PERPAJAKAN DI TEKNOLOGI INFORMASI

1. PERPAJAKAN DI TEKNOLOGI INFORMASI Laporan Pokja RUU Perpajakan SYLVIA W. SUMARLIN Sekretaris Pokja Perpajakan MASTEL Jakarta, Selasa, 3 Juli 2007 Gedung Grha Citra Caraka

2. Pembentukkan Pokja Perpajakan 24 Oktober 2005 : Pokja Perpajakan Dibentuk Susunan Pengurus Ketua : Rudi Rusdiah Wakil Ketua : Hidayat Tjokrodjojo : Teguh Anantawikrama Sekretaris : Sylvia W. Sumarlin Anggota : Nies Purwati, Ichsan Budiarso, : Eddy Setiawan, Rangga, Rio Primadi : Arief Akbar Konsultan Pajak : Drs. Haula Rosdiana, MM : Administrasi Perpajakan : FISIP UI

3. RUU Pph ps 2 ayat 5 Pph Ps 23 Ppn Ln Pph Ps 26 Jenis Perpajakan Teknologi Informasi Agen Elektronik sbg BUT Software, Invoice Internet Ppn Atas Bandwidth Bandwidth sbg Royalti

4. PAJAK ATAS BANDWIDTH Pph Ps 26 & Ppn LN BANDWIDTH / SPEKTRUM Pph Ps 26: 20% Bandwidth dikenakan karena dianggap menggunakan hak paten teknologi. Pasal ini mengatur pengenaan untuk objek pajak Royalti. Definisi royalti terdapat dalam UU PPh pasal 4. Ppn LN: 10% Berdasarkan UU No 18 thn 2000, ps 4 e bhw pemanfaatan jasa kena pajak oleh siapapun dari luar daerah Pabean di dalam Daerah pabean dikenakan Ppn.

5. PAJAK ATAS BANDWIDTH Pph ps 26 & Ppn LN Satelit Televisi Industri Yg Terkena Pph 26 & Pph LN Internet Telepon Selular Network Access Radio

6. 1995 2000 2002 2006 PAJAK ATAS BANDWIDTH Pph 26 & Ppn LN Jasa Satelit, Telpon Selular, Radio, Televisi. Layanan terbaru: INTERNET Perusahaan Penyelenggara Jasa Internet (ISP) masuk Bursa – Bursa Efek Jakarta. Mendapat TAX CLEARANCE Keluar Surat Teguran Pajak & Surat Ketetapan Pajak Untuk Pph Ps 26 & Ppn LN atas jasa banwidth. Pengenaan berlaku mundur. Penyusunan RUU Pph & RUU Ppn. Pembebasan Pengenaan Pph ps 26 atas banwidth telah masuk dalam RUU. Ppn masih diperjuangkan

7. Pajak Komputer & Royalti Pph ps 23 Pembahasan & Masalah Pph ps 23 • SOFTWARE: pengenaannya berdasarkan royalti. Masalahnya timbul karena perpajakan ini menjadi berganda atau multiple. Ketika seorang distributor telah membayar royalti kepada pemilik hak cipta dan telah memotong Pph ps 23 atau ps 26, maka seharusnya ketika mendistribusikan ke retailernya tidak lagi terkena potongan tersebut. Kenyataan di lapangan, selalu saja dipersalahkan bila tidak melakukan potongan tersebut lagi.

8. Pajak Komputer & Royalti Pph ps 23 • SOFTWARE (margin): pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 mengenai jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ditetapkan 40% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN. Hal ini berarti, pihak Direktorat Jendral Pajak menganggap profit margin dari industri software adalah 40%. Jadi pengenaan Pph ps 23 adalah 15% dari keuntungan bruto 40% menjadi 6%

9. Pajak Komputer & Royalti Pph ps 23 • INTERNET: Praktek pemotongan Pph pasal 23 sebesar 6% oleh customer seringkali menjadikan ISP semakin terpuruk keadaannya. Hal ini dikarenakan karena nilai yang terbit di invoice oleh suatu ISP adalah sangat kecil (misalnya; nilai dibawah Rp. 500,000,-). Bagi ISP, untuk mendapatkan bukti potong dan setor dari customer hampir saja tidak mungkin. Akibatnya, ISP tsb harus menutupi setoran Pph ps 23 berikut dendanya.

10. RUU Pph ps 2 ayat 5 Substansi Ruu Pph ps 2 ayat 5 adalah: Mengatur Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment Tax): “Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atu melakukan kegiatan di Indonesia”. Ayat 5 butir o, bentuk kegiatan yg termasuk: “Komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimjiliki atau disewa leh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui website”.

