1 / 66

RAPAT KERJA PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN 2013

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) PROVINSI DIY. RAPAT KERJA PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN 2013. ALUR KEBIJAKAN FISKAL DAERAH. PENDAPATAN. 1. Pendekatan Wil Pemb. 3. DANA DEKON/TP APBD PROV/KAB/KOTA. PAD Pajak Retribusi

kiri
Download Presentation

RAPAT KERJA PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) PROVINSI DIY RAPAT KERJA PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TAHUN 2013

  2. ALUR KEBIJAKAN FISKAL DAERAH PENDAPATAN 1 PendekatanWilPemb 3 DANA DEKON/TP APBD PROV/KAB/KOTA • PAD • Pajak • Retribusi • HasilPengelolaanKekayaan Daerah Ygdipisahkan BUMN/BUMD S INKRONI SASI SWASTA • Infrastruktur: • Jalan • Jembatan • Pelabuhan • Bandara • Listrik • Telekomunikasi STIMULUS 2 BELANJA 4. Lain-lain PAD sah BL PUBLIC INVESTMNT PRIVATE INVESTMNT BTL SUBSIDI benih, bibit, pupuk STIMULUS EFISIEN DANA PERIMBANGAN Percepatan • IMB • Amdal • Ijin • Lokasi • HO 4 BLUD BUMD MENINGKATNYA CITRA PELAYANAN PUBLIK Dana Bergulir Pembiayaan S U N Pinjaman Daerah / Obligasi Daerah PemanfaatanAset, Produktif KSP BGS PDRB Perkapita PDRB (PrimerSekunder, Tersier) PDRD 5 PUBLIC INVESTMNT

  3. ISU STRATEGIS • Kebijakan Keuangan Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) • Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian • Mensejajarkan Posisi Pendapatan, Belanja dan Aset sebagai unsur penilaian kinerja keuangan • Peraturan-peraturan baru di Keuangan Daerah

  4. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PROVINSI DIY TAHUN 2013

  5. TITIK BERAT ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH • Kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. • Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuaicapaian target visi dan misi lima tahun ke depan. • Arah pembiayaan Provinsi DIY diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan.

  6. KEBIJAKAN PENDAPATAN • Pendekatan Pelayanan kepada Wajib Pajak • Penggalian sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) • Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal berbasis Teknologi Informasi; • Peningkatan kinerja BUMD • Peningkatan Dana Perimbangan

  7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sumber : • Pajak Daerah : PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Permukaan. • Retribusi Daerah : RetribusiJasaUmum (plynkesehatandll), RetribusiJasa Usaha (sewatanahdll) danRetribusiPerizinanTertentu (RetribusiIzin Pos dan Telekomunikasi) • Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) danhasilpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan yang meliputihasilpenyertaan modal pada PT. AnindyaMitraInternasional, PD. TaruMartani, BPD DIY danBadan Usaha KreditPedesaan (BUKP). • Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang sahdimaksudkanuntukmenampungpenerimaan-penerimaandariPendapatanAsli Daerah • Penerimaandaridanaperimbangan yang meliputi: Bagihasilpajak, bagihasilbukanPajak, DAU, DAK danpenerimaan lain-lain. • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang SahberasaldariSumbangandariBadan/Lembaga/OrganisasiSwastaDalamNegeridandariPendapatan Lain-lain.

  8. LANJUTAN……… • Optimalisasi Aset Daerah Pemerintah Provinsi DIY memiiki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta. • Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat.Sedangkanbagihasilpajakprovinsidanpusatdapatdiupayakanmelaluiintensifikasidanekstensifikasi. Pendapatanbagihasilsangatterkaitdenganaktivitasperekonomiandaerah.

  9. Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD • PerbaikanManajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD. • PeningkatanInvestasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.

