DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia

1. DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia Peluang dan Tantangan Penerapan Pemilu Elektronik di Indonesia AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI

2. Pemilu/Pilkada Indonesia • Rawan Manipulasi dan Konflik • Lemah Penegakan Hukum • Mahal- Kampanye Meresahkan • Banyak Gugatan Hukum • “Njelimet” (Surat Suara Besar, Tidak Praktis, Rusak, Tertukar)

3. Tahapan Pemilu Indonesia • Tahapan Persiapan a.l: • Penataan organisasi • Bimtek, sosialisasi, koordinasi penyelenggaraan • Pengelolaan Data Informasi Pemilu • Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, a.l: • Pendataan Pemilih • Pemungutan suara dan perhitungan suara • Penetapan hasil Pemilu • Tahapan Pasca Pemilu • Selisih hasil Pemilu • Pengucapan sumpah janji

4. Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara • Banyak kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih (akurasi rendah). • Mulai dari distribusi perlengkapan pemungutan suara (geografis sulit, terlambat, perlengkapan suara tertukar/kurang jumlah/rusak) dsb). • Surat Suara yang besar – coblos tembus, salah menandai.

5. Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara • Banyak pemilih yang tak dapat menggunakan hak pilihnya. • Dokumen formulir yang sangat banyak dan tidak simpel– Berita Acara, Sertifikat hasil perhitungan, pernyataan keberatan saksi, Sertifikat C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7. • Rekapitulasi suara yang tidak sederhana karena multipartai dan caleg yang banyak – rawan manipulasi. • Pergeseran kotak suara dari TPS sampai ke Kabupaten/Kota disalahgunakan- “jual beli” kertas suara.

6. Pemilu Konvensional  Pemilu On Line? • Titik Rawan Pelaksanaan Tahapan MENURUNKAN KUALITAS DEMOKRASI. • Kertas Suara  Komputerisasi Suara? • SIAPKAH INDONESIA?

7. Asas Pemilu • Dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Komisi II DPR RI dan e-Voting • Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali (7 s/d 9 Desember 2010), melihat pelaksanaan e-Voting di Kabupaten Jembrana – pemikiran adanya pengaturan Perundang-undangan tentang penggunaan e-Voting dalam pelaksanaan Pemilu. • Melakukan kajian dan kunjungan ke India pada 1-7 Mei 2011  salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh data, fakta langsung terkait pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan kepemiluan (termasuk penggunaan EVM electronic voting machine).

9. Komisi II DPR RI dan e-Voting (2) • RDPU dengan Kemendagri, KPU dan Dubes Indonesia untuk India (24 Mei 2011) yang salah satu keputusannya: “Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan pengkajian terhadap penggunaan e-Voting agar dapat diterapkan dalam Pemilukada dalam waktu dekat, khususnya Pemilukada DKI Jakarta”. -- sampai sekarang belum ada kajian yang disampaikan oleh KPU kepada Komisi II DPR RI mengenai hal ini.

10. Peluang Penerapan e-Voting • Pemilihan Kepala Lingkungan di dusun-dusun Kabupaten Jembrana berhasil dilaksanakan – proses berjalan efisien dan efektif, bahkan penghitungan akhir suara hanya membutuhkan waktu singkat. • Merupakan terobosan menciptakan kemudahan dan akuntabilitas pemilihan, sekalipun bagi warga negara yang cacat. • Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa metode e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu. • Kemendagri menyatakan siap dengan e-KTP per 1 Januari 2013.

11. Tantangan Penerapan e-Voting • Aturan hukum, peralatan dan sumber daya manusia Indonesia belum mendukung. • Kerentanan akan keamanan dan reabilitas penerapan e-voting (hacker, proteksi software, sistem jaringan). • Akses terhadap teknologi masyarakat Indonesia tidak sama, termasuk keterbatasan penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS, saksi dan pengawas. • Resiko keabsahan hasil Pemilu antar kontestan dan juga dalam masyarakat.

12. Penerapan e-Voting di Indonesia?Sangat Mungkin, bila : • Siap secara Politik – kemauan Politik, a.l: Program Nasional e-KTP selesai tepat waktu dan akuntabel, Persiapan payung hukum atas penerapannya. • Siap secara Finansial -- money follows function • Siap secara Sosial Budaya -- a.l Sosialisasi dan pelatihan massif dapat dilakukan kepada masyarakat, trust terhadap institusi penyelenggara, INDEPENDENSI penyelenggara • Siap secara Teknis -- a.l Kesiapan teknologi seluruh wilayah Indonesia, termasuk ketersediaan listrik, sinyal; sumber daya manusia. PEMILU LUBERJURDIL

13. PEMILU INDONESIA E-Voting menjadi solusi, bukan menimbulkan masalah baru

14. Vox Populi Vox Dei “Suara Rakyat, Suara Tuhan” Agun Gunandjar Sudarsa Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar www.agun-gunandjarsudarsa.com