PERIKATAN

1. PERIKATAN SEBAGAI YANG DIMAKSUD OLEH BUKU III K.U.H. PERDATA Terakhir ditinjau ulang Tgl. 2 Desember 2004

2. PERUMUSAN • PERUMUSAN YANG DIBERIKAN OLEH DOK-TRIN : HUBUNGAN HUKUM DALAM LAPANGAN HU-KUM KEKAYAAN, DIMANA DISATU PIHAK ADA HAK DAN DILAIN PIHAK ADA KEWAJI-BAN

3. UNSUR-UNSURNYA • HUBUNGAN HUKUM • DALAM LAPANGAN HUKUM KEKAYAAN • ADA SEGI HAK • ADA SEGI KEWAJIBAN

4. SEGI HUBUNGAN HUKUM ARTI DAN PENGARUHNYA

5. HUBUNGAN HUKUM • CIRI INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBEDA-KANNYA DARI HUBUNGAN MORAL DAN HU-BUNGAN ATAS DASAR NORMA YANG BUKAN NORMA HUKUM • KONSEKWENSINYA : ATAS HUBUNGAN YANG BUKAN MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM, TI-DAK DAPAT DITERAPKAN KETENTUAN2 HU-KUM, TERMASUK BUKU III TENTANG PERIKA-TAN

6. PERMASALAHAN • APAKAH DENGAN ITU BERARTI, BAHWA PERIKATAN ALAMIAH MERUPAKAN PERIKA-TAN SEBAGAI YANG DIMAKSUD OLEH BUKU III K.U.H.PERDATA ? • DASARNYA : BUKANKAH PERIKATAN ALAMI-AH DIATUR DALAM Ps. 1359 ayat 2 K.U.H. PERDATA ?

7. PERIKATAN ALAMIAH • PERIKATAN ALAMIAH ADALAH PERIKATAN YANG TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN PEMENU-HANNYA MELALUI SARANA HUKUM, NAMUN DEMIKIAN KALAU PERIKATAN ITU DIPENUHI SECARA SUKARELA, MAKA PEMBAYARAN ITU BUKAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK TERHUTANG

8. JAWABAN SEMUANYA BERGANTUNG DARI PERUMUSAN KITA TENTANG HUKUM • PADA UMUMNYA DIDALAM DOKTRIN DIAKUI CIRI “ DAPAT DIPAKSAKAN MELALUI HUKUM “ • KONSEKWENSINYA : PERIKATAN ALAMIAH BUKAN MERUPAKAN PERIKATAN SEBAGAI YANG DIMAKSUD OLEH BUKUM III K.U.H. PERDATA

9. KONSEKWENSINYA • NAMUN DEMIKIAN ADA YANG BERPENDAPAT BAHWA MUNGKIN SAJA ADA KEWAJIBAN HUKUM TANPA SARANA PEMAKSA MELALUI PENGUASA. • DENGAN DEMIKIAN ADA YANG MENGAKUI, BAHWA PERIKATAN ALAMIAH MERUPAKAN PERIKATAN HUKUM DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARIPADANYA ADALAH KEWAJIBAN HUKUM

10. KESULITAN • KESULITANNYA ADALAH MEMASUK-KAN PERIKATAN ALAMIAH KEDALAM SISTIMATIKA HUKUM

11. CONTOH CONTOH PERIKATAN ALAMIAH : • HUTANG BERDASARKAN JUDI ( Ps. 1359 ) • PEMBAYARAN BUNGA YANG TIDAK DIPER-JANJIKAN ( Ps. 1766 ) • PEMBAYARAN SESUDAH HOMOLOGASI AC-COORD ( Ps. 155 K ).

12. HUKUM KEKAYAAN ARTI DAN MAKSUDNYA

13. HUKUM KEKAYAAN • HUKUM KEKAYAAN MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG BERSIFAT HUKUM KEKAYAAN • HAK DAN KEWAJIBAN YANG MUNCUL DARI-PADANYA DAPAT DINILAI DENGAN UANG

14. KEGUNAAN CIRI INI • CIRI “ KEKAYAAN “ DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBEDAKAN PERIKATAN BUKU III B.W. DA-RI PERIKATAN2 YANG LAHIR DARI HUBUNG-AN KEKELUARGAAN • KONSEKWENSINYA : SEKALIPUN ADA HU-BUNGAN KEKELUARGAAN YANG MENGAN-DUNG UNSUR NILAI UANG, TETAPI ATAS-NYA TIDAK DAPAT DITERAPKAN LANGSUNG KETENTUAN BUKU III B.W., KECUALI SECARA ANALOGI

15. ANALOGI • ANALOGI ADALAH PENERAPAN SUATU KE-TENTUAN HUKUM PD PERISTIWA, YG MENU-RUT KATA2 MAUPUN MAKSUDNYA MESTINYA TDK TERCAKUP OLEHNYA, TETAPI MEMPU-NYAI KEMIRIPAN DGN PERISTIWA2 YG DIA-TURNYA. • DISINI ADA PERLUASAN RUANG LINGKUP SUATU KETENTUAN • CONTOHNYA KETENTUAN TENTANG JUAL -BELI RUMAH SEWA PADA SEMUA PERALI-HAN ATAS BENDA SEWA