  10. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH • Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. • Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. • Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  11. Lanjutan…….. • Belanja Daerah disusun menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan serta akun belanja • Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas : urusan wajib dan urusan pilihan • Belanja Daerah menurut organisasi disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan urusan tersebut dan bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang • Belanja Daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah • Belanja Daerah menurut akun belanja sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah. • Penyusunan Anggaran Belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB dan standar satuan harga.

  12. A. KebijakanBelanjaTidakLangsung • Belanja Pegawai • Penyediaan gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam penghitungan DAU 2012 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ke-13 • Memperhitungkan adanya tunjangan ketiga belas PNSD dan CPNSD serta "accres' gaji dg nilai sebesar 1%

  13. KebijakanBelanjaTidakLangsung (LANJUTAN) • Bantuan Sosial • Pemberian bantuan dapat dalam bentuk uang dan/atau barang • Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat • Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan

  14. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Belanja Bagi Hasil • Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. • Merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah.

  15. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Bantuan Keuangan • Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. • Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. • Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

  16. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan

  17. B. KebijakanBelanjaLangsung • Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaransementara, dan Rencana Strategis SKPD • Peningkatanalokasianggaranbelanja yang direncanakanolehsetiapSKPD harusterukur yang diikutidenganpeningkatankinerjapelayanandanpeningkatankesejahteraanmasyarakat. • BelanjaPegawai. Penganggaran honorarium PNSD dan Non PNSD memperhatikanasaaskepatutan, kewajarandanrasionalitasdalampencapaiansasaran program dankegiatan. • BelanjaBarangdanJasa. • Penganggaranbarangpakaihabissesuaikebutuhannyatadanmemperkirakanbarangpersediaantahunberjalan • Penganggaranperjalanandinasdilakukansecaraselektif, frekuensidanjumlahharinyadibatasisertamemperhatikan target kinerjanya. • Priotitasmenggunakanaset/fasilitasdaerah.

  18. Belanja Modal • Pengadaanbaranginventarisdilakukansecaraselektifsesuaidengankebutuhanmasing-masingSKPD • Pengadaanbarangineventarisdilakukansetelahevaluasidanpengkajianterhadapbarang-baranginventaris yang tersedia • Khususpembangunangedungdanbangunanmilikpemerintahmemperhatikanperaturanperundangan yang berlaku (PerpresNomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BangunanGedung Negara) • Penganggaranbelanja modal meliputisebesarhargabeli/bangunasettetapditambahseluruhbelanja yang terkaitdenganpengadaan/pembangunanasettetapdimaksudsampaisiapdigunakan.

  19. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN • Penerimaan pembiayaanmerupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Penyebab utama terjadinya defisit adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaanutamapembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiIPA), sedangkan yang keduaberasal dari penerimaan piutang daerah dan penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan. • Pengeluaran pembiayaandiprioritaskan pada pengeluaran yang bersifatwajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

  20. KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH (Berpedoman pd Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri 39 Tahun 2012)

  21. HIBAH DEFINISI BANSOS • Hibahadalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : • - pemerintah atau • - pemerintah daerah lainnya, • - perusahaan daerah, • - masyarakat dan • organisasi kemasyarakatan • yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah • Bansosadalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada : • - individu, • - keluarga, • - kelompok dan/atau • Masyarakat • yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

  22. MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. RESIKO SOSIAL Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alamyang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakinterpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

