1 / 42

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. I Nyoman Widia, Ak., B.A.P., M.H. 0818807229 92619029 7871929. Pembahasan Materi. Beberapa Pengertian Kewajiban Mendaftarkan Diri, NPWP, dan Permasalahannya Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan Kewajiban Menyampaikan SPT dan Permasalahannya

liam
Download Presentation

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KETENTUAN UMUMDAN TATA CARA PERPAJAKAN

  2. I Nyoman Widia, Ak., B.A.P., M.H. 0818807229 92619029 7871929

  3. Pembahasan Materi • Beberapa Pengertian • Kewajiban Mendaftarkan Diri, NPWP, dan Permasalahannya • Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan • Kewajiban Menyampaikan SPT dan Permasalahannya • Kewajiban Pembayaran Pajak • Sanksi-sanksi Perpajakan • Pemeriksaan Pajak • Penetapan dan Ketetapan Pajak • Penagihan Pajak • Alternatif Penyelesaian Sengketa • Ketentuan Khusus

  4. PENETAPAN DAN KETETAPAN Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan

  5. KETETAPAN PAJAK • SKPN • SKPKB • SKPKBT • SKPLB • STP • SKPPKP

  6. SKPN • POKOK PAJAK (PPH TERUTANG) = KREDIT PAJAK • HASIL PEMERIKSAAN DARI SPT NIHIL, SPT KB, SPT LB.

  7. SKPKB • PPH TERUTANG > KREDIT PAJAK • ADA SANKSI ADMINISTRASI: • BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BULAN • KENAIKAN 50% • KENAIKAN 100%

  8. SKPKBT • DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN • SUDAH PERNAH TERBIT SKPKB, SKPLB, SKPN • JIKA DITEMUKAN DATA BARU (NOVUM) DAN/ATAU DATA SEMULA YANG BELUM TERUNGKAP • MELALUI PEMERIKSAAN ULANG DAN/ATAU TEMUAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL • SANKSI KENAIKAN 100% (TIDAK KENA JIKA WP MENGAKU ATAS KEHENDAK SENDIRI) • JIKA LEWAT 10 TAHUN, SANKSI BUNGA 48%

  9. SKPLB • PPH TERUTANG < KREDIT PAJAK • MELALUI PROSES PEMERIKSAAN • PALING LAMBAT 12 BULAN SEJAK PERMOHONAN MASUK

  10. STP • PPH DALAM TAHUN BERJALAN TIDAK/KURAN DIBAYAR • HASIL PENELITIAN SPT TERDAPAT KURANG BAYAR AKIBAT SALAH TULIS/SALAH HITUNG • KENA SANKSI ADM. BUNGA DAN/ DENDA • SEHARUSNYA PKP, TAPI TIDAK LAPOR • SUDAH PKP, TAPI : • TIDAK BUAT FP • BUAT FP, TAPI TIDAK LENGKAP • BUAT FP, TAPI TERLAMBAT • TIDAK PKP, TAPI BUAT FP

  11. SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK • TANPA PEMERIKSAAN, HANYA PENELITIAN • MAX 3 BULAN (PPH), 1 BULAN (PPN) • KHUSUS BAGI WP PATUH • MASIH DAPAT DIPERIKSA, SANKSI 100%

  12. SYARAT WP PATUH • SPT TEPAT WAKTU DLM 2 TH TERAKHIR • SPT MASA YG TERLAMBAT (TH TERAKHIR) MAX 3 MASA & TDK BERTURUT2, MAX BATAS AKHIR MASA BERIKUTNYA • TIDAK PUNYA TUNGGAKAN PAJAK • TDK PERNAH DIPIDANA FISKAL DALAM 10 TH TERAKHIR • JIKA DIAUDIT, HARUS WTP ATAU WDP TAPI TDK PENGARUH KE LABA/RUGI • JIKA TIDAK DIAUDIT, HRS MENGAJUKAN PERMOHONAN, DENGAN SYARAT DLM 2 TH TERAKHIR: • ADA PEMBUKUAN • JIKA DIPERIKSA, KOREKSI MAX 10%

