1 / 9

Kebijakan Fiskal Untuk Air Bersih

Kebijakan Fiskal Untuk Air Bersih. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan. Perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian . Update Proyeksi Perekonomian Global dan Indonesia untuk tahun 2012, oleh beberapa Institusi ….

larissa-mejia
Download Presentation

Kebijakan Fiskal Untuk Air Bersih

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanFiskalUntuk Air Bersih Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan KebijakanFiskalKementrian Keuangan

  2. Perekonomianduniamasihdiliputiketidakpastian. UpdateProyeksiPerekonomian Global dan Indonesia untuktahun 2012, olehbeberapaInstitusi… Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 adalah sebesar 5,7-6,5% dengan consensus sebesar 6,1% Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global (%) Deviasi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara Okt’11 dan Okt’12 relatif lebih kecil dibandingkan negara/wilayah lainnya.

  3. Perkembangan Perekonomian Domestik Terkini

  4. Prosentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Sumber: Susenas, diolah

  5. FasilitasFiskal Pembebasan Bea Masuk (PMK 76/PMK.011/2012) Pembebasan PPN (PP 31 Tahun 2007) Tax Allowance (PP 52 Tahun 2011) BidangusahaPengadaan Air dg sub bidangusaha: penampungan, penjernihandanpenyaluran air bersih. Cakupanproduk: usahapengambilan air bersihscrlangsungdari terminal air, mobiltangkiutkdijualkpdkonsumen/pelanggansepertirumahtangga, instansi/lembaga/swasta Pembebasan Bea Masukatasimpormesinsertabarangdanbahanutkpembangunan & pengembanganindustridlmrangkapenanaman modal Pembebasan PPN atasPenyerahan BKP TertentuYgBersifatStrategis Persyaratan: Investasi min 50M, tenagakerja min 300 orangdan air minum yang memenuhipersyaratan (SNI)

  6. Definisi PPN • Pajakataskonsumsibarangdanjasadi Daerah Pabean yang dikenakansecarabertingkatdisetiapjalurproduksidandistribusi(PenjelasanUmum UU PPN)

  7. Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai: • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yg diambil langsung dari sumbernya; • Barang kebutuhan pokok yg sngt dibutuhkan oleh rakyat banyak; • Makanan dan minuman yg disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan&minuman baik yg dikonsumsi di tempat maupun tidak, trmsk makanan dan minuman yg diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan • Uang, emas batangan, dan surat berharga. Air tidaktermasukdalamkelompokbarangdiatas, maka air termasukBarangKenaPajak (BKP)

  8. Landasan Hukum Air Bersih • I. UU PPN Pasal 4A UU PPN mengelompokkan Air Bersihsbg BKP. Pasal 16B UU PPN mengakomodasi Air bersihsbgBarangStrategisygdibebaskandaripengenaan PPN. • II. PP 31.2007 • Pasal 1 ayat (1)g diaturbahwaair bersih yang dialirkanmelaluipipaperusahaan air minummerupakanbarangstrategis. • III. PMK Nomor 31/PMK.03/2008 • AtaspenyerahanBarangKenaPajakTertentuygbersifatstrategisberupa air bersih yang dialirkanmelaluipipaoleh Perusahaan Air Minumdibebaskandaripengenaan PPN (Ps 4 ayat (2) )

  9. TERIMA KASIH

More Related