1 / 20

PENGANTAR PERPAJAKAN

PENGANTAR PERPAJAKAN. PENGANTAR PERPAJAKAN. Definisi Pajak ;  Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara Fungsi Pajak  Budgetair , Reguler Pungutan Lain  Retribusi, Sumbangan

lenora
Download Presentation

PENGANTAR PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGANTAR PERPAJAKAN Komputerisasi Perpajakan

  2. PENGANTAR PERPAJAKAN • Definisi Pajak ;  Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara • Fungsi Pajak  Budgetair , Reguler • Pungutan Lain  Retribusi, Sumbangan • Pengertian Hukum Pajak Materiil, Formal • Kedudukan Hukum Pajak Perdata, Publik • Asas Pemungutan Pajak  Domisili, Sumber, Kebangsaan • Cara Pemungutan Pajak Nyata, Fiktif, Campuran • Tarif Pajak Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, • Hapusnya Utang Pajak Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan Komputerisasi Perpajakan

  3. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP • Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) • Fungsi NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan • Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP Komputerisasi Perpajakan

  4. PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP Komputerisasi Perpajakan

  5. Syarat Pemungutan Pajak • Adil (syarat keadilan) • Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis) • Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) • Efisien (syarat finansial) • sederhana Komputerisasi Perpajakan

  6. Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak • Teori Asuransi (melindungi) • Teori Kepentingan • Teori daya pikul • Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) • Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) • Teori Bakti • Teori azas daya beli Komputerisasi Perpajakan

  7. Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak • Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45. • Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik • Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. • Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi. • Hukum pajak ada 2 macam : • Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) • Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan Komputerisasi Perpajakan

  8. Asas dan cara Pemungutan Pajak Pajak Golongan Sifat Lemb.Pemungutnya Pajak Subyektif Pajak Obyektif Pajak Pusat Pajak Daerah Pajak Lagsung pajak tdk langsung Komputerisasi Perpajakan

  9. KEWAJIBAN PEMBUKUAN • Itikad baik • Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya • Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel akrual/kas • Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan MenKeu Komputerisasi Perpajakan

  10. Tata cara pemungutan pajak • Stelsel Nyata ( Riel)  pemungutan di akhir tahun • Stelsel Anggapan (fictieve)  Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. • Stelsel campuran  Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Komputerisasi Perpajakan

  11. Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) (2) Asas sumber (3) Asas Kebangsaan Komputerisasi Perpajakan

  12. Sistem Pemungutan Pajak • Official Assessment System Sistem pemungutan oleh pemerintah • Self Assessment System Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri • With Holding System System pemungutan oleh pihak ketiga Komputerisasi Perpajakan

  13. Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif • Tarif Sebanding (proporsional)  PPN tarifnya =10 % • Tarif Tetap tarif bea materai • Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. misal : Pasal 17 UU PPh 2000 Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5% Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10% Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15% Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30% • Tarif degresif  Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. Komputerisasi Perpajakan

  14. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak • Timbulnya utang pajak ada 2 : • Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system) • Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system) • Hapusnya utang pajak disebabkan : • Pembayaran • Kompensasi • Kadaluarsa • Pembebasan/penghapusan Komputerisasi Perpajakan

  15. PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK • Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan • Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll) • Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan Komputerisasi Perpajakan

  16. KEBERATAN DAN BANDING • Tata Cara Penyelesaian Keberatan : • WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak • Tertulis dalam bahasa Indonesia • Jangka waktu 3 bulan • Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan • Bukti penerimaan Surat Keberatan • Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln) • Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan • Tidak menunda kewajiban membayar pajak • Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan Komputerisasi Perpajakan

  17. KEBERATAN DAN BANDING • Tata Cara Penyelesaian Banding • Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak • Jangka waktu 3 bln • Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak • Tidak menunda pembayaran pajak • Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan Komputerisasi Perpajakan

  18. PENAGIHAN PAJAK • Dasar penagihan  STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding • Jenis penagihan  seketika, sekaligus • Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan Komputerisasi Perpajakan

  19. SPT = Surat Pemberitahuan Pajak • STP = Surat Tagihan Pajak • SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan • SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil Komputerisasi Perpajakan

  20. SANKSI PERPAJAKAN • Bunga • Kenaikan • Denda • Sanksi pidana Komputerisasi Perpajakan

More Related