1 / 15

Independensi Penyelenggara Pemilu

Independensi Penyelenggara Pemilu. Oleh : Fitriyah Staf Pengajar Jur . Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang. Diskusi Publik ‘ Revisi UU 22/2007 ; Menjaga Independensi KPU’ Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang Hotel Novotel Semarang , 10 November 2010. Syarat Pemilu Demokratis.

lilia
Download Presentation

Independensi Penyelenggara Pemilu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. IndependensiPenyelenggaraPemilu Oleh: Fitriyah StafPengajarJur. IlmuPemerintahan FISIP Undip Semarang DiskusiPublik‘RevisiUU 22/2007 ; MenjagaIndependensiKPU’ Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang Hotel Novotel Semarang, 10 November 2010

  2. SyaratPemiluDemokratis • Pemiluharusbersifatkompetitif, dalamartianpesertaPemiluharusbebasdanotonom. • Pemiluharusdiselenggarakansecaraberkala, dalamartianharusdiselenggarakansecarateraturdenganjarakwaktu yang jelas. • Pemiluharusinklusif, artinyasemuakelompokmasyarakatharusmemilikipeluang yang samauntukberpartisipasidalamPemilu. Tidakadasatu pun kelompok yang diperlakukansecaradiskriminatifdalamprosesPemilu. • Pemilihharusdiberikeleluasaanuntukmempertimbangkandanmendiskusikanalternatifpilihannyadalamsuasanabebas, tidakdibawahtekanan, danaksesmemperolehinformasi yang luas. • PenyelenggaraPemiluyang tidakmemihakdanindependen WiciptoSetiadi, www.legalitas.org

  3. Mekanismemenciptakanpemiludemokratis • menciptakanseperangkatmetodeatauaturanuntukmentransfersuarapemilihkedalamsuatulembagaperwakilanrakyatsecaraadil (electoral system) • menjalankanpemilusesuaidenganaturan main danprinsip-prinsipdemokrasi (electoral process)  kinerjapenyelenggarapemilu RamlanSurbakti, 2000:55

  4. PenyelenggaraPemilu (PP) • Salahsatufaktor yang menentukankeberhasilanpemiluadalahunsurpenyelenggara • UUD 1945 padaPasal 22E ayat (5) menyatakanbahwapemiludiselenggarakanolehsuatukomisipemilihanumum yang bersifatnasional, tetap, danmandiri. • ketentuantsbtidakmenyebutnamasatulembagasecaraspesifiksebagaipenyelenggaraPemilu • ketentuantsbmenyebutsifatpenyelenggaraPemilu, yaitunasional, tetap, danmandiri. Penyelenggarapemiluadalahlembaga yang mengurusidanbertanggungjawabtentanghal-hal yang berkaitandenganpelaksanaanpemilu

  5. Makna ‘suatukomisipemilihanumum’ • DalamPutusanMK No. 11/PUU-VIII/2010 tgl 18 Maret 2010, frasesuatukomisipemilihanumumdalam UUD 1945 dinyatakantidakmerujukpadasebuahnamainstitusi, tetapimenunjukpadafungsipenyelenggaraanpemilu yang bersifatnasional, tetap, danmandiri • MK berpendapat, penyelenggaraanpemilutidakhanyadilaksanakanolehKPU (yang didalamnyaterdapat KPU provinsidan KPU kabupaten/kota) tetapijugatermasukpengawasanpemilu yang dijalankanolehBawaslu(yang didalamnyaterdapatPanwasluprovinsidankabupaten/kota). • MK jugabependapat, dewankehormatan yang mengawasiperilakupenyelenggarapemiluharusjugadiartikansebagailembaga yang menjalankanfungsisebagaisatukesatuanfungsidalampenyelenggaraanpemilu. Janedjri M Gaffar, HarianSindo 22 April 2010

  6. ‘Sifatpenyelenggarapemiluyang mandiri’ • Sifatmandiriberartibebasdarisegalabentukpengaruhpihaklain yang dapatmengurangikemampuanpenyelenggarapemiludalammelaksanakanpemiludemokratis • Kemandirianatauindependensipenyelenggarapemilumelekatbaikpadakelembagaanmaupunfungsi yang dijalankan • Kemandirianatauindipendensipenyelenggarapemilusangatditentukanolehkemandirianpersonilpenyelenggarapemilu yang harusdijagasejakprosesrekrutmen • Pemahaman PP sebagailembaga yang mandirisalahsatunyaadalahpersonilnyatidaksebagaianggotapartaipolitik