  13. PENAGIHAN

  14. Dasar Penagihan Pajak: • Surat Tagihan Pajak • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan • Surat Keputusan Pembetulan • Surat Keputusan Keberatan • Putusan Banding

  15. SKP – J.T. J.T. – ST ST – SP SP – SPMP SPMP – PENG. LELANG PENG - PELELANGAN 1 BULAN 7 HARI 21 HARI 2 X 24 JAM 14 HARI 14 HARI PROSES PENAGIHAN

  16. PENUNDAAN/ANGSUR • TERTULIS KE KPP MAX 15 HARI SEBELUM J.T. • ALASAN JELAS + BUKTI YG MENGUATKAN • ADA JAMINAN (TERGANTUNG KAKPP) • TDK ADA UTANG PAJAK YG J.T. • MAX 10 HARI HRS TERBIT SK. JIKA TIDAK, DIANGGAP DITERIMA • MENGAKU (TDK KEBERATAN, DLL.)

  17. PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS • TANPA MENUNGGU J.T. PEMBAYARAN • TERHADAP SELURUH UTANG PAJAK • PP AKAN MENINGGALKAN INDONESIA UTK SELAMANYA (BERNIAT UNTUK ITU) • PP MEMINDAHTANGANKAN BARANGNYA UTK MEMPERKECIL USAHA • ADA TANDA2 PP AKAN MENGUBAH BENTUK USAHA • DIBUBARKAN OLEH NEGARA • BARANG PP DISITA PIHAK LAIN (PAILIT)

  18. HAK MENDAHULUI • POKOK PAJAK • SANKSI : DENDA, BUNGA, KENAIKAN • BIAYA PENAGIHAN PAJAK

  19. PENGECUALIAN HAK MENDAHULU • BIAYA PERKARA YG SEMATA-MATA DISEBABKAN SUATU PENGHUKUMAN UNTUK MELELANG SUATU BARANG • BIAYA UNTUK MENYELAMATKAN BARANG TSB. • BIAYA PERKARA YG SEMATA-MATA DISEBABKAN PELELANGAN DAN PENYELESAIAN SUATU WARISAN

  20. DALUWARSA PENAGIHAN LEWAT 10 TAHUN SETELAH : • SAAT TERUTANGNYA PAJAK • BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK KECUALI : • TERBIT ST & SP (SEJAK TGL PENYAMPAIAN SP) • ADA PENGAKUAN WP • TERBIT SKPKB/SKPKBT (SEJAK TGL TERBIT)

  21. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

  22. Keberatan • Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi • Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak • Pembetulan • Banding • Gugatan • Peninjauan Kembali

  23. KEBERATAN DIAJUKAN ATAS: • SKPKB • SKPKBT • SKPLB • SKPN • Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan per-UU perpajakan

  24. SYARAT KEBERATAN: • Diajukan secara tertulis dalam bhs. Indonesia • Mencantumkan jumlah pajak yg terhutang/jumlah pajak yg dipotong/dipungut/jumlah rugi menurut penghitungan WP • Alasan yang jelas • Paling lambat 3 bulan sejak tgl. SKP atau tgl. pemotongan/pemungutan, kecuali force majore • Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak/satu bukti pemotongan/pemungutan

  25. Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan/pemungutan. • Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan (tanda terima KPP/pos tercatat). Jika lewat, dianggap diterima • Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

  26. SK KEBERATAN DAPAT BERUPA • Menerima seluruhnya • Menerima sebagian • Menolak • Menambah besarnya pajak terutang

  27. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI • DJP dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi, dalam hal : • WP khilaf • WP tidak memahami peraturan perpajakan • Ketidaktelitian petugas pajak

  28. Syarat-syarat : • Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia • Diajukan atas suatu STP, SKPKB, SKPKBT • Memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan • Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl STP/SKP • Tidak mengajukan keberatan atas pokok pajak • Jangka waktu penyelesaian : 12 bulan sejak tgl. permohonan diterima

  29. PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK • DJP dapat mengurangkan/membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya WP ditolak keberatannya akibat tidak memenuhi syarat formal • Syarat-syarat : • Diajukan untuk suatu SKP • Menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut WP • Jangka waktu penyelesaian : 12 bulan sejak tgl. permohonan diterima