  23. Pemda dptmemberikanbantuansosialkepadaanggota/kelompok masyarakat yang meliputi : • individu,keluarga, dan/ataumasyarakat yang mengalamikeadaan yang tidakstabilsebagaiakibatdarikrisissosial, ekonomi, politik, bencana, ataufenomenaalam agar dapatmemenuhikebutuhanhidup minimum • lembaga non pemerintahbidangpendidikan, keagamaan, danbidang lain yang berperanuntukmelindungiindividu, kelompok, dan/ataumasyarakatdarikemungkinanterjadinyaresiko sosial. • Hibah kpd Pemerintah • diberikan kpd satker dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yg wilayah kerjanya berada dalam daerah yg bersangkutan. PEMBERIAN HIBAH PEMBERIAN BANSOS • Hibah kpdpemda lainnya • diberikan kpd daerahotonombaruhasilpemekarandaerahsebagaimanadiamanatkanperaturanperundang-undangan. • Hibah kpd perusahaan daerah • diberikan kpd BUMD dlm rangka penerusan hibah yg diterima pemda dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Hibah kpd masyarakat • diberikan kpd kelompok orang yg memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dankeolahragaannon-profesional. • Hibah kepada organisasi kemasyarakatan • diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  24. Sekurang-kurangnyaharusberdasaratas: • Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan; • Tidakwajibdantidakmengikat; • Bersifatsementaradantidakterusmenerussetiaptahunanggaran, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangan; • Memenuhi persyaratanpenerimahibah. PEMBERIAN HIBAH KRITERIA • Sekurang-kurangnyaharusberdasaratas: • Selektif : Ditujukanutkmelindungidariresikososial. • Memenuhi persyaratanpenerimabantuan. • Bersifatsementaradantidakterusmenerus, kecualidalamkeadaantertentudptberkelanjutan : • Bersifatsementaradantidakterusmenerusdiartikantidakwajibdantidkharusberulangdiberikansetiaptahunanggaran. • Dalamkeadaantertentudptberkelanjutandiartikandapatdiberikansetiap TA sampailepasdrresikososial. • 4. Sesuai tujuan penggunaan : Rehab Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, Penanggul Kemiskinan dan Penanggul Bencana PEMBERIAN BANSOS

  25. Lanjutan… • Rehabilitating Sosial: Ditujukanutkmemenuhidanmengembangkankemampuansesorangygmengalamidisfungsisosialagrdptmelaksanakanfungsisosialnyasecarawajar ….merehabiltasi yang terkenadisfungsisosial. • PerlindunganSosial: ditujukanutkmencegahdanmenanganiresikodrguncangandankerentanansosialseseorang, keluarga, kelmasyarakatagr kelangsungan hidupnya dpt dipenuhi sesuai dgn kebutuhan dasar minimal....mencegah dan menangani dr guncangan dan resiko sosial • PemberdayaanSosial: ditujukanutkmenjadikansesorangataukelmasyarakatygmengalamimasalahsosialmempunyaidayasehinggamampumemenuhikebutuhandasarnya….penangananmasalahsosial agar dapatmemenuhikebutuhandasar. • Jaminan Sosial : merupakan skema yg melembaga utk menjamin penerima bantuan agrdpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yg layak...dapat hidup layak. • Penangulangan Kemiskinan : merupakan kebijakan program dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kel masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tdk dpt memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan...bagi yang tidak punya sumber mata pencaharian dan tdk mampu memenuhi kebutuhan yang layak • Penanggulangan Bencana : merupakan serangkaian upaya yg ditujukan utk rehabilitasi....merehabilitasi setelah terkena bencana

  26. PERSYARATAN PEMBERIAN BANSOS a. memilikiidentitasyangjelas; dan b. berdomisilidalamwilayahadministratifpemerintahandaerahberkenaan.

  27. PENGANGGARAN HIBAH/BANSOS S K P D TERKAIT EVALUASI (2) KEPALA DAERAH (7) REKOMENDASI (3) RKA-SKPD (BRG/JASA) RKA-PPKD (UANG) (6) USULAN TERTULIS CALON PENERIMA (3) MELALUI (1) PYSN RKA (3) PERTIMBANGAN TAPD (4) (8) PYSN RKA (6) (5) • Hibah/Bansosberupauangdianggarkandalamkelompokbelanjatidaklangsung, jenisbelanjahibah/bansos, obyek,danrincianobyekbelanjaberkenaanpada PPKD. • Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/jasa berkenaan, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. • Bansos berupa barang dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja barang, obyek belanja bansos barang berkenaan, dan rincian obyek belanja bansos barang kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. • Rincianobyekbelanjadicantumkannamapenerimadanbesaranhibah /bansos. (9) KUA & PPAS R-APBD PERDA APBD