16. PEMBAGIAN HAK KEKAYAAN DIBEDAKAN : • HAK KEKAYAAN YANG ABSOLUT - HAK KEBENDAAN - HAK ATAS BENDA-BENDA IMMATERIIL • HAK KEKAYAAN YANG RELATIF

17. CIRI HAK KEKAYAAN YANG ABSOLUT • BISA DITUJUKAN KEPADA SEMUA ORANG • YANG DIMAKSUD DISINI ADALAH BAHWA YANG WAJIB MENGHORMATI HAK SEPERTI ITU TIDAK DAPAT DISEBUT SECARA PRIBADI

18. HAK KEBENDAAN • SALAH SATU WUJUD HAK KEKAYAAN ABSO- LUT ADALAH HAK KEBENDAAN • DIATUR DALAM BUKU II B.W. YANG BERSIFAT TERTUTUP • SEKARANG DITAFSIRKAN : TIDAK ADA HAK KEBENDAAN SELAIN YG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG. KONSEKWENSINYA : ORANG TIDAK BISA MEM- PERJANJIKAN HAK KEBENDAAN

19. CIRI - CIRI HAK KEBENDAAN • MERUPAKAN HAK ATAS SUATU BENDA • HAK TERSEBUT BISA DITUJUKAN KEPADA SI -APA SAJA, DALAM TANGAN SIAPA DIKETE-MUKAN BENDANYA ( DALAM COMMON LAW DIPA-KAI ISTILAH RES IN REM; A RIGHT AGAINST PERSONS IN GENERAL ). • ADA SIFAT DROIT DE SUITE ( HAK ITU MENG -IKUTI BENDANYA KEDALAM TANGAN SIAPA-PUN IA BERPINDAH )

20. LANJUTAN • HAK KEBENDAAN YANG LAHIR LEBIH DAHU -LU MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI • HAK TSB. BISA DIALIHKAN / BERALIH

21. HAK KEKAYAAN RELATIF • HAK KEKAYAAN RELATIF ADALAH HAK YANG TIMBUL DARI PERIKATAN SEBAGAI YANG DI MAKSUD OLEH BUKU III B.W. • MERUPAKAN HAK TAGIH, DAN SERING DISE-BUT DENGAN ISTILAH “ PERIKATAN “ SAJA

22. KESIMPULAN ( 1 ) • HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI PERIKATAN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DA-LAM BUKU III B.W., MERUPAKAN HAK YANG HANYA BISA DITUJUKAN KEPADA PIHAK TERTENTU SAJA, YAITU ORANG DENGAN SI-APA IA ADA / MENGADAKAN HUBUNGAN

23. KESIMPULAN ( 2 ) • PADA HAK KEBENDAAN ADA HUBUNGAN AN-TARA SUBYEK TERTENTU DENGAN BENDA TERTENTU ( DIDALAM B.W. DIATUR DALAM BUKU II ). • BUKU III MENGATUR HUBUNGAN ORANG DE-NGAN ORANG TENTANG BENDA

24. KONSEKWENSI ( 1 ) • SUATU PERJANJIAN TIDAK MELAHIRKAN HAK - HAK BAGI PIHAK - KETIGA, KECUALI ADA JANJI UNTUK PIHAK KETIGA ( Ps. 1315 jo Ps. 1340 ayat 2 jo Ps. 1317 )

25. KONSEKWENSINYA ( 2 ) • SUATU PERJANJIANTIDAK BISA MELETAK-KAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA, KECUALI DENGAN PERSETUJUAN YBS. • PENJABARANNYA NAMPAK DALAM Ps. 1315 DAN Ps. 1340 K.U.H.PERDATA

26. PERJANJIAN KEBENDAAN • PADAHAL HAK KEBENDAAN JUGA LAHIR DA -RI SUATU PERJANJIAN • NAMUN PERJANJIANNYA MERUPAKAN PER-JANJIAN KEBENDAAN ( ZAKELIJKE OVER-EENKOMST ) • DIATUR DALAM BUKU II DAN DILUARNYA • KARENANHYA BUKU III TIDAK BISA DITERAP -KAN ATASNYA, KECUALI SECARA ANALOGI

27. KONSEKWENSI ( 4 ) • PEMBERIAN SIFAT HAK KEBENDAAN KEPA-DA HAK TERTENTU DARI KREDITUR, MERU-PAKAN PENYIMPANGAN ATAS PRINSIP BUKU III B.W. • SIFAT HAK KEBENDAAN DIBERIKAN OLEH UNDANG2 AGAR KEDUDUKAN PEMEGANG HAKNYA MENJADI KUAT

28. KONSEKWENSI DARI HAK KEKAYAAN • SEGI INI ( SEGI “ KEKAYAAN “ ) MEMBAWA KONSEKWENSI DALAM MASALAH GANTI – RUGI YANG AKAN DIBAHAS DIBELAKANG NANTI