Otoritas Jasa Keuangan

1. Kelompok 1 :Eny Aprilianti 2009/20011/MAFHaryani 2009/20001/MAFIryan Agustina 2009/20115/MRSLilis Dewi P 2009/20035/MIDLeni 2010/20015/MAF

2. Tentang Otoritas Jasa KeuanganSebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibidangi berdasarkan

3. kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dgn 2002 draf pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

4. OtoritasJasaKeuangan (OJK) mutlakdibentukgunamengantisipasikompleksitassistemkeuangan global. Namun, RUU OJK harusdibahassimultandenganpaket RUU Keuangan lain, sperti RUU JaringPengamanSistemKeuangan (JPSK), RUU Pasar Modal sertaamandemen UU Bank Indonesia, Perasuransiandan Dana Pensiun. Hal tersebutterungkapdalam seminar Reformasi.

5. SektorKeuanganmemperkuatFondasi, DayaSaingdanStabilitasPerekonomianNasional.PembentukanOJK diperlukangunamengatasikompleksitaskeuangan global dariancamankrisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakankomitmenpemerintahdalamreformasisektorkeuangan di Indonesia. Pemerintahmempunyaikomitmentinggidanmenjalankan

6. mandatuntukmelakukanreformasisektorkeuangan.Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010.

7. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia perlu diperhatikan, oleh karena itu harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

8. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Adalah1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.2. Menjaga stabilitas sistem keuangan Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yg sama seperti sekarang.3. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

9. Tujuan Dalam Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan:1. Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.2. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis.

10. 3. Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi.

11. Pilarsektorkeuangan global yang menjadi agenda OJK :1. Kerangkakebijakan yang kuatuntukmenanggulangikrisis.2. Persiapanresolusiterhadaplembaga-lembagakeuangan yang ditengaraibisaberdampaksistemik. 3. Lembagakeuanganmembuatsuratwasiatjikaterjadikebangkrutansewaktu-waktu.4. Transparansiyang harusdijaga.

12. OJK jugabisamengawasimikroprudensialbersama bank sentral. Namun, BI padadasarnyatetapmenjadilender of the last resort terutamaketikakrisislikuiditas di perbankan. Sebabitu bank sentraltetapharusmemilikikomunikasi yang baikuntukpengukuransituasimikro.