  28. PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN • Hibah berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, hibah berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD. • KDH menetapkandaftarpenerimahibahbesertabesaranuangataujenisbarangataujasa yang akandihibahkandengankeputusan KDH berdasarkanPerda tentang APBD dan Perkadatentang penjabaran APBD. Ygmenjadidasarpenyaluran/penyerhanHibah • Hibah dituangkan dalamNPHD yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: • Pemberidanpenerimahibah; • Tujuanpemberianhibah; • Besaran/jenishibah; • Hakdankewajiban; • Tata cara penyaluran/penyerahanhibah; • Tata cara pelaporanhibah; • KDH dapatmenunjukpejabat yang menandatangani NPHD • Penyaluran/penyerahaan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD; • Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukandengan LS. • Bansos berupa uang ditetapkan dalam DPA-PPKD, bansos berupa barang atau jasa ditetapkan dalam DPA-SKPD. • KDH menetapkan daftar penerima bansos dengan keputusan KDH berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, yang menjadi dasar penyaluran/penyerahan bansos. • Pencairanbansosdengancara LS • PencairanbansossampaidenganRp. 5 Jutadptdilakukandgnmekanisme TU B A N S O S H I B A H

  29. HIBAH • Penerimahibahberupauangmenyampaikanlaporankpd KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait • Penerimahibahbertanggungjawabsecara formal dan material ataspenggunaanhibah yang diterimanya PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA a. usulancalon b. daftarpenerimahibah c. NPHD d. paktaintegritaspenerimahibah e. bukti transfer uangataubuktiserahterimabarang/jasa PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN • PENERIMA • Lap. penggunaanhibah • Suratperyataantanggungjawabpenggunaanhibah • Buktipengeluaranyglengkapdansah • catatan : • adanbdisampaikankepada KDH • sedangkancdisimpanolehpenerimasebagaiobjekpemeriksaan. • Penerimahibahberupabarang/jasamenyampaikan Lap kpd KDH melalui SKPD terkait. • Hibah berupa barang ygbelum diserahkan kpd penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah

  30. BANSOS • Penerimabansosberupauangmenyampaikanlaporankepada KDH melalui PPKD tembusan SKPD terkait • Penerimabansosbertanggungjawabsecara formal dan material ataspenggunaanbansos yang diterimanya PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA a. usulancalon b. daftarpenerimabansos c. paktaintegritaspenerimabansos d. bukti transfer uangataubuktiserahterimabarang/jasa PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN • PENERIMA • Lap. penggunaanbansos • Suratperyataantanggungjawabpenggunaanbansos • Buktipengeluaranyglengkapdansah • catatan : • a danbdisampaikankepada KDH • sedangkanc.disimpanolehpenerimasebagaiobjekpemeriksaan. • Penerimabansosberupabarang/jasamenyampaikanlaporankepada KDH melalui SKPD terkait. • Bansos berupa barang ygbelum diserahkan kepada penerima bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca daerah

  31. KONVERSI BELANJA HIBAH DAN BANSOS LRA SKPD KONSOLIDASI LRA PEMDA KONVERSI (SAP) LRA SKPD • BELANJA LANGSUNG • JENIS BELANJA BARANG DAN JASA • OBJEK BELANJA: • HIBAH BARANG/JASA YG AKAN DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA/MASY • BANSOS BARANG YG AKAN DISERAHKAN KPD PIHAK KETIGA/MASY • BARANG & JASA LAINNYA • BELANJA TIDAK LANGSUNG • JENIS BELANJA: • BELJ. PEGAWAI • BELJ. BUNGA • BELJ. SUBSIDI • BELJ. HIBAH • BELJ. BANSOS • BELJ BAGI HASIL • BELJ .BANTUAN KEUANGAN • BELJ .TDK TERDUGA • BELANJA OPERASI • BELJ. PEGAWAI • BELJ. BARANG • BELJ. BUNGA • BELJ. SUBSIDI • BELJ. HIBAH • BELJ. BANTUAN SOSIAL