11. LANGKAH – LANGKAH MASTEL Langkah- langkah yg dilaksanakan oleh Mastel: • Menunjuk konsultan untuk melakukan pengkajian perpajakan dan memberikan usulan serta solusinya. Dalam hal ini, Ibu Drs. Haula Rosdiana, MM – FISIP UI • Mengirimkan surat ke Dirjen Pajak memohon waktu untuk berdiskusi • Bersama-sama Kadin & asosiasi-asosiasi di luar Teknologi Informasi meminta pertimbangan khusus dari Dirjen Pajak untuk pengenaan pajak. • Turut berperan aktif di dalam tim RUU Perpajakan dalam memberikan usulan dan solusi

12. HASIL – HASIL POKJA PAJAK Hasil yang telah dicapai oleh Pokja Pajak: • Keluarnya kesepakatan dan upaya Direktur Jenderal Pajak dalam memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi industri Teknologi Informasi. Kesepakatan ini tertuang dalam Notulen Rapat Dirjen Pajak dengan MASTEL. • Kajian Pajak berupa usulan dan solusi yang telah dibuat oleh konsultan Ibu Drs. Haula Rosdiana, MM diberikan kepada Dirjen Pajak, Ketua Pansus Pajak DPR & Menteri Keuangan RI.

13. HASIL – HASIL POKJA PAJAK • Dirjen Pajak menerima usulan MASTEL mengenai ‘bandwidth bukan objek pajak royalti’. Sebagai buktinya, usulan tersebut telah tertuang ke dalam RUU Pph pasal 4 butir ‘h’ yang diperkuat di Bab Penjelasan Atas RUU Pph pasal 4 butir ‘h’ no 4c. • Khusus mengenai Pph pasal 23 tentang prosedur pemotongan pajak atas invoice internet, maka Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 yang berisikan positive list industri yang terkena. Khusus untuk internet tidak ada. Jadi, pemotongan Pph pasal 23 ditiadakan.

14. 14 September 2006 NOTULEN RAPAT DIRJEN PAJAK & MASTEL Ada 4 pokok bahasan yang disampaikan: • Pph ps 23 atas invoice penggunaan jasa internet. Akan dikeluarkan Keputusan Dirjen mengenai tata laksana pemotongan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Internet (ISP) atas invoice pengguna internet. Nilai potongan akan disetor ISP ke Kas Negara untuk dan atas nama pengguna internet. Hal ini dilakukan mengingat nilai invoice terlalu kecil. • Pph Royalti atas piranti lunak yang digunakan end-user. Akan dikeluarkan Surat Edaran Dirjen yang menjelaskan bahwa penjualan prianti lunak yang ditujukan kepada end-user / terikat kepada End User Lincense Agreement tidak dikenakan Pph Royalti. Hal ini menyangkut penjualan piranti-lunak yang dilakukan oleh pedagan/retailer langsung kepada konsumen.

15. 14 September 2006 NOTULEN RAPAT DIRJEN POSTEL & MASTEL c. Pph royalti atas sewa/penggunaan bandwidth. Mengingat telah dibicarakan, didiskusikan dan disepakati pada saat pembahasan RUU Pajak atas proposal Kadin & MASTEL, maka sesuai dengan usulan yang telah masuk dan diterima oleh Ditjen Pajak diputuskan (Surat Edaran) bahwa sewa/penggunaan banwidth bukan objek Pph Royalti d. Ppn Luar Negeri atas bandwidth Saat ini Ppn Luar Negeri atas banwidth ini berada di dalam rumusan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Kerjasama Internasional (BAPEKI c.q Departemen Keuangan). Hasil rumusannya diproses oleh Bp. Anggito Abimanyu dan diteruskan kepada Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, keputusannya akan berupa SK Menkeu.

16. 1 2 3 Pph Ps 23: S O F T W A R E Mengajukan perkiraan bruto yg sesuai dengan kondisi industri piranti lunak. Target di bawah 30%. Ppn Luar Negeri: B A N D W I D T H Meminta ketetapan dari Menteri Keuangan untuk mengeluarkan SK. RUU ps 2 ayat 5: AGEN ELEKTRONIK Menarik rumusan agen elekronik / server sebagai Badan Usaha Tetap. PROGRAM YG MASIH DIPERJUANGKAN

17. Thank You ! Sylvia W. Sumarlin