  7. Pengaturan 4 lembagapentingdi RUU-PP • KeanggotaanTim Seleksi anggota KPU dan Bawaslu • Keanggotaan KPU • KeanggotaanBawaslu • KeanggotaanDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Apakahmekanismedanprosesrekrutmendapatmenjaminbahwaanggota PP yang terpilihnantinyadapatmenyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun (demokratis)?

  8. DRAFT FINAL 10 JUNI 2010 RUU-PP Tim Seleksi UU No.22/2007 • Presidenmembentuktimseleksi 5 bulansebelummasajabatan KPU berakhir • Jumlahtimseleksi 5 orang, dariunsurakademisi, profesional, masyarakat& tidakmenjadianggotaparpol 5 thterakhir, pendidikan min S1, umur min 35 tahun • Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU • KomposisiPanitiaSeleksiterdiriatasseorangKetuamerangkapanggota, danseorangSekretaris yang diangkatdaridanolehanggotaPanitiaSeleksi. Draf RUU-PP • Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keppres dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU dan keanggotaan Bawaslu • keanggotaan Tim Seleksi yang berjumlah 11 orang, terdiri dari 6 orang anggota yang diusulkan oleh DPR dan 5 orang anggota yang diusulkan oleh Presiden, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan • Anggota Tim Seleksiberpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 tahun • Anggota Tim Seleksi dipilih berdasarkan reputasi, rekam jejak yang baik, memiliki basis pemahaman mengenai masalah Pemilu, serta kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi • Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. • Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota

  9. DRAFT FINAL PANJA 10 JUNI 2010 RUU-PP SyaratAnggota KPU • WNI; • (DIUBAH) pada saatpendaftaranberusiapalingrendah 35 tahun (KPU) dan berusiapalingrendah 30 tahun (KPU Provinsiatau KPU Kabupaten/ Kota ); • setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; • mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; • (DIUBAH) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; • berpendidikan paling rendah S-1(KPU dan KPU Provinsi ) dan paling rendah SLTA atau sederajat (KPU Kabupaten/Kota); • berdomisili di wilayah RI (KPU), di wilayah provinsi ybs (KPU Provinsi), atau di wilayah kabupaten/kota ybs(KPU Kabupaten/Kota) yang dibuktikan dengan KTP; • (DIUBAH) sehat jasmani dan rohani; • (DIHAPUS) TdkpernahmenjadianggotaParpolygdinyatakandlmsuratpernyataanygsahatausekurang-kurangnyadlmjangkawaktu 5 tahuntdklagimenjadianggotaParpolygdibuktikan dg suratketerangandaripengurusParpolybs; • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; • (DIHAPUS) Tdksedangmendudukijabatanstrukturaldanfungsionaldalamjabatannegeri; • bersedia bekerja penuh waktu; • (DIUBAH) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan • (DITAMBAH) bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila terpilih.

  10. DRAFT FINAL PANJA 10 JUNI 2010 RUU-PP SyaratAnggotaBawaslu • WNI; • (DIUBAH) pada saatpendaftaranberusiapalingrendah 30 tahun • setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; • mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; • (DIUBAH) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu & pengawasanPemilu; • berpendidikan paling rendah S-1 (Bawaslu, Panwalu Provinsi , PanwasluKab/Kota) dan paling rendah SLTA atau sederajat (PanwaluKecamatan, PPL); • berdomisili di wilayah RI (Bawaslu), di wilayah provinsi ybs (PanwasluProvinsi), atau di wilayah kabupaten/kota ybs(PanwasluKabupaten/Kota) yang dibuktikan dengan KTP; • (DIUBAH) sehat jasmani dan rohani; • (DIHAPUS) TdkpernahmenjadianggotaParpolygdinyatakandlmsuratpernyataanygsahatausekurang-kurangnyadlmjangkawaktu 5 tahuntdklagimenjadianggotaParpolygdibuktikan dg suratketerangandaripengurusParpolybs; • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; • (DIHAPUS) Tdksedangmendudukijabatanstrukturaldanfungsionaldalamjabatannegeri; • bersedia bekerja penuh waktu; • (DIUBAH) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan • (DITAMBAH) bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik apabila terpilih.

