PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Oleh: Hafiz Rafi Uddin,SH, SPd.I, M.H

2. DUA ASPEK PENDIDIKAN • Its matter of having: masalah penguasaan ilmu, teknologi, dan ketrampilan peserta didik sesuai bidangnya. • Its matter of being: masalah pembentukan kpribadian/jati diri peserta didik. Mana yang lebih penting ???

3. I MADE SUDANA

4. PILAR PENDIDIKAN Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4 pilar: • Learning to know; • Learning to do; • Learning to be; • Learning to live together. (International Commision on Education for 21st Century) Pilar manakah PKn???

6. PERKEMBANGAN PEND. KEWARGANEGARAAN • Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) Latihan fisik kemiliteran • Pendidikan Kewiraan (Sejak 1973) Pendidikan di ruang kelas dengan materi yang banyak mengandung unsur kemiliteran • Pendidikan Kewarganegaraan (Sejak Reformasi) Pendidikan di ruang kelas, dengan muatan materi yang tidak banyak unsur kemiliteran.

7. KOMPETENSI PEND. KEWARGANEGARAAN Menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

8. HAK AZASI MANUSIA • Pengertian: Hak azasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Hak dasar yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

9. TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN PENEGAKAN HAM • Magna Charta (Piagam Agung, 1215) di Inggris; • Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris; • Declation des droit d’lhomme et du citoyan (Pernyataan hak hak azasi manusia dan warga negara, 1789) di Perancis; • Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika; • The Four Freedom of FD. Roosevelt.

10. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS Terdapat 3 (tiga) kelompok hak: • Hak-hak politik dan yuridis; • Hak-hak atas martabat dan integritas manusia; • Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.

11. INSTRUMENPERLINDUNGAN HAM Instrumen Internasional: • Universal Declaration of Human Rights, 1948; • International Covenant on Civil and Political Rights, 1966; • International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966; • Declaration of The Rights of People to Peace, 1984; • Declaration on The Rights to Development, 1986

12. INSTRUMENPERLINDUNGAN HAM InstrumenNasional: • Undang-UndangDasar 1945; • Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM; • UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; • Beberapa UU. Lainnya.

13. PERLINDUNGAN HAM Derogable Rights: Hakazasimanusiaygdalamkeadaanmemaksabolehdiabaikan (Misal: Hakberserikat/berkumpul) Underogable Rights: Hakazasimanusia yang dalamkondisiapapuntidakbolehdiabaikan (Misal: Kebebasanberagama)

14. PELAKSANAAN HAM Pelaksanaan HAM perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosio budaya, dan falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat; Di Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasar dan falsafah negara, yaitu Pancasila; Pancasila : Margin of Appreciation dalam hal penerapan HAM di Indonesia

15. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Ernest Renan: Nasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasa setia kawan satu sama lain. Nation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. Nasion adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedia melakukan pengorbanan sebagamana dimaksud pada masa yang akan datang

16. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Benedict Anderson: Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Otto Bauer: Bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan nasib.

17. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Soekarno: Syarat bangsa adalah persatuan antara orang dengan tanah air. Moh. Hatta: Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai persekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan.

18. SEMANGAT KEBANGSAAN(NASIONALISME) Nasionalisme: Faham yang menempatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara di atas kesetiaan terhadap pengelompokan-pengelompokan lainnya. Perwujudan nasionalisme adalah kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negara

19. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Negara: Organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur negara: Rakyat/masyarakat; Wilayah; Pemerintah yang berdaulat.

20. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Sifat-sifat negara: Memaksa: Berhak memaksakan aturannya agar ditaati setiap warganya. Monopoli: Monopoli penentuan tujuan, monopoli cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negara Mencakup semua: Kekuasaannya berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara.

21. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Warga Negara Penduduk Rakyat Bukan WN (WNA) Bukan Penduduk

22. BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARA Warga Negara: Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara. Keberadaan seseorang sebagai penduduk dan bukan penduduk, sebagai warga negara dan sebagai orang asing (WNA) terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban. Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!

23. DEMOKRASI Pengertian: Demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuan bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat, sedangkan pemerintah menjalankan pemerintahan karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.

24. PEMAHAMAN DEMOKRASI • Demokrasi sebagai Konsep: Demokrasi sebagaimana ada dalam kerangka konseptual (kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb) • Demokrasi sebagai Praksis: Demoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistem pemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturan tertentu

25. PEMAHAMAN DEMOKRASI • Demokrasi secara Normatif: Demokrasi yang secara idiil hendak dilakukan oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat) • Demokrasi secara Empirik: Perwujudan demokrasi dalam politik praktis atau dalam penyelenggaraan pemerintahan

26. INDIKATOR DEMOKRASI • Akuntabilitas; • Rotasi kekuasaan; • Rekruitmen politik yang terbuka; • Pemilihan umum; • Perlindungan hak azasi; • Penegakan Supremasi Hukum. Diskusikan perwujudan indikator tersebut dalam praktek demokrasi di Indonesia!

27. WAWASAN NUSANTARA Wawasan Nusantara: Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional. Kata kunci: Cara pandang, keragaman, persatuan, tujuan nasional.

