HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013

1. Focus Group Discussion: “ Implementasi Regulasi Perencanaan Pembangunan dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah” HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013

2. LANDASAN KONSTITUSIONAL • Melindungisegenapbangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia • Memajukankesejahteraanumum • Mencerdaskankehidupanbangsa • Ikutmelaksanakanperdamaiandunia yang berdasarkankemerdekaan Diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan Pasal 33 Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan Pasal 33 Ayat 2: Penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak Pasal 33 Ayat 3: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pasal 33 Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, ber-wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN Visi, Misi, Program Presiden Pedoman Pedoman Renstra- KL Renja- KL RKA-KL Rincian APBN PemerintahPusat Dijabarkan Pedoman Acuan Pedoman Dijabarkan RPJPN (UU No. 17/2007) RPJMN RKP RAPBN APBN Pedoman Diperhatikan Acuan DIISINERGIKAN MELALUI MUSRENBANG Pedoman Pedoman RPJPD RPJMD RKPD RAPBD APBD Dijabarkan Pemerintah Daerah Acuan Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Renstra- SKPD Renja- SKPD RKA- SKPD Rincian APBD Visi, Misi, Program Kepala Daerah • Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan sinkronisasi antara kebijakan perencanaan dan kebijakan penganggaran. UU no. 25/2004 (SPPN) dan UU 17/2003 (Keuangan Negara) masih perlu penyempurnaan untuk mendukung keterpaduan perencanaan dan penganggaran. UU KN UU SPPN

4. LATAR BELAKANG KEGIATAN Perubahan lingkungan strategis GLOBAL Rekomendasi Inisiatif Strategis Implikasi thdp Perencanaan dan Penganggaran UU No. 17/2003 UU No. 1/2004; UU No. 25/2004 UU No. 32/2004 UU No. 33/2004 UU No. 39/2008 UU No. 27/2009 UU terkaitlainnya Peraturan Perundang-undangan terpengaruh Goal: Perencanaan Pembangunan Efektif dalam mencapai Tujuan Negara Reviuw UU 25/2004 Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran belum efektif untuk mencapai tujuan Inisistif Strategis Proses Kajian*) Reviuw & Penyelarasan UU Terkait lainnya Inisistif Lanjutan ill-structured problem (keterkaitan perencanaan, penganggaran,pengendalian dan monev lemah) Rekomendasi Inisiatif Penyelarasan Perubahan lingkungan strategis NASIONAL

5. Tujuan FGD • Mengidentifikasi penerapan regulasi bidang perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah; • Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan sinerginya dengan perencanaan pembangunan nasional; • Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mensinergikan perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional; • Pengisian kuesioner.

6. KELUARAN • Daftar permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; • Saran dan rekomendasi dalam mengatasi masalah perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah guna mencapai tujuan bernegara; • Isian kuesioner.

7. AGENDA FGD • Paparan arti penting sinergi perencanaan dan penganggaran oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas; • Paparan mengenai arti penting sinergi pusat dan daerah : perencanaan dan penganggaran oleh Direktur Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas; • Paparan mengenai kendala dan permasalahan pelaksanaan regulasi perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara; • Diskusi; • Pengisian kuesioner.

8. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

9. Masukan, Saran danKuisionerdapatdisampaikanSetelahacaraataumelalui email : biro.hukum@bappenas.go.id BahanpaparanNarasumberdapatdiunduh : http://birohukum.bappenas.go.id