HUKUM PAJAK

1. MATA KULIAH Akuntansi Sektor Publik HUKUM PAJAK

2. Sri Andriani, SE, M. Si S1: UniversitasMuhammadiyah Malang (Akt) S2: Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Akt) Alamat: JlTlogoSuryoDalam 76A Rt6/2 Tlogomas- Malang No Telp: 0341-580428/081333689915/0341-9738942 Email: andri1375@gmail.com HUKUM PAJAK

3. Sistem Penilaian: UAS : 35% ( UTS : 30% Tugas :15% Artikel Konseptual: 20% Kehadiran 80%

4. KERANGKA UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sri Andriani, SE, M.Si

5. AKUNTANSI adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.” (Suwardjono) Dari sudut bidang studi, AKUNTANSI diartikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.” PENGETAHUAN AKUNTANSI Dari sudut proses atau kegiatan praktik, AKUNTANSI diartikan sebagai “proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan (pencatatan), pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.”

6. KATA-KATA KUNCI DALAM DEFINISI “AKUNTANSI” • Perekayasaan penyediaan jasa • Informasi • Laporan keuangan kuantitatif • Unit organisasi • Kejadian/transaksi keuangan • Bahan oleh akuntansi • Pemrosesan data dasar (kos) • Pihak yang berkepentingan • Cara tertentu (prinsip akuntansi) • Dasar pengambilan keputusan

7. DEFINISI AKUNTANSI MENURUTACCOUNTING PRINCIPLE BOARD (APB) AKUNTANSI dari sudut fungsinya adalah “suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi – dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.” (Accounting Principle Board (APB) dalam Halim, 2001) FUNGSI (PERAN) AKUNTANSI : Menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi

8. Akuntansi Keuangan Komersial (Mikro) Akuntansi Biaya/ Manajemen Pemerintahan (Mikro) Akuntansi Akuntansi Sosial (Makro) AKUNTANSI Audit Intern Auditing Audit Ekstern Bagan Pengetahuan Akuntansi Sumber: Baswir, 1997

9. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK REFORMASI POLITIK (1998) Tuntutan Clean Governance, Transparence dan Public Accountability REFORMASI EKONOMI REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

10. PUBLIC SECTOR Sektor Negara, Usaha-usaha Negara, Organisasi Nirlaba Negara (Joedono, 2000) Pemerintah dan unit-unit organisasinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, e.g. Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, dll. (Abdullah, 1996) Sektor Publik >< Sektor Privat/Bisnis/Swasta – sektor publik dari perspektif kepemilikan (ownership), pengendalian (control), dan akuntabilitas (accountability) Sektor Publik  Akuntan Publik (di AS, Akuntan yang bekerja untuk masyarakat. Di Eropa, Akuntan yang bekerja untuk organisasi pemerintah) (Jones dan Pendlebury, 1996)

11. PUBLIC DOMAIN Badan-badan Pemerintah; meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Unit Kerja Pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daereah (BUMD) Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Universitas/Pendidikan Tinggi Negeri (PT. BHMN), Organisasi Nirlaba lainnya.

12. CIRI-CIRI SEKTOR PUBLIK • Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. • Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. • Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

13. DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.”

14. CIRI-CIRI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK • Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain – tergantung pada sistem pemerintahannya. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

15. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK • Lembaga-lembaga Negara; Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara • Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal Pemerintah Pusat di Daerah • Pemerintah Daerah • Unit Swadana (e.g. RSUP, RSUD) • Aparatur Perekonomi Negara/Daerah (BI, BUMN, BUMD)

16. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI PUBLIK • FAKTOR EKONOMI ·   Pertumbuhan ekonomi ·   Tingkat inflasi ·   Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) ·   Struktur produksi ·   Tenaga kerja ·   Arus modal dalam negeri ·   Cadangan devisa ·   Nilai tukar mata uang ·   Utang dan bantuan luar negeri ·   Infrastruktur ·   Teknologi ·   Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi · Sektor informal

17. FAKTOR POLITIK ·    Hubungan negara dan masyarakat ·    Legitimasi pemerintah ·    Tipe rezim yang berkuasa ·    Ideologi negara ·    Elit politik dan massa ·    Jaringan internasional · Kelembagaan