  32. MONITORING & EVALUASI SKPD terkaitmelakukanmonevataspemberianhibahdanbansos. Hasilmonevdisampaikankpd KDH dgntembusankpd SKPD ygmempunyaitugasdanfungsipengawasan. Dalamhalhasilmonevterdapatpenggunaanhibahataubansosygtdksesuaidgnusulanygtelahdisetujui, penerimahibahataubansosygbersangkutandikenakansanksisesuaidgnperaturanperundang-undangan.

  33. KETENTUAN LAIN-LAIN • Tata carapenganggaran, pelaksanaandanpenatausahaan, pertanggungjawabandanpelaporansertamonevhibahdanbansosdiaturlebihlanjutdengan PERKADA • Pemdaygtelahmenetapkan PERKADA ygmengaturpengelolaanpemberianhibahdanbansossebelumberlakunyaPermendagriiniharusdisesuaikandenganPermendagriini paling lambattanggal 31 Desember 2011 • Pemdadapatmenganggarkanhibahdanbansosapabilatelahmenetapkan PERKADA.

  34. LATAR BELAKANG PERUBAHAN 32 2011 • Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDatasimplementasiPermendagri No. 32 Tahun 2011 antara lain : • PenegasanpenggunaannomenklaturObyekdanRincianObyekbelanjaHibahdanBantuanSosial • PengaturankembaliNamadanbesaranpemberianHibahdanBantuanSosialkpd masing2 penerimadicantumkanpadalampirantersendiridlmPerkadattgPenjabaran APBD • MengakomodasipemberianBantuanSosialkpdindividudan/ataukeluargayang tidakdapatdirencanakansebelumnya

  35. H I B A H Pasal 11 & 11A PMDN 32/2011 REVISI • Hibahberupauangdianggarkandalamkelompokbelanjatidaklangsung, jenisbelanjahibah, obyek/rincianobyekbelanjahibahkepada: • Pemerintah; • Pemerintahdaerahlainnya; • Perusahaan daerah; • Masyarakat; dan • Organisasikemasyarakatan. • RinciannamapenerimadanbesaranhibahdicantumkandalamLampiranPerkadattgPenjabaran APBD secaratersendiri. • Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. • Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

  36. BANTUAN SOSIAL BANSOS • Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada : • Individu, keluarga, dan/atau masyarakatyg mengalami keadaan yg tdk stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. • Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yg berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pasal 23 Permendagri 32/2011

  37. BANTUAN SOSIAL Pasal 23A Revisi • Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari : • yang direncanakan, dan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. • yang tidak dapat direncanakan sebelumnya: dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. • Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

  38. BANTUAN SOSIAL Pasal 30 PMDN 32/2011 REVISI • Bantuansosialberupauangdianggarkandalamkelompokbelanjatidaklangsung, jenisbelanjabantuansosial, obyekbelanjabantuansosial, danrincianobyekbelanjabantuansosialpada PPKD,meliputi: • individudan/ataukeluarga; • masyarakat; dan • lembaga non pemerintahan. • Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD • Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial Pasal 30 Permendagri 32/2011

  39. Pasal 30A (Revisi) • Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan. • Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