28. LATAR BELAKANG PENTINGNYA WASANTARA Kondisi Wilayah Rawan Disintegrasi Negara Kepulauan Perlu Wawasan Nusantara Kondisi Indonesia Kondisi Sosial Masyarakat Pluralis Rawan Konflik

29. BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA Batas Wilayah laut Indonesia terdiridari: • Batas LautTeritorial • Batas LandasKontinen • Batas ZonaEkonomiEksklusif.

30. BATAS LAUT TERITORIAL Indonesia mewarisiketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (1939), yang menentukan wilayah laut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiap pulau ketika air surut. (Problem apa yang muncul dari situ?) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukan wilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar di Indonesia (Point to point theory). Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.

31. PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969 DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960 U Km 0 250 500 12 MIL DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL Bentuk dan luas wilayah Nusantara sejak Deklarasi Djuanda 1957 dan ditetapkan UU Perairan Indonesia

32. PENGUMUMAN LANDAS KONTINEN INDONESIA 1969 Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m: • Sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI; • Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan; • Bila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalah garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara. • Tuntutan (claim) tsb tidak mempengaruhi sifat dan status perairan dan udara di atasnya.

33. BATAS LANDAS KONTINEN Landas Kontinen adalah dasar laut yang dari segi geologi maupun morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Landas kontinen Indonesia merupakan dasar laut sampai kedalaman laut 200 meter. Batas landas kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.

34. PENGUMUMAN BATAS ZEE 21 MARET 1980 • Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah 200 mil dari garis dasar. • Kewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkan SDA di laut dan di bawah dasar laut. • Kewajiban: menghormati lalu lintas damai. • Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983

35. PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER 1999 DASAR HUKUM : UU.NO.1 TH,1973; UU NO.17 TH 1985; UU NO.6/1996. UNCLOS 1982 U Km 0 250 500 DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL

36. PETA WILAYAH N.K.R.I STATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG DASAR HUKUM : TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999 U Km 0 250 500 DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL

37. GEOPOLITIK Geopolitik: Kebijakanpolitiksuatunegarayangmemperhatikankondisigeografisnya Masalalugeopolitikdiarahkanpadapengertianekspansiwilayah. Geopolitikadalahlandasanilmiahbagitindakanpolitikdalamperjuangandemikelangsunganhidupsuatunegarauntukmemperolehruanghidupnya (Karl Haushofer)

38. GEOPOLITIK Teori Ratzel: Negara sebagai organisme. Negara mengalami siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang, mencapai puncak perkembangan dan kemudian mati. Batas negara sifatnya sementara. Teori ini membawakan sifat ekspansionis. Dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer.

39. GEOPOLITIK Konsep Kekuatan: • Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua) Sir Halford Mackinder dan Karl Haushofer • Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari) Sir Walter Raleigh dan AT. Mahan • Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara) Mitchell, A. Savensky, Guilio Douchet • Teori daerah batas (Rimland)/Wawasan Gabungan Nicholas Spykman

40. GEOPOLITIK Teori tentang hak atas wilayah laut: • Teori Res Nullius: Laut tidak ada yang memiliki sehingga bisa dimiliki (diclaim) oleh suatu negara. • Teori Res Communis: Laut milik bersama sehingga tidak bisa dimiliki (diclaim) oleh suatu negara. Teori Mare Liberum dan Mare Clausum Teori mana yang diterapkan sekarang?

41. GEOPOLITIK Kedaulatan atas Ruang Udara: Teori Udara Bebas: Kebebasan tanpa batas Kebebasan dengan Hak Khusus Negara Kolong Kebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara Kolong Teori Kedaulatan Udara: Negara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggian Negara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damai Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas

42. ARAH PANDANG (ORIENTASI)WAWASAN NUSANTARA Ke dalam: Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional. Ke luar: Terwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasama saling menghormati.

43. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA • Implementasi dalam Kehidupan Nasional (Implementasi ke dalam) • Implementasi dalam hubungan dengan negara-negara lain (Implementasi ke luar)

44. IMPLEMENTASI WASANTARADALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Politik: Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, dengan pemerintahan yang aspiratif dan terpercaya; Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945, mekanisme 5 tahunan, menata dan membangun sinergi lembaga supra dan infra struktur politik

45. IMPLEMENTASI WASANTARADALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Ekonomi: Menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil; Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan; Pengelolaan SDA dgn memperhatikan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.

46. IMPLEMENTASI WASANTARADALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Sosial Budaya: Munculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargai segala bentuk kebhinekaan untuk menciptakan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan: Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menuju kesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiap ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

47. IMPLEMENTASI WASANTARADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Perhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Daerah Frontier: Perbaikan sistem sirkulasi; Membangun pusat-pusat pertumbuhan; Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan negara yang berbatasan.

48. IMPLEMENTASI WASANTARADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Implikasi pada Hukum Laut Internasional: Hukum laut internasional memberikan pengakuan atas hak dan kewenangan negara Indonesia atas wilayah laut (teritorial, ZEE, dan landas kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya. Kewajiban Indonesia adalah menghargai lintas damai, lintas transit, penyediaan ALKI, serta menjaga keamanan di laut

49. IMPLEMENTASI WASANTARADALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARA Ruang Dirgantara: • Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara, sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944) • Ruang Antariksa (di bawah kendali hukum internasional) Pemanfaatan ruang udara Indonesia melalui tersedianya industri angkutan udara, jalur udara yg aman, dan bandar udara yang memadai.

50. KETAHANAN NASIONAL Pengertian: Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dalam mencapai tujuan nasional