1 / 8

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang. Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang Rumusan delik yang berasal dari KUHP; a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP.

julie
Download Presentation

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang Rumusan delik yang berasal dari KUHP; a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP. b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Contoh: Pasal 220, 231, dan 421 KUHP.

  2. Delik Korupsi yang Dirumuskan oleh pembuat Undang-undang

  3. Perumusan Delik yang Berasal dari Pembuat Undang-undang

  4. UU No. 31/1999 “… dilakukan dalam keadaan tertentu…” Penjelasan: “…sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan: • Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku • Pada waktu terjadi bencana alam nasional • Pada waktu negara dalam keadaan krisis emonomi/moneter • Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi

  5. UU No. 20/2001 Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga…” Penjelasan Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) … adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan, - terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi/moneter; dan - pengulangan tindak pidana korupsi

More Related