  40. BANTUAN SOSIAL Pasal 32 (lama) Pasal 32 (revisi) • Penyaluran dan/atau penyerahanbantuansosialdidasarkanpadadaftarpenerimabantuansosial yang tercantumdalam KDH),kecualibantuan sosialkepadaindividudan/ataukeluarga yang tidakdapat direncanakan sebelumnya • Penyaluran/penyerahanbantuansosialkepadaindividudan/ataukeluarga yang tidak dapatdirencanakan sebelumnyadidasarkanpadapermintaantertulisdariindividudan/ataukeluarga yang bersangkutanatausuratketerangandaripejabat yang berwenangsertamendapatpersetujuan KDH setelahdiverifikasioleh SKPD terkait. • Pencairanbantuansosialberupauangdilakukandengancarapembayaranlangsung (LS). • Penyalurandanabantuansosialkepadapenerimabantuansosialdilengkapidengankuitansibuktipenerimaanuangbantuansosial. • Penyaluran/penyerahanBantuanSosialdidasarkanpadadaftarpenerimaBantuanSosial yang tercantumdalamkeputusan KDH • Pencairanbantuansosialberupauangdilakukandengancarapembayaranlangsung (LS). • Penyaluran Dana BantuanSosialkepadapenerimabantuansosialdilengkapidengankuitansi sebagaibuktipenerimaanuangbantuansosial. Pasal 32 Permendagri 32/2011

  41. PROSES PEMBERIAN HIBAH CALON PENERIMA HIBAH USULAN TERTULIS KDH REKOMENDASI EVALUASI SKPD TERKAIT DPRD PERTIMBANGAN TAPD DIBAHAS BERSAMA KUA/PPAS DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA RAPBD PERKDH APBD PERDA APBD LAMPIRAN III NPHD KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN HIBAH TRANSFER

  42. PROSES PEMBERIAN BANSOS YG DIRENCANAKAN CALON PENERIMA BANSOS USULAN TERTULIS KDH REKOMENDASI EVALUASI SKPD TERKAIT DPRD PERTIMBANGAN TAPD DIBAHAS BERSAMA KUA/PPAS DIBAHAS BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA PERSETUJUAN BERSAMA RAPBD PERKDH APBD PERDA APBD LAMPIRAN III KEP KDH (NAMA2 PENERIMA) DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS TRANSFER

  43. PROSES PEMBERIAN BANSOS YG TDK DPT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA CALON PENERIMA BANSOS PERMINTAAN TERTULIS/SRT KET KDH REKOMENDASI SKPD TERKAIT EVALUASI DPRD NAMA PENERIMA & BESARAN MELAKUKAN PENGAWASAN PPKD DOKUMEN PENCAIRAN BANSOS TRANSFER/PENYERAHAN TUNAI

  44. Pasal 35a • PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. • Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

  45. BANTUAN SOSIAL Pasal 36 (Lama) REVISI • Pertanggungjawabanpemerintahdaerahataspemberianbantuansosialmeliputi: • Usulan/permintaan tertulisdaricalonpenerimabantuan sosialatau surat keterangan dari pejabat yang berwenangkepadakepaladaerah; • keputusankepaladaerahtentangpenetapandaftarpenerimabantuansosial; • paktaintegritasdaripenerimabantuansosial yang menyatakanbahwabantuansosial yang diterimaakandigunakansesuaidenganusulan; dan • bukti transfer/penyerahanuangataspemberianbantuansosialberupauangataubuktiserahterimabarangataspemberianbantuansosialberupabarang. • Pertanggungjawaban dimaksud huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pertanggungjawabanpemerintahdaerahataspemberianbantuansosialmeliputi: • usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah; • keputusankepaladaerahtentangpenetapandaftarpenerimabantuansosial; • paktaintegritasdaripenerimabantuansosial yang menyatakanbahwabantuansosial yang diterimaakandigunakansesuaidenganusulan; dan • bukti transfer/penyerahanuang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

  46. Catatan: Pengaturan terkait dengan pengelolaan hibah dan/atau bansos yang oleh peraturan perundang-undangan diatur lain dikecualikan dari skema permendagri 32 tahun 2011.

  47. Catatan: Pemberlakuan peraturan menteri ini mulai tahun anggaran 2013.

  48. LAMPIRAN I.1 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

  49. LAMPIRAN I.2 : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

  50. PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2013

More Related