  11. DRAFT FINAL PANJA10 JUNI 2010 RUU-PP DewanKehormatan Draf RUU-PP • DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota negara • DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU (danjajarannya) dananggotaBawaslu(danjajarannya) • DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji • DKPP berjumlah 15 orang yang terdiri dari 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, 4 orang tokoh masyarakat, dan 9 orang utusan wakil partai politik yang ada di DPR • Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 2 (dua) orang UU No.22/2007 • DKbersifatad-hoc • DK dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPUdan KPU Provinsi (ada DK untukBawaslu, dan DK untuk KPU Kab/Kota) • DK ditetapkan dg keputusan KPU • DK KPU berjumlah 5 orang, terdiriatas 3 oranganggota KPU, dan 2 orangdariluaranggota KPU. • DK Bawasluberjumlah 5 orangterdiriatas 1 oranganggota KPU, 2 oranganggotaBawaslu, 2 orangdariluaranggotaBawaslu

  12. Rumusananggota DKPP melanggarPutusanMK No.11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010 • MK berpendapatbahwajumlahdankomposisiDK adalahmerupakanwilayahkebijakanhukumterbuka (opened legal policy) dari DPR danPemerintah • MK berpendapatbahwa DK harusdiisiolehanggota-anggota yang berasaldari KPU danBawaslusecaraseimbang, dalamkerangkapemikiranini, diperlukanhanyaadasatu DK penyelenggaraPemilubaikuntukmengawasiperilakuanggota KPU dananggotaBawaslu. Sehinggakomposisianggota DK baikuntuktingkatnasionalmaupununtukdaerahharusterdiriatasperwakilananggota KPU danBawaslusecaraseimbang/samajumlahnyadanditambah 1 orangdaripihakluar yang independen

  13. Ide “mengembalikan” kaderparpolsebagai PP? • Pengalamanpemilu 1999 menunjukkan KPU belummampumelaksanakanfungsinyadenganbaik • “Terjaditarik-menarikpartai-partai “gurem” ditubuh KPU yang berusahamengibarkankembalibenderaoportunismedanvested interestpribadiataukelompoksebagai basis berpolitik, sehinggacitra yang semulamendapatapresiasiluasdarimasyarakat, merosotsehubungandengananekaragamtuntutanwakil-wakilpartaidi KPU yang tidakmasukakal, sepertituntutanhakuntukberkampanyedanmenjadicaleg, tuntutanjatahkursidll” (Haris, 2000: 31). • “Di Pemilu 1999 jikaadasisasuaradiaturpembagiannyadiantaraparpol. Jadi, sesungguhnyapilihanmasyarakatsudahdiaduk-adukolehorangparpoldi KPU. BahkanPemilu 1999 nyaristakbisaditetapkanhasilnyajikasajaPresiden BJ Habibietidakturuntangan” (Gumay, 2010)

  14. Draf RUU-PP ygmengaturwakilparpoldapatmenjadianggota KPU, Bawaslu, DKPP, berpotensimelanggar UUD 1945 Pasal 22E Ayat (5) tentangkemandirianpenyelenggaraanpemilu (Put.MK No.11 /PUU-VIII/2010) • MasyarakatakanmeragukanhasilPemilukalauorangParpoldudukdi KPU (lihatpenyikapanpublikataskasusAndiNurpati) • Alasanrevisi UU-PP adalahtindaklanjutrekomendasi Panitia Angket DPT Pemilu 2009 (BentukanKomisi II DPR 2004-2009) tentang pemberhentian anggota KPU. Rekomendasi itu muncul atas penilaian buruknya kinerja KPU (verijunaidi.wordpress.com)Mekanismerekruitmen anggota PP harus mampu menjaminmenjaring orang-orang yang memiliki kompetensi kepemiluan, kredibel, indipendendannon-partisan

  15. Semogalahir UUPP yang menjaminpenyelenggarapemilu yang kapabel yang tidakmemihakdanindipenden Terimakasih

More Related