  30. PEMBETULAN • Pembetulan dapat dilakukan: • Karena jabatan • Permohonan WP • Pembetulan dapat dilakukan terhadap : • SKP • STP • SK Keberatan • SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adm • SK Pengurangan/Pembatalan SKP • SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

  31. Ruang lingkup kesalahan yg dapat dibetulkan : • Kesalahan tulis : • Salah nama, alamat, NPWP, no. SKP, Jenis Pajak, Masa/Tahun Pajak, Tgl. j.t. • Kesalahan hitung : • Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian • Kekeliruan dalam penerapan peraturan : • Penerapan tarif • Penerapan % Norma Penghitungan • Penerapan Sanksi adm • PTKP • Penghitungan PPh th berjalan • Pengkreditan • Jangka waktu penyelesaian : 12 bulan sejak permohonan diterima. Jika lewat, dianggap diterima

  32. BANDING • Banding hanya dapat dilakukan : • Atas SK Keberatan • Ke Badan Peradilan Pajak (Pengadilan Pajak) • Syarat-syarat : • Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia • Mengemukakan alasan yang jelas • Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima • Melampirkan salinan SK Keberatan yang dibanding • Satu Surat Banding untuk satu SK Keberatan • Telah melunasi 50% dari pajak ymh dibayar

  33. Yang dapat mengajukan banding • Wajib Pajak • Wakil Wajib Pajak : • Ahli waris (WP meninggal) • Pengurus (WP Badan) • Kurator (WP Pailit) • Kuasa Wajib Pajak : • Pengacara • Konsultan • Kuasa khusus

  34. GUGATAN • Gugatan diajukan atas: • Pelaksanaan penagihan pajak: SP,SPMP, Pengumuman Lelang • Keputusan selain yg ditetapkan pasal 25(1) dan 26 • Keputusan Pembetulan atas STP (psl. 16) • Keputusan atas STP (psl 36)

  35. Syarat-syarat: • Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia ke PP dg mencantumkan tgl. diterimanya pelaksanaan penagihan atau keputusan yg digugat • Diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tgl pelaksanaan penagihan • Diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tgl diterimanya Surat Keputusan yg digugat • Jika force major, dapat diperpanjang 14 hari • Satu gugatan utk satu Pelaksanaan penagihan/1 Keputusan • Dilampirkan salinan dokumen yg digugat

  36. SYARAT PK • Putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan/tipu muslihat pihak lawan yg baru diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan bukti2 yg kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu • Terdapat bukti tertulis baru yg bersifat menentukan • Telah dikabulkan suatu hal yg tidak dituntut atau lebih dari yg dituntut, kecuali yg diputus berdasarkan psl 80 ayat 1 b dan c UU PP • Jika ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab2nya • Terdapat suatu putusan yg nyta2 tidak sesuai dengan ketentuan perundang2an yg berlaku

  37. RESTITUSI • Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (psl 17) • Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB – bareng SPT masuk (Psl. 17 B) • Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB (Psl. 17 C)

  38. Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (psl 17) • SPT semula tidak LB • SPT LB tapi lupa/tidak menyilang kotak restitusi • SPMKP harus terbit 1 bulan sejak permohonan • Jika lewat, dapat imbalan bunga 2% sebulan

  39. Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB – bareng SPT masuk (Psl. 17 B) • SPT semula LB dan minta restitusi • SKPLB terbit 12 bulan sejak SPT masuk • Jika lewat : • dianggap diterima • SKPLB harus terbit 1 bulan sejak batas itu • Jika lewat, dapat imbalan bunga 2% sebulan

  40. Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB (Psl. 17 C) • SPT semula LB • WP termasuk kriteria WP Patuh • Proses cepat • Jika hasil pemeriksaan kemudian menjadi KB, kena sanksi kenaikan 100%

  41. IMBALAN BUNGA • Terlambat menerbitkan SPMKP • Terlambat menerbitkan SKPLB • Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding • Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi psl 14 (4) dan/ psl 19(1)

  42. SEKIAN & TERIMA KASIH

More Related