Download
1 / 8
90 likes | 567 Views
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang. Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang Rumusan delik yang berasal dari KUHP; a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP.
E N D
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang Rumusan delik yang berasal dari KUHP; a. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP. b. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Contoh: Pasal 220, 231, dan 421 KUHP.
UU No. 31/1999 “… dilakukan dalam keadaan tertentu…” Penjelasan: “…sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan: • Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku • Pada waktu terjadi bencana alam nasional • Pada waktu negara dalam keadaan krisis emonomi/moneter • Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi
UU No. 20/2001 Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga…” Penjelasan Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) … adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan, - terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi/moneter; dan - pengulangan tindak pidana korupsi