18. FAKTOR KULTURAL ·    Keragaman suku, ras, agama, dan budaya ·    Sistem nilai di masyarakat ·    Historis ·    Sosiologi masyarakat ·    Karakteristik masyarakat · Tingkat pendidikan • FAKTOR DEMOGRAFI ·    Pertumbuhan penduduk ·    Struktur usia penduduk ·    Migrasi ·Tingkat kesehatan

19. TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK • Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efesien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control); • Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntablitas (accountability) Public Sector Accounting  Providing Information, Management Control, and Accountability

20. FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN MODEL AKUNTANSI PEMERINTAHAN • STRUKTUR PEMERINTAHAN; Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem “checks and balances” • SIFAT DARI SUMBER DAYA • PROSES POLITIK

21. PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA • Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi • Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum; Objectivity, Cosistency, Materiality, Full Disclosure • Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara • Menghadapi masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources) • Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen • Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum

22. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA • Segi kegiatan dan tujuan • Dalam Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran (budgetary accounting) yang tidak ada dalam akuntansi komersial • Akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi dana. Dalam akuntansi komersial, semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan bagian dari satu dana • Dalam akuntansi pemerintahan, pengeluaran modal dilaporkan dalam laporan operasional maupun neraca yang dalam akuntansi komersial tidak dilaporkan dalam laporan operasional • Akuntansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah sehingga bersifat lebih kaku (kurang fleksibel) dibandingkan dengan akuntansi komersial

23. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK SEKTOR SWASTA Tujuan Organisasi Nonprofit motive Profit motive SumberPendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD. Penjualan aset negara, dsb Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb. Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta Sumber: Mardiasmo, 2002

24. Stakeholder Sektor Publik Stakeholder Sektor Swasta Stakeholder Eksternal: 1.  Masyarakat pengguna jasa publik 2.  Masyarakat pembayar pajak 3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yangmenggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi 4. Bank sebagai kreditor pemerintah 5. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb. 6.  Investor asing dan country analyst 7.  Generasi yang akan datang Stakeholder Internal: 1.  Lembaga negara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb) 2.  Kelompok politik (partai politik) 3.  Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 4.  Pegawai pemerintah Stakeholder Eksternal: 1.  Bank sebagai kreditor 2.  Serikat buruh 3.  Pemerintah 4.  Pemasok 5.  Distributor 6.  Pelanggan 7.  Masyarakat 8.  Serikat dagang (trade union) 9.  Pasar modal Stakeholder Internal: 1.   Manajemen 2.   Karyawan 3.   Pemegang saham Perbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta Sumber: Mardiasmo, 2002

25. UPAYA PENYEMPURNAAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN • LATAR BELAKANG • 1969/1970 = Rp 334,7 miliar • 1988/1989 = Rp 36,5 triliun • 2000/2001 = Rp 194,1 triliun • 2001/2002 = Rp 286 triliun • 2002/2003 = Rp 289,4 triliun • Peningkatan Anggaran Negara • Tuntutan institusi luar negeri; seperti IMF dan Bank Dunia dan/atau institusi donor lainnya bagi Indonesia (Faktor Eksternal) • Gerakan reformasi nasional yang menuntut clean government dan good governance dalam kinerja pemerintahan (Faktor Internal)

26. VISI DAN MISI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VISI Pengembangan ASP : Mewujudkan good governance pada sektor pemerintahan untuk mensukseskan pembangunan nasional. MISI : • Peningkatan Profesionalisme SDM • Pembenahan Sistem Akuntansi Pemerintahan • Melayani Kebutuhan Stakeholders

27. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK • Perangkat Hukum dan Perundang-undang • Sistem Akuntansi Pemerintahan • Kebijaksanaan Otonomi Daerah • Sumberdaya Manusia • Lingkup Pekerjaan dan Jenjang Karir • Teknologi Informasi

28. SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK • Tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan • Istilah “SEKTOR PUBLIK” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952 • Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan • Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju – terutama negara Anglo-Saxon, sebagai jawaban atas berbagai kritikan,  mengadopsi pendekatan New Public Management (NPM) dan reinventing government, mengadopsi (dari sektor swasta) mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik • Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon • Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk mambantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik

29. CATATAN DALAM UPAYA PENGEMBANGAN AKUNTANSI PUSAT DAN DAERAH • Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel • Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama • Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah • Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan

30. TERIMA KASIH