ABRI lebih dominan • - Parpol (kecuali Golkar), “dimatikan” • Birokrasi hanya mempunyai bakat & kemampuan, namun tidak diberi kesempatan yg luas •  Sekarang • - Militer, secara bertahap mundur dari panggung politik • - Parpol, memperoleh peluang yang sama untuk berkembang • kaderisasi yang terlambat • birokrasi yang bimbang karena tidak mempunyai dukungan politik.

  12. C. DAMPAK HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH • Banyak sekali faktor yang menentukan kemajuan suatu daerah, ada faktor internal yakni faktor yang berada di bawah kendali manajemen. Adapula faktor eksternal, yakni faktor yang berada diluar kendali manajemen. • Berkaitan dengan Pilkada, ada tiga faktor penting yang berdampak langsung terhadap kemajuan daerah, yakni : a. Kapabilitas Kepala Daerah terpilih; b. Dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya di DPRD; c. “Profesionalitas” birokrasi pemerintahan daerah.

  13. PETA PRAKIRAAN HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH(Berdasarkan Perpaduan antara Faktor Kapabilitas Kepemimpinan dengan Dukungan Politik dari Parpol Melalui DPRD) D TINGGI U K U N G SEDANG A N G P RENDAH O L RENDAH SEDANG TINGGI KAPABILITAS KEPEMIMPINAN

  14. PETA PRAKIRAAN HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH(Berdasarkan Perpaduan antara Faktor Kapabilitas Kepemimpinan dengan “Profesionalitas” Birokrasi) P TINGGI R O F B E I S R SEDANG I O O K N R A A L S RENDAH I I T A S RENDAH SEDANG TINGGI KAPABILITAS KEPEMIMPINAN

  15. D. CATATAN AKHIR • Parpol mempunyai peran penting di dalam seleksi awal bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, Parpol harus ikut bertanggungjawab apabila bakal calon tersebut ternyata tidak membawa kemajuan berarti bagi daerah otonom bersangkutan. • Mengingat bahwa desentralisasi pada empat dimensi (politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi) bersifat komprehensif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah perubahan strategis lainnya untuk membangun daerah, antara lain membangun birokrasi yang profesional dan DPRD yang berwawasan kenegarawanan. • Tidak kalah pentingnya adalah membangun masyarakat pembelajaran yang senantiasai mau belajar pada setiap langkah kegiatan untuk kemajuan masa mendatang.

More Related